Just Energy Transition Partnership Indonesia (JETP) adalah platform multilateral yang menyediakan pembiayaan untuk membantu negara berkembang bertransisi ke energi rendah karbon. JETP Indonesia diluncurkan pada 16 November 2022 oleh Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, Indonesia. 

IPG tersebut terdiri dari pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Republik Federal Jerman, Republik Perancis, Norwegia, Republik Italia, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara. Saat ini, IPG dipimpin oleh Jerman, setelah sebelumnya dipimpin oleh Amerika Serikat.

JETP Indonesia menargetkan mobilisasi pendanaan sebesar US$20 miliar selama beberapa tahun ke depan sebagai pembiayaan awal yang mendukung dan mempercepat pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap batubara. Komitmen pembiayaan JETP berasal dari sumber-sumber publik dan swasta dalam berbagai jenis dan mekanisme. Terdapat pembiayaan publik sebesar $11,6 miliar dari negara-negara IPG dan setidaknya $10 miliar pembiayaan swasta dari 7 bank-bank dari Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ).

Fakta Realisasi Pendanaan JETP Indonesia

Tempo memeriksa dokumen dan publikasi terkait serta menghubungi sumber yang mengetahui realisasi pendanaan JETP Indonesia. Hasilnya, JETP Indonesia telah mendapatkan pendanaan dalam berbagai skema.

Pendanaan yang telah didapatkan JETP Indonesia sebesar US$ 1.1 miliar sebagai hutang lunak, ditambah US$ 225 juta dalam bentuk hibah. Pendanaan tersebut sedang diimplementasikan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh IPG.

Amerika Serikat telah berjanji untuk memobilisasi US$ 2 miliar, di mana US$ 1 miliar sebagai jaminan sehingga Indonesia bisa meminta pinjaman dari Bank Dunia untuk transisi energi. Untuk  jaminan tersebut, Amerika Serikat sudah menandatangani perjanjian dengan Bank Dunia pada 9 November 2024. 

Dokumen perjanjian antara Amerika Serikat dan Bank Dunia tersebut dapat diakses melalui website World Bank [arsip].

Melalui perjanjian tersebut, Indonesia sudah bisa memanfaatkan pinjaman yang dijamin oleh Amerika Serikat. Masalahnya, menurut sumber Tempo, bunganya lebih tinggi dibandingkan apabila pemerintah menerbitkan obligasi (bond). Sehingga, hingga saat ini Indonesia belum memanfaatkan pinjaman tersebut untuk mendanai transisi energi. 

Perjanjian antara AS dan Bank Dunia tersebut tetap berlaku, tidak dibatalkan setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden. Sementara itu, dana investasi lainnya sebesar US$ 1 miliar tergantung proyek yang diajukan. Saat ini, terdapat satu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang sedang tahap finalisasi perjanjian pinjaman dari lembaga keuangan pembangunan Amerika (US International Development Finance Corporation/DFC) kepada swasta dengan nilai US$ 126 juta. Pendanaan DFC ini tidak terpengaruh di bawah Donald Trump. 

Pada 22 Mei 2024, DFC mengumumkan investasi untuk proyek geothermal Indonesia tersebut, yang bisa dibaca lebih lanjut melalui website mereka.

Selain itu, United States Trade and Development Agency (USTDA) juga memberikan hibah ke beberapa lembaga, termasuk PLN, untuk melaksanakan studi kelayakan proyek. Website USTDA telah mempublikasikan pada 20 Februari 2024, studi kelayakan tersebut untuk memfasilitasi penyebaran jaringan listrik mini energi terbarukan di lima lokasi terpencil di Indonesia dan mengembangkan strategi replikasi untuk menyebarkan teknologi serupa di komunitas terpencil di seluruh Indonesia Timur. 

Studi kelayakan dilakukan oleh tQ Automation LLC yang berkantor pusat di Texas bekerja sama dengan Laboratorium Energi Terbarukan Nasional Departemen Energi AS di bawah Net Zero World Initiative.

