Penelusuran yang dilakukan Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu sudah beredar jauh sebelum rumah Sahroni dijarah.

Video identik dengan unggahan akun Instagram @ahmadsahroni88 dan @ahmadsahronicenter_official pada 2024.

Dalam keterangannya, diketahui bahwa video itu adalah momen ketika Sahroni melakukan kampanye di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Saat itu Sahroni mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Sementara, hingga kini keberadaan Sahroni belum diketahui usai rumahnya dijarah pada 30 Agustus 2025.

Dikutip dari Tempo.co, Ahmad Sahroni, sempat tampil secara daring dalam Musyarawah Nasional (Munas) Ikatan Motor Indonesia (IMI) X 2025 yang digelar di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Sabtu (20/9/2025). 

Sahroni yang merupakan Sekretaris Jenderal IMI periode 2021-2025 memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ia juga meminta maaf karena tidak bisa hadir secara langsung.

Kemunculan Sahroni secara daring itu merupakan yang pertama kalinya usai rumahnya dijarah massa pada 30 Agustus 2025. 

Adapun penjarahan itu dilakukan massa usai Sahroni melontarkan pernyataan kontroversial terkait masyarakat yang ingin membubarkan DPR. 

Video yang diklaim menampilkan Sahroni pulang ke rumahnya usai peristiwa penjarahan merupakan kabar tidak benar.

Adapun video itu adalah momen ketika Sahroni melakukan kampanye sebagai calon DPR RI di Pemilu 2024.

Hingga kini keberadaan Ahmad Sahroni belum diketahuI. Ia sempat muncul secara daring dalam acara Munas IMI 2025 yang digelar di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Sabtu (20/9/2025).

Informasi serta tautan yang disebarkan di Facebook tersebut dibantah oleh Kemenhut lewat akun Instagram Direktorat Penghijauan & Perbenihan Tanaman Hutan (PPTH).

"Belakangan beredar info soal 17 juta bibit gratis untuk masyarakat. Ini hoaks, ya!" tulis Direktorat PPTH di Instagram, Senin (22/9/2025).

Tautan yang disebarkan di Facebook juga terindikasi phishing atau pencurian data, karena menuju ke situs yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi.

Adapun, masyarakat dapat mendapatkan bibit gratis dari Kemenhut secara resmi melalui dua skema. Berikut langkah-langkahnya:

Skema pertama:

Skema kedua:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk mendapatkan bibit pohon gratis dari Kemenhut adalah hoaks.

Tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kemenhut dan terindikasi phishing. Awas, jangan klik tautan mencurigakan semacam itu.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran pemutihan pinjol pada September-Oktober 2025 dari OJK. Penelusuran mengarah pada pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui akun Instagram resminya @ojkindonesia yang dikutip pada Selasa (23/9/2025).
Berikut pernyataannya:
Waspada Penipuan Mengatasnamakan OJK
Sobat OJK,
Penipuan marak terjadi. Hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan OJK.
OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online.
#CekDulu kebenaran informasi yang kamu terima ke Kontak OJK 157 @kontak157.
#OJKIndonesia #Keuangan #Hoax #CekDulu #Proaktif #Kolaboratif
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran pemutihan pinjol pada September-Oktober 2025 dari OJK, merupakan hoaks.

Tempo memverifikasi konten itu dengan mewawancarai pakar dan menelusuri artikel dari situs kredibel. Hasilnya, demonstrasi akhir Agustus 2025 dipicu tekanan ekonomi masyarakat, bukan provokasi media independen.

Klaim 1: Penyebab Demonstrasi Akhir Agustus 2025

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai gelombang demonstrasi akhir Agustus berakar pada kesenjangan ekonomi dan sosial. Jurang lebar terlihat antara pendapatan anggota DPR dan upah pekerja.

DPR RI menerima gaji dan tunjangan sekitar Rp 65,6 juta per bulan. Jika dibandingkan, seorang pekerja dengan UMP rata-rata Rp3,31 juta per bulan butuh hampir 99 tahun untuk menyamai pendapatan satu periode DPR.

Selain kesenjangan pendapatan, kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga ratusan bahkan ribuan persen di sejumlah daerah semakin membebani warga, apalagi di tengah badai PHK dan daya beli yang lemah.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menegaskan penyebab utama aksi massa adalah kesejahteraan rakyat yang kian terpinggirkan. “Ini bukan intervensi asing, tetapi masalah perut,” kata Esther, dikutip dari Kontan, Ahad, 14 September 2025.

Lembaga survei Median juga mencatat 30,2 persen publik menilai pemicu demo akhir Agustus adalah kenaikan tunjangan anggota DPR. Faktor lain yang disebut responden antara lain perilaku arogan DPR (9,8 persen), sikap tidak peduli rakyat (8,1 persen), kebijakan yang memberatkan ekonomi (6,8 persen), kesulitan ekonomi (6,5 persen), hingga kesenjangan ekonomi (4,2 persen).

Survei Median melibatkan 643 responden pada 8-13 September 2025 dengan metode kuesioner Google Form yang disebar di media sosial Meta.

“Melihat jawaban responden, bisa disimpulkan ada dua penyebab utama maraknya aksi unjuk rasa, yaitu kebijakan dan perilaku DPR yang tidak simpatik serta kesulitan ekonomi,” ujar Direktur Eksekutif Median Rico Marbun, dikutip dari Kumparan, 22 September 2025.

