(GFD-2023-12368) [SALAH] Mantan Perdana Menteri Britania Raya Meledek Warga India yang Mengikuti Pemimpin dan Dewa Buta Huruf
Sumber: twitterTanggal publish: 18/04/2023
Berita
“India adalah satu-satunya negara yang mengikuti para pemimpin dan dewa yang buta huruf -Liz Truss”
Hasil Cek Fakta
Beredar sebuah gambar yang menyematkan foto Liz Truss serta narasi yang diklaim mengutip dari Liz Truss, kutipan tersebut berupa ejekan yang menyinggung India mengikuti para pemimpin dan dewa yang buta huruf, dari gambar tersebut juga terlihat logo dari media Bolta Hindustan sehingga gambar tersebut terkesan merupakan suatu berita dari media.
Setelah ditelusuri klaim tersebut salah. Faktanya, foto Liz Truss pada gambar asli yang disebarkan oleh Bolta Hindustan merupakan momen ketika pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Britania Raya, kemudian narasi asli menunjukkan kutipan dari alasan alasan dari pengunduran dirinya. Diketahui alasan Liz Truss mengundurkan diri karena dia tidak bisa menepati janji selama dirinya berkuasa sebagai Perdana Menteri.
Dengan demikian, mantan Perdana Menteri Britania Raya meledek India yang Mengikuti pemimpin buta huruf adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.
Setelah ditelusuri klaim tersebut salah. Faktanya, foto Liz Truss pada gambar asli yang disebarkan oleh Bolta Hindustan merupakan momen ketika pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Britania Raya, kemudian narasi asli menunjukkan kutipan dari alasan alasan dari pengunduran dirinya. Diketahui alasan Liz Truss mengundurkan diri karena dia tidak bisa menepati janji selama dirinya berkuasa sebagai Perdana Menteri.
Dengan demikian, mantan Perdana Menteri Britania Raya meledek India yang Mengikuti pemimpin buta huruf adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.
Kesimpulan
Hasil periksa fakta Mochamad Marcell
Faktanya foto asli pertama kali yang dipublikasi oleh media Bolta Hindustan menyematkan pernyataan alasan Liz Truss mengundurkan diri sebagai PM Britania Raya. Selengkapnya pada bagian penjelasan.
Faktanya foto asli pertama kali yang dipublikasi oleh media Bolta Hindustan menyematkan pernyataan alasan Liz Truss mengundurkan diri sebagai PM Britania Raya. Selengkapnya pada bagian penjelasan.
Rujukan
- https://www.indiatoday.in/fact-check/story/fact-check-former-uk-pm-liz-truss-did-not-mock-india-for-illiteracy-fake-quote-2345080-2023-03-10
- https://timesofindia.indiatimes.com/times-fact-check/news/fact-check-former-uk-pm-didnt-mock-indians-for-following-illiterate-leaders/articleshow/98611727.cms?from=mdr
(GFD-2023-12367) [SALAH] “JOKOWI NON AKTIFKAN KPK MULAI HARI INI”
Sumber: youtubeTanggal publish: 17/04/2023
Berita
JOKOWI RESMI NON AKTIFKAN KPK MULAI HARI INI
Hasil Cek Fakta
Sebuah kanal Youtube dengan nama akun “RUANG INDONESIA” mengunggah video dengan klaim Jokowi non aktifkan KPK mulai hari ini.
Setelah melakukan penelusuran, thumbnail video tersebut merupakan hasil editan dan unggahan itu hanyalah kompilasi potongan video tentang Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro.
Melansir dari antaranews.com salah satu video wawancara Brigjen Endar Priantoro setelah melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen Cahya H. Harefa ke Dewas KPK terkait penerbitan surat keputusan pemberhentian Brigjen Endar dengan hormat sebagai Direktur Penyelidikan.
Potongan video itu serupa dengan unggahan KompasTV dengan judul “Brigadir Ender Laporkan Ketua dan Sekjen KPK ke Dewas, Duga Ada Pelanggaran Kode Etik”.
Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa Jokowi non aktifkan KPK mulai hari ini adalah salah dan termasuk ke dalam konten yang menyesatkan.
Setelah melakukan penelusuran, thumbnail video tersebut merupakan hasil editan dan unggahan itu hanyalah kompilasi potongan video tentang Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro.
Melansir dari antaranews.com salah satu video wawancara Brigjen Endar Priantoro setelah melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen Cahya H. Harefa ke Dewas KPK terkait penerbitan surat keputusan pemberhentian Brigjen Endar dengan hormat sebagai Direktur Penyelidikan.
Potongan video itu serupa dengan unggahan KompasTV dengan judul “Brigadir Ender Laporkan Ketua dan Sekjen KPK ke Dewas, Duga Ada Pelanggaran Kode Etik”.
Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa Jokowi non aktifkan KPK mulai hari ini adalah salah dan termasuk ke dalam konten yang menyesatkan.