Analisis Pakar

Menurut Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, JETP tidak gagal karena pendanaan ada dan sebagian sudah mengucur untuk membiayai sejumlah proyek yang terkait dengan energi terbarukan di Indonesia. 

Amerika Serikat, kata dia, bukan satu-satunya pemberi dana dalam JETP Indonesia. Dari sekitar US$ 20 Miliar dana JETP yang ditargetkan untuk dimobilisasi, Amerika hanya berkontribusi US$ 2 miliar. Keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim, termasuk setelah tidak lagi memimpin JETP Indonesia, komitmen pendanaan tersebut tidak ditarik kembali. “Hanya terjadi disrupsi sesaat dalam transisi pengalihan kepemimpinan AS ke Jerman dalam JETP,” kata dia melalui surel, Jumat, 7 Februari 2025.

Tiza menjelaskan, paket investasi JETP yang disiapkan untuk sektor energi terbarukan terdiri dari hibah, hutang lunak (concessional loan) dan hutang dengan suku bunga pasar (commercial loan). Negara-negara dan perbankan yang tergabung dalam JETP Indonesia, masing-masing memiliki prakondisi dan suku bunga yang berbeda-beda untuk membiayai proyek energi terbarukan di Indonesia. “Indonesia juga memiliki hak untuk memilih mana pendanaan yang menarik untuk diakses dan mana yang tidak,” kata Tiza.

Cocok atau tidaknya proyek dan investasi tersebut, Tiza menekankan, berkaitan dengan kondisi-kondisi antara pihak yang bertransaksi, tidak terkait secara langsung dengan keluarnya AS dari Perjanjian Iklim. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, juga mengatakan bahwa klaim Hashim S. Djojohadikusumo tersebut keliru. Memang, dari segi realisasi pembiayaan, JETP Indonesia masih jauh dari komitmen awal sebesar US$20 miliar. Rendahnya realisasi tersebut menunjukkan negara yang telah bergabung dalam JETP tidak serius membantu transisi energi Indonesia. 

Faktor lain, kata Bhima, pemerintah Indonesia sendiri yang menghambat JETP. Salah satunya regulasi pemerintah Indonesia yang memblokade upaya pemensiunan PLTU batu bara dan instalasi energi terbarukan. “Alasan pemerintah aneh, misalnya pejabat takut menutup PLTU batu bara karena alasan kerugian negara. Padahal ini soal regulasi yang tidak disiapkan,” kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 7 Februari 2025.

Lebih parah, Bhima menjelaskan, Sekretariat JETP di bawah pemerintahan Prabowo saat ini seperti ‘anak ayam kehilangan induk’. Hal itu karena Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang sebelumnya menaungi Sekretariat JETP, telah dihapus nomenklaturnya di dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Dampaknya, Sekretariat JETP kesulitan untuk berkoordinasi. “Pemerintah ikut jadi biang JETP macet,” kata Bhima.

Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menilai pernyataan Hashim tidak akurat, keliru, dan tidak berdasarkan data. Sebab pendanaan JETP tidak berbentuk bantuan langsung tunai, melainkan disalurkan melalui berbagai skema seperti hibah, bantuan teknis, ekuitas, serta pembiayaan bilateral dan multilateral. 

Menurut IESR, hingga Desember 2024, negara pendonor dalam IPG telah mengucurkan US$ 230 juta dalam bentuk hibah dan bantuan teknis untuk 44 program. Selain itu, US$ 97 juta untuk 11 program yang masih dalam proses persetujuan. Berikutnya, US$1 miliar telah dialokasikan untuk investasi ekuitas dan pinjaman pada delapan proyek, termasuk pembiayaan PLTP Ijen sebesar US$126 juta dari International Development Finance Corporation (DFC) milik pemerintah Amerika Serikat. Bahkan, total pendanaan sebesar US$5,2-6,1 miliar untuk 19 proyek lain masih dalam tahap persetujuan, serta US$ 2 miliar telah dialokasikan dalam bentuk jaminan proyek dari Inggris dan Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, kegagalan JETP tidak dapat disimpulkan hanya karena keluarnya Amerika Serikat dari Persetujuan Paris di bawah pemerintahan Trump. “Kesepakatan ini tidak bertumpu pada satu negara saja, tetapi melibatkan berbagai pihak internasional yang tetap berkomitmen pada pendanaan transisi energi di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Ahad, 2 Februari 2025 yang telah diberitakan Tempo.

