Berdasarkan penelusuran Tempo, KTA Banser NU milik Lie Tjin Kiong tersebut telah beredar di internet sejak 2017. Dilansir dari berita di situs media Jawa Timur, Beritajatim.com, pada 3 Mei 2017, Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jatim Rudi Triwahid membenarkan bahwa Lie Tjin Kiong merupakan anggota Banser dan seorang mualaf.
Menurut Rudi, Lie Tjin Kiong mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Banser pada 2001. "Siapapun boleh menjadi anggota Banser," kata Rudi.
Kepala Satkorwil Banser Jatim pada 2017, Abid Umar, juga menegaskan bahwa Lie Tjin Kiong merupakan salah satu pengurus Masjid Cheng Ho Surabaya yang telah mengikuti Diklatsar Banser. "KTA memang benar diteken oleh Kasatkorwil Banser Jatim yang lama, Umar Usman. Banser juga punya yang londo. Tapi mereka beragama Islam," ujar Abid.
Dilansir dari situs resmi NU, NU.or.id, Lie Tjin Kiong akrab disapa Ayong. Setelah memeluk Islam, Ayong berganti nama menjadi Ahmad Subkhi. Namun, pada 15 Agustus 2020 lalu, Ayong tutup usia. Kabar ini dibenarkan oleh Ketua Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Tandes, Sutrabaya, Luthfi Ansori.
"Iya, benar. Lie Tjin Kiong atau Ahmad Subkhi alias Ayong telah meninggal dunia Sabtu pagi ini di RS Muji Rahayu. Jenazah dimakamkan di TPU Babat Jerawat, Tandes," ujar Luthfi.
Ayong merupakan Kepala Satuan Koordinasi Banser Kelurahan Balongsari. Sehari-hari, ia menjalankan usaha cuci cetak foto. Usaha tersebut berlokasi di sebuah toko yang terdapat di area rumah yang merupakan warisan orang tuanya. "Beliau orang yang luar biasa, selain ibadahnya tekun,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, pengabdian Ayong terhadap Ansor dan Banser yang sangat luar biasa dibuktikan dengan tidak pernah menolak tugas. Jika terdapat anggota Ansor atau Banser yang ingin mencuci cetak foto di tokonya, Ayong pun kerap menggratiskannya. “Ia tidak pernah mau menerima bayaran dari sahabatnya," tutur Lutfi.
Ayong meninggal dunia di usianya yang ke-41 dan meninggalkan istri serta tiga putra-putrinya. Anak pertama baru saja melangsungkan pernikahan, sementara anak terakhir masih berusia 7 tahun.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Tentara Merah Cina berkamuflase menjadi Banser dan GP Ansor NU untuk mengadu domba umat Islam, keliru. Pemilik KTA Banser NU tersebut, Lie Tjin Kiong, merupakan seorang mualaf. Lie Tjin Kiong atau Ahmad Subkhi, yang akrab disapa Ayong, adalah salah satu pengurus Masjid Cheng Ho Surabaya dan Kepala Satuan Koordinasi Banser Kelurahan Balongsari, Surabaya.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, Menteri BUMN Erick Thohir tidak pernah menyatakan “tidak mencopot Ahok karena mempunyai kepentingan dengan Cina”. Judul berita ini adalah hasil suntingan. Hal ini terlihat dari dua kekeliruan dalam penulisan nama dalam judul tersebut, yakni “Ahox” yang seharusnya “Ahok” dan “Erik” yang seharusnya “Erick”.
Judul itu merupakan suntingan dari versi aslinya yang berbunyi “Ahok Tidak Akan Dicopot, Erick Thohir: Kerugian Pertamina Masih Lebih Baik Dibanding Perusahaan Lain”. Judul ini merupakan judul berita situs RMOL.id pada 27 Agustus 2020. Berita ini juga memuat foto Ahok seperti yang digunakan dalam gambar tangkapan layar yang dibagikan oleh akun Thomas Udin Edison.
Tempo mendapatkan berita versi asli tersebut dengan memasukkan kata kunci “Ahok Tidak Akan Dicopot” ke mesin pencarian Google. Selain RMOL.id, Tempo tidak menemukan berita dengan judul serupa maupun judul “tidak mencopot Ahok karena mempunyai kepentingan dengan Cina” di situs ID Today.
Dalam berita tersebut, RMOL.id menulis bahwa belum ada rencana pergantian direksi BUMN dalam waktu dekat, termasuk Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, meskipun mengalami kerugian hingga Rp 11,13 triliun pada semester I 2020.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perombakan tidak dilakukan karena kondisi keuangan Pertamina dinilai masih lebih baik daripada perusahaan lainnya di tengah pandemi Covid-19. "Pertamina kan ruginya kelihatan, kalau kita perbandingkan dengan Exxon dengan Emik, jauhlah. Justru, perusahan yang lain itu jauh lebih rugi dari Pertamina," ujar Erick di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada 27 Agustus 2020.
