Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, foto Kartini berkerudung dan berkacamata juga pernah beredar pada April 2021.

Dikutip dari Kompas.com, sejarawan sekaligus pendiri Komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali mengatakan, foto tersebut tidak benar.

Menurut dia, foto Kartini yang asli tidak berkerudung dan berkacamata.

"Saya punya banyak foto Kartini dari berbagai angle dan tidak ada yang pakai jilbab. Jadi itu pemaksaan, itu pembohongan publik," ujar Asep.

Sementara itu, berdasarkan pencarian digital menggunakan TinEye, Kompas.com menemukan foto paling lama yang diunggah ke internet pada 2016.

Kendati demikian, tidak terdapat foto RA Kartini memakai kerudung dan berkacamata.

Hal senada disampaikan sejarawan Universitas Negeri Semarang (Unnes) Tsabit Azinar Ahmad. Ia memastikan foto tersebut merupakan hasil rekayasa.

"Jelas itu hoaks. Model jilbab saat itu belum seperti itu, apalagi model kacamatanya kekinian sekali," ujar Tsabit kepada Kompas.com, Jumat (26/4/2024).

Ia menjelaskan, selama ini tidak terdapat foto asli Kartini memakai kerudung. Dalam foto umumnya Kartini mengenakan pakaian adat Jawa.

"Kalau kita lihat konteks Kartini saat itu dia sebagai keluarga aristrokat Jawa. Anaknya bupati, kemudian menikah dengan bupati. Yang pada saat itu belum mengenal model jilbab seperti sekarang dan pola berpakaiannya modelnya seperti itu, terutama di Jawa," kata Tsabit. 

Tsabit berpandangan, foto Kartini berkerudung yang kerap muncul setiap bulan April merupakan upaya untuk melegitimasi keislaman seorang Kartini.

Namun, hal itu tidak sesuai dengan konteks ketika Kartini hidup. 

"Padahal Islam di saat itu memiliki konteks berbeda. Apalagi model jilbabnya seperti itu, jadi jelas tidak masuk. Artinya, sangat tidak sesuai dengan kondisi saat itu," ungkap dia. 

Tsabit khawatir foto keliru tersebut akan dianggap sebagai kebenaran jika terus disebarkan, terlebih masih ada masyarakat yang tidak mengecek kebenaran informasi di media sosial.

"Saya khawatir kalau itu narasinya muncul terus-terusan maka bisa saja di suatu titik tertentu   dianggap sebagai suatu kebenaran. Apalagi sekarang orang-orang cenderung malas melakukan cek dan ricek. Jadi khawatir saya di situ," ungkapnya.

Foto Kartini memakai kerudung dan kacamata merupakan hasil rekayasa. Menurut sejarawan, tidak ada informasi valid bahwa Kartini memakai kerudung dan kacamata.

Selain itu, model kerudung dan kacamata yang digunakan Kartini dalam foto tidak sesuai dengan zamannya.

Sebuah informasi beredar melalui unggahan di media sosial X. Akun bernama @MichelAdam7__, membagikan cuitan yang menyebutkan bahwa menurut fakta yang ada, Presiden Jokowi telah memberikan bansos perlinsos senilai Rp 497 triliun. Hal tersebut dipandang janggal karena menurut keterangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam kesaksian di depan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu, dana operasional yang diberikan kepada presiden (yang juga dapat dipergunakan untuk memberikan bansos), bernilai tidak lebih dari Rp 200 miliar. Dalam narasinya, akun ini kemudian memberikan kesimpulan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan pencurian dana. Lalu, apakah benar ada indikasi pencurian dana oleh Jokowi, karena memberikan bansos perlinsos yang melampaui jumlah dana operasional kepresidenan?

Setelah melakukan penelusuran terkait informasi yang disampaikan oleh akun X ini, ditemukan beberapa artikel yang menjelaskan hal-hal terkait dengan bansos dan dana operasional kepresidenan. Penjelasan ini pun menunjukkan bahwa klaim yang disampaikan di dalam unggahan tersebut, mengandung kekeliruan.

Perlu diketahui, mengenai istilah bansos dan perlinsos yang muncul pada unggahan. Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam artikel milik Kompas.com, perlinsos dan bansos merupakan dua hal yang berbeda. Perlinsos (perlindungan sosial), merupakan akumulasi bantuan ataupun subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Muhadjir menjelaskan, perlinsos terdiri dari bansos serta beragam subsidi seperti subsidi bahan bakar minyak, listrik, LPG, pupuk, bunga KUR, dan lain-lain.

Dalam penjelasannya, Muhadjir juga mengungkapkan bahwa dari total Rp 496,5 triliun, anggaran yang ditujukan untuk bansos adalah sekitar Rp 97 triliun. Anggaran tersebut dapat bertambah dari anggaran-anggaran lembaga lain, sehingga akan bertambah, namun hanya akan mencapai angka sebesar Rp 190 triliun.

Sementara untuk Dana Operasional Presiden, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden, yang pengeluarannya dilakukan berdasarkan perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dalam sidang PHPU Pilpres di MK, Sri Mulyani juga menjelaskan, Dana Operasional Presiden dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti keagamaan, pendidikan, sosial ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lainnya atas perintah Presiden atau Wakil Presiden.

“Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang,” kata Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di sidang MK juga turut membeberkan, bahwa Presiden Jokowi memiliki dana operasional hingga Rp138 miliar per tahun yang dapat dipergunakan dalam berbagai kegiatan saat kunjungan kerja, termasuk memberikan bantuan sosial (bansos).

Besaran anggarannya pun, kata dia, sempat naik dan turun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, Dana Operasional Presiden dialokasikan Rp110 miliar dengan realisasi Rp57,2 miliar (52 persen dari total alokasi). 