Berdasarkan data-data yang didapatkan Tempo dan analisis pakar tersebut, Tempo menyimpulkan, klaim Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo bahwa JETP program gagal karena tidak ada pembiayaan yang masuk ke Indonesia, adalah keliru.

Anjloknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang muncul dalam mesin pencari Google adalah kesalahan dari Google.  

Bank Indonesia (BI) seperti dikutip dari Tempo telah membantah nilai tukar rupiah atas dollar Amerika Serikat berada pada angka Rp 8.170 per dolar Amerika Serikat. BI sudah melaporkan layanan Google Finance yang menampilkan nilai tukar dolar berkoordinasi dengan Google Indonesia terkait ketidaksesuaian itu.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan level nilai tukar USD terhadap rupiah 8.100-an seperti yang tercantum di Google bukan level seharusnya. Data Bank Indonesia mencatat kurs pada tanggal 31 Januari 2025 berada pada level Rp 16.312 per dolar AS. 

Bahkan hingga Kamis, 06 Februari 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar berada pada level Rp 16.310 per satu dollar Amerika Serikat. Data dari Bank Indonesia, dalam sebulan selama Januari 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak mengalami penurunan signifikan dan tetap berada pada level 16 ribu per satu dollar. 

Kondisi itu juga tidak berubah saat Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025. Nilai tukar rupiah tetap berada pada angka 16 ribu per satu dollar Amerika Serikat. 

Pengamat Forex Ibrahim Assuaibi menduga tampilan rupiah yang menguat di Google merupakan ulah peretas (hacker). Para Hacker ini memanfaatkan perbedaan mencolok terkait asumsi pertumbuhan ekonomi antar lembaga di pemerintah. Kementerian Keuangan memprediksi ekonomi Indonesia 2025 dapat tumbuh 5,2 persen, namun Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan hanya akan berada pada level 4,8 persen-5,1 persen

Google telah menjelaskan bahwa ada kekeliruan informasi yang disajikan oleh penyedia data. "Kami menyadari adanya masalah yang mempengaruhi informasi nilai tukar Rupiah (IDR) di Google Search. Data konversi mata uang berasal dari sumber pihak ketiga," kata perwakilan Google dalam keterangan, Sabtu, 1 Februari 2024, seperti dikutip dari Antara dan dimuat ulang oleh Tempo.

Usai menerima laporan ketidakakuratan, Google langsung meminta penyedia data untuk segera memperbaiki kesalahan informasi tersebut. "Ketika kami mengetahui ketidakakuratan, kami menghubungi penyedia data untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin," ujar perwakilan Google.

Verifikasi Tempo, klaim nilai tukar dollar AS anjlok terhadap rupiah karena ulah para bankir terhadap Donald Trump adalah keliru. 

Google telah menjelaskan bahwa ada kekeliruan informasi yang disajikan oleh penyedia data di halaman Google Search mengenai nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Indonesia.

Dua tautan yang beredar tersebut bukan formulir resmi dari Badan Amil Zakat Kota Bandung.

Dilansir website Baznas Kota Bandung, pemohon bantuan atau calon mustahik (penerima zakat), dapat mengajukan bantuan dengan mengisi formulir yang telah disediakan di kantor BAZNAS Bandung atau melalui website resmi BAZNAS Bandung.

Setiap berkas pengajuan bantuan tersebut akan diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk untuk memastikan bahwa mustahik memenuhi syarat dan layak menerima bantuan. Hal itu dilakukan dengan mendata kondisi ekonomi, sosial, dan status penerimaan zakat mereka.

Berdasarkan data terverifikasi tersebut, tim pengelola zakat akan memutuskan pendaftar mana saja yang akan menerima bantuan dan yang mana yang tidak. Kemudian penyaluran bantuan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, baik berupa bantuan uang tunai, barang, atau bantuan modal usaha.

