Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, PSBB Jakarta Jilid II dan skenario untuk mendesak Jokowi mundur adalah dua hal yang tidak berkaitan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB untuk menurunkan kurva kasus Covid-19 dan menghindari kolapsnya layanan kesehatan. Penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data Indikator Pantau Pandemi serta masukan para ahli epidemiologi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan indikator utama dalam keputusan memberlakukan kembali PSBB adalah tingkat kematian (Case Fatality Rate) dan tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Ratio), baik untuk tempat tidur isolasi maupun Intensive Care Unit (ICU), yang semakin tinggi, yang menunjukkan bahwa Jakarta berada dalam kondisi darurat.
Anies menuturkan sebanyak 1.347 orang di Jakarta meninggal akibat Covid-19. Meskipun tingkat kematian Covid-19 di Jakarta berada di angka 2,7 persen dan lebih rendah dari tingkat kematian Covid-19 nasional yang berada di angka 4,1 persen, bahkan lebih rendah dari tingkat kematian Covid-19 global yang berada di angka 3,3 persen, jumlah kematian terus bertambah. Hal ini disertai dengan peningkatan angka pemulasaran jenazah dengan protokol Covid-19.
Selain itu, saat ini, sebanyak 4.053 tempat tidur isolasi di 63 rumah sakit rujukan di Jakarta sudah terpakai sekitar 77 persen. Berdasarkan kalkulasi Pemprov DKI, jika tidak diberlakukan pembatasan secara ketat dan kondisi seperti saat ini terus berlangsung, seluruh tempat tidur isolasi akan terisi penuh pada 17 September 2020. Adapun sebanyak 528 tempat tidur ICU untuk merawat pasien dengan gejala berat sudah terpakai sekitar 83 persen. "“Bila trennya akan naik terus maka 15 September 2020 akan penuh," ujar Anies.
Penerapan kembali PSBB ini pun didukung oleh sejumlah pihak. Dilansir dari IDN Times, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla atau JK menilai PSBB yang diberlakukan oleh Pemprov DKI mulai 14 September 2020 adalah suatu keharusan, sebab PSBB transisi terbukti tidak menurunkan kurva penyebaran Covid-19 di ibukota.Padahal, kasus Covid-19 saat pemberlakuan PSBB periode awal sempat mengalami penurunan. Untuk itu, JK beranggapan bahwa PSBB merupakan langkah tegas yang harus diambil demi menghindari penularan yang semakin masif. Bahkan, menurut JK, untuk memulihkan ekonomi, Indonesia harus menyudahi pandemi Covid-19 ini dengan menangani virusnya terlebih dahulu.
Dikutip dari Kompas.com, ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menuturkan pengetatan kegiatan masyarakat melalui rencana PSBB seperti awal pandemi Covid-19 di Jakarta sudah tepat. Hal itu dikarenakan jumlah kasus Covid-19 di ibukota terus meningkat belakangan serta tempat tidur untuk pasien Covid-19 mulai penuh.
Pandu mengatakan rencana penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data Indikator Pantau Pandemi serta masukan dari para ahli epidemiologi. Indikator itu terdiri dari epidemiologi, kesehatan publik, serta kesiapan pelayanan kesehatan. Menurut dia, langkah pengetatan kembali sudah terencana, apabila terjadi peningkatan kasus Covid-19.
Pemberlakuan karantina ulang di negara lain
Bukan hanya Jakarta yang memberlakukan kembali pembatasan aktivitas masyarakat karena meningkatnya kasus Covid-19. Sejumlah kota di beberapa negara juga memutuskan pembatasan sosial ulang untuk menekan kurva kasus. Berikut ini empat negara yang kembali memberlakukan karantina wilayah, seperti dikutip dari Channel News Asia.
Bangalore, pusat teknologi informasi di India, kembali menerapkan karantina wilayah pada 14 Juli 2020 setelah menjadi hotspot baru penularan Covid-19. Kota tersebut memberlakukan operasional transporasi hanya dalam kondisi darurat, serta toko yang menjual barang-barang penting saja yang diizinkan buka. Pada awal Juni 2020, Bangalore hanya memiliki sekitar 1.000 kasus Covid-19. Namun, setelah karantina wilayah dicabut, kasus melonjak hingga 20 ribu pada Juli 2020.
