• (GFD-2024-23861) Cek Fakta: Klarifikasi Gebrakan Menteri Pendidikan Baru Abdul Mu'ti

    Sumber:
    Tanggal publish: 08/11/2024

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan gebrakan Menteri Pendidikan yang baru, Abdul Mu'ti. Postingan itu beredar sejak bulan lalu.
    Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 24 Oktober 2024.
    Dalam postingannya terdapat foto Abdul Mu'ti dengan narasi sebagai berikut:
    "- Jadikan NEM sbg syarat masuk SMP, SMA
    - Hapus PMN- Kembalikan Mapel PMP
    - Berlakukan syarat tidak naik kelas/ tidak lulus, JANGAN DIPAKSAKAN NAIK/ LULUS klo tdk memenuhi syarat
    - Berlakukan kembali Rapor Merah
    - Biarkan guru fokus ngajar, fokus sm siswa bukan ngurus administrasi dr A-Z
    - dan lain lain"
    Akun itu menambahkan narasi:
    "Ini gebrakan menteri pendidikan dasar baruAbdul Mu'ti adalah seorang pakar pendidikan Islam Indonesia yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sejak 21 Oktober 2024. Ia menjabat sebagai sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027."
    Lalu benarkah postingan gebrakan Menteri Pendidikan yang baru, Abdul Mu'ti?

    Hasil Cek Fakta


    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
    Penjelasan itu diposting dalam akun Instagram resmi, @Kemdikbud.ri yang sudah bercentang biru atau terverifikasi pada 24 Oktober 2024.
    "Informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan terkait poin gebrakan #MenteriPendidikanBaru tidak bersumber dari pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, maupun kanal informasi resmi Kemendikdasmen.
    Pernyataan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
    Kemendikdasmen terbuka terhadap aspirasi masyarakat tentang kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Silakan sampaikan aspirasi Anda melalui ult.kemdikbud.go.id.
    Dapatkan informasi terkini dan tepercaya tentang kebijakan pendidikan dan kebudayaan dari media sosial Kemendikdasmen (IG: kemdikbud.ri, X: Kemdikbud_RI, YouTube: KEMENDIKBUD RI) dan laman kemdikbud.go.id."

    Kesimpulan


    Postingan gebrakan Menteri Pendidikan yang baru, Abdul Mu'ti telah diklarifikasi.

    Rujukan

  • (GFD-2024-23860) [PENIPUAN] Lowongan Pendamping Lokal Desa (PLD), Gaji Belasan Juta Rupiah

    Sumber: Facebook.com
    Tanggal publish: 08/11/2024

    Berita

    Pada Senin (5/10/2024) akun Facebook “LOKER ID” membagikan foto [arsip] berisi informasi tentang lowongan kerja (loker) Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan gaji Rp15 juta per bulan.

    Berikut narasi lengkapnya:

    “PLD Kemendesa 2024 Buka Lowongan Kerja Dengan Gaji Hingga Rp 15juta, Berikut Syarat dan link klik daftar 👇👇👇”

    Hingga Jumat (8/11/2024), unggahan menuai hampir 50 tanda suka dan belasan komentar.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri tautan yang tersemat dalam unggahan. Hasilnya, tautan tak resmi itu mengarahkan calon pelamar untuk mengisi data pribadi, seperti nama lengkap hingga nomor telegram.

    TurnBackHoax lalu menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi “kemendespdtt”. Diketahui, kementerian tersebut pada Jumat (25/11/2024) sudah menegaskan pihaknya tidak membuka loker PLD.

    Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengimbau masyarakat untuk mengecek informasi melalui laman resmi atau akun media sosial:

    kemendesa.go.id
    Instagram kemendespdtt
    X kemendespdtt

    Kesimpulan

    Unggahan “informasi lowongan pekerjaan PLD” yang disertai tautan ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu (fabricated content).

    Rujukan

  • (GFD-2024-23859) Cek fakta, tingkat pengangguran di Banten tertinggi kedua di Pulau Jawa

    Sumber:
    Tanggal publish: 08/11/2024

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Calon Gubernur Banten dengan nomor dua Andra Soni menyebut Banten merupakan provinsi dengan tingkat penggangguran tertinggi kedua di Pulau Jawa.

