• (GFD-2025-26559) Hoaks! Tautan dan nomor WhatsApp konsultasi dan pelaporan penipuan online

    Sumber:
    Tanggal publish: 15/04/2025

    Berita

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan yang beredar di Facebook dengan nama akun “Pengaduan Penipuan Online” menyertakan tautan dan nomor WhatsApp yang diklaim sebagai saluran resmi untuk melaporkan kasus penipuan online.

    Dalam narasinya, unggahan tersebut menyatakan bahwa masyarakat yang menjadi korban penipuan, seperti kasus investasi bodong atau pinjaman online ilegal, dapat langsung menghubungi tautan atau nomor yang tercantum.

    Pihak pengunggah juga mengklaim bahwa laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh kepolisian dan menjanjikan pengembalian dana kepada para korban.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Saudara pernah mengalami kejadian ditipu lewat online silahkan di laporkan agar dana nya bisa kembali baik dari segi uang gaib investasi,pinjaman,hadiah atau sebagainya”

    Namun, benarkah tautan dan nomor WhatsApp konsultasi dan pelaporan penipuan online tersebut?



    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Hasil Cek Fakta

    Berdasarkan penelusuran, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), pelaporan penipuan online atau kejahatan siber lainnya melalui tautan https://patrolisiber.id/submit-report/.

    Berikut cara mengirimkan pengaduan kejahatan siber:

    1. Kronologi Kejadian :

    Uraikan dengan jelas urutan kejadian menjelang dan setelah insiden kejahatan siber. Sertakan tanggal, waktu, dan informasi kontekstual apa pun yang relevan.



    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    2. Detil Pelaku :

    Berikan rincian apa pun yang tersedia tentang individu atau entitas yang dicurigai terlibat. Ini mungkin termasuk nama pengguna, nama akun media sosial, nomor telepon, alamat email, URL, atau informasi identitas apa pun.



    3. Bukti Digital:

    Lampirkan bukti digital yang mendukung laporan Anda. Ini mungkin termasuk tangkapan layar, dokumen, bukti transaksi, atau file apa pun yang relevan. Semakin detail dan spesifik bukti Anda, tim investigasi kami akan semakin siap.

    Polri melalui Divisi Propam Polri, dalam Instagram resminya, menyatakan menyediakan hotline yang memudahkan masyarakat dalam membuat laporan pengaduan tanpa harus datang ke kantor Polisi. Dengan mengirim pesan ke WhatsApp Yanduan Propam Presisi di nomor 0855-5555-4141.

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    Pewarta: Tim JACX

    Editor: Indriani

    Copyright © ANTARA 2025

    Rujukan

  • (GFD-2025-26558) [KLARIFIKASI] Video Peristiwa 2022 Dinarasikan Menjadi Kerusuhan TNI Vs Brimob

    Sumber:
    Tanggal publish: 15/04/2025

    Berita

    KOMPAS.com - Di media sosial beredar video yang diklaim menunjukkan kerusuhan antara personel TNI dan Brimob.

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video itu perlu diluruskan.

    Video yang diklaim menunjukkan kerusuhan antara personel TNI dan Brimob dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini pada 10 April 2025.

    Berikut narasi yang dibagikan:

    Kerusuhan TNI Vs Brimob

    Dengan Brimob saja TNI melempem, Bagaimana jika berhadapan dgn Tentara Negara lain?

    Screenshot Klarifikasi, video ini bukan kerusuhan TNI vs Brimob

    Hasil Cek Fakta

    Setelah ditelusuri, peristiwa dalam video adalah kejadian lama di Aceh pada 2022.

    Video tersebut dimuat dalam pemberitaan Merdeka.com, 1 Juli 2022, berjudul "TNI vs Brimob di Tambang Emas Ilegal, Ini Penyebab dan Fakta Sebenarnya".

    Artikel itu menyebutkan, terjadi cekcok antara personel TNI dan Brimob pada saat penindakan tambang emas ilegal di Pegunungan Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Aceh.

    Sempat terjadi salah paham dan adu mulut, hingga aksi mendorong yang dilakukan oleh personel Brimob terhadap seorang prajurit TNI.

    Sejumlah personel Brimob menyangka bahwa warga meminta TNI ikut mengadang mereka. Karena warga keberatan jika alat berat dibawa ke Mapolda Aceh.

    Dandim 0102/Pidie, Letkol Inf Abd Jamal Husin mengatakan, pihaknya memerintahkan personel disiagakan di wilayah Pegunungan Bangkeh untuk menenangkan warga.

    "Kami membantu meredam kemarahan warga Kecamatan Geumpang terkait adanya penertiban alat berat yang dilakukan aparat penegak hukum," kata Jamal.

    Situasi kurang kondusif, menyebabkan terjadinya cekcok. Namun, setelah dijelaskan duduk perkara dan alat berat tak jadi disita, barulah warga membubarkan diri.

    Pihak kepolisian akhirnya mengamankan empat terduga pelaku penambangan ilegal, serta satu unit alat berat ekskavator.

    Kesimpulan

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video yang diklaim menunjukkan kerusuhan antara personel TNI dan Brimob perlu diluruskan.

    Peristiwa dalam video adalah cekcok antara personel TNI dan Brimob pada saat penindakan tambang emas ilegal di Pegunungan Bangkeh, Aceh pada 2022.

    Situasi akhirnya berangsur kondusif dan tidak terjadi kerusuhan. 