Kesimpulan
Hasil periksa fakta Yudho Ardi
Faktanya judul, isi video dan narator dalam video tersebut tidak berkaitan. Dalam video tersebut sama sekali tidak ditemukan informasi bahwa Jokowi non aktifkan KPK mulai hari ini.
Faktanya judul, isi video dan narator dalam video tersebut tidak berkaitan. Dalam video tersebut sama sekali tidak ditemukan informasi bahwa Jokowi non aktifkan KPK mulai hari ini.
Rujukan
(GFD-2023-12366) [SALAH] Investigasi Majalah Tempo Menyimpulkan Penolakan Israel adalah Sikap Resmi Pemerintahan RI dan PSSI
Sumber: twitterTanggal publish: 17/04/2023
Berita
“Kesimpulan Investigasi Tempo :
Penolakan Israel adalah sikap resmi Pemerintah RI dan PSSI.
Pembahasan soal Israel dilakukan pemerintah sejak Agustus 2022
PSSI gagal lobi FIFA agar Piala Dunia berjalan tanpa langgar konstitusi.
Cc @PSSI/@erickthohir”
Penolakan Israel adalah sikap resmi Pemerintah RI dan PSSI.
Pembahasan soal Israel dilakukan pemerintah sejak Agustus 2022
PSSI gagal lobi FIFA agar Piala Dunia berjalan tanpa langgar konstitusi.
Cc @PSSI/@erickthohir”
Hasil Cek Fakta
Akun Twitter @aan_muba memposting sebuah infografis Investigasi Tempo tentang Penolakan Israel Adalah Sikap Pemerintah dan PSSI. Terdapat 3 kesimpulan diantaranya Penolakan Israel adalah sikap resmi Pemerintahan RI dan PSSI, Pembahasan soal Israel dilakukan pemerintah sejak Agustus 2022, PSSI gagal lobi FIFA agar Piala Dunia berjalan tanpa langgar konstitusi. Postingan tersebut diunggah pada 3 April 2023 dan infografis tersebut bersumber dari majalah Tempo 2 April 2023.
Setelah ditelusuri, Tempo pada artikel berjudul “Menyesatkan, Investigasi Majalah Tempo Simpulkan Pemerintah RI dan PSSI Tolak Kedatangan Timnas Israel” menginformasikan bahwa infografis yang beredar berbeda dengan yang diterbitkan Majalah Tempo dengan judul laporan utama “Kartu Merah Teuku Umar”. Beberapa informasi sama, tapi informasi mengenai pemerintah RI dan PSSI menolak kedatangan Timnas Israel adalah salah. Pemerintah pusat dan PSSI berusaha agar Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah, hal tersebut diungkapkan oleh Setri pada Selasa 11 April 2023.
Dengan demikian infografis mengatasnamakan Tempo yang mengklaim bahwa penolakan Israel adalah sikap resmi Pemerintahan RI dan PSSI tidak benar. Tempo tidak pernah menerbitkan infografis tersebut dan informasi mengenai penolakan Israel adalah sikap resmi Pemerintahan RI dan PSSI tidak benar, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
Setelah ditelusuri, Tempo pada artikel berjudul “Menyesatkan, Investigasi Majalah Tempo Simpulkan Pemerintah RI dan PSSI Tolak Kedatangan Timnas Israel” menginformasikan bahwa infografis yang beredar berbeda dengan yang diterbitkan Majalah Tempo dengan judul laporan utama “Kartu Merah Teuku Umar”. Beberapa informasi sama, tapi informasi mengenai pemerintah RI dan PSSI menolak kedatangan Timnas Israel adalah salah. Pemerintah pusat dan PSSI berusaha agar Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah, hal tersebut diungkapkan oleh Setri pada Selasa 11 April 2023.
Dengan demikian infografis mengatasnamakan Tempo yang mengklaim bahwa penolakan Israel adalah sikap resmi Pemerintahan RI dan PSSI tidak benar. Tempo tidak pernah menerbitkan infografis tersebut dan informasi mengenai penolakan Israel adalah sikap resmi Pemerintahan RI dan PSSI tidak benar, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.
Kesimpulan
Hasil Periksa Fakta Luthfiyah OJ (UIN Raden Mas Said Surakarta).
Infografis mengatasnamakan Tempo tidak benar. Faktanya, Tempo tidak pernah menerbitkan infografis tersebut dan informasi mengenai penolakan Israel adalah sikap resmi Pemerintahan RI dan PSSI tidak benar.
Selengkapnya pada bagian penjelasan.
Infografis mengatasnamakan Tempo tidak benar. Faktanya, Tempo tidak pernah menerbitkan infografis tersebut dan informasi mengenai penolakan Israel adalah sikap resmi Pemerintahan RI dan PSSI tidak benar.
Selengkapnya pada bagian penjelasan.
