• (GFD-2025-28547) Hoaks BI Luncurkan Uang Pecahan Rp250.000 Spesial HUT ke-80 RI

    Sumber:
    Tanggal publish: 21/08/2025

    Berita

    tirto.id - Bank Indonesia (BI) sempat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan mengeluarkan pecahan uang baru. Pada tahun 2020 lalu misalnya mereka mengeluarkan uang pecahan Rp75 ribu.

    ADVERTISEMENT

    Tahun 2025, narasi ini kembali muncul, dalam rangka ulang tahun Indonesia ke-80. Sebuah akun Facebook bernama “Dunia Parenting Indonesia” (arsip) membagikan klaim ini dalam bentuk unggahan gambar yang diklaim sebagai uang baru pecahan Rp250.000 edisi spesial HUT ke-80 RI.

    let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

    Cuplikan itu memperlihatkan kertas uang dengan tulisan “Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan “Bank Republik Nusantara”.
    #inline3 img{margin: 20px auto;max-width:300px !important;}

    let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

    #gpt-inline3-passback{text-align:center;}

    Di sisi lain, kertas dengan dominasi warna merah dan putih ini juga menunjukkan gambar penari dengan latar sebuah candi. Ada pula lambang negara Indonesia burung Garuda di sisi gambar tersebut.
    #inline4 img{max-width:300px !important;margin:20px auto;}

    let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

    #gpt-inline4-passback{text-align:center;}

    Di bagian tengah terdapat tulisan '2025' yang dibubuhi tanda tangan. Akun pengunggah tersebut menambahkan takarir berbunyi, “Uang edisi kemerdekaan 17 Agustus. Pecahan 250.000”.

    Header periksa fakta hoaks uang pecahan baru Rp250 ribu.

    ADVERTISEMENT

    Per Rabu (20/8/2025) atau tiga hari sejak diunggah pada Minggu, 17 Agustus 2025, unggahan itu telah dibagikan sebanyak 43 kali dan memperoleh 298 tanda suka, serta 119 komentar. Para pengguna Facebook di kolom komentar ramai-ramai menanyakan kebenaran informasi ini dan ada pula yang langsung mempercayai narasi dari postingan itu.

    Penelusuran Tirto, unggahan dengan narasi senada juga disebarkan oleh sejumlah akun lainnya seperti ini, ini, dan ini.

    Lantas, bagaimana faktanya?

    Hasil Cek Fakta

    Untuk memverifikasi narasi yang berseliweran, Tim Riset Tirto mencoba mengunjungi akun Instagram resmi @bank_indonesia. Namun tak ditemukan informasi yang mengonfirmasi klaim unggahan tersebut.

    BI lewat unggahan Instagram-nya, Jumat (20/6/2025), bahkan BI sempat menyatakan kalau pihaknya tidak menerbitkan uang rupiah peringatan kemerdekaan terbaru.

    BI menjelaskan, uang peringatan kemerdekaan terbaru diterbitkan pada peringatan 75 kemerdekaan RI alias di tahun 2020 silam. Unggahan itu dibuat BI untuk menanggapi kabar berseliweran soal uang pecahan baru yang dibuat BI khusus memperingati HUT ke-80 RI.

    Sementara itu, gambar pecahan uang Rp250.000 yang dikabarkan dikeluarkan BI menyambut Hari Kemerdekaan tahun ini, juga mencurigakan. Kejanggalan dapat diidentifikasi sebab foto uang pecahan Rp250.000 yang beredar di media sosial tidak mencantumkan nama Bank Indonesia, tetapi Bank Republik Nusantara.

    Hal ini diperkuat POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding and TJSL Peruri, Yahdi Lil Ihsan, menegaskan sampai saat ini tidak ada penerbitan uang rupiah pecahan Rp250.000. Yahdi menjelaskan pecahan uang rupiah terbaru yang beredar di media sosial menampilkan tulisan Bank Republik Nusantara. Padahal, uang rupiah resmi seharusnya mencantumkan Bank Indonesia.

    "Bukan Bank Republik Nusantara seperti gambar yang beredar di media sosial tersebut," ujar Yahdi sebagaimana dilansir Kompas.com.

    Lebih jauh, sebelumnya BI mengimbau masyarakat untuk mengecek fakta dan memvalidasi informasi lewat saluran resmi BI, antara lain WhatsApp 081 131 131 131 atau media sosial resmi BI. Adapun media sosial resmi BI lain yakni akun X “bank_indonesia”.

    Masyarakat bisa mengecek jenis dan gambar uang yang berlaku saat ini di laman resmi bi.go.id. Menukil situs tersebut, uang kertas yang berlaku saat ini antara lain uang kertas pecahan Rp100.000 tahun emisi 2022, Rp50.000 tahun emisi 2022, Rp20.000 tahun emisi 2022, Rp10.000 tahun emisi 2022, Rp5.000 tahun emisi 2022, Rp2.000 tahun emisi 2022, dan Rp1.000 tahun emisi 2022.

