tirto.id - Beredar di media sosial, narasi soal daftar biaya tilang kendaraan terbaru yang mencatut nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam narasi yang beredar, dituliskan 13 jenis pelanggaran lalu lintas beserta besaran denda yang harus dibayar oleh masyarakat jika melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pelanggaran seperti tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak menggunakan helm, misalnya, dikenakan denda sebesar Rp25 ribu.

ADVERTISEMENT

Sementara, pelanggaran lain tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kendaraan tidak memiliki klakson atau spion hingga melanggar rambu lalu lintas dikenakan denda sebesar Rp50 ribu.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Adapun, pelanggaran lain seperti main handphone/SMS saat berkendara terkena denda sebear Rp70 ribu. Narasi yang sama menyebut bahwa list daftar biaya tilang tersebut merupakan instruksi atau perintah dari Kapolri.
#inline3 img{margin: 20px auto;max-width:300px !important;}

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Klaim ini diunggah oleh sejumlah akun Facebook, di antaranya “Kristalia IG Siom”(arsip),“Yudika Prasetya”, “Bicara Lembata New” dan “Vira Lisha” pada periode pertengahan Juli 2025. Berikut keterangan takarir yang diunggah sejumlah akun tersebut:
#inline4 img{max-width:300px !important;margin:20px auto;}

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

“*INFORMASI LALU LINTAS*

Instruksi Kapolri

*BIAYA tilang terbaru di Indonesia 😘 Kapolri baru mantap

ADVERTISEMENT

Tidak ada STNK

Rp. 50,000

Tidak bawa SIM

Rp. 25,000

Tidak pakai Helm

Rp. 25,000

Penumpang tidak pakai Helm

Rp. 10,000

Tidak pakai sabuk

Rp. 20,000

Melanggar lampu lalin

- Mobil Rp. 20,000

- Motor Rp. 10.000

Tidak pasang isyarat mogok

Rp. 50,000

Pintu terbuka saat jalan

Rp. 20,000

Perlengkapan mobil

Rp. 20,000

Melanggar TNBK

Rp. 50,000

Menggunakan HP/SMS

Rp. 70,000

Tidak miliki spion, klakson

- Motor Rp. 50,000

- Mobil Rp. 50,000

Melanggar rambu lalin

Rp. 50,000.

Dicopy dari Mabes Polri,” tulis keterangan takarir unggahan tersebut.

Periksa Fakta Tarif Denda Tilang Kepolisian. foto/hotline periksa fakta tirto

Sepanjang Senin (21/7/2025) hingga Selasa (29/7/2025), atau selama delapan hari tersebar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh 23 tanda suka, enam komentar, dan 13 kali dibagikan.

Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut? Benarkah itu merupakan daftar besaran denda lalu lintas yang dikeluarkan secara resmi oleh Polri?

KOMPAS.com - Di media sosial, beredar sebuah video dengan narasi adanya pembentukan Badan Pengawas Judi Slot Indonesia atau disingkat BPJSI.

Ada lebih dari empat sosok pria berbeda yang ditampilkan dalam video. Mereka memakai jas dan berpidato di podium, disertai bendera merah putih seolah sedang menyampaikan pengumuman resmi.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut merupakan konten manipulatif.

Video pembentukan Badan Pengawas Slot Indonesia disebarkan oleh akun Facebook ini dan ini. Arsipnya dapat dilihat di sini.

Berikut ucapan narator dalam video yang diunggah salah satu akun pada Rabu (16/7/2025):

Untuk itu kami membentuk BPJSI, Badan Pengawasan Judi Slot Indonesia demi melindungi rakyat dari kecurangan digital.

Tugas BPJSI adalah melakukan pengawasan terhadap situs judi yang merugikan, sehingga situs judi yang disebutkan dalam video diklaim dijamin aman dan memberikan keuntungan.

KOMPAS.com - Sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Nentanyahu dengan narasi ditangkap oleh sejumlah orang.

Namun, setelah ditelusuri unggahan tersebut merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Video yang diklaim menampilkan Netanyahu ditangkap oleh sejumlah orang salah satunya dibagikan akun Facebook ini.

Akun tersebut membagikan video yang diklaim menampilkan beberapa orang menangkap pria dengan kemeja putih dan jas hitam.

Narasi dalam video yakni sebagai berikut:

NETANYAHU DI TANGKAP

Makin panas

Saat dicermati wajah pria yang ditangkap dalam video tidak mirip dengan Netanyahu.

Tim Cek Fakta Kompas.com kemudian menelusuri video tersebut menggunakan Google Lens. Hasilnya, video identik dengan unggahan di kanal YouTube Bloomberg News ini.

Keterangan di unggahan menyebutkan bahwa pria yang ada di dalam video bukan Netanyahu, melainkan calon Wali Kota New York, Brad Lander.

Ia ditangkap otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat pada 17 Juni 2025 di Kantor Pengadilan Imigrasi Lower Manhattan, New York.

Menurut juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Lander ditangkap karena menyerang petugas di sana. 

Adapun Lander datang ke kantor pengadilan imigrasi di Lower Manhattan untuk memantau sidang imigrasi.

Selain itu, ia disebut mengadakan acara dengan media untuk mempromosikan lebih banyak pendanaan hukum untuk membantu para imigran.

Lander yang menyangkal melakukan penyerangan kemudian dibebaskan dan  tidak mendapat tuntutan hukum. 

KOMPAS.com - Di media sosial beredar tautan yang diklaim untuk mengakses program pemulihan korban penipuan online.

Program tersebut mengatasnamakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dan diklaim akan mengganti semua kerugian korban penipuan online.

Namun berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan tersebut hoaks.

Tautan yang diklaim untuk mengakses program pemulihan korban penipuan online dibagikan oleh akun Facebook ini pada 24 Juli 2025.

Berikut narasi yang dibagikan:

Program Pemulihan Korban Penipuan Online kini tersedia. Pemerintah bersama Kementerian Keuangan siap membantu mengganti kerugian Anda.

Segera laporkan melalui tautan resmi yang tertera.

Screenshot Hoaks, program pemulihan korban penipuan online