Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan hadiah Rp 50 juta. Penelusuran mengarah pada pernyataan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui akun Instagram resminya @jabarprovgoid yang dikutip pada Rabu (23/9/2025).
Berikut pernyataannya:
Hoaks, Kabar “Give Away dari Kang Dedi Mulyadi”
*KOTA BANDUNG -* Kabar adanya _give away_ dari Kang Dedi Mulyadi, yang beredar di media sosial, informasi tersebut tidak benar keberadaannya dan termasuk hoaks atau berita bohong jenis _fabricated content_ atau konten palsu yang sengaja dibuat untuk menipu dan merugikan masyarakat.
Berdasarkan hasil _check and recheck_ dan penelusuran yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat melalui Jabar Saber Hoaks (JSH), baik di akun resmi Dedi Mulyadi Instagram @dedimulyadi71, YouTube @KANGDEDIMULYADICHANNEL, Tiktok dedimulyadiofficial tidak ditemukan surat, surat informasi, tangkapan layar atau pernyataan yang menyebutkan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi memberikan _give away_ sebesar Rp50.300.000 dan biaya pengaktifan hadiah Rp300.000.
Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar mengimbau warga Jawa Barat untuk tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi yang beredar di masyarakat maupun di media sosial yang belum pasti kebenarannya.
"Sebaiknya masyarakat melakukan _check and recheck_ terhadap informasi yang diterima. Jangan mudah percaya. Apalagi informasi yang menjanjikan," ucap Adi Komar di Kota Bandung, Kamis (26/6/2025).

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan hadiah Rp 50 juta, tidak benar.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci "paripurna DPD ricuh" seperti pada headline video tersebut pada kolom pencarian YouTube.

Hasilnya ditemukan video serupa yang diunggah oleh akun YouTube resmi KOMPASTV berjudul “Anggota DPD Ngamuk saat Sidang Paripurna” Selasa (12/4/2016). Pada video tersebut memberitakan tentang kericuhan yang terjadi saat Paripurna DPD.

Unggahan berisi klaim “anggota DPR gebrak meja saat sidang menolak RUU perampasan aset” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengunduh video tersebut dan menganalisisnya dengan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Diketahui, konten itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 86.8 persen.
TurnBackHoax kemudian melakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci “Gibran bagikan bantuan dana Rp40 juta” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim.

Unggahan video berisi klaim “Wakil Presiden Gibran bagi-bagi bantuan dana puluhan juta” merupakan konten palsu (fabricated content).

Selain foto-foto Putin, terdapat tiga klip berbeda yang ditampilkan dalam konten yang beredar.

Klip pertama menampilkan Putin duduk berpidato serupa dengan video di kanal YouTube Komsomolskaya Pravda dan situs web 1TV Rusia.

Dalam video tersebut, Putin mengucapkan selamat atas kelulusan ratusan ribu siswa di penjuru negeri.

Klip kedua dan ketiga menampilkan pertemuan Putin dengan Prabowo.

Adapun klip ini serupa dengan momen pertemuan di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg pada Kamis, 19 Juni 2025.

Salah satu pembahasannya yakni keterlibatan dan sumbangsih Indonesia sebagai anggota BRICS. Video lengkapnya dapat disaksikan di Kompas TV.

Sementara, klip ketiga bersumber dari momen pertemuan Putin dan Prabowo di Moskwa, Rusia.

Kunjungan kerja untuk memperkuat hubungan bilateral itu berlangsung pada pada Rabu, 31 Juli 2024. Isi pertemuannya dapat dilihat di kanal YouTube Kompas.com.

Dari dua pertemuan tersebut, tidak ada perbincangan mengenai sengketa Ambalat.

Sebagai konteks, perairan timur Kalimantan menjadi obyek sengketa maritim antara Indonesia dan Malaysia sejak 2005.

Perairan tersebut dikenal kaya akan sumber daya minyaknya.

Sebagaimana diwartakan Kompas.com, hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting dalam permasalahan Blok Ambalat.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai hubungan baik ini menjadi modal penyelesaian sengketa secara damai.

Lemhannas berpatokan pada sistem hukum internasional dalam memandang masalah batas wilayah.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan akan mencari penyelesaian yang baik ketika Malaysia menolak menggunakan nama "Laut Ambalat" untuk perairan Blok ND6 dan ND7 dalam Peta Baru Malaysia tahun 1979.

Narasi Vladimir Putin membela Indonesia dalam sengketa Ambalat di Mahkamah Internasional merupakan hoaks.

Klip yang dipakai merupakan pidato dan pertemuan Putin dengan Prabowo, yang tidak ada kaitannya dengan sengketa Blok Ambalat.

Adapun Prabowo telah menyatakan keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai.