Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar mengklaim 13.000 desa sudah maju dan mandiri.
"Sejak kita mengawali UU Pengambungan Desa. Dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hari ini sudah 13.000 desa sudah maju, mandiri. Nanti kita naikkan lagi anggaran ada kehidupan ekonomi melalui Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif," kata Muhaimin saat debat Cawapres di JCC, Minggu (21/01/24).
(GFD-2024-15381) (CEK FAKTA Debat) Muhaimin Sebut 13 Ribu Desa Sudah Maju dan Mandiri, Benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Desa Mandiri Menurut Provinsi (Desa) periode 2019-2021 sebagai berikut :
Tahun 2019 : 1.444
Tahun 2021 : 2.310
Tahun 2022 : 2.906
Sementara menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 jumlah desa mandiri meningkat tajam menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022.
Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai pernyataan Muhaimin sebagian benar. Sebab untuk dapat dikatakan mandiri, pernyataan tersebut belum dapat dibuktikan.
"Berdasarkan indeks desa membangun (IDM) dari kementerian desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23030 jadi bahkan sudah lebih tinggi dari 13rb desa pada tahun 2023. Indeks tersebut dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi," kata Romauli, Minggu (21/01/24).
Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyebut ada 5.606 desa mandiri pada 2018.
"Hasil Indeks Pembangunan Desa oleh BPS tahun 2018 menunjukkan terdapat 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang dan 14.461 desa tertinggal," kata Masitoh, Minggu (21/01/24).
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyebut belum ada bukti terkait desa mandiri tersebut. Sebab menurutnya, berdasarkan Kemendesa, klasifikasi desa maju dan mandiri berbeda sehingga turut memiliki presentase yang berbeda.
"Di tahun 2023, kategori desa maju terdapat 23.030 atau 30.94%. Sedangkan, kategori desa mandiri terdapat 11.456 atau sebesar 15.39%," kata Afni, Minggu (21/01/24).
Tahun 2019 : 1.444
Tahun 2021 : 2.310
Tahun 2022 : 2.906
Sementara menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 jumlah desa mandiri meningkat tajam menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022.
Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai pernyataan Muhaimin sebagian benar. Sebab untuk dapat dikatakan mandiri, pernyataan tersebut belum dapat dibuktikan.
"Berdasarkan indeks desa membangun (IDM) dari kementerian desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23030 jadi bahkan sudah lebih tinggi dari 13rb desa pada tahun 2023. Indeks tersebut dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi," kata Romauli, Minggu (21/01/24).
Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menyebut ada 5.606 desa mandiri pada 2018.
"Hasil Indeks Pembangunan Desa oleh BPS tahun 2018 menunjukkan terdapat 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang dan 14.461 desa tertinggal," kata Masitoh, Minggu (21/01/24).
Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Muis menyebut belum ada bukti terkait desa mandiri tersebut. Sebab menurutnya, berdasarkan Kemendesa, klasifikasi desa maju dan mandiri berbeda sehingga turut memiliki presentase yang berbeda.
"Di tahun 2023, kategori desa maju terdapat 23.030 atau 30.94%. Sedangkan, kategori desa mandiri terdapat 11.456 atau sebesar 15.39%," kata Afni, Minggu (21/01/24).
Kesimpulan
Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean menilai pernyataan Muhaimin sebagian benar. Sebab untuk dapat dikatakan mandiri, pernyataan tersebut belum dapat dibuktikan.
Rujukan
(GFD-2024-15380) Cek Fakta: Gibran Sebut 1,5 Juta Hektar Hutan Adat Sudah Diakui Pemerintah
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Debat Cawapres untuk Pemilu 2024 berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Minggu (21/1/2024) malam. Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat diakui pemerintah.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat:
“Sebagai seorang ahli hukum, Prof Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023, ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Kuncinya ke depan memang perbanyak dialog dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.”
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat:
“Sebagai seorang ahli hukum, Prof Mahfud pasti paham bahwa RUU Masyarakat Adat ini masih kita usahakan untuk didorong. Sekarang juga sudah ada Perpres 28 tahun 2023, ini sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang sudah diakui. Kuncinya ke depan memang perbanyak dialog dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.”
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut.
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Mus menyampaikan klarifikasi terkait data yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektar dan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang diakui.
Sumber: https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7522/indonesia-menjadi-role-model-ketahanan-iklim-berbasis-masyarakat
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Ada beberapa bentuk perhutanan sosial dalam peraturan pemerintah, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.
