Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) mengenai penerbitan uang baru dengan nominal Rp250.000. Uang rupiah yang sah secara hukum hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan seharusnya mencantumkan nama “Bank Indonesia” pada desainnya, bukan “Bank Republik Nusantara” seperti pada gambar unggahan tersebut.

Mengacu pada laman resmi Bank Indonesia, tidak ada informasi mengenai uang pecahan Rp250.000.

Selain itu, melalui akun Instagram resminya, Bank Indonesia juga pernah menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada penerbitan Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) baru. UPK terakhir diterbitkan pada tahun 2020 dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan RI.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sebelumnya, BI telah membantah video yang beredar luas di media sosial menampilkan uang kertas berwarna abu-abu dengan latar belakang bergambar Presiden Pertama RI Soekarno dengan narasi Rupiah edisi “80 Tahun Kemerdekaan RI” di sini.

Klaim: Pemerintah keluarkan uang pecahan Rp250 ribu edisi kemerdekaan

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

ANTARA menemukan fakta bahwa cuplikan gambar di Instagram itu memperlihatkan pidato Sri Mulyani di acara Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB, Bandung, pada 7 Agustus 2025.

Ada dua rujukan informasi resmi yang bisa mengonfirmasi kehadiran Menkeu Sri Mulyani di ITB saat itu, yakni kanal YouTube Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta kanal Youtube media nasional ini.

Pada media sosial resmi milik Kemendiktisaintek, pidato Sri Mulyani diunggah dengan judul "Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2025" pada 7 Agustus 2025.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dalam video Kemendiktisaintek, pernyataan Sri Mulyani sebagaimana yang ada di cuplikan Instagram, dapat ditemukan pada menit 57.01 hingga menit 57.19.

Kanal YouTube milik media ini turut memuat pidato Menkeu dengan judul "[FULL] Sambutan Menkeu Sri Mulyani di Konvensi Sains-Teknologi 2025: Dana Abadi, Persaingan Dunia" pada 7 Agustus 2025.

Pernyataan Sri Mulyani sebagaimana yang ada di cuplikan Instagram, juga dapat dilihat di video media tersebut pada menit 9.47 hingga menit 10.06.

Walau begitu, tidak ditemukan pidato Sri Mulyani yang menyatakan bahwa "guru itu beban negara" pada kedua sumber informasi tersebut.

Kementerian Keuangan turut merespon potongan video yang menunjukkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan "guru adalah beban negara", sebagaimana berita Antara ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menjelaskan bahwa video tersebut merupakan hasil deepfake (AI) yang diambil dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dari ringkasan penelusuran tersebut dapat disimpulkan bahwa rekaman yang menampilkan Sri Mulyani menyatakan bahwa "guru itu beban negara", merupakan hasil rekayasa dan berisi kabar bohong.

Klaim: Sri Mulyani sebut guru sebagai beban negara

Rating: Disinformasi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Setelah diperiksa, tautan yang disebarkan di Facebook tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Tautan itu menuju situs terindikasi phishing atau pencurian data pribadi, yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap, akun Telegram, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan. 

Awas, jangan masukkan data pribadi apa pun ke situs tersebut. Ini merupakan penipuan yang berpotensi merugikan kita, termasuk bisa membobol rekening perbankan.

Sementara itu, penyaluran BSU untuk kuartal III dan IV tahun 2025 masih dalam kajian. Pemerintah disebut mempertimbangkan untuk melanjutkan program ini. 

Hal tersebut disampaikan Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Riznaldi Akbar, di sela acara International Battery Summit di Jakarta.

"BSU kelihatannya lanjut karena kita efektif pelaksanaannya. Itu akan lanjut di triwulan III dan triwulan IV," kata Riznaldi, seperti diberitakan Kompas.com, 7 Agustus 2025.

Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan BSU sebesar Rp 300.000 per bulan untuk periode Juni-Juli 2025 bagi pekerja yang memenuhi syarat.

Kendati demikian, pemerintah sampai saat ini belum mengumumkan tentang pencairan BSU untuk periode Agustus 2025.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang beredar di Facebook dan diklaim untuk mencairkan BSU Agustus 2025 adalah hoaks.

Tautan yang dibagikan terindikasi phishing. Selain itu, pemerintah belum mengumumkan penyaluran BSU untuk periode Agustus 2025. 

 

Video yang diklaim menampilkan kerumunan orang di Jepang melakukan aksi mendukung Palestina merupakan konten rekayasa AI.

Hasil pemeriksaan menggunakan AI or Not menunjukkan bahwa kemungkinan besar konten itu adalah rekayasa AI. Kepolisian Tokyo juga memastikan tidak ada demonstrasi seperti dalam video pada Agustus 2025.