Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, tangkapan layar itu merupakan hasil suntingan dari sebuah berita yang disertai foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memimpin rapat persiapan Asian Games 2018. Selain itu, hingga saat ini, belum ada penangkal virus Corona Covid-19 karena uji klinis berbagai vaksin Covid-19 masih berlangsung.
Untuk memverifikasi klaim dalam unggahan akun Raden Kemulan Sarung, Tempo mula-mula memasukkan kata kunci "Di Tanya soal virus Corona Korlap FPI: Hanya Imam Besar kami yg punya penangkal virus Corona, karna Imam besar kami cucu Nabi" ke mesin pencarian Google. Namun, tidak ditemukan bahwa berita dengan judul tersebut pernah dimuat di media massa.
Tempo kemudian menelusuri foto pria berkopiah putih dan berjaket hitam dalam gambar yang dibagikan oleh akun Raden Kemulan Sarung dengan reverse image tool Source. Hasilnya, ditemukan bahwa foto tersebut identik dengan foto Jokowi saat memimpin rapat terbatas persiapan Asian Games 2018 di Kantor Presiden di Jakarta pada 4 Mei 2018.
Foto Jokowi itu adalah foto dokumentasi Sekretariat Kabinet yang pernah dimuat oleh situs Teropong Senayan pada tanggal yang sama dalam beritanya yang berjudul "Pimpin Ratas, Jokowi Kembali Pakai Jaket Asian Games". Tempo menemukan enam kesamaan antara foto Jokowi yang sedang memimpin rapat terbatas itu dengan foto pria yang diklaim sebagai korlap FPI.
Foto dalam unggahan akun Facebook Raden Kemulan Sarung (atas) dan foto dokumentasi Sekretariat Kabinet saat Presiden Jokowi memimpin rapat persiapan Asian Games 2018 (bawah). 
Benarkah hanya Imam besar FPI yang punya penangkal virus Corona Covid-19?
Untuk menangkal penularan Covid-19, hanya bisa dilakukan apabila sudah tersedia vaksin. Namun, hingga artikel ini dimuat, vaksin Covid-19 belum tersedia karena masih dalam penelitian dan pengujian. Pencegahan penyakit dengan vaksin telah dilakukan pada penyakit-penyakit seperti hepatitis A, flu, polio, dan rabies.
Menurut Covid-19 Vaccine Tracker ciptaan Regulatory Affairs Professionals Society ( RAPS ), terdapat 42 kandidat vaksin Covid-19 yang tengah dibuat oleh institusi dan perusahaan dari berbagai negara. Ada yang masih dalam tahap praklinis, ada pula yang sudah dalam tahap uji klinis fase III. Dari daftar institusi dan perusahaan tersebut, tidak satu pun yang dinamai Imam Besar FPI.
Dilansir dari CNN Indonesia, ada tiga vaksin Covid-19 asal Cina yang akan bisa diakses di Indonesia. Saat ini, ketiga perusahaan itu telah memasuki tahap uji klinis fase III. Ketika memasuki uji klinis fase III, vaksin akan diuji ke ribuan relawan untuk menentukan keampuhan vaksin melawan virus.
Perusahaan pertama adalah Sinovac Biotech Ltd yang uji klinis fase III-nya dilakukan di Indonesia. Perusahaan kedua adalah China National Biotec Group (CNBG) Sinopharm yang menggelar uji klinis fase III di Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Maroko, dan Argentina.
