Tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Unggahan tentang klaim “Korea Utara beraliansi dengan Iran lawan Amerika Serikat” adalah konten palsu (fabricated content).

Faktanya Prabowo tidak melarang dan mempidanakan pelaku demo, melainkan hanya mengutuk adanya oknum yang memprovokasi kerusuhan saat demo. Unggahan tentang klaim “Prabowo bakal pidanakan pelaku demo” adalah konten palsu (fabricated content).

Hasil penelusuran melalui mesin pencari menunjukkan adanya unggahan resmi dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui akun Instagram resmi @pspkementan.

Dalam unggahan tersebut, Ditjen PSP menyampaikan imbauan kepada para petani agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dalam keterangannya, Ditjen PSP menegaskan:

“Sobatani, Ditjen PSP mengimbau seluruh petani untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan bantuan dengan imbalan tertentu. Laporkan jika menemukan indikasi penipuan. Bersama kita jaga integritas dan transparansi dalam pembangunan pertanian.”

Melalui unggahan yang sama, Ditjen PSP menjelaskan sejumlah ciri penipuan, seperti tidak adanya pengumuman resmi dari penyuluh atau dinas pertanian setempat, adanya pihak yang menghubungi secara personal melalui WhatsApp atau telepon tanpa identitas jelas, serta penawaran bantuan yang datang tiba-tiba secara perorangan.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar waspada jika diminta segera mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi dengan dalih mempercepat proses bantuan.

Dalam imbauan lanjutan, Ditjen PSP juga menekankan agar petani tidak sembarangan membagikan data pribadi maupun identitas kelompok tani kepada pihak yang tidak jelas. Petani diminta mempelajari kriteria penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) resmi, melakukan verifikasi ke Dinas Pertanian setempat atau akun resmi PSP Kementan jika menemukan informasi meragukan, serta melaporkan pihak yang terindikasi melakukan penipuan.

Imbauan ini menunjukkan bahwa pemerintah justru sedang mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan informasi bantuan.

Selain itu, mekanisme resmi pengadaan dan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) dilakukan melalui e-Catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sementara pengajuan bantuan dilakukan secara daring melalui sistem e-Proposal sesuai prosedur yang telah ditetapkan, bukan melalui tautan bebas yang beredar di media sosial.

Lebih lanjut, kami memeriksa tautan yang dicantumkan di unggahan yang beredar. Tautan itu mengarah ke situs yang meminta data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin, serta nomor Telegram, dan mengarahkan pengguna untuk bergabung ke grup Telegram guna memperoleh informasi lanjutan.

Permintaan data pribadi melalui situs tidak resmi ini perlu diwaspadai. Sebelumnya, Ditjen PSP Kementerian Pertanian telah mengimbau agar petani tidak sembarangan membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas, serta memastikan informasi bantuan hanya diperoleh melalui jalur resmi.

Selain itu, domain yang digunakan bukan domain resmi pemerintah. Tidak ditemukan pengumuman resmi dari Kementerian Pertanian terkait pendaftaran bantuan melalui situs tersebut. Program bantuan pertanian biasanya disalurkan melalui mekanisme resmi yang melibatkan dinas pertanian atau sistem pendataan pemerintah, bukan melalui tautan yang beredar di media sosial.

Informasi mengenai pendaftaran Bantuan Pemerintah untuk Pertanian Tahun Anggaran 2026 melalui tautan yang beredar di Facebook adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP justru telah mengeluarkan imbauan agar petani waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bantuan alsintan. Mekanisme resmi pengadaan alsintan dilakukan melalui e-Catalog LKPP dan pengajuan bantuan melalui e-Proposal, bukan melalui tautan tidak resmi yang beredar di media sosial.

Untuk memeriksa kebenaran klaim, pertama-tama Tirto membuka situs yang diklaim untuk mendaftar Pelatihan Prakerja tersebut dan mencoba mendaftar, namun tombol masuk dan daftar pada situs tersebut tidak bisa diakses sehingga pengunjung tidak bisa masuk ataupun membuat akun. Beberapa menu informasi seperti Kejuruan, Pelatihan, Mitra, dan Panduan pada situs tersebut juga tidak bisa diklik. Situs hanya menampilkan informasi magang dan akreditasi.

Lebih lanjut, jika dilihat dengan seksama situs tersebut memiliki tampilan yang sama persis dengan situs resmi Skillhub milik Kemnaker yaitu https://skillhub.kemnaker.go.id dan menyertakan logo Skillhub, Kemnaker, dan alamat Kemnaker.

Namun, Tirto menemukan beberapa kejanggalan pada tampilan beranda situs https://skillhub.kemnakerri.com yang mengklaim sebagai situs pendaftaran Pelatihan Prakerja tersebut. Diantaranya, situs tersebut menampilkan gambar berwarna biru dan oranye terkait Pelatihan Prakerja dan hanya dapat menampilkan informasi magang di Jepang seperti pengecoran beton Mawatari Shokai LTD, pertanian terong, dan pekerjaan scaffolding Tobi.

Berbeda dengan situs resmi Skillhub Kemnaker, situs milik Kemnaker menampilkan gambar berwarna biru memuat informasi pelatihan vokasi nasional yang diselenggarakan oleh Kemnaker, memuat informasi lengkap terkait timeline, serta mitra program pelatihan vokasi tersebut.

