Berdasarkan hasil penelusuran, adanya 904 data pemilih bermasalah yang diklaim sebagai aksi kotor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberi kode 00 untuk suara yang dikondisikan pemenangnya merupakan klaim yang menyesatkan.

Faktanya, bukan untuk suara yang dikondisikan pemenangnya. KPU DIY menyatakan hal tersebut muncul berdasarkan data yang ada di Disdukcapil dibuktikan dengan adanya KTP yang bersangkutan.

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY, Wawan Budiyanto di DPRD DIY, Selasa (09/05/2023) menyatakan persoalan tersebut muncul karena data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) juga mencantumkan hal yang sama.

Hal itu bahkan dibuktikan dengan adanya KTP yang bersangkutan. Di KTP 904 warga Kota Jogja, diketahui mereka beralamat RT/RW 00 sehingga yang terinput ke dalam data KPU juga sama.

“Kami menemukan di ktp memang alamatnya 000, otomatis ketika masuk di sistem kita demikian. Itu dari salah satu kecamatan di kota jogja. Tapi tetap kami minta teman-teman di kabupaten/kota mengkonfirmasi,” paparnya.

Namun diyakinkan Wawan, 904 warga yang tidak memiliki catatan alamat yang jelas tetap bisa menggunakan hak suaranya dalam Pemilu mendatang. Sebab secara administratif, data mereka dianggap sah sesuai dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Secara administratif tetap punya hak. KTP ada, orangnya juga ada di disdukcapil, hanya saja ktp-nya memang 00 itu. Sepanjang kita punya dasar yang valid akan sah. Ketika dasarnya sudah benar, memang ada bukti otentiknya maka tetap bisa mengikuti pemilu,” jelasnya.

BUKAN untuk suara yang dikondisikan pemenangnya. KPU DIY menyatakan hal tersebut muncul berdasarkan data yang ada di Disdukcapil dibuktikan dengan adanya KTP yang bersangkutan.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan menggunakan Yandex. Di sana ditemukan bahwa foto yang beredar dalam postingan merupakan hasil editan.
Foto asli merupakan foto saat antrean saat peluncuran kolaborasi brand fashion Louis Vuitton dan Supreme di Ion Orchard, Singapura. Foto tersebut diunggah media ternama Singapura, The Straits Times dalam artikel berjudul "Excited fans queue overnight outside Ion Orchard for Louis Vuitton and Supreme collaboration" yang tayang pada 14 Juli 2017.
Dalam artikel tersebut disebutkan ada sedikitnya 300 orang yang mengantre sejak pukul 06.40 pagi pada 13 Juli untuk mendapatkan koleksi terbatas kedua brand tersebut.
Di dalam foto asli tidak terdapat toko bernama Masahiro dan produk jam tangan seperti yang tampak dalam postingan. Toko aslinya bernama Dior dan Louis Vuitton.
Sementara dalam foto kedua juga bukan terkait orang pingsan karena antre jam tangan di mal tertentu. Melalui penelusuran, Cek Fakta Liputan6.com menemukan bahwa foto wanita yang pingsan itu merupakan seorang terdakwa yang divonis bebas dalam perkara kasus tagih utang di Pengadilan Negeri Medan.
Foto tersebut diunggah Bangkapos.com dalam artikel berjudul "Tak Terima Diputus Pegadilan Berutang Rp70 Juta, Ibu Kombes Akan Lakukan Banding, Sebut Tidak Adil" yang tayang pada 8 Oktober 2020.
 

Postingan foto yang mengklaim ada banyak orang yang pingsan akibat mengantre jam tangan pintar dari Jepang di mal terbesar di Jakarta adalah tidak benar.

Berdasarkan hasil penelusuran, adannya video dengan judul “Dr. Sucharit Bhakdi’s Warning to the World” merupakan konten yang menyesatkan.

Faktanya, pada tahun 2020 dan 2021 Sucharit Bhakdi menjadi sumber misinformasi terkemuka tentang pandemi COVID-19, mengklaim bahwa pandemi itu “palsu” dan bahwa vaksin COVID-19 akan memusnahkan populasi dunia.

Dilansir berbagai sumber, Sucharit Bhakdi adalah pensiunan ahli mikrobiologi Thailand-Jerman. Dia adalah seorang profesor di Universitas Mainz, di mana dia adalah kepala Institut Mikrobiologi Medis dan Kebersihan. Namun pada Oktober 2020, Universitas Mainz mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pandangan Bhakdi.

Pada tahun 2021, penerbit Bhakdi memutuskan hubungan setelah munculnya video online di mana Bhakdi membuat komentar antisemit.

Klaim Bhakdi, khususnya dalam video YouTube-nya dan dalam buku Corona Fehlalarm?, telah diperiksa faktanya secara ekstensif dan ditemukan tidak berdasar, menyesatkan, atau salah.

Selain itu di Jerman, kegiatan pengecekan fakta mencakup artikel di ZDF, pemeriksa fakta independen Austria Mimikama, dpa, SWR3 dan organisasi nirlaba Jerman correctiv.org. Pada Maret 2020, ZDF mengatakan “Tesisnya tidak ilmiah, jumlahnya terlalu rendah”, Mimikama mengatakan bahwa pernyataannya “bertentangan dengan konsensus ilmiah banyak ahli, profesor, dan kolega dan digambarkan sebagai sebagian besar meragukan, tidak ilmiah, dan tidak benar”.

Correctiv memeriksa fakta salah satu video YouTube Bhakdi pada Juni 2020, dan menemukan sejumlah klaim bermasalah, termasuk klaim bahwa vaksin COVID-19 apa pun akan “tidak ada gunanya”, dan bahwa virus tersebut tidak menimbulkan ancaman lebih dari influenza.

Pada tahun 2020 dan 2021 Sucharit Bhakdi menjadi sumber misinformasi terkemuka tentang pandemi COVID-19, mengklaim bahwa pandemi itu “palsu” dan bahwa vaksin COVID-19 akan memusnahkan populasi dunia.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

Beredar postingan gambar dari akun facebook Temu Rose Tatto yang menampilkan foto Wali kota Surabaya Eri Cahyadi dengan klaim tawaran nikah gratis untuk warga Surabaya lengkap dengan persyaratan dan pendaftarannya.

Melansir antaranews.com, M. Fikser selaku Kepala Diskominfo Kota Surabaya membantah informasi yang tertuang dalam poster tersebut. Pemkot surabaya tidak menyelenggarakan acara seperti itu. Informasi tersebut merupakan ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan sudah dipastikan hoaks.

Aplikasi Sayang Warga seperti yang tertera dalam poster tersebut tidak ditemukan di Google Play.

Adapun aplikasi layanan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Bernama WargaKu Surabaya. Dalam aplikasi tersebut tidak ditemukan informasi mengenai program nikah gratis.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim bahwa tawaran nikah gratis untuk warga Surabaya adalah keliru dan termasuk ke dalam kategori konten palsu.

Hasil periksa fakta Pekik Jalu Utomo.
Faktanya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya memastikan bahwa informasi dalam poster tersebut tidak benar.