Adapun perusahaan ketiga adalah CanSino, perusahaan pertama penerima paten teknologi pembuatan vaksin Covid-19. Sama seperti Sinopharm, CanSino telah melakukan uji klinis III pada Agustus 2020. CanSino saat ini tengah bernegosiasi dengan negara lain untuk uji coba lebih lanjut, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa hanya Imam Besar FPI yang punya penangkal virus Corona Covid-19 keliru. Pertama, tangkapan layar mirip berita yang memuat klaim itu adalah hasil suntingan dari sebuah berita yang disertai foto Jokowi saat memimpin rapat terbatas persiapan Asian Games 2018. Kedua, untuk menangkal penularan Covid-19, hanya bisa dilakukan dengan vaksin. Hingga artikel ini dimuat, vaksin Covid-19 belum tersedia. Dari 42 kandidat vaksin Covid-19 yang tengah dibuat oleh institusi dan perusahaan dari berbagai negara pun, tidak satu pun yang bernama Imam Besar FPI.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri artikel yang dimuat oleh situs Bangsa Online yang tautannya terdapat dalam unggahan akun Rahmad Rivai. Lewat cara ini, ditemukan bahwa artikel tersebut telah dilaporkan ke Dewan Pers dan memperoleh hak jawab dari Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.
Di antara foto dan paragraf pertama artikel itu, terdapat keterangan yang berbunyi: "Berita ini telah diklarifikasi berdasarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Nomor 05/PPRDP/II/2017 yang diterbitkan Dewan Pers pada 28 Februari 2017. Berikut hak jawab dari KH Said Aqil Siradj."
Dalam hak jawabnya pada 21 Maret 2017, Said Aqil menyatakan bahwa dua artikel yang dimuat oleh Bangsa Online dan Harian Bangsa tentang keterlibatannya dalam penjualan tanah untuk gedung seminari di Malang tidak benar. "Pemberitaan Bangsaonline.com dan Harian Bangsa tentang jual-beli tanah di Malang yang dikaitkan dengan diri saya dapat dikualifikasi sebagai berita bohong dan fitnah," ujar Said Aqil dalam hak jawabnya.
Dua artikel yang dimaksud oleh Said Aqil adalah, pertama, dimuat pada 1 Agustus 2015 dengan judul "Merasa Tertipu Kiai Said Aqil, Janji Bangun Islamic Center, Ternyata Bangun Seminari", dan kedua, dipublikasikan pada 26-27 Desember 2016 dengan judul "Keluarga Korban Penjualan Tanah ke Gereja Bicara, KH Lutfi Abdul Hadi: Said Aqil Kejam".
Artikel pertama didasarkan pada wawancara dengan narasumber yang bernama Subaryo, yang merupakan Ketua Forum Independen Masyarakat Malang (FIMM). Namun, pada 23 Juli 2016, Subaryo telah membantah pernah membuat pernyataan tentang keterlibatan Said Aqil dalam penjualan tanah untuk gedung seminari di Malang. Dalam surat bantahannya, Subaryo juga menuturkan bahwa ia tidak pernah diwawancara oleh situs Bangsa Online maupun Harian Bangsa.
Pada 29 Desember 2016, terdapat pula klarifikasi oleh Denny Syaifullah selaku pembeli tanah milik Haji Qosim. Dalam surat pernyataannya pada 29 Desember 2016, dia menyatakan bahwa Said Aqil tidak ada kaitannya dengan proses jual-beli tanah di Malang tersebut.
Kemudian, pada 13 Januari 2017, Lutfi Abdul Hadi yang merupakan narasumber dalam artikel kedua di situs Bangsa Online pun membuat pernyataan tertulis bahwa apa yang disampaikannya mengenai Said Aqil berdasarkan testimoni yang tidak benar. Pernyataan ini pernah dimuat dalam artikel di situs resmi NU yang berjudul "Luthfi Abdul Hadi Akui Bersalah Kaitkan Kiai Said dengan Penjualan Tanah di Malang".
Menyusul pernyataan dan permohonan maaf dari Luthfi tersebut, pada 14 Januari 2017, situs Bangsa Online memuat berita dengan judul “Pencabutan Berita KH Lutfi Abdul Hadi dan Permohonan Maaf kepada KH Said Aqil Siraj”. "Meski berita itu dihasilkan lewat wawancara, tapi karena yang bersangkutan mencabut, maka Bangsaonline.com dan Harian Bangsa juga mencabut dan menganggap berita itu tak pernah ada."
