Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menuturkan, penggundulan hutan (deforestasi) di Indonesia selama 10 tahun terakhir mencapai 12,5 juta hektare. Dia menjelaskan, luas deforestasi itu setara dengan 23 kali lebih luas daripada pulau Madura.
“Dalam 10 tahun, terjadi deforestasi 12,5 juta hektare hutan kita, itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali Pulau Madura," kata Mahfud saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).
(GFD-2024-15377) Mahfud Sebut Deforestasi di RI Capai 12,5 Juta Ha, Ini Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2013-2022, luas deforestasi di Indonesia sekitar 3,8 juta hektare. Kemudian, khusus untuk kawasan hutan saja, luas deforestasinya sekitar 2,65 juta hektare.
Kesimpulan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2013-2022, luas deforestasi di Indonesia sekitar 3,8 juta hektare. Kemudian, khusus untuk kawasan hutan saja, luas deforestasinya sekitar 2,65 juta hektare.
Rujukan
(GFD-2024-15376) Mahfud Sebut Ada 2.500 Titik Tambang Ilegal, Begini Faktanya
Sumber:Tanggal publish: 22/01/2024
Berita
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menyebutkan bahwa ada 2.500 titik tambang yang tidak berizin alias ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500" kata Mahfud saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).
Menanggapi Mahfud, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Imin menyebutkan bahwa ada 2.500 titik tambang ilegal di Indonesia. Ia mengeklaim bahwa angka itu merupakan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Salah satu yang memprihatinkan adalah data esdm itu ada 2.500 tambang ilegal," ucap Imin.
"Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500" kata Mahfud saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024).
Menanggapi Mahfud, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Imin menyebutkan bahwa ada 2.500 titik tambang ilegal di Indonesia. Ia mengeklaim bahwa angka itu merupakan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Salah satu yang memprihatinkan adalah data esdm itu ada 2.500 tambang ilegal," ucap Imin.
Hasil Cek Fakta
Mengulik pernyataan Mahfud dan Imin, berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin di berbagai lokasi di Indonesia pada 2021.
Kesimpulan
Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin di berbagai lokasi di Indonesia pada 2021.
Rujukan
(GFD-2024-15375) Cek Fakta: Cak Imin Sebut Anggaran Krisis Iklim Jauh di Bawah Sektor Lain
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Muhaimin Iskandar Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 pada debat keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (21/1/2024) mengatakan, anggaran untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya.
“Krisis Iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan. Seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang dalam melaksanakan pembangunan kita,”ujarnya.
“Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan bahwa anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya,” lanjut Cak Imin.
“Krisis Iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan. Seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang dalam melaksanakan pembangunan kita,”ujarnya.
“Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan bahwa anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya,” lanjut Cak Imin.
Hasil Cek Fakta
Adhitya Adhyaksa Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” menyebutkan, menurut data World Bank, kebutuhan rerata tahunan dalam penanganan krisis iklim Indonesia mencapai 266,3 triliun per tahun sampai dengan tahun 2030.
Sementara APBN bagi pendanaan iklim berkisar 37,9 triliun per tahun dalam rentang 2020-2022. Ada gap 86 persen antara kebutuhan dan penganggaran.
Sementara Viktor Primana Dosen Fakultas Ilmu dan Bisnis Universitas Padjadjaran memaparkan, berdasarkan analisis beberapa studi terkait anggaran untuk krisis iklim di Indonesia, pembiayaan untuk pengelolaan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim memang seringkali lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lain.
“Studi oleh Vincent et al. pada tahun 2002 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah Indonesia untuk pengelolaan lingkungan menurun secara signifikan selama krisis ekonomi, baik dalam hal anggaran maupun terhadap PDB, menunjukkan prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan lainnya,” kata dia.
Lebih lanjut kata Viktor, penelitian Alisjahbana dan Busch pada 2017 menyebutkan, meskipun pemerintahan Joko Widodo Presiden memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim, masih terdapat pertanyaan mengenai apakah sumber daya yang dialokasikan, tindakan yang diambil, dan hasil yang dicapai sejauh ini sebanding dengan komitmen iklim Indonesia.
