Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba menelusuri informasi tersebut lewat mesin pencarian Google dengan kata kunci ”Kemensos Beri Tunjangan Kesehatan untuk TKI”.



Hasilnya, tidak ada pemberitaan dengan narasi Kemensos Beri Tunjangan Kesehatan untuk TKI.



Setelah video tersebut dicek dengan pendeteksi kecerdasan buatan AI, diketahui audio dalam video itu 97,6 persen merupakan hasil kecerdasan buatan, sebagaimana dilansir Antara.



Video tersebut identik dengan foto milik Kemensos RI yang digunakan suarhijrah.com untuk artikel berjudul ”Sekjen Kemensos RI Dorong Inovasi, Hadiri Rapat Usulan Peningkatan Unit Pelaksana untuk Layanan Sosial yang Lebih Baik” pada Jumat, 15 Maret 2024 pukul 14.00 WIB.



Foto yang diduga diubah menjadi video menggunakan teknologi AI dapat klik di tautan ini.



Akun Facebook bernama Humas Kemensos RI yang menarasikan Kemensos Bagikan Tunjangan Kesehatan untuk TKI diketahui baru dibuat pada 24 April 2025 dengan kategori Jasa Keuangan. Dipastikan akun tersebut bukan merupakan akun resmi milik Kemensos RI.



Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan dana Rp 45 triliun.



Dana tersebut digunakan untuk membantu mengatasi berbagai persoalan TKI terutama untuk biaya pemberangkatan, pelatihan dan pemberdayaan.



Rencananya, dana tersebut dikeluarkan secara bertahap, sebanyak tiga kali dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo. Nilai masing-masing penyalurannya yakni Rp 15 triliun.



Kesimpulan…

Berdasarkan penelusuran itu, video dengan narasi Kemensos Bagikan Tunjangan Kesehatan untuk TKI merupakan konten disinformasi dengan jenis misleading content alias konten menyesatkan.



Audio dalam video tersebut diketahui dibuat menggunakan kecerdasan buatan AI. Video tersebut diduga merupakan foto yang kemudian diubah menjadi video.

Penelusuran Antara mengungkap jika tidak ada pernyataan resmi Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa akan memberhentikan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur secara ketat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 7A.

Pasal tersebut menegaskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) coba melakukan penelusuran sumber tersebut melalui alat pencarian “InVid” dengan Google. Hasilnya, ditemukan sebuah unggahan serupa oleh akun [ini], [ini], [ini], dan [ini].

Pada unggahan dari beberapa akun tersebut ada yang menyebutkan bahwa video itu diambil dari negara Nigeria. Namun tidak bisa dipastikan dengan jelas apakah video tersebut benar-benar dari Nigeria atau wilayah lainnya.

Berikutnya, tim pemeriksa fakta melakukan pengamatan lebih lanjut dari video tersebut. Dari beberapa durasi dalam video tersebut, ditemukan beberapa motor yang masih terpasang plat nomor putih dengan tulisan hitam. Ukuran plat nomor tersebut terlihat lebih tinggi dibanding dengan plat nomor Indonesia.

Dari hasil pengamatan yang ditemukan, walaupun belum bisa dipastikan dari mana video tersebut diambil namun bisa dipastikan bahwa tumpukan motor tersebut bukan di Indonesia.

Unggahan “video ribuan tumpukan motor sitaan akibat tidak bisa nebus” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tidak ditemukan artikel yang menyatakan Jokowi mengeluarkan pernyataan sebagaimana diklaim dalam unggahan yang beredar itu.

Namun, ANTARA menemukan artikel lain dengan elemen yang serupa, yakni foto, tanggal, dan sumber media yang sama, yang berjudul berbeda, yaitu “Mengapa Prabowo Utus Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus?”. Artikel ini dipublikasikan di laman Tempo pada 26 April 2025.

Isi artikel tersebut membahas latar belakang serta tanggapan pro dan kontra terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Joko Widodo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut penunjukan Jokowi sebagai utusan khusus Presiden untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus ke Vatikan, karena Jokowi pernah bertemu langsung dengan Paus ketika berkunjung ke Indonesia pada September 2024. Dengan demikian tidak benar artikel terkait Jokowi yang menyebut peti jenazah Paus Fransiskus bercahaya.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025