Klaim 2: Penyebab Kerusuhan 

Demonstrasi akhir Agustus 2025 diwarnai kerusuhan berupa pembakaran fasilitas publik, gedung DPRD, hingga penjarahan rumah beberapa anggota DPR RI dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

BBC melaporkan, peneliti politik dari PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, mengatakan pola kerusuhan dan penjarahan bukan hal baru dalam demonstrasi besar di Indonesia. Pada Mei 1998, kerusuhan muncul setelah kelompok tak dikenal bergerak di luar tuntutan masyarakat. 

“Tujuannya bisa macam-macam. Bisa untuk menciptakan alasan intervensi, mendiskreditkan gerakan sipil, atau membuka ruang bagi aktor yang selama ini berada di pinggir kekuasaan,” ujar Virdika.

Namun berbeda dengan 1998, kerusuhan akhir Agustus 2025 diduga bertujuan menggeser narasi. “Supaya tuntutan rakyat tenggelam di tengah asap dan pecahan kaca. Supaya negara punya alasan bertindak lebih keras. Supaya ruang sipil bisa dibekukan atas nama ketertiban,” kata Virdika.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur juga menduga ada kelompok provokator yang menyusup dalam demonstrasi. Mereka berbeda dari massa aksi yang turun menyampaikan aspirasi. Provokator itu, kata Isnur, bergerak lebih sistematis dan terorganisir.

Laporan Tempo edisi 7 September 2025 mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah tentara dalam pengerahan massa yang berujung kerusuhan. Polisi bahkan menangkap beberapa tentara di berbagai lokasi unjuk rasa. Salah satunya pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025, ketika seorang pria berjaket dan bercelana hitam mencoba membakar stasiun pengisian bahan bakar khusus personel Markas Besar Polri. Videonya menyebar di media sosial.

Namun Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir TNI (Marinir) Freddy Ardianzah membantah kabar bahwa Bais dan personel lain ditangkap. Ia juga membantah ada tentara yang terlibat dalam demonstrasi atau provokasi. “Itu tidak benar,” kata Freddy dalam konferensi pers, Jumat 5 September 2025.

Klaim 3: Media-media dibiayai Soros untuk memprovokasi demonstrasi

Narasi dugaan keterlibatan George Soros di balik demonstrasi akhir Agustus 2025 bermula dari media Rusia Sputnik. Pada 31 Agustus, mereka menurunkan artikel berjudul Soros, NED Could Be Behind Indonesian Protests. Menurut penilaian Media Bias Fact Check, kredibilitas Sputnik patut diragukan karena kerap mempromosikan teori konspirasi dan propaganda pro-Rusia dengan mengutip sumber tak kredibel.

Direktur Kelompok Kerja Anti-Disinformasi di Indonesia, Damar Juniarto, menjelaskan retorika tentang kepentingan asing yang menunggangi media independen adalah serangan terhadap kredibilitas pers. Retorika ini mengabaikan fakta bahwa media independen bekerja dengan kode etik jurnalistik dan disiplin verifikasi yang ketat. “Ada pihak-pihak yang sibuk mendistorsi informasi,” kata Damar dalam siaran pers, 7 September 2025.

Serangan disinformasi semacam itu kerap muncul setiap kali publik turun ke jalan. Pada Maret lalu, saat revisi UU TNI menuai kritik, Tempo juga dituduh sebagai ‘antek asing’ yang dibiayai Soros melalui Media Development Investment Fund (MDIF).

MDIF adalah lembaga nonprofit yang terdaftar di New York. Awalnya bernama Media Development Loan Fund (MDLF), lembaga ini berdiri pada 1995 atas prakarsa jurnalis Serbia Sasa Vucinic—pendiri Radio B92 di masa Perang Yugoslavia—dan koresponden Amerika Serikat Stuart Auerbach. Tujuannya menyediakan pembiayaan murah bagi media independen, baik dalam bentuk utang, ekuitas, maupun ekuitas semu.

Soros memang menjadi investor pertama MDIF pada 1995. Namun lembaga ini telah jauh berkembang. Situs resmi MDIF mencatat mereka menerima pendanaan dari 70 entitas di berbagai negara, di antaranya Arjuna Capital, Allianz Foundation, Association of Alternative Newsmedia, Mediahuis, dan Oak Foundation. Hingga 2025, MDIF berinvestasi di 157 media independen di 50 negara, termasuk empat media Indonesia: Tempo, Kata Data, HukumOnline.com, dan Suara.com. Laporan tahunan aktivitas mereka tersedia terbuka di situs resmi MDIF. Tidak ada bukti Soros membiayai 27 media lokal sebagaimana dituduhkan.

Pilihan Editor: Fakta-fakta Investasi MDIF ke Tempo

Tempo sendiri menerima pendanaan MDIF dalam bentuk surat utang yang dapat dikonversi atau convertible performance debenture. Fakta ini diumumkan terbuka melalui artikel Tempo.

Pakar media dan komunikasi Universitas Airlangga, Prof. Rachmah Ida, menegaskan mekanisme surat utang konversi tidak sama dengan donor. “Bentuknya seperti utang untuk penyertaan modal supaya media itu tidak hancur,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo, klaim bahwa media-media di Indonesia, termasuk Tempo dibiayai oleh George Soros untuk memprovokasi demonstrasi akhir Agustus adalah keliru.