Untuk beasiswa kuliah, BAZNAS Kota Bandung menyediakan formulir pendaftaran yang beralamat di: http://bit.ly/bbtbaznasbdg2024-pendaftaran 

Baznas Kota Bandung melalui Twitter pernah mengumumkan syarat dan cara mengajukan permohonan beasiswa untuk periode 2024. Belum tersedia informasi mengenai bantuan untuk 2025. 



Selain tautan yang berbeda, isi formulir pendaftaran beasiswa juga terdapat perbedaan antara yang palsu dan asli. Formulir resmi untuk pendaftaran beasiswa BAZNAS tahun 2024, dilengkapi gambar berlogo Baznas.

Melalui WhatsApp Center, BAZNAS menjawab pertanyaan Tempo,  agar masyarakat yang ingin mengajukan bantuan Baznas dapat menyampaikannya melalui saluran resmi mereka yakni 

Nomor Layanan Publik BAZNAS berikut: 081380990456 dan email: [email protected].

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan tautan yang beredar di WhatsApp adalah formulir daring untuk pengajuan bantuan beasiswa dan usaha pad Februari 2025, dari Baznas Kota Bandung, adalah klaim yang keliru.

Berdasarkan situs-situs yang kredibel, tautan  Indotools-eosin.vercel.app bukan website resmi untuk mendaftar program pemeriksaan kesehatan gratis dari Pemerintah.

Seperti yang telah diberitakan oleh Tempo, Presiden Prabowo Subianto mengadakan program cek kesehatan (medical check up) gratis bagi warga yang sedang merayakan ulang tahun. Program ini akan dilaksanakan pada Februari 2025. Program ini terbuka untuk semua kelompok usia, mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Pemerintah telah menyiapkan anggaran mencapai Rp 4,7 triliun dan akan digelar secara bertahap dengan menargetkan 60 juta orang pada 2025.

Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan, untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pendaftaran hanya melalui aplikasi SATUSEHAT Mobile. Notifikasi dan hasil pemeriksaan kesehatan juga bisa didapat dari aplikasi tersebut.

Warga yang akan mendapatkan SATUSEHAT Mobile dapat mengunduh aplikasi melalui Playstore untuk pengguna Android, AppStore untuk pengguna Iphone, atau mengakses ke situs berikut: https://satusehat.kemkes.go.id/mobile/.

Terdapat empat jenis pemeriksaan kesehatan yang diberikan antara lain:

1. Pertama untuk bayi baru lahir: Jenis pemeriksaan yang akan diberikan untuk bayi baru lahir,  meliputi deteksi dini hormon tiroid, G6PD (glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency atau defisiensi enzim G6PD), penyakit jantung bawaan, dan skrining untuk memantau pertumbuhan anak.

2. Balita dan Anak Prasekolah: Jenis pemeriksaan yang akan diberikan, meliputi skrining tuberkulosis (penyakit infeksi paru), pemeriksaan pendengaran, penglihatan, dan kondisi gigi. Jika diperlukan, juga akan dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi thalasemia (kelainan darah) dan diabetes melitus (penyakit gula darah tinggi).

3. Remaja dan Dewasa: pemeriksaan yang akan diberikan meliputi tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, pemantauan risiko kardiovaskular (masalah terkait jantung dan pembuluh darah), fungsi paru untuk mendeteksi tuberkulosis dan PPOK (penyakit paru obstruktif kronis), serta deteksi dini kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, dan kanker usus.

4. Lansia: mendapatkan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan fungsi indra (pendengaran, penglihatan), kesehatan jiwa, hati, geriatri (penilaian kesehatan orang tua), deteksi gangguan kardiovaskular, paru, dan kanker.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim tautan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau MCU Gratis adalah keliru.

Pendaftaran program pemeriksaan kesehatan gratis hanya melalui SATUSEHAT Mobile dapat mengunduh aplikasi melalui Playstore untuk pengguna Android, AppStore untuk pengguna Iphone, atau mengakses ke situs berikut: https://satusehat.kemkes.go.id/mobile/.