Pernyataan Erick tersebut juga dimuat oleh Tempo. Menurut dia, kinerja Pertamina dinilai lebih baik ketimbang perusahaan migas lainnya di tengah pandemi Covid-19. "Pertamina kan ruginya kelihatan, kalau kita perbandingkan dengan Exxon dengan Eni (Eni S.p.A, perusahaan migas multinasional Italia), jauhlah. Justru, perusahaan yang lain itu jauh lebih rugi dari Pertamina," kata Erick usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, pada 27 Agustus 2020.
Erick lalu menyebut bahwa, selama ini, ia berprinsip jajaran direksi perusahaan tidak perlu dirombak selama kinerjanya baik. "Saya prinsipnya angkat direksi jangan diganti-ganti. Kan saya di awal sudah bilang, selama KPI-nya (Key Performance Indicators) tercapai. Terus dibilang, Pak Erick pilih kasih main pecat-pecat saja, enggak lho."
Erick mengatakan, pergantian direksi maupun komisaris hanya dilakukan bila KPI dari sejumlah perusahaan plat merah berada di bawah standar yang ditentukan. Terkait hal ini, menurut dia, kinerja Pertamina cukup baik di mana, dalam kondisi Covid-19, perseroan tetap dapat menjaga ketersediaan minyak di dalam negeri.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Erick Thohir menyatakan tidak akan mencopot Ahok karena mempunyai kepentingan dengan Cina, keliru. Judul artikel yang memuat klaim itu adalah hasil suntingan, dari judul asli berita yang dimuat oleh RMOL.id yang berbunyi "Ahok Tidak Akan Dicopot, Erick Thohir: Kerugian Pertamina Masih Lebih Baik Dibanding Perusahaan Lain".
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto pria bermasker dan berompi oranye dalam unggahan akun Yoon Young denganreverse image toolSource dan Google. Hasilnya, ditemukan bahwa foto tersebut pernah dimuat oleh situs Media Indonesia pada 4 September 2020. Foto itu diberi keterangan “Sanksi masuk peti”.
Berita Media Indonesia yang memuat foto tersebut berjudul "Tuai Kritik, Sanksi Masuk Peti Jenazah Dihentikan". Berita itu berisi tentang dihentikannya sanksi memasukkan para pelanggar protokol kesehatan Covid-19 ke peti oleh Satpol PP Jakarta Timur setelah menuai kritik dari masyarakat.
Tempo kemudian menelusuri arsip berita Vatican News dengan memasukkan kata kunci sesuai judul dalam unggahan akun Yoon Young, "Gli Italiani Chiamano Anies Baswedan Troppo Stupido Come il Governatore di Jakarta Vatican News", ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan berita dengan judul tersebut di Vatican News. Begitu pula saat Tempo menelusurinya lewat kolom pencarian situs Vatican News.
Lewat pencarian di situs Vatican News, hanya ditemukan dua berita yang berisi kata kunci "Anies Baswedan". Berita pertama, dalam bahasa Inggris, yang dimuat pada 4 Januari 2020 berjudul "Jakarta Archdiocese assisting victims of Indonesia’s deadly floods". Berita ini berisi tentang kegiatan pengumpulan dana dan bantuan untuk korban banjir di Jakarta oleh Keuskupan Agung Jakarta.
Adapun berita kedua, dalam bahasa Italia, yang dimuat pada 4 Juni 2020 berjudul "Il conforto della Chiesa all'umanità sofferente (archivio VNS 27marzo-30giugno)". Berita ini berisi tentang berbagai kegiatan gereja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dalam membantu penanganan pandemi Covid-19.
Dalam dua berita tersebut, meskipun sama-sama menyebut "Anies Baswedan", tidak terdapat pernyataan ataupun informasi bahwa "orang Italia sebut Anies Baswedan terlalu bodoh". Dengan demikian, gambar yang diunggah oleh akun Yoon Young merupakan hasil suntingan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa situs Vatican News memuat berita tentang Anies Baswedan yang dicemooh oleh orang Italia, dengan judul “Gli Italiani Chiamano Anies Baswedan Troppo Stupido Come il Governatore di Jakarta”, keliru. Gambar yang memuat klaim itu merupakan hasil suntingan. Tidak ditemukan berita dengan judul tersebut di situs Vatican News. Begitu pula dengan foto pria bermasker dan berompi oranye yang terdapat dalam gambar itu, tidak pernah dimuat di Vatican News.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri tayangan berita di tvOne yang berjudul "Cina Bangun Pangkalan Militer di RI? Indonesia Anut Politik Luar Negeri Bebas Aktif". Di kanal YouTube tvOneNews, tayangan itu diunggah pada 4 September 2020. Menurut berita itu, AS menuding Cina berupaya membangun pangkalan militer di Indonesia. Namun, aktivitas-aktivitas pembangunan yang terekam dalam video itu hanyalah ilustrasi, di mana cuplikan-cuplikan itu telah beredar di YouTube sejak 2017.
