Pertama-tama, Tirto mengeklik tautan dokumen yang tertera dalam unggahan tersebut. Tautan tersebut mengarahkan kami ke sebuah artikel di laman investigasi.org berjudul “Dokumen Rahasia BPOM Bocor: Vaksin Polio nOPV2 Membahayakan Kesehatan Publik” yang diunggah pada Selasa (30/7/2024).

Isi dalam artikel tersebut mengeklaim menemukan dokumen rahasia yang berhasil diperoleh dari penyimpanan file (web storage) BPOM yang mengungkap berbagai risiko dan kekurangan dari vaksin nOPV2 yang sedang diberikan kepada jutaan anak dalam PIN Polio.

Disebutkan, bahwa vaksin nOPV2 memiliki efek samping yang serius. Disebut, studi klinik M4a menunjukkan 40 persen subyek mengalami severe adverse events (SAE) seperti peningkatan kadar kreatinin fosfokinase darah, peningkatan aspartate aminotransferase, dan sakit kepala.

Sementara itu, disebut pula, studi M4 mengungkap bahwa kelompok yang menerima vaksin nOPV2 melaporkan efek samping yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol historis Sabin OPV, seperti sakit kepala, kelelahan, diare, dan nyeri perut.

Lebih lanjut, artikel ini menyebut vaksin nOPV2, yang saat ini diberikan dalam penyelenggaraan PIN Polio, memiliki keterbatasan yang signifikan. Oleh karena itu, menggunakan vaksin nOPV2 dengan berbagai risiko yang belum sepenuhnya dinilai adalah keputusan yang berbahaya.

Kami mencoba menelusuri dokumen milik BPOM yang diklaim rahasia tersebut. Sebagai informasi, artikel tersebut sendiri juga melampirkan tautan yang mengarah ke dokumen yang disebut “dokumen rahasia” tersebut.

Dokumen berjudul “Public Assesment Report Vaksin nOPV2”berisi informasi produk nOPV2 yang terdiri dari pembahasan soal aspek mutu, aspek khasiat dan keamanan, studi klinik dan non-klinik, dan evaluasi khasiat dan keamanan dari vaksin tersebut.

Dalam dokumen tersebut, kami tidak menemukan klaim studi klinik M4a yang menunjukkan 40 persen subyek mengalami severe adverse events (SAE), seperti yang disebutkan.

Selanjutnya, dalam studi M4 yang terlampir dalam dokumen tersebut, juga tidak disebutkan bahwa kelompok yang menerima vaksin nOPV2 melaporkan efek samping yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol historis Sabin OPV, seperti sakit kepala, kelelahan, diare, dan nyeri perut.

Untuk memastikan sejumlah klaim dan isi dokumen tersebut, kami melakukan penelusuran dengan menelusuri laman resmi milik BPOM, instansi yang namanya dicatut dalam dokumen tersebut. Hasilnya, kami menemukan penjelasan resmi dari BPOM terkait isu adanya dokumen rahasia yang menyebut bahwa vaksin polio nOPV2 berbahaya bagi kesehatan.

BPOM memastikan bahwa informasi tentang dokumen rahasia BPOM bocor merupakan informasi yang tidak benar. Dijelaskan, tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia.

Lebih lanjut, instansi yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan tersebut memastikan bahwa vaksin Novel Oral Poliomyelitis Vaccine Type 2 (nOPV2) atau vaksin polio yang diproduksi PT Bio Farma telah melalui uji klinik fase 1, 2, dan 3, serta dievaluasi oleh BPOM bersama Komite Nasional (Komnas) Penilai Obat.

Vaksin ini juga telah memenuhi standar prequalification (PQ) Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) dalam hal mutu, keamanan, dan efektivitas, termasuk memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB). Diketahui, vaksin nOPV2 produksi PT Bio Farma merupakan satu-satunya vaksin nOPV2 di dunia dan telah digunakan di banyak negara.

“Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, vaksin polio telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, serta diberikan persetujuan izin edar pada Desember 2023. Dengan demikian vaksin ini aman digunakan dalam program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio,” tulis BPOM dalam keterangan resmi Jumat (2/8/2024)

Saat ini, BPOM, Kemenkes, dan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (Komnas PP KIPI) terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti setiap isu KIPI.

Terakhir, BPOM mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan efek samping yang timbul setelah penggunaan vaksin dalam program imunisasi kepada tenaga kesehatan sebagai bagian dari pemantauan farmakovigilans.