Di bawah hak jawab Said Aqil Siradj pada 21 Maret 2017, situs Bangsa Online kembali memuat permohonan maafnya kepada Said Aqil karena dua artikelnya tersebut melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik. "Bersama ini, Bangsaonline.com mohon maaf sebesar-besarnya pada Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA. dan keluarga, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, masyarakat, pembaca, serta semua pihak yang dirugikan dengan pemberitaan tersebut."
Dilansir dari Okezone, pelaporan atas pemberitaan situs Bangsa Online dan Harian Bangsa ke Dewan Pers tersebut dilakukan pada 16 Januari 2017. Setelah digelar berbagai pemeriksaan, termasuk mediasi, pada akhir Februari 2017, Dewan Pers menyatakan bahwa situs Bangsa Online dan Harian Bangsa bersalah. Mereka pun diharuskan menayangkan hak jawab serta permintaan maaf kepada Said Aqil Siradj dan pembaca.
Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Nomor 05/PPRDP/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017, situs Bangsa Online dan Harian Bangsa dinyatakan melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik perihal pemberitaan yang tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini menghakimi.
“Ya betul. Dewan Pers sudah menjatuhkan keputusan. Itu setelah proses mediasi dan pemeriksaan perkara. Saya dan Pak Andi Najmi hadir mewakili KH Said Aqil,” kata Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas pada 2 Maret 2017.
Robikin menjelaskan, kesimpulan Dewan Pers antara lain memuat tiga rekomendasi. Rekomendasi tersebut berupa kewajiban melayani hak jawab dari pengadu, melakukan permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat, serta memuat hak jawab dari pengadu di media tersebut. Robikin menambahkan, khusus untuk situs Bangsa Online, wajib memuat berita permintaan maaf kepada Said Aqil dan masyarakat selama tujuh hari berturut-turut.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  Said Aqil Siradj menjual tanah untuk masjid di Malang ke gereja, keliru. Narasumber dalam artikel yang memuat klaim itu telah membantah pernah membuat pernyataan tentang keterlibatan Said Aqil dalam penjualan tanah tersebut. Narasumber lainnya juga telah menyatakan bahwa apa yang disampaikannya mengenai Said Aqil berdasarkan testimoni yang tidak benar. Selain itu, oleh Dewan Pers, situs Bangsa Online dan Harian Bangsa yang memuat artikel tersebut telah dinyatakan melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik perihal pemberitaan yang tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini menghakimi.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula memasukkan kata kunci “pesawat di tol Banyumanik” dalam kolom pencarian YouTube. Hasilnya, ditemukan banyak video yang memperlihatkan pesawat N250 yang berada di gerbang tol tersebut. Namun, pesawat itu bukan pesawat jatuh.
Kanal KompasTV, pada 20 Agustus 2020, pernah mengunggah video pesawat yang berada di gerbang tol itu dengan judul “Lebarnya Badan Pesawat, Truk Pengangkut N-250 Kesulitan Keluar dari Gerbang Tol”.
Dalam keterangannya, disebutkan bahwa truk pengangkut komponen pesawat N250 yang akan dipindahkan ke Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta, sempat mengalami kesulitan saat keluar dari gerbang Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.
Lebarnya badan pesawat diduga menjadi penyebab truk mengalami kesulitan saat melewati gardu tol pada 20 Agustus 2020. Akhirnya, truk berhasil keluar dari gerbang tol setelah melalui lajur yang lebih lebar.
Dilansir dari Kompas.com, pesawat N250 Gatot Kaca karya mantan Presiden RI BJ Habibie itu memang akan menjadi koleksi Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Pemindahan komponen pesawat bercat putih-biru dan bergambar tokoh wayang Gatot Kaca itu dilakukan melalui jalur darat dengan truk.
