Sejauh ini tidak ada pengumuman dan keputusan resmi mengenai penghentian dana desa.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar hukum yang menjamin tetap disalurkannya dana desa.

UU tersebut didukung aturan lain, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Sementara, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146 tahun 2023.

Ketika terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat menghentikan sementara penyaluran dana desa.

Pasal 53 aturan tersebut menuliskan, pemberhentian sementara dicabut ketika sudah ada kejelasan status hukum, status keberadaan dana desa, atau tidak ada lagi indikasi penyalahgunaan keuangan desa.

Pemerintah masih menganggarkan penyaluran dana desa sebesar Rp 71 triliun untuk 75.259 desa, berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025.

Rincian dana desa per provinsi untuk anggaran 2025, dapat dilihat di sini.

Narasi mengenai penghentian dana desa merupakan hoaks.

Pemerintah masih menyalurkan dana desa. Anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk 75.259 desa, telah tercatat dalam Nota Keuangan RAPBN 2025.

PMK 146 tahun 2023 mengatur penghentian sementara penyaluran dana desa jika ada indikasi penyelewengan.

Namun dana desa akan kembali disalurkan setelah ada kejelasan status hukum, status keberadaan dana desa, atau tidak ada lagi indikasi penyalahgunaan keuangan desa.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran di laman resmi wapresri.go.id dengan memasukkan kata kunci “Bedah Rumah” dalam kolom pencarian Hasilnya, tidak ditemukan informasi mengenai “Program Bedah Rumah” dari Wapres Gibran.

TurnBackHoax lalu mencari tahu seputar “Program Bedah Rumah”. Diketahui, dilansir dari laman rumah123.com, pemerintah pusat memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan Direktorat Jenderal Perumahan.

Program itu diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mengajukan diri ke kepala desa atau lurah setempat, bukan lewat tautan di media sosial.

Penelusuran berlanjut menggunakan Google Lens untuk mengetahui keaslian foto dalam unggahan akun Facebook “beda rumah”. Diketahui, foto itu berasal dari pemberitaan BeritaSatu.com yang tayang Juli 2024.

Konteks asli foto adalah momen pertemuan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bersama Airlangga Hartarto (yang kala itu merupakan Ketua Umum Partai Golongan Karya). Tidak ada pembahasan mengenai “Program Bedah Rumah” dalam pertemuan tersebut.

TurnBackHoax juga menelusuri tautan pendaftaran yang ada di profil akun Facebook “beda rumah”. Ternyata, tautan tersebut meminta pengguna memasukkan nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon Telegram, lalu meminta memasukkan kode OTP.

Unggahan berisi narasi “Program Bedah Rumah yang diselenggarakan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming” merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan lewat Google Lens. Hasilnya, diketahui laman ayobandung.com pada Februari 2024 memakai foto serupa yang berasal dari akun Instagram resmi Dedi Mulyadi “dedimulyadi71”.

Penelusuran berlanjut ke akun Instagram “dedimulyadi71”. Ternyata, foto yang digunakan akun TikTok “kangdedymulyadi00” berasal dari unggahan akun Instagram pribadi Dedi Mulyani pada November 2023. Unggahan akun TikTok “kangdedymulyadi00” merupakan hasil manipulasi dari foto tersebut.

Di akun Instagram resmi, tidak ada konten mengenai “Dedi Mulyadi mengadakan kuis tebak kata dengan hadiah puluhan juta rupiah”. Untuk akun TikTok, Dedi Mulyadi hanya memiliki satu akun, yakni “kangdedimulyadiofficial” yang kini memiliki 1,4 juta pengikut.

Unggahan berisi klaim “Dedi Mulyadi membuat kuis tebak kata dengan hadiah Rp50 juta di TikTok” merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Tim Cek Fakta Kompas.com menghubungi BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, tidak ada penyaluran bantuan dana Rp 125 juta kepada 10 orang dari setiap provinsi.

"Ini hoaks dan penipuan. Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan," kata Rizzky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Rizzky mengatakan, masyarakat dapat menghubungi saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan apabila memiliki pertanyaan atau keluhan.

Saluran komunikasi tersebut dapat diakses melalui:

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi bantuan dana Rp 125 juta mengatasnamakan BPJS Kesehatan adalah hoaks.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, tidak ada program bantuan seperti informasi tersebut.