Sebagai informasi, Kemenkes RI mencatat, pada periode 2022 hingga 2024, telah dilaporkan sebanyak total 12 kasus kelumpuhan, dengan 11 kasus yang disebabkan oleh virus polio tipe 2 dan satu kasus diakibatkan oleh virus polio tipe 1.

Kasus-kasus itu tersebar di 8 provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Banten. Lebih lanjut, Kemenkes mencatat sebanyak 32 provinsi dan 399 kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi polio.

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Dr. Yudi Pramono menyampaikan, dengan adanya laporan kasus polio serta risiko penularan virus polio yang tinggi, Kemenkes berinisiatif menggelar PIN Polio tahap kedua. PIN Polio ini telah dilaksanakan mulai minggu ketiga Juli 2024.

Sebagai informasi, berdasarkan laman WHO, polio merupakan penyakit yang sangat menular dan sebagian besar menyerang anak-anak di bawah usia lima tahun. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan permanen (sekitar 1 dari 200 infeksi) atau kematian (2-10 persen dari yang lumpuh).

Virus polio ditularkan dari orang ke orang, terutama melalui jalur tinja-oral atau, lebih jarang, melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Virus ini berkembang biak di usus, dari mana ia dapat menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Masa inkubasi biasanya 7-10 hari tetapi bisa berkisar antara 4-35 hari. Hingga 90 persen dari mereka yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala atau mengalami gejala ringan dan penyakit ini biasanya tidak terdiagnosis.

Menanggapi wabah polio di Indoneisa, pemerintah Indonesia telah meminta persetujuan Direktur Jenderal WHO untuk pelepasan vaksin nOPV2. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal WHO telah menyetujui pelepasan lebih dari 20 juta dosis nOPV2 di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan bukti yang membenarkan klaim adanya dokumen rahasia milik BPOM yang menyebut bahwa vaksin nOPV2 yang digunakan dalam PIN Polio membahayakan kesehatan.

BPOM sendiri secara resmi telah membantah klaim tersebut. BPOM memastikan vaksin polio telah memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, serta diberikan persetujuan izin edar pada Desember 2023. Direktur Jenderal WHO juga telah menyetujui pelepasan lebih dari 20 juta dosis nOPV2 di Indonesia.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa ada dokumen rahasia milik BPOM yang menyebut bahwa vaksin nOPV2 yang digunakan dalam PIN Polio membahayakan kesehatan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Sebagai informasi, PT Pegadaian adalah anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BUMN) yang bergerak di bidang penyaluran pinjaman secara konvensional, pinjaman global, pinjaman non-gadai, dan layanan non-jasa.

Untuk menelusuri kebenaran informasi yang tersebar di Facebook ini, tim riset Tirto memeriksa situs yang disertakan dengan cara mengeklik link tautan yang disediakan dalam unggahan tersebut.

Hasilnya tautan tersebut mengarah ke situs pendaftaran akun Telegram. Terdapat tulisan “Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2024” disertai dengan logo Kementerian BUMN dalam situs tersebut. Situs itu meminta nama lengkap sesuai e-ktp dan nomor telepon pribadi yang terkoneksi dengan Telegram.

Meski terdapat tulisan dan logo BUMN dalam situs tersebut, namun situs tersebut diketahui bukanlah situs resmi milik BUMN maupun Pegadaian. Demikian juga dengan akun Facebook pengunggah klaim informasi lowongan pekerjaan ini, hasil penelusuran Tirto menunjukkan bahwa akun tersebut bukan merupakan akun resmi milik Kementerian BUMN ataupun Pegadaian.

Mengutip unggahan resmi dari Kementerian BUMN dan fhci.bumn pada Sabtu (27/7/2024), saat ini proses rekrutmen bersama BUMN 2024 telah secara resmi ditutup.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan bahwa situs resmi rekrutmen bersama BUMN 2024 ada pada link tautan ini. Sebagai informasi, mengutip laman tersebut, registrasi dan seleksi administrasi daring BUMN 2024 sudah berlangsung pada 23 Maret hingga 1 April 2024.

Rangkaian tahapan tes juga sudah berlangsung sejak 27 April hingga 30 Juni 2024. Saat ini, tahapan Rekrutmen Bersama BUMN sudah masuk pada tahap akhir yaitu tahap offering, yang waktunya masih belum ditentukan.

Selanjutnya, kami mencoba melakukan penelusuran dengan menelusuri situs dan akun media sosial resmi milik Pegadaian. Hasilnya, tidak ditemukan informasi apapun terkait lowongan pekerjaan seperti yang tertera dalam unggahan di situs resmi milik Pegadaian.

