Merujuk sejumlah sumber pemberitaan media, kelangkaan pupuk memang tak hanya terjadi di Jawa Tengah. Kelangkaan pupuk juga dialami petani di Papua.

Menyitat Betahita.id, dengan judul: Papua: Petani Merauke Keluhkan Kelangkaan Pupuk Subsidi, disebutkan bahwa Petani di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua kembali mengeluhkan masalah kelangkaan pupuk subsidi. Selain kuotanya kurang, pupuk juga sering terlambat disalurkan kepada para petani setempat.

Satu di antara petani asli Papua di Kampung Waninggap Miraf Distrik Tanah Miring, Frans Mahuze kepada Jubi, Selasa (21/6/2022) mengatakan, karena kelangkaan pupuk subsidi, petani di sana terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga sekitar Rp10 ribu per kilogram.


“Kalau pupuk subsidi jenis urea dan ponska harganya Rp2 ribu – Rp2500 per kilogram. Tapi karena susah didapat, kami beli yang non subsidi. Harganya memang mahal, tapi mau tidak mau kami harus beli. Kalau tidak begitu, tentu hasil panen tidak maksimal,” kata Mahuze, dikutip dari kantor berita jubi.coid.

Dikutip dari artikel Kompas.com, Indonesia tak masuk ke dalam lima besar negara yang paling damai di Asia Tenggara. Indonesia baru saja keluar dari posisi tersebut pada tahun ini. Saat ini, Indonesia menempati peringkat enam atau peringkat 53 dunia dengan skor 1,829. Adapun penyebab merosotnya peringkat Indonesia disebabkan karena peningkatan kerusuhan di Papua Barat.
Jika dibandingkan dengan data tahun 2018, Indonesia pernah menduduki peringkat empat Asia Tenggara. Saat itu, Indonesia bisa bertengger di peringkat lima besar karena adanya peningkatan kapabilitas militer dan cukup baik dalam menangani teror yang terjadi.

Dikutip dari artikel Kompas.com, Indonesia tak masuk ke dalam lima besar negara yang paling damai di Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut adalah benar berdasarkan penelusuran Tim Live Cek Fakta. Melansir
Bisnis.com
,potensi ekonomi digital di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum dikeruk dengan optimal. Hal ini lantaran jangkauan infrastruktur jaringan yang belum merata ke seluruh pelosok.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya.

“Misalkan penduduk yang mengakses internet, provinsi NTT mempunyai angka 47 dibandingkan angka Indonesia yang berada di angka 67,” katanya, Jumat (1/12/2023).

Jika merujuk pada data Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet (APJI) 2023, tingkat penetrasi internet Nusa Tenggara sebesar 72,32%, meningkat dari tahun sebelumnya 64,85%.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia Timur pada 2023, Nusa Tenggara mencapai 3,65% atau lebih tinggi dari internet di Maluku dan Papua yang mencapai 1,09% dan 1,65%.

“Provinsi NTT hanya lebih baik dibandingkan dengan Papua. Keberadaan sinyal pun masih menjadi kendala, di mana hampir 50% desa di NTT tidak mempunyai sinyal internet yang kuat,” ujarnya.

Menurut Nailul, ekonomi digital di NTT masih sangat terbatas, begitupun dengan penggunaan e-commerce di NTT yang terbatas. Padahal, Nailul mengungkap bahwa potensi besar penduduk di NTT yang berkualitas.

Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan untuk mendukung pengembangan ekonomi digital di perbatasan NTT butuh infrastruktur jaringan yang mumpuni.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI melakukan investigasi pada peristiwa unjuk rasa hasil pemilu yang terjadi pada 21-22 Mei 2019.

Berdasarkan catatan Kepolisian, ada 9 korban tewas dalam kerusuhan itu. Di antaranya Abdul Aziz, M Harun Al Rasyid, M Rehan Fajari, Bachtiar Alamsyah, Adam Nooryan, Farhan Syafero, Sandro, Widianto Rizki Ramadhan dan Muhammad Reza.

Orang tua Harun Al Rasyid mengadu ke Komnas HAM meminta kasus itu diusut karena ada kejanggalan, pada Selasa (28/5/2019).

Lembaga Ombudsman RI menyebut ada indikasi maladministrasi dalam kasus itu. Kepolisian menyebut tengah memburu aktor intelektual dari kasus itu.

Sejauh ini tidak ada informasi yang jelas, mengenai tindak lanjut mengusutan kasus Harun Al Rasyid dan delapan orang korban lainnya.

Sejauh ini tidak ada informasi yang jelas, mengenai tindak lanjut mengusutan kasus Harun Al Rasyid dan delapan orang korban lainnya.