Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencurigai video tersebut sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan, yang terlihat dari ketidaksesuaian gerakan bibir. 

TurnBackHoax kemudian menganalisis video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation. Hasil analisis menunjukkan bahwa konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan tingkat probabilitas mencapai 99,9 persen. 

Video tersebut diketahui manipulasi dari tayangan Kompas.TV saat konferensi pers Purbaya di Kementerian Keuangan pada Rabu (31/12/2025), yang membahas penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga.

Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “pembubaran DPR”, “Gibran setuju pembubaran DPR”, “AHY amuk fraksi DPR”, dan “Puan mundur Ketua DPR” di mesin pencari Google. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Secara konstitusional, pembubaran DPR bukan kewenangan presiden maupun wakil presiden.Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” dan sesuai prinsip sistem presidensial Indonesia di mana eksekutif dan legislatif berdiri sejajar. Dengan demikian, tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan presiden, wakil presiden, atau menteri menyetujui maupun memutuskan pembubaran DPR.

TurnBackHoax juga menelusuri klaim mengenai pengunduran diri Puan Maharani dari jabatan Ketua DPR RI. Hingga penelusuran dilakukan, tidak ditemukan pengumuman resmi dari DPR RI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), maupun pernyataan langsung dari Puan Maharani yang membenarkan klaim tersebut.

Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengunduh video tersebut dan menganalisisnya dengan alat pendeteksi AI, HiveModeration. Hasilnya, konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99.2 persen. 

Selain itu, TNI tidak memiliki kewenangan melakukan audit bantuan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dengan demikian, audit penyaluran bantuan sosial merupakan kewenangan BPK dan lembaga pengawasan terkait, bukan kewenangan TNI.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri video tersebut dengan memanfaatkan Google Lens. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa potongan video pertama yang memperlihatkan proses pengawetan telur diketahui merupakan pembuatan century egg atau telur seribu tahun, yakni metode kuliner tradisional Tiongkok yang mengawetkan telur dengan campuran tanah liat, abu, garam, kapur tohor, dan sekam padi. Proses serupa dapat ditemukan pada unggahan kanal YouTube The Food Ranger Show berjudul “Thousand Year Old Egg” pada Jumat (4/10/2024).

Potongan video kedua yang memperlihatkan telur bercangkang transparan merupakan proses pembuatan mainan menyerupai telur, bukan telur sintetis untuk konsumsi. Klaim serupa telah dibantah sejumlah media berbahasa Mandarin, seperti Sohu.com dan Sina.cn sejak April 2017. 

Sementara itu, potongan video ketiga yang memperlihatkan mesin pemilahan dan pengepakan telur merupakan aktivitas pabrik peternakan unggas. Proses serupa pernah dimuat oleh sejumlah situs luar negeri pada 2018 serta dapat ditemukan pada unggahan kanal YouTube Egg Machine dan Dyno Conveyors.

Adapun potongan video keempat yang menampilkan telur kenyal pecah saat ditekan merupakan mainan berbentuk egg squishy atau egg splat ball. Mainan ini banyak dijual di berbagai platform e-commerce dan pernah diunggah akun YouTube Sharo_movie pada 2021.