"Pada tahun 2020, alokasinya meningkat menjadi Rp116,2 miliar. Realisasi Rp77,9 miliar (67 persen)," ujar Sri Mulyani, dalam RRI.co.id (5/4/2024).

Selanjutnya, alokasi itu kembali naik pada tahun 2021 sebesar Rp119,7 miliar dengan realisasi Rp 102,4 miliar (86 persen). Berikutnya, pada 2022, alokasi itu melejit menjadi Rp 160,9 miliar dengan realisasi Rp138,3 miliar (86 persen). 

"Pada tahun 2023, alokasinya sedikit menurun menjadi Rp156,5 miliar dengan realisasi Rp127,8 miliar (82 persen). Sementara pada tahun 2024 sebesar Rp138,3 miliar.

"Sampai akhir Maret 2024 ini realisasinya mencapai Rp18,7 miliar. Atau 14 persen," ujarnya.

Jadi dapat disimpulkan, perlinsos senilai Rp 497 triliun dengan bansos yang diberikan menggunakan dana operasional presiden, merupakan dua hal yang berbeda. Presiden Jokowi tidak membagikan bansos senilai Rp 497 triliun, namun memberikan bansos berdasarkan dana operasional yang sampai saat ini alokasinya tidak melewati Rp 200 miliar.

Oleh karena itu, informasi yang beredar melalui akun X ini, dapat dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan atau misleadiny content.

Faktanya, perlinsos senilai Rp 497 triliun dengan bansos yang diberikan menggunakan dana operasional presiden, merupakan dua hal yang berbeda. Presiden Jokowi tidak membagikan bansos senilai Rp 497 triliun, namun memberikan bansos berdasarkan dana operasional yang sampai saat ini alokasinya tidak melewati Rp 200 miliar.

Ditemukan sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan salah satu artis Indonesia yaitu Soimah, mengunggah postingan di Facebook yang mengatakan jika ia sedang mengadakan giveaway uang senilai 40 juta hanya dengan games susun kata.

Sebelum-sebelumnya turnbackhoax.id juga sudah sering menemukan unggahan serupa mengenai adanya akun yang mengatasnamakan Soimah mengaku sedang mengadakan giveaway.

Soimah sudah pernah membuat pernyataan melalui Instagram resminya @showimah yang mengatakan jika dirinya tidak pernah melakukan giveaway dalam bentuk apapun di sosial media.

Melalui pernyataan dari Soimah maka dapat disimpulkan jika semua akun yang mengatasnamakan dirinya tersebut merupakan akun palsu yang dapat dicurigai sebagai modus penipuan online.

Tidak benar Soimah membuat giveaway uang 40 juta hanya dengan games susun kata, sehingga dapat dipastikan jika akun tersebut merupakan akun tiruan Soimah dan dapat diindikasi sebagai modus penipuan

Dilansir Tempo, sesungguhnya pemenang Pilpres 2024 di Indonesia adalah pasangan Prabowo-Gibran yang diusung Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, Prima dan PSI. Artinya Prabowo-Gibran tidak gagal dalam Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI untuk periode 2024-2029. Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan penetapan itu dalam rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024.

Penetapan itu juga tercantum secara resmi dalam Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi," kata Hasyim.

Keunggulan Prabowo-Gibran dari paslon capres-cawapres lain, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sesungguhnya juga telah terprediksi dari hasil quick count, setelah pemilihan hari Rabu, 14 Februari 2024, yang juga diberitakan Tempo.

Sehingga dapat dimaknai sesungguhnya tidak ada kabar potensi kekalahan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, sebagaimana isi narasi yang beredar. Dari quick count dan real count, Prabowo-Gibran unggul dalam hitungan suara.

Sumber Narasi yang Beredar

Belum diketahui dari mana narasi yang mengatakan tentara Cina telah memasuki Indonesia untuk menjajah. Narasi yang beredar juga tidak lugas dalam melabeli orang-orang dalam video. Mereka kadang disebut tenaga kerja asing (TKA) Cina, kadang juga dikatakan sebagai tentara Cina.

Seseorang yang disebut sebagai wartawan senior bernama Gigin Praginanto, pernah beropini pada tahun 2022, bahwa jumlah TKA Cina saat itu setara dengan dua divisi prajurit TNI. Pendapat itu ditulis dalam artikel website Keuangannews.id, dan dibagikan ratusan kali di Twitter.

Di sisi lain, berita dari Katadata.co.id menyatakan bahwa pada semester pertama 2023, TKA di Indonesia berjumlah 33.072 orang. Jumlah itu paling banyak dibandingkan negara-negara lain, misalnya dari Jepang 7.779 orang dan Korea Selatan 7.520 orang.

Pendapat Pakar Hukum dan Ekonomi

Dilansir Tempo, Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pengaruh ekonomi Cina terhadap Indonesia perlu diwaspadai. Terutama dengan hadirnya proyek-proyek besar dari Negeri Tirai Bambu.

Dia mengatakan porsi kerjasama dalam proyek kereta cepat Whoosh dan industri ekstraktif nikel mendapat banyak kritik di Indonesia. Hal itu menimbulkan persepsi negatif bahwa Indonesia berisiko terlalu tergantung secara ekonomi terhadap Cina.

“Kalau (tudingan yang) konteksnya menjajah secara sosial-budaya masih jauh, kalau soal ekonomi perlu kewaspadaan,” kata Bhima.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tentara Cina yang datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk menginvasi Indonesia jelang kerusuhan karena kekalahan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, adalah keliru.

Sesungguhnya Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024, atau tidak gagal. Narasi yang beredar juga tidak cukup lugas, terkadang menyatakan orang-orang dalam video TKA Cina, namun kadang menyebut mereka tentara Cina.