Selanjutnya, Tirto mencoba mengecek keaslian tautan yang diklaim untuk mendaftar Pelatihan Prakerja tersebut. Hasil analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi, dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun Kementerian Ketenagakerjaan RI. Tautan tersebut milik CLOUDFLARENET, berlokasi di Ascension Island dengan domain skillhub.kemnakerri.com, dibuat pada 6 Januari 2026, dan berlaku selama 3 bulan.

Kemudian, Tirto memeriksa kebenaran klaim melalui penelusuran mesin pencari dengan mengetikkan kata kunci “Pelatihan Prakerja Kemnaker”. Tirto kemudian diarahkan pada laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang melampirkan panduan peserta pelatihan prakerja.

Untuk membeli pelatihan prakerja masyarakat dapat mengakses pada layanan SIAPkerja. Peserta pelatihan juga harus terdaftar sebagai penerima kartu prakerja, memiliki nomor kartu prakerja, dan memiliki akun SIAPkerja. Adapun pendaftaran dapat diakses melalui tautan https://kemnaker.go.id/. Pelatihan yang ditawarkan meliputi bidang digital marketing, tata rias, tata boga, las listrik, teknik cukur, barista, hingga hidroponik.

Sebagai informasi, Skillhub merupakan salah satu fitur dalam platform layanan ketenagakerjaan digital SIAPkerja yang berfungsi sebagai pintu akses terintegrasi terhadap berbagai program pelatihan vokasi di Indonesia.

Skillhub menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mendaftar, dan mengikuti pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun mitra lembaga pelatihan. Skillhub mendukung proses pembelajaran, pemantauan progres, hingga dokumentasi hasil pelatihan secara transparan dan akuntabel. Skillhub dapat diakses secara daring melalui laman skillhub.kemnaker.go.id.

Melansir Instagram Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Kemnaker saat ini menyelenggarakan Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1. Pelatihan tersebut secara resmi telah dibuka mulai 23 Februari hingga 6 Maret 2026.

Program ini diselenggarakan oleh Kemnaker secara gratis guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Adapun pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional dilakukan melalui situs skillhub.kemnaker.go.id. Pendaftaran program dapat dilakukan melalui langkah berikut:

Membuat akun SIAPkerja.Melengkapi profil secara benar dan lengkap.Mengikuti asesmen kecocokan kerja (SPI) dan asesmen penilaian diri.Memilih program pelatihan pada fitur Skillhub sesuai jadwal yang tersedia

skillhub.kemnaker.go.id

“Kami meminta masyarakat agar berhati-hati dalam mengakses informasi terkait pelatihan vokasi nasional dan memastikan alamat domain yang dikunjungi adalah kanal resmi Kemnaker,” ujar Faried.

Faried menjelaskan, situs web palsu yang menyerupai layanan pemerintah dapat menimbulkan kesalahpahaman publik dan menjadi sarana penipuan. Menurut Faried, kewaspadaan ini penting karena risiko yang ditimbulkan tidak berhenti pada kesalahan informasi.

“Website palsu berpotensi menjadi sarana phishing, penipuan, maupun penyalahgunaan data yang merugikan masyarakat,” tegas Faried.

Kemnaker memastikan seluruh proses pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional dilakukan secara terpusat melalui laman resmi skillhub.kemnaker.go.id dan tidak tersedia pada platform atau tautan lain di luar domain pemerintah tersebut.

“Pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional hanya dapat dilakukan melalui skillhub.kemnaker.go.id. Kami tidak membuka pendaftaran melalui jalur atau situs web lain di luar domain resmi tersebut,” tandasnya.

Kemnaker mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa alamat situs sebelum memasukkan data, memastikan domain berakhiran kemnaker.go.id, dan menghindari mengklik tautan dari sumber yang tidak jelas. Jika menemukan situs atau tautan yang mencurigakan, masyarakat diminta menghentikan proses pendaftaran dan melaporkan ke media sosial resmi Kemnaker atau klik bantuan.kemnaker.go.id.

Dengan demikian, situs yang beredar yang mengklaim pendaftaran Program Pelatihan Prakerja Kemnaker bisa dilakukan di situs tersebut adalah tidak benar. Website atau situs resmi Kemnaker memiliki domain kemnaker.go.id bukan kemnakerri.com seperti pada situs pendaftaran pelatihan prakerja yang beredar.

Baca juga:Apakah Prakerja 2025 Masih Ada? Cek Info Daftar Gelombang 72

‎Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim pendaftaran Pelatihan Prakerja Kemnaker bisa dilakukan di situs https://skillhub.kemnakerri.com/ adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

‎Situs yang beredar tidak terafiliasi dengan Kemnaker maupun instansi resmi terkait, serta menggunakan domain yang tidak resmi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau lebih berhati-hati dan memperhatikan dengan seksama kala mengakses informasi agar terhindar dari tindakan penipuan atau penyalahgunaan data.

Penting untuk diingat, Kemnaker membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1 melalui tautan resmi https://skillhub.kemnaker.go.id/, dan pendaftaran dibuka mulai 23 Februari hingga 6 Maret 2026.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.