Australia kembali memberlakukan karantina wilayah, yang dilakukan terhadap sekitar lima juta penduduk Melbourne, negara bagian Victoria, pada Juli 2020. Upaya ini dilakukan untuk menahan wabah baru Covid-19. Negara bagian itu melaporkan rekor 428 kasus infeksi dan tiga kasus kematian baru sehari setelah mencatatkan rekor sebelumnya, yaitu 317 kasus infeksi baru.
Pemerintah Filipina memberlakukan lockdown selama dua minggu terhadap sekitar 250 ribu penduduk Kota Navotas setelah melonjaknya kasus Covid-19 dalam dua minggu terakhir pada Juli 2020. Karantina dilakukan setelah kota pelabuhan di Manila itu melaporkan sebanyak 931 kasus positif dan 59 kasus kematian akibat Covid-19. Penerapan kebijakan ini akan menjadi perintah tetap di rumah terbesar sejak Manila menginstruksikan penguncian menyeluruh pada pertengahan Maret 2020 lalu.
Hong Kong kembali melakukan pembatasan sosial pada Juli 2020 setelah mencatatkan lebih dari 200 kasus infeksi lokal dalam dua pekan terakhir. Hongkong sebelumnya dielu-elukan sebagai negara yang berhasil menangani pandemi. Namun, kelompok infeksi baru mulai muncul pada awal Juli di perumahan dan panti jompo.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "PSBB Jakarta Jilid II adalah bagian dari skenario untuk mendesak Presiden Jokowi mundur" keliru, sebab kedua hal itu tidak berkaitan satu sama lain. Karantina wilayah, seperti penerapan PSBB Jakarta, adalah upaya untuk menurunkan kurva kasus Covid-19 dan menghindari kolapsnya layanan kesehatan. Pemberlakuan kembali pembatasan sosial juga ditempuh oleh kota di dunia, mulai dari Bangalore, Melbourne, Manila, hingga Hong Kong.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula memasukkan kata kunci “Wamenlu RI juga larang WNA masuk saat Corona kecuali TKA China site:Gelora.co” di mesin pencarian Google. Namun, tidak ditemukan artikel dengan judul tersebut di situs itu.
Tempo pun mengubah kata kunci menjadi "Wamenlu RI juga larang WNA masuk saat Corona site:Gelora.co", dan ditemukan bahwa artikel asli di situs Gelora.co berjudul "Sejumlah Negara Tak Izinkan WNI Datang, Wamenlu: RI Juga Larang WNA Masuk Saat Corona", tanpa kata-kata "Kecuali TKA China".
Hal ini terlihat dari kesamaan tanggal dimuatnya artikel itu, yakni 9 September 2020, serta foto yang digunakan dalam artikel tersebut. Foto dalam artikel itu juga merupakan foto yang memperlihatkan sejumlah pria Tionghoa sedang duduk di sebuah ruang tunggu.
Artikel di situs Gelora.co itu sama dengan berita yang dimuat oleh situs Detik.com pada 9 September 2020. Judul berita Detik.com pun sama, yakni "Sejumlah Negara Tak Izinkan WNI Datang, Wamenlu: RI Juga Larang WNA Masuk Saat Corona". Bedanya, foto yang digunakan Detik.com adalah foto Wamenlu Mahendra Siregar dan foto Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha.
Dalam berita tersebut, tidak ditemukan pula pernyataan Mahendra bahwa Indonesia juga melarang WNA masuk saat pandemi Covid-19 kecuali TKA Cina. Dalam berita itu, Mahendra menuturkan bahwa Indonesia juga melarang kedatangan WNA selama pandemi Covid-19 ketika sejumlah negara melarang WNI masuk ke negaranya.
Mahendra menganggap wajar pelarangan WNI untuk masuk negara lain di masa pandemi Covid-19. "Saya menanggapinya dalam konteks bahwa kondisi itu wajar saja, karena Indonesia sendiri juga melarang seluruh warga asing masuk ke Indonesia, tidak terbatas dari negara mana pun," katanya.