    Sedangkan untuk uang koin, pecahan yang berlaku yakni Rp1.000 tahun emisi 2016, Rp500 tahun emisi 2016, Rp200 tahun emisi 2016, Rp100 tahun emisi 2016, Rp1.000 tahun emisi 2010, dan Rp500 bergambar bunga melati tahun emisi 2003.

    Kesimpulan

    Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa klaim Bank Indonesia resmi meluncurkan uang pecahan Rp250.000 ribu edisi HUT ke-80 RI bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

    BI dan Peruri sudah menyatakan kalau pihaknya tidak menerbitkan uang rupiah peringatan kemerdekaan terbaru. BI menjelaskan, uang peringatan kemerdekaan terbaru diterbitkan pada peringatan 75 kemerdekaan RI, yakni di tahun 2020 silam.

    Rujukan

  • (GFD-2025-28546) [KLARIFIKASI] Penjelasan atas Wacana Pembubaran MPR-DPR oleh Gus Dur

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/08/2025

    Berita

    KOMPAS.com - Di media sosial beredar narasi yang mengeklaim MPR dan DPR pernah dibubarkan pada masa Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

    Namun berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan.

    Narasi yang mengeklaim MPR dan DPR pernah dibubarkan pada masa Gus Dur dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini, pada Agustus 2025.

    Berikut narasi yang dibagikan:

    Jaman Presiden Gus Dur MPR dan DPR dibubarkan, sekarang Negara pro Rakyat atau Pejabat ya ??? Tolong komen dong

    Screenshot Klarifikasi, narasi klaim MPR dan DPR dibubarkan di era Gus Dur

    Hasil Cek Fakta

    Gus Dur memang pernah mengeluarkan dekrit presiden, yang salah satu isinya menyebut pembekuan MPR dan DPR. Namun, dekrit itu dinyatakan batal.

    Sebagaimana pernah diberitakan Kompas.com, hubungan Gus Dur dengan MPR dan DPR kerap memanas. Ini disebut karena gaya kepemimpinan Gus Dur yang kontroversial.

    Panitia Khusus DPR pernah melaporkan Gus Dur atas dugaan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 juta dollar AS.

    Ia juga disebut memakai dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS.

    Gus Dur akhirnya dianggap melanggar Pasal 9 UUD 19455 megenai sumpah jabatan dan Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN.

    Sehingga, MPR menjadwalkan Sidang Istimewa untuk melengserkan presiden.

    Karena Gus Dur tidak menghendaki Sidang Istimewa MPR, ia mengeluarkan dekrit di Istana Merdeka, Jakarta pada 23 Juli 2001 pukul 01.30 WIB, beberapa jam sebelum sidang.

    Dalam Dekrit Presiden 23 Juli 2001, Gus Dur menunjukkan bahwa ia tidak mengakui pelanggaran yang dituduhkan MPR. Ia juga menolak Sidang Istimewa MPR

    Terdapat tiga poin dalam dekrit tersebut, yaitu:

    Namun, dekrit tersebut dinyatakan tidak berlaku setelah MPR menggelar Sidang Istimewa yang dipimpin oleh Amien Rais. Sidang tersebut juga menyepakati pemakzulan Gus Dur. 

    Kesimpulan

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim MPR dan DPR pernah dibubarkan pada masa Gus Dur perlu diluruskan.

    Gus Dur memang pernah mengeluarkan Dekrit Presiden 23 Juli 2001, yang salah satu isinya menyebut pembekuan MPR dan DPR.

    Namun, dekrit tersebut dinyatakan tidak berlaku setelah MPR menggelar Sidang Istimewa yang dipimpin oleh Amien Rais. Gus Dur berakhir dimakzulkan oleh MPR.

    Rujukan

  • (GFD-2025-28545) [HOAKS] Penemuan Emas di Sungai yang Akan Dibagikan Gratis

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/08/2025

    Berita

    KOMPAS.com - Di media sosial, beredar sebuah foto yang menampilkan tumpukan emas di pinggir sungai. Unggahan itu beredar pada pertengahan Agustus 2025.

    Tampak warga berfoto dekat tumpukan berisi emas batangan, koin, hingga perhiasan. Emas itu kabarnya akan dibagikan secara gratis.

    Namun, setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, konten tersebut merupakan rekayasa.

    Informasi temuan emas di sungai yang akan dibagikan gratis disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini.

    Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Senin (18/8/2025):

    penemuan emas di sungai, dan semua emas ini akan dibagikan secara gratis

    akun Facebook Tangkapan layar konten manipulatif di sebuah akun Facebook, Senin (18/8/2025), mengenai temuan emas di sungai yang akan dibagikan gratis.

    Hasil Cek Fakta

    Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek probabilitas campur tangan artificial intelligence (AI) dari foto yang beredar.