Menurut berita itu, Amerika Serikat menyatakan bahwa Cina sedang mempertimbangkan untuk membangun jaringan logistik militer yang dapat mencakup wilayah Afrika dan Asia Pasifik, seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, dan sebagainya. Wilayah tersebut meliputi area di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan Cina dengan Indonesia. Rencana ini terdapat dalam laporan yang disusun oleh Kementerian Pertahanan AS.
Namun, dalam tayangan itu, juru bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menganut asas politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh negara, baik Cina maupun AS. "Jadi, pada prinsipnya, Pak Prabowo (Menhan) aktif berkomunikasi dengan seluruh negara di kawasan untuk terus mendorong zonapeace, freedom, and neutrality," kata Dahnil.
Dalam tayangan itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwono juga menuturkan bahwa publik harus berhati-hati menyikapi laporan dari AS ini. Beberapa waktu lalu, sempat terjadi ketegangan antara AS dan Cina. Menurut dia, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pun ketika itu menyinggung konflik antara beberapa negara ASEAN dan Cina terkait Laut Cina Selatan.
"Ini kan sebenarnya rivalitas antara Cina dan AS, tapi dia perlu bantuan negara-negara lain untuk mendukung. Indonesia strategis. AS tahu bahwa sebenarnya politik luar negeri kita bebas aktif, tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi mungkin dia ingin memunculkan kemarahan dari Indonesia, lalu akan mendukung tindakan AS untuk berhadapan dengan Cina," katanya.
Dilansir dari situs media CNBC Indonesia, menurut laporan Kemenhan AS yang berjudul "Military and Security Developments Involving The People's Republic of China" itu, selain Indonesia, Cina menargetkan Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. "Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, dan darat," demikian tertulis dalam laporan itu.
Namun, Cina membantah tudingan itu. Cina bahkan mendesak balik AS dan meminta mereka berhenti membuat laporan yang "tidak bertanggung jawab" dari tahun ke tahun. "Kami mendesak pihak AS untuk meninggalkan mentalitas perang dingin yang sudah ketinggalan zaman dan pola pikirzero-sum game," kata juru bicara Kemenlu Cina Hua Chunying.
Menurut dia, laporan terbaru ini sama dengan laporan sebelumnya yang mengabaikan fakta dan penuh bias. "Cina dengan tegas menentang komentar yang tidak pantas tentang pertahanan nasional Cina dan distorsi yang disengaja dari niat strategis Cina," ujar Chunying.
Juru bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, pun mengatakan bahwa pendirian pangkalan militer Cina di Indonesia tidak memungkinkan, karena konsep politik luar negeri bebas aktif. "Politik luar negeri RI yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara mana pun," katanya.
"Tidak mungkin ada kerjasama semacam ini, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yg damai, bebas, dan netral (ZOPFAN) dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara," ujar Faizasyah menambahkan.
ZOPFAN adalah Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Pernyataan tentang ZOPFAN ditandatangani oleh menteri luar negeri lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pada 1971 demi menjaga kawasan Asia Tenggara bebas dari campur tangan kekuatan lain dan selalu bekerja sama.
Dilansir dari situs media CNN Indonesia, anggota Komisi Pertahanan atau Komisi I DPR Effendi Simbolon juga mengatakan bahwa tidak ada peluang sekecil apapun bagi Cina atau negara mana pun di dunia untuk membangun pangkalan militer di Indonesia. "Sangat tidak mungkin. Tidak boleh ada kebijakan kerja sama memberi akses pangkalan militer dalam bentuk apapun kepada negara mana pun," katanya.
Effendi mengatakan, selama ini, kerja sama militer memang kerap dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain. Namun, kerja sama militer dengan membangun pangkalan militer adalah dua hal yang berbeda. Pembangunan pangkalan militer, kata dia, tidak boleh terjadi. Indonesia selaku negara berdaulat tidak boleh sekali pun memberi celah kepada negara lain untuk membangun pertahanan militer di wilayahnya.
Dikutip dari CNBC Indonesia, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwono mengatakan tidak mungkin Cina membangun pangkalan militer di Indonesia. Alasannya, Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas aktif, yang tidak memungkinkan Indonesia menerima fasilitas bahkan pangkalan militer dari negara lain.
Hikmahanto bercerita bahwa Indonesia pernah diajak bergabung dalam Pakta Pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, yang disebut SEATO (Southeast Asia Treaty Organisation). Ketika itu, kata Indonesia menolak untuk masuk dalam pakta ini. "Pemerintah akan konsisten. Saya yakin pemerintah akan konsisten menggunakan kebijakan politik bebas dan aktif," kata Hikmahanto.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Cina membangun pangkalan militer di Indonesia menyesatkan. Klaim ini diambil dari laporan yang dibuat oleh Kemenhan AS. Namun, laporan itu hanya menyatakan bahwa "Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan" di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Cina pun telah membantah tudingan tersebut. Selain itu, menurut Kemenlu RI, tidak mungkin Cina membangun pangkalan militer di Indonesia, karena Indonesia menganut asas politik luar negeri bebas aktif, yang tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam itu dengan negara mana pun.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id