Dalam perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta, truk yang mengangkut komponen pesawat N250 Gatot Kaca sempat melintas di tol Semarang-Solo, tepatnya di ruas tol Banyumanik Colomadu pada 20 Agustus 2020 malam. Namun, truk itu mengalami kendala lantaran badan pesawat tidak cukup melewati pintu tol tersebut.
Peristiwa ini ramai dibicarakan warganet. Selain disebut jatuh, ada warganet yang mengatakan bahwa pesawat N250 Gatot Kaca tersangkut di pintu tol Banyumanik. PT Trans Marga Jawa Tengah, pengelola tol Semarang-Solo, pun meluruskan informasi tersebut. "Kami meluruskan tidak ada badan pesawat atau sayap yang menyangkut di gardu tol Banyumanik," kata Junior Spesialist Corporate Communications & Secretary PT TMJ Shintya Putranti Ika.
Shintya menjelaskan truk yang mengangkut pesawat itu tiba di gerbang tol Banyumanik sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, petugas PT TMJ dan Patroli Jalan Raya (PJR) Jawa Tengah telah mengarahkan truk tersebut untuk melintasi gardu 16 jalur A yang memiliki lebar 4,1 meter. Sementara lebar badan pesawat kurang lebih 4 meter setelah sayap dilepas.
"Untuk mengantisipasi risiko lain-lain, sebelum truk trailer pengangkut badan pesawat melintasi gardu tersebut, dilakukan ukur ulang dan ternyata ada space yang nantinya bisa menganggu ketika harus melintas di gardu 16 jalur A," ujarnya.
Karena itu, petugas PT TMJ memberikan solusi dengan memindahkan truk ke gardu 24 jalur B atau exit tol Banyumanik karena lebih lebar. Solusi ini pun dianggap lebih aman meskipun harus melawan arus. "Proses pada saat pindah jalur dilakukan dengan mundur karena panjangnya trailer," katanya.
Dilansir dari IDN Times, butuh waktu sekitar 2,5 jam agar bodi pesawat N250 Gatot Kaca itu bisa melintasi gerbang tol Banyumanik. Ketinggian maksimal gerbang tol Banyumanik, yakni 4,2 meter, membuat truk yang mengangkut pesawat itu perlu penyesuaian agar bisa melintas.
"Karena ukurannya besar, jadi sama teman-teman diarahkan untuk mundur ke gerbang yang lebar di sisi paling kanan gerbang tol (Banyumanik), karena lebih tinggi," kata Direktur Utama PT TMJ, David Wijayanto, saat dihubungi IDN Times pada 21 Agustus 2020.
Pesawat N250 Gatot Kaca ini dibawa dengan truk dari Depo Pemeliharaan (Depohar) 10 Lapangan Udara Husein Sastranegara, Bandung. Pesawat karya BJ Habibie itu akan ditempatkan di Museum Pusat Dirgantara Mandala Lapangan Udara Adi Sutjipto, Yogyakarta.
Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor 284/VIII/2020 pada 14 Agustus 2020 tentang Penugasan Penerimaan Hibah Pesawat Prototype Aircraft PA01 N-250 milik PT Dirgantara Indonesia (DI) ke Museum Pusat Dirgantara Mandala.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa pesawat N250 dalam video di atas adalah pesawat jatuh di tol Banyumanik, Semarang, keliru. Pesawat itu merupakan pesawat N-250 Gatot Kaca karya BJ Habibie  yang, ketika diangkut dengan truk, sempat mengalami kesulitan untuk keluar dari gerbang tol Banyumanik lantaran badan pesawat tidak cukup melewati pintu tol tersebut. Pada 20 Agustus 2020 lalu, pesawat ini dipindahkan dari Depohar 10 Lapangan Udara Husein Sastranegara, Bandung, ke Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta, dan melewati tol Semarang-Solo.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, tidak ditemukan jurnalis AS yang bernama Fira Azis maupun berita yang ditulis atas nama tersebut yang mengungkap bahwa keuntungan TikTok dipakai untuk membiayai kamp Uighur. Akun Rendi Julian pun tidak memberikan penjelasan di media apa Fira Azis bekerja dan tautan berita yang ditulis oleh jurnalis tersebut.