Kemudian, di akun Instagram resmi milik Pegadaian, kami memang menemukan informasi lowongan pekerjaan dengan posisi administrator protokoler seperti dalam klaim unggahan yang diunggah pada Selasa (25/6/2024). Namun, diketahui periode pendaftaran posisi tersebut telah ditutup pada Minggu (30/6/2024).

Dalam unggahan tersebut, Pegadaian mengingatkan proses rekrutmen tersebut dilakukan secara mandiri dan online, serta tidak bekerja sama dengan perusahaan travel manapun dan tidak dipungut biaya. Perusahaan tersebut meminta masyarakat hati-hati dan waspada jika terdapat pihak-pihak yang mengaku sebagai panitia dan meminta sejumlah uang.

Disebutkan, informasi resmi hanya melalui media sosial dan website resmi Pegadaian. Dalam unggahan lain, Pegadaian juga memastikan bahwa semua informasi terkait rekrutmen dan lowongan pekerjaan hanya melalui laman karir di situs resmi Pegadaian.

Kami juga menemukan artikel di situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dipublikasikan Rabu (14/8/2024), yang menyatakan bahwa informasi lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Pegadaian adalah hoaks.

Mengutip penjelasan dalam situs Kominfo, yang berasal dari turnbackhoax.id, Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Basuki Tri Andayani, menyampaikan bahwa segala informasi mengenai rekrutmen kerja di Pegadaian hanya dapat diakses melalui situs resmi milik Pegadaian.

Hasil penelusuran fakta menunjukan bahwa informasi lowongan pekerjaan di Facebook yang mengatasnamakan PT Pegadaian bersifat salah dan menyesatkan.

Tautan yang disertakan tidak mengarahkan ke situs resmi milik BUMN maupun milik Pegadaian. Sementara itu, Pegadaian memastikan bahwa semua informasi terkait rekrutmen dan lowongan pekerjaan hanya dipublikasikan melalui situs resmi PT Pegadaian.

Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan kejanggalan yang mengindikasikan foto Elon Musk dan robot perempuan merupakan hasil manipulasi.

Kejanggalan terlihat dari bentuk jari tangan Elon Musk yang tidak beraturan. Kemudian, Kompas.com mengecek foto itu menggunakan Hive Moderation.

Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan, foto itu terdeteksi dibuat menggunakan perangkat AI dengan probabilitas mencapai 88,9 persen.

Sementara, pemeriksa fakta PolitiFact menemukan foto yang sama diunggah oleh akun X (Twitter) yang memparodikan Elon Musk.

Akun itu membagikan beragam foto buatan AI, termasuk foto Elon Musk bersama kandidat presiden AS dari Partai Republik Donald Trump dan kandidat Partai Demokrat Kamala Harris.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, foto Elon Musk bersama pacar robot pertamanya adalah hoaks.

Menurut Hive Moderation, foto tersebut memiliki probabilitas 88,9 persen dibuat dengan perangkat AI.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek tautan undian berhadiah mengatasnamakan Bank Mandiri menggunakan WhereGoes. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke situs resmi Bank Mandiri. 

Ketika dibuka, tautan berisi permintaan untuk mengisi data pribadi perbankan, seperti nomor ATM, sisa saldo rekening, dan lainnya. Padahal Bank Mandiri tidak pernah meminta data pribadi untuk undian berhadiah.

Seperti diberitakan Kompas.com, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman meminta masyarakat mewaspadai penipuan dengan modus undian berhadiah.

Menurut Teuku, pelaku penipuan biasanya membuat akun palsu atas nama Bank Mandiri di platform media sosial, seperti Facebook dan Instagram.

Kemudian, mereka meminta calon korban mengisi beberapa informasi pribadi, antara lain nomor ponsel, nomor kartu debit, tanggal kedaluwarsa, kode Card Verification Value (CVV), password, Personal Identification Number (PIN), dan kode one-time password (OTP).

Teuku pun meminta nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan data perbankan.

Adapun dalam website dan media sosial resmi Bank Mandiri tidak terdapat informasi soal undiah berhadiah menyambut HUT ke-79 RI. 

Unggahan soal undian berhadiah dari Bank Mandiri dalam rangka HUT ke-79 RI merupakan hoaks.

Tautan yang disertakan tidak mengarah situs resmi Bank Mandiri. Ketika dibuka, tautan berisi permintaan untuk mengisi data pribadi perbankan yang mengarah pada dugaan penipuan.

Selain itu, tidak terdapat informasi soal undiah berhadiah menyambut HUT ke-79 RI di website dan media sosial resmi Bank Mandiri.