Romauli Panggabean dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, menyampaikan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari kementerian desa terlihat bahwa desa yang masuk kategori desa maju mencapai 23.030, lebih tinggi dari 13 ribu desa pada tahun 2023. Indeks tersebut dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar, mengatakan jumlah desa maju meningkat menjadi 23.035 desa pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 20.249 desa.

Sedangkan jumlah desa berkembang pada tahun 2023 tercatat menurun menjadi 28.766 dari tahun sebelumnya 33.902. Begitu juga desa tertinggal turun menjadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa.

Jumlah desa dengan status mandiri di Indonesia meningkat menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022.

Ia mengatakan, IDM menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam proses pembangunan desa. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dengan modal sosial, modal ekonomi dan modal lingkungan.

"IDM itu dibentuk dari tiga indeks komposit yaitu indeks ketahanan sosial yang terdiri modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukinan. Indeks selanjutnya yakni ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa," paparnya dikutip dari Antara.

Dari data IDM 2023 juga diketahui terdapat sejumlah provinsi yang mengalami kenaikan desa mandiri dan tidak lagi memiliki lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal.

"Contohnya Provinsi Bali. Desa mandiri pada tahun 2023 naik menjadi 502 desa dari sebelumnya 386 desa pada tahun 2022," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim sudah 13.000 desa maju dan mandiri adalah sebagian benar.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma menjelaskan ada variasi data, mayoritas data menunjukkan laju deforestasi Indonesia tidak menempati posisi tertinggi di dunia. Misal data dari WRI, tahun 2001-2022 deforestasi tertinggi diduduki oleh Rusia, sementara Indonesia menempati posisi kelima.

Sedangkan dari data Statista menunjukkan pada tahun 2022 deforestasi tertinggi diduduki oleh Brasil, sementara Indonesia berada di posisi keempat.

Selain itu, menurut Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M Iqbal dilansir dari Global Forest Watch, penggundulan hutan tahun 2022 lebih rendah dibanding pada tahun 2014.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Situs Kemenko Polhukam hanya menyediakan rekapitulasi data Januari 2022. Sehingga, jumlah laporan pengaduan soal kasus tanah adat hingga 2024 belum dapat dibuktikan.

Laporan Harian Kompas menyebutkan, pada 2021 ada 701 laporan pengaduan terkait permasalahan pertanahan.
Kemudian pada 2022, jumlahnya meningkat menjadi 1.406 laporan pengaduan terkait permasalahan pertanahan.

Sebagai Menko Polhukam, Mahfud menyebutkan persoalan utama permasalahan pertanahan yakni mafia tanah.
Mulai dari izin rekomendasi, lurah yang memberi izin, kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebagai gambaran, Ombudsman juga menerima laporan masyarakat terkait bidang pertanahan.

Pada 2023, dari 291 laporan masyarakat sebanyak 23 persen merupakan bidang pertanahan. Jumlah itu terbanyak dibanding laporan lainnya di bidang kepegawaian, perizinan, dan desa.

Situs Kemenko Polhukam hanya menyediakan rekapitulasi data Januari 2022. Sehingga, jumlah laporan pengaduan soal kasus tanah adat hingga 2024 belum dapat dibuktikan.

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, jumlah petani di Indonesia makin sedikit dan lahan pertanian makin sedikit. Namun, anggaran untuk pengadaan pupuk subsidi justru semakin besar setiap tahun. Hal ini dikatakan Mahfud dalam debat keempat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024) malam. "Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar," kata Mahfud dalam debat cawapres, Minggu malam. "Pasti ada yang salah. Petani sedikit, lahan hanya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik. Pasti ada yang salah," ujar Mahfud. Adapun tema debat keempat adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Lalu bagaimana faktanya? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), petani di Indonesia memang mengalami penurunan. Tercatat, jumlah petani di Indonesia sebanyak 29,3 juta petani pada 2023, turun 7,45 persen dari 31 juta petani pada 2013. Sementara itu mengacu pada data yang ditulis CNBC Indonesia pada Mei 2023, mengacu pada data BPS, mayoritas atau 15,89 juta petani hanya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Sebanyak 4,34 juta petani memiliki lahan pertanian hanya di kisaran 0,5-0,99 ha. Kemudian, petani yang yang memiliki luas lahan sebesar 1-1,99 ha sebanyak 3,81 juta jiwa. Kemudian, petani dengan luas lahan di kisaran 2-2,99 ha sebanyak 1,5 juta jiwa. Di atas luasan itu, jumlah petaninya tak ada yang sampai 1 juta jiwa. Adapun seperti dilansir Kompas.id, menyusutnya lahan pertanian juga terjadi di kota besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, luas panen padi di Jakarta tengah menurun. Luas panen tahun 2022 mencapai 477,25 hektar, turun 82,72 hektar atau sebesar 14,77 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 559,97 hektar. Jumlah tahun 2021 tersebut juga sudah berkurang sekitar 345,54 hektar dibandingkan tahun 2020.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), petani di Indonesia memang mengalami penurunan. Tercatat, jumlah petani di Indonesia sebanyak 29,3 juta petani pada 2023, turun 7,45 persen dari 31 juta petani pada 2013.