Untuk memverifikasi klaim dalam unggahan akun Rendi Julian, Tempo mula-mula memasukkan kata kunci “Fira Azis, American journalist, TikTok” ke mesin pencarian Google dan Yandex. Namun, tidak ditemukan nama Fira Azis yang merupakan jurnalis AS maupun berita yang ditulis oleh nama tersebut. Demikian pula saat Tempo melakukan pencarian di Twitter, tidak ditemukan akun jurnalis AS yang bernama Fira Azis.
Nama Fira Azis identik dengan nama Feroza Aziz yang videonya pernah viral di TikTok karena menuding pemerintah Cina telah memasukkan umat muslim ke "kamp konsentrasi". Namun, Feroza bukan jurnalis. Ia adalah siswa sekolah menengah berusia 17 tahun dari New Jersey, AS.
Dikutip dari BBC, Feroza mengunggah tiga video tentang perlakuan Cina terhadap muslim Uighur pada 24-25 September 2019. Video pertama telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali dan disukai hampir 500 ribu kali. Video tersebut sekilas tampak seperti video tentang tutorial tata rias. Namun, Feroza kemudian meminta penontonnya untuk meningkatkan kesadaran tentang hal yang ia sebut sebagai "Holokaus lain".
Belakangan, Feroza mencuit bahwa TikTok memblokir akunnya. Namun, TikTok membantah klaim tersebut. TikTok mengatakan telah secara permanen melarang salah satu akun lama Feroza pada 15 November 2019 karena mengirim sebuah video, tidak ada kaitannya dengan video yang viral itu, yang melanggar aturan terkait terorisme. Setelah mendapatkan berbagai kecaman, TikTok mencabut blokirnya dan mengaktifkan kembali akun Feroza.
Sensor itu memunculkan analisa dari para ahli di Pusat Kebijakan Siber Internasional Institut Kebijakan Strategis Australia. Dalam laporannya yang dilansir dari The Washington Post, mereka menyimpulkan bahwa banyak perusahaan teknologi Cina yang "terlibat dalam perilaku yang sangat tidak etis di Xinjiang, di mana pekerjaan mereka secara langsung mendukung dan memungkinkan pelanggaran HAM massal".
Juru bicara ByteDance (perusahaan induk TikTok), Anna Wang, mengatakan bahwa layanan keamanan dapat membuka akun di platformnya. Namun, Wang menuturkan bahwa ByteDance "tidak memproduksi, mengoperasikan, atau menyebarkan produk atau layanan apa pun yang terkait dengan pengawasan".
Sejauh ini, tidak ada bukti-bukti yang bisa diakses secara terbuka mengenai apakah TikTok berkontribusi dalam pembiayaan kamp Uighur.

Berdasarkan pemeriksaan Tempo, klaim yang menyebut "jurnalis muda dari AS, Fira Azis, mengungkap bahwa keuntungan TikTok dipakai untuk membiayai kamp Uighur" keliru. Tidak ditemukan jurnalis AS yang bernama Fira Azis maupun berita yang ditulis atas nama tersebut tentang kaitan TikTok dengan kamp konsentrasi muslim Uighur. Nama Fira Azis justru identik dengan nama Feroza Azis, remaja 17 tahun asal AS, yang akun TikTok-nya sempat disensor setelah membuat video yang mengkritik perlakuan pemerintah Cina terhadap muslim Uighur. Sejauh ini, tidak ada pula bukti-bukti yang bisa diakses secara terbuka mengenai apakah TikTok berkontribusi dalam pembiayaan kamp Uighur.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id