    Rujukan

  • (GFD-2025-26557) [HOAKS] Prabowo Akan Hapus Jabatan Kepala Desa

    Sumber:
    Tanggal publish: 15/04/2025

    Berita

    KOMPAS.com - Di media sosial beredar narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan menghapus jabatan kepala desa atau kades.

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut hoaks.

    Narasi yang mengeklaim Prabowo akan menghapus jabatan kades dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini pada Minggu (13/4/2025).

    Berikut narasi yang dibagikan:

    PRABOWO; "Simple Saja, SETUJU KAH Rakyat Jika Kades Dihapus DiNegara INDONESIA, KADES Itu 91 % Tidak Ada Gunanya Di Indonesia , Banyak Oknum2 Kades Yang Jadi Koruptor Dana Desa, Bansos Pkh, Bantuan Beras,...."

    Screenshot Hoaks, Prabowo akan hapus jabatan kepala desa

    Hasil Cek Fakta

    Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan Prabowo seperti dalam unggahan Facebook tersebut. Tidak ada bukti dia akan menghapus jabatan kades.

    Sementara itu, foto Prabowo yang dicantumkan dalam unggahan ditemukan di video TikTok Kumparan, pada 22 Maret 2024, tentang program makan bergizi gratis (MBG).

    Dalam pemberitaan Kumparan, Prabowo mengatakan bahwa banyak negara ingin mempelajari program MBG. Ia mengaku banyak tamu negara yang datang untuk belajar.

    Menurut Prabowo, negara-negara tersebut menganggap Indonesia sebagai negara yang paling serius dalam menangani masalah gizi anak-anak.

    "Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi," ujar Prabowo saat membuka sidang kabinet, 21 Maret 2025.

    Kesimpulan

    Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Prabowo akan menghapus jabatan kades adalah hoaks.

    Tidak ditemukan pernyataan Prabowo seperti dalam unggahan Facebook tersebut. Sementara, foto yang dibagikan berasal dari video pidato Prabowo mengenai program MBG.

    Rujukan

  • (GFD-2025-26556) Keliru: Narasi Razia Zebra Gabungan Dishub dan Polres Seluruh Indonesia

    Sumber:
    Tanggal publish: 15/04/2025

    Berita

    SEBUAH narasi beredar di WhatsApp, Facebook dan Instagram yang menyatakan bahwa kepolisian akan menyelenggarakan razia kendaraan di seluruh kabupaten/kota dengan mengerahkan personil Polres dan Dinas Perhubungan (Dishub) di masing-masing daerah.

    Narasi itu mengatakan razia zebra gabungan hasil kerjasama Pemda, Dishub dan Polri itu menyasar kendaraan dengan STNK bermasalah, misal telat membayar pajak kendaraan. Jadwal razia dilakukan pukul 10 sampai tengah malam dengan memberlakukan istirahat di jam-jam tertentu.



    Tempo menerima permintaan pembaca untuk memeriksa kebenaran narasi tersebut. Benarkah narasi yang mengatakan akan ada razia zebra gabungan di seluruh Indonesia itu?

    Hasil Cek Fakta

    Dilansir website resmi Polri, Polresta Bandung membantah narasi adanya rencana razia gabungan seperti yang disampaikan dalam narasi yang beredar. 

    Antara menulis bahwa narasi tersebut merupakan hoaks yang disebarkan secara berulang, yakni pada tahun 2018, 2019, 2022, 2024, dan sekarang beredar lagi tahun 2025.

    Pada tahun 2018, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri yang saat itu dijabat Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan bahwa narasi tersebut hoaks. Saat itu, narasinya persis seperti yang beredar saat ini dan diberi keterangan bersumber dari grup WA Mitra Polri, padahal sesungguhnya informasinya salah.

    Dilansir Detik.com, operasi razia kendaraan yang melanggar aturan model baru adalah tidak bertempat di satu titik operasi, melainkan bersifat mobile alias dilakukan dengan berpindah-pindah tanpa membuka loket penilangan sementara seperti yang sering dilakukan sebelumnya.

    Saat itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan Operasi Zebra Jaya selama tanggal 14-27 Oktober 2024 itu juga lebih bersifat sosialisasi peraturan dan keselamatan di jalan raya, serta pencegahan atau preventif.

    Untuk awal tahun 2025, Polri menyelenggarakan Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2025 pada 10 sampai 23 Februari 2025, sebagaimana dilaporkan Bisnis.com. Sasarannya meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat saat berkendara.

    Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Usman, menyatakan selama pelaksanaan operasi tersebut, polantas tetap memberlakukan penindakan manual untuk pelanggaran tertentu.

    "Seperti (pelanggaran) pemalsuan plat nomor dan tidak menggunakan plat nomor, begitu juga penggunaan lampu strobo. Ini akan kita tindak secara manual,” kata Latif, 10 Februari 2025.

    Selain itu, pemeriksaan pengemudi dan penumpang kendaraan umum juga dilakukan pada masa pelaksanaan operasi tersebut. Untuk para pengemudi, pemeriksaan juga meliputi tes alkohol dan tes urine.

    Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2025 ini berbeda dengan yang digambarkan dalam narasi yang beredar. Dalam narasi yang beredar dikatakan operasi menyasar pemeriksaan STNK dan pembayaran pajak kendaraan, dan waktu pelaksanaannya sampai tengah malam.

    Berikut sasaran Operasi Lalu Lintas 2025 dilansir dari Suara.com:

    Jadwal:

    Kesimpulan

    Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan akan ada operasi zebra gabungan oleh polres di seluruh Indonesia yang menyasar STNK dan ketelatan pembayaran pajak kendaraan adalah klaim yang keliru.

    Rujukan