Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya artikel berjudul “Gli Italiani Chiamano Anies Baswedan Troppo Stupido Come Il Governatore di Jakarta” di situs Vatican News adalah klaim yang salah.

Faktanya, gambar tangkapan layar itu adalah gambar hasil editan atau suntingan. Tidak ada artikel dengan judul tersebut di situs Vatican News. Tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama ketika dilakukan pencarian dengan menggunakan kalimat yang sama dengan yang di gambar sumber klaim.

Sementara pencarian dengan kata kunci “Anies Baswedan”, menampilkan satu artikel berbahasa Italia berjudul “Il conforto della Chiesa all’umanità sofferente (archivio VNS 27marzo-30giugno)”.

Di artikel ini, dituliskan bahwa Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, mengumumkan bahwa “kegiatan keagamaan akan dapat dilanjutkan mulai 5 Juni. Semua masjid, gereja, candi Buddha dan Hindu dapat dibuka kembali, hanya untuk kegiatan rutin dan semua tempat ibadah harus menghormati protokol kesehatan “.

Sementara itu, foto seseorang yang berada di dalam ‘peti jenazah’, adalahg foto yang terkait dengan sanksi memasukkan pelanggar protokol kesehatan covid-19 ke dalam peti jenazah yang dilakukan petugas Satpol PP dan Kecamatan Pasar Rebo pada Rabu, 2 September 2020 hingga Kamis, 3 September 2020. Pelanggar diminta untuk merenungkan kesalahannya di dalam peti jenazah selama lima menit atau menghitung mundur angka 100 hingga satu.

Namun kini Satpol PP Jakarta Timur menghentikan sanksi memasukkan para pelanggar protokol kesehatan covid-19 ke peti jenazah setelah menuai kritik dari masyarakat. “Kita hanya menghindari pro dan kontra masyarakat, jadi kita menindak berdasarkan aturan (yang berlaku) saja,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur Budhy Novian di Jakarta, Jumat (4/9).

Gambar hasil editan atau suntingan. Tidak ada artikel dengan judul tersebut di situs Vatican News. Tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama ketika dilakukan pencarian dengan menggunakan kalimat yang sama dengan yang di gambar sumber klaim.

Melalui media sosial Facebook, akun @SofiaRosa membagikan informasi lowongan kerja dengan mengatasnamakan Puskesmas Kedungkandang. Dalam narasi yang beredar, pihak calon pelamar kerja diminta menghubungi nomor telepon, yang diklaim adalah staf admin Puskesmas Kedungkandang.

Menanggapi informasi tersebut, pihak terkait pun akhirnya angkat bicara. Melalui media sosial Twitter dan Instagram, Puskesmas Kedungkandang menyatakan informasi lowongan kerja tersebut adalah palsu alias hoaks dan berpotensi modus penipuan.

“hati-hati penipuan gaess, ada informasidi grup fb bahwa puskesmas kedungkandang membuka lowongan kerja. informasi itu tidak benar. segla informasi resmi hanya dari akun medsos kami.”

Diberitahukan pula, bahwa akibat dari informasi palsu tersebut terdapat satu orang yang diketahui menjadi korban penipuan. Masyarakat pun diimbau untuk waspada terhadap pihak yang mencatut nama Puskesmas Kedungkandang, dan selalu mengecek segala informasi melalui media sosial resmi.

Mengacu pada referensi yang ada, diketahui bahwa informasi lowongan kerja di Puskesmas Kedungkandang tersebut adalah palsu alias hoaks. Unggahan tersebut masuk ke dalam kategori fabricated content atau konten palsu.

Informasi palsu. Pihak Puskesmas Kedungkandang mengklarifikasi adanya informasi palsu yang mencatut pihaknya. Akibat informasi yang beredar, diketahui terdapat satu orang yang menjadi korban penipuan dari lowongan palsu tersebut.

Akun Facebook Lela Sari membagikan informasi terkait bahaya dari beredarnya obat Progesterex. Klaim yang beredar, Progesterex disebut bisa membuat wanita korban perkosaan “TIDAK AKAN HAMIL”.

Berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id pada tanggal 22 Maret 2017, Progesterex adalah obat fiktif yang menjadi berita bohong yang beredar di internet dengan isu bisa menyebabkan sterilisasi dan digunakan untuk memperkosa.

Penjelasan serupa terkait Progesterex juga disampaikan oleh Badan POM. Menurut hasil pengawasan selama tahun 2010-2016, tidak pernah ditemukan produk ilegal atas nama Progesterex dan Rohypnol, serta belum pernah ada laporan penyalahgunaan keduanya.

Dengan demikian, unggahan akun Facebook Lela Sari dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan karena berdasarkan data registrasi obat, Progesterex diketahui tidak terdaftar sebagai obat di Badan POM, dan tidak pernah ada secara nyata di dunia.

Hasil Periksa Fakta Melati Mulia (Universitas Satya Negara Indonesia)

Informasi palsu. Berdasarkan data registrasi obat, Progesterex diketahui tidak terdaftar sebagai obat di Badan POM, dan tidak pernah ada secara nyata di dunia.

Telah beredar pesan di WhatsApp yang menginformasikan adanya instruksi KemenBUMN soal pengangkatan 6 orang advisor di setiap BUMN berdasarkan nama yang diberikan kementerian. Pengangkatan advisor BUMN tersebut dilakukan mulai akhir Agustus. Setiap advisor disebut akan mendapatkan gaji minimal Rp40 juta di luar fasilitas.

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi yang beredar itu tidak benar. Dilansir dari Kumparan, Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga mengatakan bahwa informasi tentang instruksi KemenBUMN angkat advisor dengan gaji Rp40 juta tersebut tidak benar atau hoaks. Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kabar hoaks ini.

Sebagai tambahan, dikutip dari Medcom, Kementerian BUMN memastikan setiap kegiatan yang menyangkut aktivitas menteri, wakil menteri, dan perangkat kementerian terpublikasi secara resmi lewat saluran resmi. Bukan lewat pesan berantai yang disebar secara acak. Kementerian BUMN juga meminta masyarakat mewaspadai adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi dengan menyebar kabar hoaks tersebut dengan tujuan ingin menciptakan keresahan atau bagian dari praktik penipuan.

“Kementerian BUMN punya mekanisme resmi dalam publikasi kegiatan bukan lewat pesan berantai yang sumbernya tidak jelas,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN Ferry Andriyanto.

Dengan demikian, informasi yang beredar melalui pesan WhatsApp itu dapat dikategorikan Konten Palsu karena tidak ada instruksi KemenBUMN angkat advisor dengan gaji minimal Rp40 juta seperti yang disebutkan pada pesan WhatsApp tersebut.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Informasi yang salah. Faktanya, Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga mengkonfirmasi informasi yang tersebar melalui WhatsApp itu tidak benar.