Sebuah narasi beredar melalui media sosial X, dari akun bernama @Otto_0967. Di dalam narasi yang diunggah pada 10 Agustus 2024 ini, disebutkan bahwa untuk pertama kalinya Indonesia tidak memiliki ibu kota negara. Hal tersebut karena saat ini Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara dan IKN di Kalimantan juga belum diundangkan sebagai ibu kota negara. Lalu apakah benar bahwa saat ini, untuk pertama kalinya, Indonesia tidak memiliki ibu kota negara?

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai narasi tersebut, ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa klaim yang tercantum di dalamnya mengandung beberapa kekeliruan. Pertama, mengenai Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang belum ditandatangani, melansir dari artikel milik bbc.com, UU IKN telah resmi berlaku mulai pada tanggal 15 Februari 2024. Pemberlakuan undang-undang ini diikuti dengan berakhirnya status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) untuk Jakarta.

Dalam Pasal 41 ayat (2) tertulis: "Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Namun dalam regulasi yang sama, yaitu pada Pasal 39, disebutkan bahwa kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN dengan Keppres.

Kedua, meskipun Jakarta saat ini telah berstatus sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024, namun di dalam Pasal 63 regulasi tersebut, dituliskan bahwa Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melansir dari artikel Liputan6.com, sebelumnya Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota ibu Negara habis statusnya pada 15 Februari 2024. Hal ini merupakan implikasi dari UU tentang IKN yang telah diundangkan sejak 15 Februari 2022.

Namun di dalam artikel yang sama, terdapat penjelasan dari Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum Dini Purwono yang menyatakan bahwa Jakarta hingga kini masih berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) dan Ibu Kota Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan, narasi yang mengklaim bahwa UU IKN belum disahkan dan untuk pertama kalinya Indonesia tidak memiliki ibu kota, merupakan klaim yang keliru dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, UU IKN telah resmi disahkan dan berlaku sejak tanggal 15 Februari 2024. Namun, meskipun telah resmi berlaku sebagai undang-undang, Ibu Kota Jakarta, masih menjadi ibu kota negara, sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa dalam pengadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, terdapat 852 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berasal dari China, yang bertugas sebagai operator. Di dalam unggahan tersebut, ditampilkan pula hasil tangkapan layar dari artikel milik Gelora News, yang ditambahi narasi yang menyebutkan bahwa dalam pengadaan kereta cepat ini, Indonesia hanya sebagai pembayar utang. tenaga kerja, operator, dan keuntungan, semuanya dari dan untuk China. Lalu apakah benar dalam pengadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini, seluruh pekerja berasal dari China, salah satunya 852 TKA yang bertugas sebagai operator?

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai narasi di dalam unggahan ini, ditemukan kekeliruan yang terkandung di dalamnya. Pasalnya, tenaga kerja pada Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak seluruhnya berasal dari China. Melansir dari artikel milik cnnindonesia.com, disebutkan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan memberdayakan 852 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang memiliki sertifikat sebagai operator Operation and Maintenance (O&M). Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa, mengungkapkan ratusan TKA itu merupakan hasil kerja sama dengan Konsorsium PT KAI dan China Railway dalam mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) selama setahun. Sementara, KCIC menyiapkan 1.096 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan mendampingi pekerja asal China sehingga terjadi peralihan kemampuan dalam mengoperasikan dan melakukan perawatan sarana KCJB.

Informasi serupa juga tercantum di dalam artikel milik Gelora News yang terdapat di dalam unggahan akun X tersebut. Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa, memaparkan banyaknya TKA asal China yang didatangkan karena terdapat perubahan strategi untuk percepatan transfer keahlian dan pengetahuan yang sudah diprogramkan. Awalnya, sebanyak 1.096 TKI akan dikirim ke Tiongkok mulai 2021 sehingga nantinya bisa mengoperasionalkan KCJB. Namun, rencana itu batal lantaran pandemi covid-19 dan Tiongkok menutup pintu masuk bagi warga asing. Rencana pun berubah dengan memindahkan pelatihan terkait High Speed Railway (HSR) ke Madiun pada 2022.