Menurut Mahendra, kebijakan pelarangan WNA untuk masuk ke Indonesia telah diterapkan sejak April 2020. "Kalau negara lain menerapkan hal yang sama, pertama, saya tidak menghitung satu per satu, kedua, saya menganggap hal yang wajar karena Indonesia pun memberlakukan hal yang serupa dalam kondisi pandemi ini, dan tidak ada yang istimewa, biasa saja," ujarnya.
Di lokasi yang sama, Direktur PWNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha mengatakan kebijakan suatu negara yang melarang warga negara lain masuk tidak secara khusus ditujukan ke Indonesia. Di masa pandemi ini, menurut dia, sejumlah negara menerapkan kebijakannya masing-masing guna mencegah penyebaran Covid-19.
"Kebijakan tersebut pada dasarnya diterapkan untuk melarang warga negara asing masuk ke wilayah nasionalnya. Jadi, tidak ditujukan khusus kepada Indonesia," ujar Judha. "Dalam konteks ini, kita pahami bahwa tingkat penyebaran Covid-19 di dunia ini saat ini sudah lebih dari 2,7 juta sehingga masing-masing negara menerapkan kebijakan untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19," ujarnya.
Berdasarkan arsip berita Tempo, sedikitnya 59 negara melarang warga negara Indonesia datang ke negaranya. Hal ini berkaitan dengan tingginya angka kasus Covid-19 di Tanah Air. Hingga 7 September 2020, total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 196.989 orang, dengan 8.130 pasien meninggal. Adapun jumlah pasien sembuh mencapai 140.652 orang.
Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 5 September 2020, salah satu negara yang membatasi kunjungan WNI adalah Malaysia. Larangan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada 1 September 2020 dan berlaku mulai 7 September 2020. Selain dari Indonesia, Malaysia juga membatasi kunjungan dari Filipina dan India. Pemerintah setempat menilai kasus positif Covid-19 di tiga negara ini meningkat tajam.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menganggap larangan tersebut adalah hak pemerintah setempat. Retno mengatakan pemerintah juga menerapkan kebijakan serupa, yaitu membatasi akses masuk secara umum bagi WNA demi mencegah penularan Covid-19. "Kami juga mengimbau WNI tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali kebutuhan mendesak," katanya dalam wawancara khusus dengan Tempo pada 4 September 2020.
Negara lain yang membatasi kunjungan dari Indonesia antara lain Hungaria, Uni Emirat Arab, dan Afrika Selatan. Duta Besar Indonesia untuk Hungaria Abdurachman Hudiono Dimas Wahab mengatakan larangan tersebut sempat dilonggarkan pada Agustus 2020 lalu dengan syarat pendatang melakukan dua kali tes PCR. Namun, mulai September 2020, larangan tersebut kembali diperketat.
Terkait foto artikel
Foto yang dimuat oleh Gelora.co dalam artikelnya yang berjudul "Sejumlah Negara Tak Izinkan WNI Datang, Wamenlu: RI Juga Larang WNA Masuk Saat Corona", yang memperlihatkan sejumlah pria Tionghoa sedang duduk di sebuah ruang tunggu, tidak sesuai dengan judul serta isi artikel.
Foto tersebut pernah dimuat oleh kantor berita Antara dalam beritanya yang berjudul "Imigrasi: 51 pekerja Tiongkok legal di Aceh" pada 21 Januari 2019. Menurut keterangannya, foto itu merupakan foto TKA asal Tiongkok yang didokumentasikan oleh Dinas Tenaga Kerja.
Dilansir dari Antara, pada awal 2019, ditemukan 51 TKA Cina yang bekerja di PT Shandong Licun Power Plant Technology, pihak ketiga yang ditunjuk oleh PT Lafarge Cement Indonesia Lhok Nga, Aceh Besar, yang bergerak di bidang konstruksi. Namun, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menyatakan 51 TKA Cina itu legal dan tidak melanggar ketentuan hukum.
