Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memeriksa tangkapan layar konten menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran teratas mengarah ke video di kanal YouTube Kompas.com “Kelakar Prabowo Roasting Bahlil: Aneh Dia Jadi Menteri Investasi, Biasanya Lulusan Amerika” yang tayang Jumat (13/12/2024)
Konteks asli video tersebut adalah momen Presiden Prabowo menyampaikan sambutan di perayaan HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024). Dalam kesempatan itu, Prabowo berkelakar bahwa dia keheranan saat Presiden RI ke-7 Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lantaran yang bersangkutan bukan lulusan universitas populer luar negeri.
“Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya, Menteri Investasi itu lulusan universitas di Amerika, iya kan? Kalau enggak Amerika, minimal Inggris-lah. Waktu saya ketemu saya tanya, Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya enggak ada di Google,” ucap Prabowo.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Menteri ESDM saat ini” ke mesin pencarian Google.
Hasil penelusuran teratas mengarah ke laman esdm.go.id milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam laman itu, diketahui bahwa sejak Agustus 2024 hingga saat ini, Bahlil Lahadalia tercatat masih menjadi Menteri ESDM.

Unggahan video berisi klaim “Presiden Prabowo pecat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri tangkapan layar konten menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran teratas mengarah ke video di kanal YouTube Kompas.com “Raffi Ahmad Jelaskan Maksud Kehadirannya di KPK” yang tayang Selasa (26/9/2023).
Konteks asli video adalah momen Raffi Ahmad menghadiri undangan podcast mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama pimpinan KPK.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “Raffi Ahmad dijemput paksa KPK” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com “KPK Gandeng Raffi Ahmad Sebar Pesan Antikorupsi”.
Dalam berita yang tayang Selasa (26/9/2023) itu, juru bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati mengonfirmasi bahwa Raffi Ahmad melakukan podcast bersama Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
“Benar, siang ini Stranas PK mengagendakan kegiatan podcast dengan tema ‘Kenali Strateginya dan Bantu Pencegahannya’ di Studio Kanal KPK dengan narasumber pimpinan KPK Alexander Marwata,” tutur Ipi kepada detik.com, Selasa (26/9/2023).
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “Raffi Ahmad dijemput paksa KPK”.

Unggahan video berisi klaim “Raffi Ahmad dijemput paksa oleh KPK” merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “200 nama DPR dipecat karena bolos rapat” dan “rapat perampasan aset DPR” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke sejumlah artikel dan pemberitaan yang tidak saling berkaitan.
Pertama, artikel cnnindonesia.com “Daftar 5 Anggota DPR yang Dinonaktifkan: Ahmad Sahroni hingga Uya Kuya” yang tayang Senin (1/9/2025). Artikel ini mengumumkan daftar lima anggota DPR yang dinilai bermasalah dan menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga dinonaktifkan keanggotaannya, yakni:
Adies Kadir, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar
Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, anggota DPR dari Fraksi PAN
Surya Utama alias Uya Kuya, anggota DPR dari Fraksi PAN
Ahmad Sahroni, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem
Nafa Urbach, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem
Kedua, pemberitaan tribunnews.com “267 Anggota DPR Bolos Rapat Paripurna HUT DPR” yang tayang Senin (29/8/2016). Laporan ini menyebutkan bahwa sebanyak 267 anggota DPR tidak mengikuti rapat paripurna bertepatan dengan HUT ke-71 DPR pada Senin (29/8/2016).
Ketiga, pemberitaan tirto.id “DPR Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2026” yang tayang Selasa (23/9/2025). Laporan ini menyebut bahwa RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2026.
Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim “200 nama anggota DPR dipecat massal karena mangkir dari rapat perampasan aset”.

Unggahan video berisi klaim “anggota DPR dipecat massal karena mangkir dari rapat perampasan aset” merupakan konten palsu (fabricated content).
(Ditulis oleh ‘Ainayya)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Luhut dipecat dan dipenjara” ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim.

Selanjutnya Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri jabatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam kabinet Prabowo di Google. Pencarian teratas mengarah ke artikel dari cnnindonesia.com berjudul “Apa Saja Daftar Jabatan Luhut di Pemerintahan Prabowo?”. Dalam artikel yang tayang Kamis (28/8/2025) tersebut dijelaskan bahwa Luhut memegang 3 jabatan dalam kabinet Prabowo, yaitu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Penasihat Khusus Presiden Bidang Investasi dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (Turnbackhoax) kemudian mengunjungi akun instagram dewanekonomi.id, Luhut masih menghadiri pertemuan dengan Aliansi Ekonomi Indonesia sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Hingga artikel ini terbit, tidak ditemukan berita pemecatan dan juga pemenjaraan Luhut Binsar Pandjaitan.

Unggahan berisi klaim “Luhut dipecat dan dipenjara” merupakan konten palsu (fabricated content).