Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com

Setelah diperiksa oleh Tim Cek Fakta Kompas.com, ditemukan bahwa tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kominfo. Tautan itu mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan adalah modus phishing atau pencurian data untuk mengambilalih akun Telegram.

Pendaftaran bantuan internet gratis Kominfo atau Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (Pasti) hanya dapat diakses di https://pasti.baktikominfo.id/.

Pihak yang bisa melakukan pendaftaran program tersebut, antara lain:
- kementerian/lembaga,
- pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, atau
- organisasi masyarakat.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran bantuan WiFi gratis dari Bakti Kominfo” merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memanfaatkan Google Lens dan menemukan konten tersebut mirip dengan unggahan akun TikTok “popularitas.com” yang tayang pada April 2023, isinya berupa narasi tentang Wali Kota Minneapolis legalkan panggilan shalat lima kali sehari.
TurnBackHoax kemudian memasukkan kata kunci “Wali Kota Minneapolis izinkan azan 5 kali” ke mesin pencari Google. Salah satu penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan voaindonesia.com “Wali Kota Minneapolis Tandatangani UU yang Izinkan Azan 5 Kali Sehari”.
Dalam berita yang tayang April 2023 itu, dijabarkan bahwa Wali Kota Minneapolis Jacob Frey pada 17 April 2023 menandatangani UU baru yang mengizinkan 20 masjid di Kota Minneapolis mengumandangkan azan dengan pengeras suara sebanyak lima kali dalam sehari. Keputusan itu didasarkan atas aspek inklusi dan bentuk sambutan baik terhadap semua agama.

Unggahan berisi informasi “Wali Kota Minneapolis sahkan 'UU Azan 5 Waktu' usai kebakaran LA” merupakan konten dengan konteks yang salah (false context).
(Ditulis oleh Vania Astagina)

Disadur dari artikel Cek Fakta kompas.com
Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, membantah informasi tersebut.
"Ini hoaks dan tidak benar. Tidak ada program seperti hal tersebut," ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/1/2025).
Peserta segmen mandiri yang memiliki tunggakan iuran tetap wajib melunasi tagihan, sekalipun akan beralih ke segmen Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Peserta yang memiliki tunggakan, tidak akan dikenakan denda selama tidak menjalani rawat inap dalam waktu 45 hari setelah tagihan lunas.
"Denda pembayaran tidak ada, istilah denda hanya untuk denda pelayanan kesehatan rawat inap," jelasnya.

Unggahan berisi klaim “pemerintah menggratiskan tunggakan iuran BPJS Januari—Februari 2025” merupakan konten tiruan (impostor content).

Berdasarkan penelusuran ANTARA, video tersebut merupakan video saat Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan serupa dengan video di YouTube KompasTV yang berjudul “Momen Prabowo dan Susi Pudjiastuti Naik Perahu Keliling Pantai Pangandaran”.

Kala itu, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Pandu Laut Nusantara Susi Pudjiastuti mengelilingi Pantai Pangandaran dengan perahu nelayan pada Rabu (11/10/2023).

Perahu-perahu itu disebut akan dibagi-bagikan kepada para nelayan Pangandaran. Untuk itu, Prabowo mencoba kualitas kapal-kapalnya sekaligus menguji keterampilan nelayan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Prabowo disebut membagikan 10 kapal ke nelayan-nelayan Pangandaran. Kegiatan itu diklaim Prabowo sebagai bentuk dukungannya terhadap eksistensi nelayan saat ini.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta pihak terkait untuk menyelidiki dan mengusut pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten, yang tidak mengantongi izin atau ilegal.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025