"Secara keimigrasian, mereka itu legal di Aceh dan mereka semua pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS. Dari awal sampai pemberangkatan pekerja asing itu ke Jakarta, mereka (Disnaker Mobduk Aceh) tidak ada koordinasi dengan Imigrasi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Irawan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Wamenlu mengatakan RI juga melarang WNA masuk ke Indonesia saat pandemi Covid-19 kecuali TKA Cina, keliru. Klaim itu berasal dari judul artikel yang telah disunting. Judul aslinya berbunyi “Sejumlah Negara Tak Izinkan WNI Datang, Wamenlu: RI Juga Larang WNA Masuk Saat Corona”.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri jejak digital foto-foto tersebut dengan reverse image tool Source dan Google. Hasilnya, foto-foto tersebut telah beredar di internet sejak September 2018, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat mesti bekerja dan bersekolah dari rumah secara online.
Foto-foto itu merupakan gambar tangkapan layar sebuah video milik media Vietnam, The Voice of Vietnam (VOV), pada 5 September 2018. Video ini pernah diunggah oleh situs media Tienphong dengan judul “Penampakan siswa Dien Bien yang membawa kantong plastik untuk melintasi sungai dan banjir demi ke sekolah”.
Video ini diberi keterangan sepanjang satu paragraf yang berbunyi, "Banyak siswa di desa Huoi Ha (Na Sang, Muong Cha, Dien Bien, Vietnam) harus membawa kantong plastik untuk orang dewasa yang akan menyeberangkan mereka melintasi sungai banjir dan hutan selama lebih dari 5 jam ke sekolah.”
Dilansir dari VOV, banyak siswa di desa Huoi Ha, Dien Bien, Vietnam, yang harus membawa kantong plastik dan meminta orang dewasa untuk mengantar mereka menyeberangi sungai banjir dan hutan dengan plastik tersebut. Hal ini dilakukan demi bersekolah yang jaraknya sekitar 15 kilometer, dengan waktu tempuh lebih dari 5 jam.
Huoi Ha adalah salah satu desa paling terpencil dan sulit di Komune Na Sang, Distrik Muong Cha, Provinsi Dien Bien, Vietnam. Desa tersebut dihuni oleh 75 rumah tangga dengan sekitar 500 penduduk. Karena musim banjir, permukaan air aliran Nam Chim naik, jembatan bambu tersapu, dan warga harus menggunakan rakit dengan tali yang direntangkan melintasi sungai untuk bepergian.
Bagi orang dewasa, bepergian dengan cara ini sangatlah sulit. Apalagi anak-anak, para siswa, yang mesti bersekolah. Lebih dari 50 siswa di desa itu harus membawa kantong plastik dan meminta orang dewasa untuk menyeret mereka menyeberangi sungai demi pergi ke sekolah pada tahun ajaran baru 2018/2019. Meskipun ketakutan, hal itu mereka tempuh demi mencapai pendidikan yang tinggi dan keluar dari kemiskinan.
Penduduk pria yang masih kuat dan pandai berenang diberi tugas menyeberangkan para siswa ini. Kesalahan kecil saja bisa membuat mereka tersapu oleh arus air yang deras. Mata yang cemas selalu mengikuti setiap kantong itu dibawa melintasi sungai. Setiap kali seorang siswa pergi ke sekolah, seluruh desa akan berkumpul untuk mendukung pria yang membawa siswa tersebut menyeberangi sungai.
Dilansir dari stasiun televisi Vietnam Bac Giang TV, Ketua Komune Na Sang, Vang A Po, mengatakan bahwa memang banyak siswa di Desa Huoi Ha yang harus pergi ke sekolah dengan kantong plastik. Saat ini, terdapat sekitar 40 siswa kelas 2, 4, dan 5 di Desa Huoi Ha yang bersekolah di pusat Komune Na Sang, yang berjarak sekitar 17 kilometer dari desa tersebut.
Para siswa tinggal di asrama, namun mereka pulang setiap akhir pekan. Jalan dari Desa Huoi Ha ke pusat Komune Na Sang bisa diakses dengan motor. Tapi, pada musim hujan, jalan yang masih berupa tanah ini hanya selebar 1 meter sehingga sulit dilalui. Setidaknya, butuh waktu sekitar 5 jam untuk berjalan kaki melewati lereng yang licin.