Rujukan
(GFD-2023-12365) [SALAH] Ahok Diminta Menjadi Ketua KPK
Sumber: FacebookTanggal publish: 17/04/2023
Berita
“Update sore ini ~ ahok diminta jadi ketua KPK, jawaban Ahok ternyata begini-“
Hasil Cek Fakta
Akun Gabuuut memposting video berdurasi 10 menit 19 detik dengan thumbnail gambar Jokowi dan Ahok yang nampak sedang berbincang. Pada thumbnail terdapat informasi yang menyebutkan Ahok diminta menjadi ketua KPK.
Setelah ditelusuri, gambar yang digunakan untuk thumbnail video merupakan hasil suntingan. Gambar tersebut identik dengan gambar pada artikel detik “Jokowi dan Presiden Prancis Bahas Kemerdekaan Palestina” yang mana gambar tersebut adalah foto Presiden Hollande dan Presiden Jokowi yang sedang berbincang.
Lebih lanjut video yang diunggah merupakan beberapa potongan video yang dijadikan satu. Pada awal video yang memperlihatkan Ahok membahas perihal jangan korupsi, merupakan potongan video dari Youtube BeritaSatu 10 November 2015. Video diambil saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sedang menyampaikan pesannya terkait Hari Pahlawan Ahok, Ahok menilai pahlawan adalah orang yang bisa menjaga ketertiban dan anti-korupsi.
Sedangkan video yang menayangkan Erik Thohir mengatakan butuh figur-figur yang bisa mendobrak setelah ditelusuri merupakan video KOMPASTV 14 November 2019 yang mana Erik Thohir menilai sosok pendobrak seperti Ahok dibutuhkan BUMN, tidak ada pembahasan mengenai ketua KPK. Potongan video selanjutnya adalah video KOMPASTV yang faktanya merupakan video Ahok saat dimintai ucapan saat hari Anti Korupsi pada Senin 9 Desember 2019.
Dengan demikian thumbnail dan isi video tersebut tidak berkaitan. Gambar thumbnail merupakan hasil suntingan yang mana gambar asli adalah Presiden Hollande dan Presiden Jokowi bukan Ahok, sedangkan potongan video tidak ada yang membahas Ahok menjadi ketua KPK sehingga masuk dalam kategori konten dimanipulasi.
Setelah ditelusuri, gambar yang digunakan untuk thumbnail video merupakan hasil suntingan. Gambar tersebut identik dengan gambar pada artikel detik “Jokowi dan Presiden Prancis Bahas Kemerdekaan Palestina” yang mana gambar tersebut adalah foto Presiden Hollande dan Presiden Jokowi yang sedang berbincang.
Lebih lanjut video yang diunggah merupakan beberapa potongan video yang dijadikan satu. Pada awal video yang memperlihatkan Ahok membahas perihal jangan korupsi, merupakan potongan video dari Youtube BeritaSatu 10 November 2015. Video diambil saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sedang menyampaikan pesannya terkait Hari Pahlawan Ahok, Ahok menilai pahlawan adalah orang yang bisa menjaga ketertiban dan anti-korupsi.
Sedangkan video yang menayangkan Erik Thohir mengatakan butuh figur-figur yang bisa mendobrak setelah ditelusuri merupakan video KOMPASTV 14 November 2019 yang mana Erik Thohir menilai sosok pendobrak seperti Ahok dibutuhkan BUMN, tidak ada pembahasan mengenai ketua KPK. Potongan video selanjutnya adalah video KOMPASTV yang faktanya merupakan video Ahok saat dimintai ucapan saat hari Anti Korupsi pada Senin 9 Desember 2019.
Dengan demikian thumbnail dan isi video tersebut tidak berkaitan. Gambar thumbnail merupakan hasil suntingan yang mana gambar asli adalah Presiden Hollande dan Presiden Jokowi bukan Ahok, sedangkan potongan video tidak ada yang membahas Ahok menjadi ketua KPK sehingga masuk dalam kategori konten dimanipulasi.
Kesimpulan
Hasil Periksa Fakta Luthfiyah OJ (UIN Raden Mas Said Surakarta).
Video dan thumbnail tidak berkaitan. Faktanya, gambar thumbnail merupakan hasil suntingan yang mana gambar asli adalah Presiden Hollande dan Presiden Jokowi bukan Ahok, sedangkan potongan video tidak ada yang membahas Ahok menjadi ketua KPK.
Selengkapnya pada bagian penjelasan.
Video dan thumbnail tidak berkaitan. Faktanya, gambar thumbnail merupakan hasil suntingan yang mana gambar asli adalah Presiden Hollande dan Presiden Jokowi bukan Ahok, sedangkan potongan video tidak ada yang membahas Ahok menjadi ketua KPK.
Selengkapnya pada bagian penjelasan.
Rujukan
Halaman: 3616/6115