    “Bu Airin, kita tahu bahwa provinsi Banten adalah provinsi kelima yang penduduknya paling miskin di Pulau Jawa. Kemudian tingkat penganggurannya adalah nomor dua tertinggi saat ini, setelah ada penurunan di bulan Januari kemarin,” jelas Andra pada penyampaian dalam debat kedua Pilkada Banten, Kamis malam.

    Namun, benarkah tingkat pengangguran di Banten tertinggi kedua di Pulau Jawa?

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten menempati posisi tertinggi kedua di Indonesia dengan presentase 6,68 persen.

    Sebelumnya, pada data BPS Februari 2024, Banten menjadi provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia dengan presentase 7,02 persen.

    Provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia ditempati Jawa Barat dengan persentase 6,75 persen, disusul Papua Barat Daya dan Papua dengan presentase 6,48 persen dan Kepulauan Riau dengan presentase 6,39 persen. Sementara TPT nasional pada Agustus 2024 sebesar 4,91 persen.

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2024

    Rujukan

  • (GFD-2024-23858) Cek fakta, Edy sebut Medan sebagai kota terkotor di Indonesia

    Sumber:
    Tanggal publish: 08/11/2024

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Calon Gubernur Sumatera Utara dengan nomor dua Edy Rahmayadi menyebut Medan merupakan kota terkotor di Indonesia berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    “Pada kesempatan ini perlu terakhir disampaikan, kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia,” jelas Edy pada penyampaian dalam debat kedua Pilkada Sumatera Utara, Rabu (7/11/2024) malam.

    Namun, benarkah kota Medan merupakan kota terkotor di Indonesia?
    kota Medan menjadi kota terkotor di Indonesia

    Hasil Cek Fakta

    Dilansir dari ANTARA, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan Medan merupakan kota terkotor untuk kategori metropolitan, sementara Bandar Lampung dan Manado merupakan daerah terkotor untuk kategori kota besar. Hal itu berdasarkan penilaian program Adipura periode 2017-2018.

    Rosa menuturkan penilaian Adipura antara lain meliputi penilaian fisik dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

    Kota-kota paling kotor mendapat nilai rendah diantaranya karena melakukan pembuangan sampah terbuka, belum membuat kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, partisipasi publiknya dalam pengelolaan sampah rendah, serta kurang berkomitmen, dan tidak menyediakan anggaran cukup untuk pengelolaan lingkungan.

    Adipura merupakan sebuah penghargaan dari Pemerintah Indonesia yang diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan. Program Adipura dimulai sejak tahun 1986, sempat terhenti pada tahun 1998, dan dicanangkan kembali pada tahun 2002.

    Ada dua aspek utama yang menjadi dasar penilaian Adipura, yakni kondisi fisik seperti kebersihan dan keteduhan lingkungan perkotaan dan juga kondisi nonfisik, yaitu mengenai institusi, manajemen, dan daya tanggap dalam mengelola lingkungan perkotaan.

    Pada 2023, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Medan, Suryadi Panjaitan, membantah pemberitaan soal Medan sebagai kota terkotor.

    "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tidak pernah mengatakan Medan Kota Terkotor. Cuma nilainya rendah, belum mencapai untuk memperoleh Adipura dan itu pun kejadiannya 2018. Coba lihat Kota Medan sekarang. Sudah luar biasa bersihnya. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan juga sudah meningkat," ujar Suryadi, dilansir dari laman Pemkot Medan.

    Dia menerangkan, predikat kota terkotor yang merupakan persepsi itu muncul pasca penilaian Kementerian LHK Tahun 2018. Waktu itu, TPA di Medan belum menerapkan sistem sanitary landfill, dan bobot penilaian untuk penerapan sistem sanitary landfill itu cukup tinggi.

    Saat ini, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Medan juga sudah jauh berubah lebih baik. Bahkan, pada Maret 2023 ini TPA sistem sanitary landfill yang dibangun dekat TPA Terjun selesai.

    TPA Terjun juga sudah menerapkan sistem controlled landfill, yang mengurangi potensi gangguan lingkungan dengan menimbun sampah memakai tanah secara periodik.  Dalam operasionalnya, untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA juga dilakukan juga perataan dan pemadatan sampah.

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2024

    Rujukan