Untuk mencapai pusat komune, para siswa itu pun harus melalui sungai Nam Chim dengan lebar lebih dari 20 meter. Ketika musim kemarau, terdapat jembatan dari kayu dan batu untuk memudahkan perjalanan. Namun, saat musim hujan (Juni-Oktober), jembatan itu hanyut sehingga para siswa harus menggunakan rakit atau diseberangkan dengan kantong plastik.
“Kita sudah sering menyerukan bahayanya menyeberangi sungai dengan kantong plastik. Namun, sebenarnya tidak ada jalan lain karena anak-anak itu belum bisa berenang. Rakit tersapu karena sungai mengalir deras. Ada kasus anak-anak tenggelam saat menyeberangi sungai dengan menunggang kerbau dan berenang. Seorang pejabat distrik yang memakai rakit terguling sehingga menimbulkan luka-luka," kata Vang A Po.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas merupakan foto seorang pria yang menyeberangkan anaknya melewati sebuah sungai dengan plastik agar bisa meminjam ponsel untuk sekolah daring, menyesatkan. Foto itu diambil pada 2018, jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat mesti bekerja dan bersekolah dari rumah secara online. Foto tersebut memperlihatkan para siswa di Desa Huoi Ha, Dien Bien, Vietnam, yang membawa kantong plastik untuk orang dewasa yang akan menyeberangkan mereka melintasi sungai untuk pergi ke sekolah.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, judul artikel yang digunakan oleh Swarakyat.com tersebut tidak mencerminkan fakta-fakta yang terdapat dalam isi artikel itu, di mana tidak terdapat pernyataan dari Gibran bahwa ia akan membebaskan Palestina dari Israel.
Artikel yang dimuat oleh Swarakyat.com itu terdiri dari lima paragraf, yang berisi tentang pemberian rekomendasi PPP kepada Gibran yang maju sebagai calon Wali Kota Surakarta. Mereka memberikan SK dukungan partai bersama dengan syal atau selendang asli dari Palestina.
PPP memberikan syal Palestina itu sebagai penyemangat dalam membawa Solo menjadi lebih baik. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Tengah Masruhan Samsurie, Palestina merupakan simbol perjuangan yang tidak pernah mati, sehingga hal ini akan menjiwai Gibran dalam menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup Kota Solo.
Tempo pun membandingkan artikel Swarakyat.com itu dengan berita dari media kredibel. Detik.com misalnya, menulis bahwa penyerahan rekomendasi ini dilakukan di Kantor DPW PPP Jateng di Semarang pada 28 Agustus 2020. Sebelum dokumen diberikan, Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsurie mengalungkan syal Palestina sebagai simbol perjuangan.
"Sebelum kami sampaikan SK, kami punya selendang asli dari Palestina, dari pemerintah di sana. Sampaikan ke Mas Gibran agar selama nanti insyaallah ditakdirkan sebagai Wali Kota, akan terus bergerak memperjuangkan. Palestina adalah simbol perjuangan yang tak pernah mati, tak pernah henti, itu akan menjiwai Mas Gibran dengan harapan perjuangannya menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup Kota Solo akan tercapai," kata Masruhan.
Dalam berita Detik.com ini, tidak terdapat pernyataan bahwa Gibran akan membebaskan Palestina dari Israel. Demikian pula dalam berita yang dimuat oleh IDN Times, tidak menyinggung bahwa Gibran akan membebaskan Palestina dari Israel.
Masrukan mengatakan lambang bendera Palestina memiliki arti penting bagi partainya yang bernapaskan Islam. "Sampai kapan pun Palestina tetap menjadi simbol perjuangan Islam, sehingga ini punya manfaat yang penting bagi kita semua," ujar Masrukan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, judul artikel yang dipakai oleh situs Swarakyat.com, yakni “Gibran akan Bebaskan Palestina dari Israel?”, menyesatkan. Judul tersebut tidak mencerminkan isi artikel yang dimuatnya, di mana tidak terdapat pernyataan bahwa Gibran bakal membebaskan Palestina dari Israel. Artikel itu sendiri berisi informasi tentang pemberian syal bermotif Palestina dari DPW PPP Jateng kepada anak sulung Presiden Jokowi tersebut yang akan maju sebagai calon Wali Kota Solo. Syal itu diberikan oleh PPP sebagai simbol perjuangan.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id