Jakarta (ANTARA/JACX) – Calon presiden dengan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dalam debat pertama Pilpres 2024 menyatakan bahwa akses pekerjaan dan internet di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak sama dengan Pulau Jawa.

Hal itu diungkapkan dalam debat pertama yang mengusung tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga di Jakarta, Selasa.

Debat tersebut diikuti tiga pasangan calon yakni nomor urut satu yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut dua yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut tiga yakni Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berikut pernyataan capres Ganjar Pranowo tersebut:

“Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan, padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami kesulitan untuk mendapatkan akses internet karena kami butuh belajar. Tidak sama dengan di Jawa,”

Namun, benarkah pernyataan tersebut?

Penjelasan:

Dosen Ekonomi dan Peneliti untuk isu korupsi dan good governance, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zuhairan Yunmi Yunan, menunjukan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk. Namun masih ada sekitar 23 persen yang belum sama sekali dapat mengakses internet untuk berbagai tujuan.

Survei APJII menunjukkan kontribusi pengguna internet sebagian besar berada di Pulau Jawa (43,92 persen), Sumatera (16,63 persen), dan Sulawesi (5,53 persen). Sedangkan lainnya di bawah lima persen, yaitu Kalimantan (4,88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen), dan Maluku (0,83 persen). Menunjukkan bahwa pengguna Internet di Indonesia Timur kurang dari lima persen, dilansir dari VOA Indonesia.

Selain itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya. Tingkat penetrasi internet di Indonesia Timur pada 2023, Nusa Tenggara mencapai 3,65 persen atau lebih tinggi dari internet di Maluku dan Papua yang mencapai 1,09 persen dan 1,65 persen.

"Provinsi NTT hanya lebih baik dibandingkan dengan Papua. Keberadaan sinyal pun masih menjadi kendala, di mana hampir 50% desa di NTT tidak mempunyai sinyal internet yang kuat," ujarnya, dilansir dari Bisnis.com.

Dengan demikian, pernyataan akses pekerjaan dan internet di NTT tidak sama dengan Jawa merupakan benar. Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.(Tiara Hana Pratiwi)

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan penggunaan internet di Indonesia mencapai 210 juta jiwa atau 77,02 persen dari jumlah penduduk.

Namun, masih ada 23 persen yang belum sama sekali mendapat akses internet untuk berbagai tujuan.

Berdasarkan survei APJII tahun 2021, Pulau Jawa memiliki kontribusi pengguna internet terbesar dengan 43,92 persen, Sumatra 16,63 persen, Sulawesi 5,53 persen.

Sedangkan pulau lainnya berada di bawah 5 persen, yakni Kalimantan (4.88 persen), Nusa Tenggara (2,71 persen), Papua (1,38 persen), Bali (1,17 persen) dan Maluku (0,83 persen).

Adapun Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkap penggunaan internet di NTT masih jauh tertinggal dari provinsi lainnya.

Sementara pada data APJII 2023, tingkat penetrasi internet di NTT sebesar 72,32 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya 64,85 persen.

Tingkat penetrasi internet di Indonesia Timur pada tahun 2023 yakni Nusa Tenggara mencapai 3,65 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya.

Namun, angka ini hanya lebih tinggi dari penetrasi internet di Maluku dan Papua yang hanya 1,09 persen dan 1,65 persen.

Pernyataan itu kemudian mendapatkan persetujuan Ganjar. “Benar. Kawasan Industri Kendal (KIK) telah kerja sama dengan 100-an lebih sekolah vokasi, dan Kawasan Industri di Batang sedang disiapkan untuk kerja sama dengan sekolah vokasi,” sambut Ganjar.

Berdasarkan penelusuran Tim Live Cek Fakta dan artikel di
Indonesia.go.id
, pernyataan keduanya benar. KEK yang telah ditetapkan pemerintah terus berkembang dari tahun ke tahun.

Hingga Desember 2023, terdapat 20 KEK, terdiri dari 10 KEK industri dan 10 KEK pariwisata. Pengembangan KEK telah menghasilkan realisasi investasi mencapai Rp141,3 triliun dan telah menyerap 86.273 tenaga kerja hingga Kuartal III-2023.

Selain menarik investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan, beberapa pelaku usaha di KEK telah melakukan produksi dan berkontribusi menyumbang devisa negara melalui ekspor.

Sementara, Kemendikbudristek telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) baru dengan sebelas industri yang berada di Kawasan Industri Kendal (KIK) di 2022 lalu.

PKS tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatkan ekosistem kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dunia industri (DUDI). Namun sampai saat ini belum ada data pasti yang bisa diakses berapa jumlah Sekolah Vokasi (SMK) yang telah bekerja sama.

Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai perlu menjadi perhatian khusus oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam pemantauan Komnas HAM sepanjang 2020-2021, terdapat pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Berdasarkan survei terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh Komnas HAM bersama dengan Litbang Kompas di 34 provinsi di Indonesia pada 2020, terlihat kekhawatiran masyarakat ketika berpartisipasi di ruang publik.

Detilnya, sebanyak 36 persen responden merasa tidak bebas menyampaikan ekspresi di media sosial. Selanjutnya, 66 persen responden khawatir akun atau data pribadi mereka diretas atau disalahgunakan. Sebanyak 29 persen responden menilai bahwa mengkritik pemerintah adalah isu paling tidak bebas untuk dinyatakan dan diekspresikan. Lalu 80 persen responden khawatir bahwa dalam keadaan darurat pemerintah dapat atau akan menyalahgunakan kewenangan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Dio Ashar juga turut menyoroti penurunan skor kebebasan Indonesia.

Menurut Dio, skor kebebasan di Indonesia menurun dari 64/100 menjadi 58/100 pada 2023, dikutip dari data Freedom House 2018,2023.

Indeks Demokrasi Global Indonesia menurun dari peringkat 52 menjadi 54 dari 167 negara (the Economist, 2023), dan 62,9 persen rakyat merasa takut untuk berpendapat (Indikator politik, 2022).

"Menurut rekomendasi dari ICJR disebabkan karena UU ITE rentan untuk kriminalisasi dengan menggunakan pasal penghinaan dan ujaran kebencian," kata Dio Ashar (12/12/23).