Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co.

Tempo menelusuri kebenaran video menggunakan Google Lens, menganalisis materi video, dan membandingkan dengan pemberitaan kredibel. Hasilnya, video tersebut adalah hasil kecerdasan buatan (AI).

Video serupa telah diunggah sebelumnya oleh akun Tiktok @mhrx.ai pada Rabu (18/6/2025) dengan keterangan “Massive Missile Parade, Military Power in Action”. Seluruh konten yang diunggah oleh akun ini merupakan hasil buatan AI, termasuk musik dan suara dalam video. Video ini juga diunggah oleh akun YouTube @VanesStCyr pada Sabtu (28/6/2025) dengan judul yang sama.

Berdasarkan analisis visual, Tempo mendapati beberapa kejanggalan. Pertama pada sekumpulan orang yang menyaksikan dari atas sebuah bangunan. Mereka tampak bergerak tidak normal. Kedua, pada detik ketiga dan keempat, ketika truk bagian depan melintas, terlihat melindas dua orang yang berdiri di bagian depan.

Tempo kemudian menganalisis konten itu menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan, AI or Not. Hasilnya, 100 persen kemungkinan fragmen dibuat dengan kecerdasan buatan.

Faktanya video yang menampilkan Iran pamerkan rudal terbesar di dunia tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).

Tim Cek Fakta TIMES Indonesia menelusuri kebenaran klaim tersebut dan menemukan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks. 

Mengutip pemberitaan Kompas.com pada kanal Ohayo Jepang ( Viral Video Jepang Akan Blacklist Indonesia, KBRI Tokyo Beri Penjelasan | Kompas), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo secara resmi membantah kabar tersebut. 

Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al Aula, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Pemerintah Jepang mengenai rencana pemblokiran atau blacklist terhadap pekerja migran Indonesia. 

“Sampai dengan saat ini tidak ada pernyataan Pemerintah Jepang yang disampaikan ke KBRI Tokyo terkait dengan daftar hitam yang ramai didiskusikan di sosial media,” ujarnya pada 14 Juli 2025. 

KBRI Tokyo juga menambahkan bahwa Jepang masih sangat membutuhkan tenaga kerja dari negara-negara sahabat, termasuk Indonesia. Bahkan, Pemerintah Jepang mengapresiasi peningkatan jumlah tenaga kerja asal Indonesia yang datang secara legal dan memenuhi persyaratan. 

Terkait beberapa insiden kriminal seperti pencurian yang dilakukan oleh WNI di Jepang, pihak KBRI mengonfirmasi bahwa memang ada sejumlah kasus yang dilaporkan secara resmi oleh otoritas Jepang. Namun, seluruh kasus tersebut sudah diproses sesuai hukum Jepang dan tidak menjadi dasar pelarangan secara kolektif terhadap pekerja migran asal Indonesia. 

Sementara itu, mengenai isu latihan bela diri di jalan umum, KBRI menyatakan tidak pernah menerima laporan resmi dari pemerintah Jepang terkait aktivitas tersebut. Pihak KBRI juga terus menjalin kerja sama yang baik dengan otoritas keamanan Jepang guna menjaga ketertiban dan citra baik WNI di Jepang.

KBRI Tokyo turut mengimbau seluruh WNI yang tinggal dan bekerja di Jepang agar senantiasa menghormati hukum, budaya, dan norma setempat. 
Sumber: Press Release KBRI Tokyo & KJRI Osaka | Kemlu RI

Informasi yang menyebut bahwa Pemerintah Jepang akan melakukan blacklist terhadap pekerja migran Indonesia akibat kasus kriminal dan latihan silat di jalanan adalah tidak benar dan termasuk konten menyesatkan (misleading content). 

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi, dan senantiasa merujuk pada sumber resmi seperti KBRI atau instansi pemerintah terkait.

Berdasarkan penelusuran, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube CNBC yang berjudul “Trump Resmi Dimakzulkan DPR AS!” yang diunggah pada 19 Desember 2019.

Dalam video aslinya, disebutkan bahwa pemakzulan tersebut terjadi karena hasil voting anggota parlemen terhadap dua pasal tuduhan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalang-halangi Kongres.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sebagai informasi, Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS ke-45 pada periode 2017–2021 dan kembali menjabat sebagai Presiden ke-47 sejak 2025. Adapun proses pemakzulan Trump yang sebenarnya terjadi pada 2019.

Setelah Kongres menyetujui pemakzulan, proses dilanjutkan ke Senat. Namun, pada 5 Februari 2020, Senat membebaskan Trump dari kedua tuduhan karena tidak memenuhi ambang batas dua pertiga suara yang dibutuhkan.

Dengan demikian, Trump tidak diberhentikan dari jabatannya dan tetap menyelesaikan masa kepresidenannya hingga akhir 2021.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, Sufmi Dasco tidak pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menyatakan perang terhadap Myanmar.

Wakil Ketua DPR tersebut justru mendorong pemerintah untuk terus mengedepankan jalur diplomasi dalam upaya menyelamatkan WNI yang ditahan di Myanmar.

Namun, apabila jalur diplomasi tidak membuahkan hasil, Dasco menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan opsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Ia menegaskan bahwa OMSP merupakan bagian dari mandat yang diatur dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru.

“Itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi Operasi Militer Selain Perang. Operasi militer di luar perang, itu dijamin dalam perundangan TNI yang baru,” ujar Politisi Partai Gerindra, dilansir dari laman DPR.

Sebagai informasi, seorang WNI berinisial AP diketahui ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Ia didakwa melanggar beberapa aturan hukum, termasuk UU Anti-Terorisme, UU Keimigrasian, dan UU Perkumpulan yang Melanggar Hukum (Unlawful Associations Act). WNI tersebut telah dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun karena diduga terlibat dalam gerakan oposisi bersenjata di Myanmar.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Klaim: Indonesia resmi nyatakan perang terhadap Myanmar

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.