Secara terinci, capaian perhutanan sosial sampai dengan 1 Oktober 2022 melibatkan Hutan Desa dengan luas 2.013.017,21 Ha; Hutan Kemasyarakatan (HKM) dengan luas 916.414,60 Ha; Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan luas 355.185,08 Ha; Kemitraan Kehutanan (KK), meliputi Kulin KK dengan luas 571.622,38 Ha dan IPHPS dengan luas 34.789,79 Ha; serta Hutan Adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha).
Sumber: http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-2022.html?showall=1&limitstart=
Namun, Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa pengakuan hutan adat hingga tahun 2022 hanya mencapai 148.488 ha menurut laporan AMAN dan menurut BRWA, hutan adat yang sudah ditetapkan melalui SK baru mencapai 221.648 ha.
Sumber: https://www.aman.or.id/publication-documentation/catatan-tahun-2022-aman:-melawan-penundukan
Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) juga mencatat telah meregistrasi 26,9 juta hektare wilayah adat di Indonesia dengan total 1.336 peta wilayah adat yang teregistrasi.
Sumber: https://kbr.id/nasional/08-2023/brwa-ungkap-hanya-3-73-juta-hektare-wilayah-adat-telah-diakui-pemda/112229.html
Lebih lanjut, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menyebut, pemerintah sudah menerbitkan 131 Surat Keputusan (SK) soal hutan adat sepanjang tahun 2016-2023.
"Pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 SK hutan adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektare dan melibatkan 76.079 kepala keluarga. Adapun pada tahun 2023, terdapat tambahan 23 hutan adat dengan luas 90.873 hektare, dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi,” tutur dia dikutip situs resmi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sumber: https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7522/indonesia-menjadi-role-model-ketahanan-iklim-berbasis-masyarakat
Dikutip dari Antara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas hutan adat di Indonesia mencapai 244.195 hektare per Oktober 2023.
Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menyampaikan, area tersebut ditempati sebanyak 131 kelompok adat.
"Sebanyak 76.079 kepala keluarga tinggal dalam 131 komunitas yang ada hutan adatnya dengan total luas lebih dari 244 ribu hektare," ujar Prasetyo dalam acara Sarasehan Pendidikan Masyarakat Adat, di Jakarta.
Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3768177/klhk-luas-hutan-adat-kini-capai-244-ribu-hektare
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Afni Regita Cahyani Mus menyampaikan klarifikasi terkait data yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 23 hutan adat di 16 provinsi dengan luas 90.873 hektar dan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang diakui.
Sumber: https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7522/indonesia-menjadi-role-model-ketahanan-iklim-berbasis-masyarakat
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Ada beberapa bentuk perhutanan sosial dalam peraturan pemerintah, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.
Secara terinci, capaian perhutanan sosial sampai dengan 1 Oktober 2022 melibatkan Hutan Desa dengan luas 2.013.017,21 Ha; Hutan Kemasyarakatan (HKM) dengan luas 916.414,60 Ha; Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan luas 355.185,08 Ha; Kemitraan Kehutanan (KK), meliputi Kulin KK dengan luas 571.622,38 Ha dan IPHPS dengan luas 34.789,79 Ha; serta Hutan Adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha).
Sumber: http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-2022.html?showall=1&limitstart=
Namun, Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa pengakuan hutan adat hingga tahun 2022 hanya mencapai 148.488 ha menurut laporan AMAN dan menurut BRWA, hutan adat yang sudah ditetapkan melalui SK baru mencapai 221.648 ha.
Sumber: https://www.aman.or.id/publication-documentation/catatan-tahun-2022-aman:-melawan-penundukan
Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) juga mencatat telah meregistrasi 26,9 juta hektare wilayah adat di Indonesia dengan total 1.336 peta wilayah adat yang teregistrasi.
Sumber: https://kbr.id/nasional/08-2023/brwa-ungkap-hanya-3-73-juta-hektare-wilayah-adat-telah-diakui-pemda/112229.html
Lebih lanjut, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menyebut, pemerintah sudah menerbitkan 131 Surat Keputusan (SK) soal hutan adat sepanjang tahun 2016-2023.
"Pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 SK hutan adat yang tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektare dan melibatkan 76.079 kepala keluarga. Adapun pada tahun 2023, terdapat tambahan 23 hutan adat dengan luas 90.873 hektare, dengan luas indikatif hutan adat seluas 836.141 hektar yang tersebar di 16 provinsi,” tutur dia dikutip situs resmi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sumber: https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7522/indonesia-menjadi-role-model-ketahanan-iklim-berbasis-masyarakat
Dikutip dari Antara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas hutan adat di Indonesia mencapai 244.195 hektare per Oktober 2023.
Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menyampaikan, area tersebut ditempati sebanyak 131 kelompok adat.
"Sebanyak 76.079 kepala keluarga tinggal dalam 131 komunitas yang ada hutan adatnya dengan total luas lebih dari 244 ribu hektare," ujar Prasetyo dalam acara Sarasehan Pendidikan Masyarakat Adat, di Jakarta.
Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3768177/klhk-luas-hutan-adat-kini-capai-244-ribu-hektare
Kesimpulan
Pernyataan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024 tentang ada 1,5 juta hektar hutan adat sudah diakui pemerintah, salah.
Berdasarkan data KLHK RI, Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha) per 1 Oktober 2022.
Berdasarkan data KLHK RI, Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat mencapai 1.196.725,01 HA (Penetapan Hutan Adat 108.576 Ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 Ha) per 1 Oktober 2022.
Rujukan
(GFD-2024-15379) Cek Fakta: Mahfud Sebut Deforestasi di Indonesia Lebih Luas dari Wilayah Korea Selatan
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Mahfud MD Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 pada debat keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (21/1/2024) mengatakan deforestasi dalam sepuluh tahun terakhir seluas 12,85 juta hektare, lebih luas dari Korsel dan 23 kali luas Pulau Madura dalam 10 tahun terakhir.
“Data 10 tahun terjadi deforestasi 12,85 juta hektare. Itu lebih luas dari Korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam 10 tahun terakhir. Mencabut itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim 8 sudah putusan MA. Cabut saja SIUPP-nya? Nah itu masalahnya mencabut SIUPP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, tapi ditolak. Sudah putusan MA itu seperti itu,” kata Mahfud.
“Data 10 tahun terjadi deforestasi 12,85 juta hektare. Itu lebih luas dari Korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam 10 tahun terakhir. Mencabut itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim 8 sudah putusan MA. Cabut saja SIUPP-nya? Nah itu masalahnya mencabut SIUPP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, tapi ditolak. Sudah putusan MA itu seperti itu,” kata Mahfud.
Hasil Cek Fakta
Kiagus M. Iqbal Peneliti Sajogyo Institute yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” menyebut, menurut Global Forest Watch, dalam rentang 2001-2022 Indonesia mengalami deforestasi hingga 29,4 juta hektar. Bahkan, dalam sepuluh tahun, yaitu tahun 2012-2022, Indonesia telah mengalami deforestasi 15,848 juta hektar.
Sementara, Adhitya Adhyaksa Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara menyampaikan temuan data yang berbeda. Mengacu data KLHK, deforestasi dalam rentang 2013-2022 sebesar 3,8 juta hektare. Sedangkan deforestasi dalam rentang 2003-2022 di Indonesia mencapai 12,9 juta hektare.
Masitoh Nur Rohma Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia ikut menyebutkan bahwa luas Pulau Madura adalah 537.900 hektare dan luas wilayah Korsea Selatan 10,021 juta hektare.(iss)
Sementara, Adhitya Adhyaksa Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara menyampaikan temuan data yang berbeda. Mengacu data KLHK, deforestasi dalam rentang 2013-2022 sebesar 3,8 juta hektare. Sedangkan deforestasi dalam rentang 2003-2022 di Indonesia mencapai 12,9 juta hektare.
Masitoh Nur Rohma Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia ikut menyebutkan bahwa luas Pulau Madura adalah 537.900 hektare dan luas wilayah Korsea Selatan 10,021 juta hektare.(iss)
Kesimpulan
Kiagus M. Iqbal Peneliti Sajogyo Institute yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” menyebut, menurut Global Forest Watch, dalam rentang 2001-2022 Indonesia mengalami deforestasi hingga 29,4 juta hektar. Bahkan, dalam sepuluh tahun, yaitu tahun 2012-2022, Indonesia telah mengalami deforestasi 15,848 juta hektar.
Rujukan
(GFD-2024-15378) Cek Fakta: Mahfud MD Sebut Deforestasi dalam 10 Tahun Terakhir Lebih Luas dari 23 Kali Pulau Madura
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Debat Cawapres untuk Pemilu 2024 berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Minggu (21/1/2024) malam. Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD menyebut bahwa deforestasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir lebih luas dibandingkan 23 kali luas Pulau Madura, dan luas wilayah Korea Selatan (Korsel).
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Mahfud MD dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat:
“Data 10 tahun terjadi deforestasi 12,85 juta hektar. Itu lebih luas dari Korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam 10 tahun terakhir.”