Jadi dapat disimpulkan, narasi yang menyebutkan bahwa tenaga kerja untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung berasal dari China merupakan klaim yang sedikit keliru dan termasuk ke dalam kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Faktanya, TKA yang didatangkan dari China merupakan bagian dari program transfer kemampuan dalam mengoperasikan dan melakukan perawatan sarana KCJB yang dirancang oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Tirto mencoba mengakses tautan yang terdapat di tiap unggahan. Kami diarahkan ke situs lain, yang berisi formulir yang meminta sejumlah data pribadi. Formulir tersebut berisikan kolom yang meminta nama lengkap, usia, jenis kelamin, serta nomor telepon pengguna dengan aplikasi Telegram.

Tampilan situs yang mencurigakan, ditambah alamat URL yang tidak mencantumkan nama PLN sama sekali, membuat kami mencoba memindai situs tersebut. Lewat perangkat URL Scan.io, kami mendapat informasi kalau alamat utama dari situs tersebut adalah info-lokerr-2024.com. URL Scan memberi peringatan kalau situs tersebut berbahaya. Situs tersebut juga tidak terafiliasi dengan situs PLN.

Permintaan data pribadi dari situs seperti ini punya bahaya berupa skema phising, atau pencurian informasi digital.

Dalam informasi di situs resminya, PLN menghimbau para pelamar kerja untuk berhati-hati terhadap maraknya penipuan terkait rekrutmen karyawan yang mengatasnamakan PLN.

Vice President Komunikasi Korporat PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan, perusahaan pelat merah tersebut hanya merekrut pegawai lewat situs resmi, https://rekrutmen.pln.co.id/. Melalui situs tersebut, para pencari kerja dapat melihat informasi tentang lowongan yang dibuka serta pengumuman hasil seleksi calon pegawai PLN

“Selain di web rekrutmen.pln.co.id semua lowongan ataupun panggilan untuk seleksi tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Gregorius.

Dia menambahkan, jika ada pengumuman perihal rekrutmen PLN, maka peserta akan diinformasikan melalui email rekrutmen@pln.co.id .

“Informasi tersebut hanya bisa dilihat secara pribadi melalui menu 'PENGUMUMAN TES' setelah peserta login menggunakan akun yang dimiliki masing-masing peserta,” terangnya lagi.

Selain rekrutmen yang dilakukan secara mandiri oleh PLN, PLN juga ikut serta dalam rekrutmen bersama BUMN. Untuk rekrutmen bersama BUMN, informasi disampaikan melalui situs web rekrutmen.pln.co.id dan juga rekrutmenbersama.fhcibumn.id.

Sementara di unggahan akun Instagram resmi PLN (bercentang biru), ada pula himbauan agar pencari kerja memperhatikan detail lowongan. Informasi layanan informasi rekrutmen mereka lakukan lewat media sosial resmi, Instagram; @pln_id, X; @_pln_id, dan Facebook; PLN.

"Berhati-hati dan teliti menyaring informasi rekrutmen yang bukan berasal dari kanal resmi PLN Group," begitu peringatan di akhir unggahan.

Penelusuran Tirto ke empat akun Facebook yang menyebarkan tautan terkait lowongan PLN di Facebook menunjukkan itu bukan akun resmi PLN yang bercentang biru.

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan, unggahan soal rekrutmen PLN pada Agustus 2024 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading). Unggahan tersebut berasal dari akun-akun yang bukan akun resmi PLN dan mengarahkan ke situs lain yang tidak berhubungan dengan PLN.

Sementaraitu, pihak PLN juga menegaskan informasi terkait lowongan ataupun panggilan seleksi hanya dari situs rekrutmen.pln.co.id. Selain dari situs tersebut, info rekrutmen tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Hasilnya, gambar yang sama ditemukan di artikel Business Insider. Artikel itu menyebutkan, Obama mengunjungi penjara di Robben Island, Afrika Selatan, tempat Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan pertama dan aktivitis anti-apartheid, ditahan selama 18 tahun.

Ditemukan pula video YouTube yang diunggah kanal The Obama White House, yang menunjukkan Obama dan istrinya, Michelle, berkunjung ke Robben Island. pada 30 Juni 2013.

Narasi soal Barack Obama pernah dipenjara di Guantanamo pada 2019 adalah hoaks.

Video yang disertakan adalah momen Obama dan istrinya mengunjungi penjara di Robben Island, Afrika Selatan, pada 30 Juni 2013.

Penjara itu merupakan tempat Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan pertama dan aktivitis anti-apartheid, ditahan selama 18 tahun.