Tempo memverifikasi pernyataan Gibran tersebut dengan membandingkannya dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. Data itu menjelaskan bahwa jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebanyak 20.432 pada 2014 menjadi 13.232 pada 2018. Namun, belum ada bukti bahwa penurunan desa tertinggal itu disebabkan karena Dana Desa.

Menurut Romauli Panggabean dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, narasi dana desa menurunkan angka desa tertinggal tidak tepat. Berdasarkan penelitian dari SMERU ditemukan bahwa transfer dana desa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional terutama di desa-desa yang tertinggal.

“Yang tepat adalah bahwa transfer dana desa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional terutama di desa-desa yang tertinggal,” kata Romauli.

Peneliti Queensland University, Udiana Puspa Dewi, menyatakan meskipun dana desa telah membantu menurunkan jumlah desa tertinggal, belum ada alat ukur yang akurat untuk mengukur hubungan ketersaluran dana dan tingkat angka kemiskinan suatu desa.

“Dari data studi di desa-desa Nusa Tenggara Timur, terbukti keterserapan dana desa masih rendah dan minimnya kesiapan pemerintah desa untuk menggunakan data yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi prioritas nasional di level perangkat desa dan masyarakat desa dari pemerintah pusat,” katanya.

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa narasi yang mengatakan bahwa dana desa menurunkan angka desa tertinggal adalah sebagian benar.

Berdasarkan data BPS dan hasil penelitian, angka desa tertinggal menurun. Namun, belum ada alat ukur yang akurat untuk mengukur hubungan ketersaluran dana dan tingkat angka kemiskinan suatu desa.

Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa impor minyak di Indonesia turun karena B35 dan B40. Indonesia baru meluncurkan program Biodiesel 35 persen atau B35 pada Rabu, 1 Februari 2023. B35 adalah campuran minyak sawit (CPO) 35 persen dengan minyak solar 65 persen. Sementara untuk penerapan B40 baru akan dilakukan pada 2024.

Namun data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor minyak mentah RI selama Januari-Agustus 2023 tercatat mencapai 11,42 juta ton, melejit 17% dibandingkan periode yang sama pada Januari-Agustus 2022 yang mencapai 9,77 juta ton.

Data yang diolah oleh KataData dari BPS pada September 2023 Indonesia mengimpor minyak mentah 1,88 juta ton, meningkat 29% dibanding September tahun lalu (year-on-year/yoy).

Dengan demikian, total volume impor minyak Indonesia (gabungan impor minyak mentah dan hasil minyak) pada September 2023 mencapai 4,08 juta ton. Angka itu bertambah sekitar 10% dibanding September tahun lalu (yoy).

B35 juga mempunyai masalah terhadap lingkungan. Sejumlah masyarakat sipil menyoroti bahwa bahan bakar nabati yang digunakan sebagai campuran biodiesel di Indonesia masih sangat bergantung pada minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Dampak tersebut antara lain:

1. Peningkatan kadar CPO untuk campuran biodiesel akan menyebabkan munculnya tarik menarik kebutuhan bahan baku ini antara industri pangan versus industri energi. Alokasi CPO yang tidak seimbang bisa memicu kelangkaan pasokan untuk pangan, seperti kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022.

2. Sepanjang 2014-2022, peningkatan permintaan biodiesel berbasis CPO berbanding lurus dengan peningkatan luasan kebun kelapa sawit. Hal itu didasarkan pada penelitian berjudul Biofuels Development and Indirect Deforestation (2023). Pada periode tersebut terjadi peningkatan 4,25 juta hektare lahan sawit.

3. Alih-alih menurunkan emisi, pengembangan biodiesel yang bergantung pada minyak kelapa sawit justru berpotensi meningkatkan emisi akibat ekspansi lahan sawit untuk memenuhi kebutuhan energi baru tersebut.

Berdasarkan verifikasi Tempo, bisa disimpulkan bahwa menyatakan terbukti B35 dan B40 sudah menurunkan impor minyak dan mendorong nilai tambah dan lebih ramah lingkungan adalah belum ada bukti.

Program biodiesel 35 masih dihantui berbagai tantangan, seperti kondisi infrastruktur yang belum merata, skema pemberian insentif yang justru membebani APBN, dan mengancam kerusakan lingkungan.

Merujuk pada data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang berpusat di Roma, Italia, mencatat angka kelaparan Indonesia pada tahun 2022 mencapai 16,2 juta.

Angka ini selaras di mana Indonesia masih bergantung dengan pasar impor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan dokumen Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang dirilis tahun 2020 perihal luas lahan pertanian, lahan sawah dari tahun 2015 tercatat 8 juta hektare.

Lahan sawah ini sempat bertambah pada tahun 2016 menjadi 8,19 juta hektare.

Namun lahan sawah berkurang sekitar 1 juta hektare menjadi 7,1 juta hektare.

Tapi jumlah lahan sawah ini kembali naik pada 2019 sebesar 7,4 juta hektare.

Sementara lahan pertanian bukan sawah mengalami fluktuatif sejak 2015 hingga 2019.

Jika pada 2015 lahan pertanian bukan sawah sebesar 29,3 juta hektare, tapi angka ini berkurang pada tahun berikutnya menjadi 28,5 juta hektare, sempat naik di tahun 2017 dengan 29,1 juta hektare, turun di 2018 dengan 27,7 juta hektare, dan pada 2019 sebesar 29,3 juta hektare.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tercatat terjadi penambahan jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dari 25,7 juta di tahun 2022, menjadi 27,7 juta di tahun 2023.

Kendati RTUP meningkat, namun tercatat sejak tahun 2019, anggaran subsidi untuk pupuk menurun hingga sekarang.

Tercatat pada tahun 2019 alokasi anggaran untuk subsidi pupuk digelontorkan pemerintah sebesar Rp 34,3 triliun.

Angka ini terus menurun sejak saat itu hingga sekarang, yakni tahun 2020 sebesar Rp 31 triliun, lalu Rp 27 triliun pada tahun 2021, dan Rp 25,3 triliun pada tahun 2022.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tercatat terjadi penambahan jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dari 25,7 juta di tahun 2022, menjadi 27,7 juta di tahun 2023.

Kendati RTUP meningkat, namun tercatat sejak tahun 2019, anggaran subsidi untuk pupuk menurun hingga sekarang.

Tercatat pada tahun 2019 alokasi anggaran untuk subsidi pupuk digelontorkan pemerintah sebesar Rp 34,3 triliun.

Angka ini terus menurun sejak saat itu hingga sekarang, yakni tahun 2020 sebesar Rp 31 triliun, lalu Rp 27 triliun pada tahun 2021, dan Rp 25,3 triliun pada tahun 2022.

Beredar sebuah foto di Twitter yang menunjukkan Taylor Swift besama seorang pria yang diklaim merupakan Jeffrey Epstien, seorang pelaku perdagangan dan kejahatan seksual.

Namun setelah ditelusuri, pria dalam foto bersama Taylor Swift tersebut adalah Mente Lipman, founder dan CEO Republic Records sebuah label rekaman asal Amerika milik Universal Music Group. Foto tersebut dibagikan oleh salah satu akun fans Taylor Swift pada 16 Desember 2021, disebutkan juga bahwa pria tersebut adalah Mente Lipman.

Dengan demikian, foto Taylor Swift bersama Jeffrey Epstein adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Faktanya foto yang bersama Taylor Swift tersebut adalah founder dan CEO Republic Records, sebuah label rekaman asal Amerika milik Universal Music Group.