Dari studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia memang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anggaran untuk sektor-sektor lain. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam prioritas alokasi anggaran negara.(iss)
Sementara APBN bagi pendanaan iklim berkisar 37,9 triliun per tahun dalam rentang 2020-2022. Ada gap 86 persen antara kebutuhan dan penganggaran.
Sementara Viktor Primana Dosen Fakultas Ilmu dan Bisnis Universitas Padjadjaran memaparkan, berdasarkan analisis beberapa studi terkait anggaran untuk krisis iklim di Indonesia, pembiayaan untuk pengelolaan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim memang seringkali lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lain.
“Studi oleh Vincent et al. pada tahun 2002 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah Indonesia untuk pengelolaan lingkungan menurun secara signifikan selama krisis ekonomi, baik dalam hal anggaran maupun terhadap PDB, menunjukkan prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan lainnya,” kata dia.
Lebih lanjut kata Viktor, penelitian Alisjahbana dan Busch pada 2017 menyebutkan, meskipun pemerintahan Joko Widodo Presiden memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim, masih terdapat pertanyaan mengenai apakah sumber daya yang dialokasikan, tindakan yang diambil, dan hasil yang dicapai sejauh ini sebanding dengan komitmen iklim Indonesia.
Dari studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia memang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anggaran untuk sektor-sektor lain. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam prioritas alokasi anggaran negara.(iss)
Kesimpulan
Anggaran untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia memang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anggaran untuk sektor-sektor lain. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam prioritas alokasi anggaran negara.
Rujukan
(GFD-2024-15374) Cek Fakta: Gibran Klaim Dana Desa Menurunkan Angka Desa Tertinggal
Sumber:Tanggal publish: 21/01/2024
Berita
Gibran Rakabumi Raka Calon Wakil Presiden nomor urut 2 pada debat keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (21/1/2024) mengatakan, Dana Desa terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri.
“Anggaran Dana Desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu anggaran desa akan ditingkatkan,” kata Gibran.
“Anggaran Dana Desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu anggaran desa akan ditingkatkan,” kata Gibran.
Hasil Cek Fakta
Masitoh Nur Rohma dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” menyampaikan, berdasarkan data BPS pada tahun 2021 mencatat jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebanyak 20.432 pada tahun 2014, dan menjadi 13.232 pada tahun 2018.
Perlu diketahui, program Dana Desa sebagai telah dilaksanakan sejak tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Udiana Puspa Dewi Researcher University Of Queensland mengatakan, meskipun dana desa telah membantu menurunkan jumlah desa tertinggal, belum ada alat ukur yang akurat untuk mengukur hubungan ketersaluran dana dan tingkat angka kemiskinan suatu desa.
Dalam studi di desa-desa Nusa Tenggara Timur, terbukti keterserapan dana desa masih rendah dan minimnya kesiapan pemerintah desa untuk menggunakan data yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi prioritas nasional di level perangkat desa dan masyarakat desa dari pemerintah pusat.(iss)
Perlu diketahui, program Dana Desa sebagai telah dilaksanakan sejak tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Udiana Puspa Dewi Researcher University Of Queensland mengatakan, meskipun dana desa telah membantu menurunkan jumlah desa tertinggal, belum ada alat ukur yang akurat untuk mengukur hubungan ketersaluran dana dan tingkat angka kemiskinan suatu desa.
Dalam studi di desa-desa Nusa Tenggara Timur, terbukti keterserapan dana desa masih rendah dan minimnya kesiapan pemerintah desa untuk menggunakan data yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi prioritas nasional di level perangkat desa dan masyarakat desa dari pemerintah pusat.(iss)
Kesimpulan
Masitoh Nur Rohma dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” menyampaikan, berdasarkan data BPS pada tahun 2021 mencatat jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebanyak 20.432 pada tahun 2014, dan menjadi 13.232 pada tahun 2018.
Rujukan
Halaman: 3511/6741