    Tools yang dapat digunakan antara lain Hive Moderation dan Sight Engine.

    Hasil pengidentifikasian Hive Moderation menunjukkan, gambar penemuan emas di sungai memiliki probabilitas 99,9 persen dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

    Hasil serupa juga ditampilkan oleh Sight Engine.

    Pengecekan di Sight Engine menunjukkan, gambar tersebut memiliki probabilitas 99 persen merupakan generatif AI.

    Adapun sejauh ini tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membuktikan temuan tumpukan emas di pinggir sungai di Indonesia.

    Kesimpulan

    Narasi mengenai temuan emas di sungai yang akan dibagikan gratis merupakan hoaks.

    Gambar yang disebarkan merupakan konten yang dihasilkan oleh AI. Sejauh ini tidak ada kabar adanya penemuan emas di sungai, apalagi dalam bentuk perhiasan Dan emas batangan.

    Rujukan

  • (GFD-2025-28544) [KLARIFIKASI] Video Sri Mulyani Sebut Guru sebagai Beban Negara adalah Rekayasa AI

    Sumber:
    Tanggal publish: 20/08/2025

    Berita

    KOMPAS.com - Sebuah video yang beredar di sejumlah platform media sosial mengeklaim Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara.

    Dalam video, Sri Mulyani secara langsung menyatakan "guru itu beban negara".

    Namun, setelah ditelusuri video itu merupakan hasil manipulasi berbasis artificial intelligence (AI). Narasi itu keliru dan perlu diluruskan agar tidak menjadi gangguan informasi.

    Narasi yang beredar

    Video yang diklaim menampilkan Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara salah satunya dibagikan akun Facebook ini, ini, ini, dan Instagram ini. 

    Akun tersebut membagikan video yang menampilkan Sri Mulyani sedang berpidato, kemudian terdapat klip yang menampilkan Sri Mulyani mengatakan "Guru itu beban negara". 

    Salah satu akun menulis keterangan sebagai berikut:

    Guru itu Beban Negara Tampa Guru dirimu Gak jadi apa2Menteri seperti dirimu yang jadi beban Negara yang taunya hanya menaikkan pajak Rakyat

     

    Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang mengeklaim Sri Mulyani mengatakan guru merupakan beban negara

    Hasil Cek Fakta

    Setelah ditelusuri, video yang menampilkan Sri Mulyani itu merupakan momen ketika ia menyampaikan sambutan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung pada 7 Agustus 2025.

    Video itu bisa dilihat di kanal YouTube Kompas TV ini. 

    Setelah disimak sampai tuntas, tidak ditemukan pernyataan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara.

    Sri Mulyani hanya menjelaskan tentang klaster anggaran di sektor pendidikan pada 2025. Salah satunya yakni anggaran untuk gaji dan tunjungan bagi tenaga pendidik.

    "Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?" kata Sri Mulyani. 

    Ketika dicermati, klip yang menampilkan Sri Mulyani mengatakan guru sebagai beban negara pada bagian kanan bawahnya terdapat watermark "Veo". 

    Veo merupakan kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Google. Perangkat tersebut dapat membuat video dengan perintah teks atau gambar.

    Tim Cek Fakta Kompas.com juga menguji video itu melalui pendeteksi AI generatif dengan menggunakan dua tools.

    Saat diuji menggunakan Hive Moderation, probabilitas bahwa video itu dibuat AI mencapai 50,6 persen. Angka ini memang terbilang kecil, karena konten itu memodifikasi berdasarkan peristiwa sebenarnya. 

    Kemudian, video itu diuji lagi menggunakan tool Deepware untuk mendeteksi video buatan AI. Hasilnya, video dalam unggahan dicurigai sebagai AI generatif.

    Pernyataan Sri Mulyani terkait gaji guru yang kecil dan dinyatakan sebagai tantangan bagi keuangan negara memang dikritik karena dinilai tidak empatik. 

    Akan tetapi, tidak ada pernyataan dia yang secara langsung menyebut "guru itu beban negara", sehingga narasi keliru ini perlu diluruskan.

    Berikut pernyataan Sri Mulyani yang menuai kritik: 

    "Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, 'Oh menjadi dosen, atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar'. Ini juga tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?"

    Kesimpulan

    Video yang mengeklaim Sri Mulyani mengatakan guru sebagai beban negara merupakan hasil manipulasi berbasis AI.

    Adapun video itu dibuat dengan menggunakan Veo, sebuah perangkat kecerdesaan buatan yang dikembangkan oleh Google.

    Konten itu merekayasa video ketika Sri Mulyani menyampaikan sambutan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung pada 7 Agustus 2025.

    Sri Mulyani memang menuai kritik karena dianggap tidak menunjukkan empati saat membicarakan kecilnya gaji guru dan mengaitkannya dengan keuangan negara. Namun, tidak ada pernyataan Sri Mulyani yang menyatakan secara langsung bahwa "guru itu beban negara".

    Rujukan