Mahfud menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) apabila ada perusahaan yang tak menjaga lingkungan dalam menjalankan usahanya.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Mahfud MD dalam Debat Pilpres 2024 seri keempat:
“Data 10 tahun terjadi deforestasi 12,85 juta hektar. Itu lebih luas dari Korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam 10 tahun terakhir.”
Mahfud menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) apabila ada perusahaan yang tak menjaga lingkungan dalam menjalankan usahanya.
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Mahfud MD bisa ditelusuri sebagai berikut.
Menurut peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal, mengacu dari data Global Forest Watch, dalam rentang 2001-2022 Indonesia mengalami deforestasi hingga 29,4 juta hektare. Bahkan, dalam sepuluh tahun (2012-2022), Indonesia telah mengalami deforestasi 15,848 juta hektare.
Sumber: Indonesia Deforestation Rates & Statistics | GFW
Deforestasi dalam rentang 2003-2022 di Indonesia mencapai 12,9 juta hektare, data mengacu time series penutupan lahan dan deforestasi KLHK.
Sumber: https://geoportal.menlhk.go.id/Interaktif2/
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), angka deforestasi (Netto) Indonesia di dalam dan di luar kawasan hutan pada 2013-2022 mencapai 3,8 juta hektare.
Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi--netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2021--ha-th-.html
Sementara itu, luas Pulau Madura adalah 537.900 hektare. Bila dikalikan 23 menjadi 12,371 hektare. Pun luas wilayah Korsea Selatan 10,021 juta hektare.
Terkait masalah deforestasi, Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi menyatakan, deforestisasi di Indonesia telah memperparah perubahan iklim yang mengakibatkan banjir yang, dengan tinggi air mecapai 1 – 4 mm per tahun dan tanah longsor.
“Di daerah seperti pesisir Jawa, deforestisasi berkontribusi dalam menurunnya permukaan tanah 6 - 26 cm per tahun, yang berdampak pada tergenangnya pemukiman penduduk,” ujar Udiana Puspa Dewi dalam keterangannya sebagai panel ahli dalam debat cawapres malam ini.
Menurut peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal, mengacu dari data Global Forest Watch, dalam rentang 2001-2022 Indonesia mengalami deforestasi hingga 29,4 juta hektare. Bahkan, dalam sepuluh tahun (2012-2022), Indonesia telah mengalami deforestasi 15,848 juta hektare.
Sumber: Indonesia Deforestation Rates & Statistics | GFW
Deforestasi dalam rentang 2003-2022 di Indonesia mencapai 12,9 juta hektare, data mengacu time series penutupan lahan dan deforestasi KLHK.
Sumber: https://geoportal.menlhk.go.id/Interaktif2/
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), angka deforestasi (Netto) Indonesia di dalam dan di luar kawasan hutan pada 2013-2022 mencapai 3,8 juta hektare.
Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi--netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2021--ha-th-.html
Sementara itu, luas Pulau Madura adalah 537.900 hektare. Bila dikalikan 23 menjadi 12,371 hektare. Pun luas wilayah Korsea Selatan 10,021 juta hektare.
Terkait masalah deforestasi, Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi menyatakan, deforestisasi di Indonesia telah memperparah perubahan iklim yang mengakibatkan banjir yang, dengan tinggi air mecapai 1 – 4 mm per tahun dan tanah longsor.
“Di daerah seperti pesisir Jawa, deforestisasi berkontribusi dalam menurunnya permukaan tanah 6 - 26 cm per tahun, yang berdampak pada tergenangnya pemukiman penduduk,” ujar Udiana Puspa Dewi dalam keterangannya sebagai panel ahli dalam debat cawapres malam ini.
Kesimpulan
Pernyataan Mahfud MD bahwa dalam 10 tahun terakhir, deforestasi di Indonesia lebih luas dari wilayah Korea Selatan dan 23 kali luas Pulau Madura, benar.
Mahfud MD menyebut deforestasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir sebesar 12,85 juta hektare. 23 kali luas Pulau Madura 12,371 juta hektare. Luas wilayah Korsea Selatan 10,021 juta hektare. Data Global Forest Watch, dalam rentang sepuluh tahun (2012-2022), Indonesia mengalami deforestasi 15,848 juta hektare.
Mahfud MD menyebut deforestasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir sebesar 12,85 juta hektare. 23 kali luas Pulau Madura 12,371 juta hektare. Luas wilayah Korsea Selatan 10,021 juta hektare. Data Global Forest Watch, dalam rentang sepuluh tahun (2012-2022), Indonesia mengalami deforestasi 15,848 juta hektare.
Rujukan
Halaman: 3856/7087