Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 218 ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden bisa mendapat pidana penjara. Hukuman penjara bagi pelaku yaitu paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak kategori IV.

Dalam pasal lainnya yaitu pada pasal 219 juga menjelaskan tentang masalah menyebarluaskan informasi penyerangan kehormatan presiden atau wakil presiden melalui media gambar, tulisan, rekaman, atau melalui sarana teknologi. Pelaku yang dimaksud dalam pasal ini bisa mendapat pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda kategori IV.

Dengan demikian, klaim menghina Presiden akan di-blacklist nama dan keluarganya sampai tujuh turunan merupakan keliru.

Klaim: Menghina Presiden akan di-blacklist nama dan keluarganya sampai tujuh turunan

Rating: Disinformasi

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran, KPU telah melakukan rekapitulasi Pilpres 2024 tingkat nasional di beberapa provinsi. Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional digelar di kantor KPU, berikut perolehan suara masing-masing paslon:

1. Yogyakarta

Anies-Muhaimin: 496.280

Prabowo-Gibran: 1.269.265

Ganjar-Mahfud: 741.220

2. Gorontalo

Anies-Muhaimin: 227.354

Prabowo-Gibran: 504.662

Ganjar-Mahfud: 41.508

3. Kalimantan Tengah

Anies-Muhaimin: 256.811

Prabowo-Gibran: 1.097.070

Ganjar-Mahfud: 158.788

4. Bali

Anies-Muhaimin: 99.233

Prabowo-Gibran: 1.454.640

Ganjar-Mahfud: 1.127.134

5. Lampung

Anies-Muhaimin: 791.892

Prabowo-Gibran: 3.554.310

Ganjar-Mahfud: 764.486

6. Bangka Belitung

Anies-Muhaimin: 204.348

Prabowo-Gibran: 529.883

Ganjar-Mahfud: 151.109

7. Kalimantan Barat

Anies-Muhaimin: 718.641

Prabowo-Gibran: 1.964.183

Ganjar-Mahfud: 534.450

8. Sumatera Selatan

Anies-Muhaimin: 997.299

Prabowo-Gibran: 3.649.651

Ganjar-Mahfud: 606.681

9. Jawa Tengah

Anies-Muhaimin: 2.866.373

Prabowo-Gibran: 12.096.454

Ganjar-Mahfud: 7.827.335

10. DKI Jakarta

Anies-Muhaimin: 2.653.762

Prabowo-Gibran: 2.692.011

Ganjar-Mahfud: 1.115.138

11. Kepulauan Riau

Anies-Muhaimin: 370.671

Prabowo-Gibran: 641.388

Ganjar-Mahfud: 140.733

12. Nusa Tenggara Timur

Anies-Muhaimin: 153.446

Prabowo-Gibran: 1.798.753

Ganjar-Mahfud: 958.505

13. Kalimantan Selatan

Anies-Muhaimin: 849.948

Prabowo-Gibran: 1.407.684

Ganjar-Mahfud: 159.950

14. Papua Barat

Anies-Muhaimin: 37.459

Prabowo-Gibran: 172.965

Ganjar-Mahfud: 120.565

15. Provinsi Riau

Anies-Muhaimin: 1.400.093

Prabowo-Gibran: 1.931.113

Ganjar-Mahfud: 357.298

16. Sulawesi Barat

Anies-Muhaimin: 223.153

Prabowo-Gibran: 533.757

Ganjar-Mahfud: 62.514

17. Sulawesi Tenggara

Anies-Muhaimin: 361.585

Prabowo-Gibran: 1.113.344

Ganjar-Mahfud: 90.727

18. Jawa Timur

Anies-Muhaimin: 4.492.652

Prabowo-Gibran: 16.716.603

Ganjar-Mahfud: 4.434.805

19. Kalimantan Timur

Anies-Muhaimin: 448.046

Prabowo-Gibran: 1.542.346

Ganjar-Mahfud: 240.143

20. Banten

Anies-Muhaimin: 2.451.383

Prabowo-Gibran: 4.035.052

Ganjar-Mahfud: 720.275

Dengan demikian, klaim Anies Baswedan resmi menjadi Presiden Indonesia 2024 dengan perolehan suara 89,9 persen merupakan keliru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, rekapitulasi hasil penghitungan real count Pemilu 2024 oleh KPU akan diumumkan paling lambat pada Rabu, 20 Maret 2024.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan penelusuran, thumbnail video tersebut serupa dengan unggahan YouTube CNBC yang berjudul “Tim Ganjar Soroti Biaya IKN, AMIN Pertanyakan Studi Kelayakan”. Safrina Nasution berdialog bersama Thomas Lembong Co Captain TimNas AMIN, Erwin Aksa Wakil Ketua Umum TKN Prabowo - Gibran, Sony B Harsono Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Didik J Rachbini Ekonom Senior INDEF di Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (22/11/2023), berdialog terkait kelanjutan proyek infrasturktur dan IKN ditangan penerus Jokowi.

Selain itu, dalam video tersebut bukan dinyatakan bukan perhitungan suara yang dihentikan melainkan pengamat politik komentari diagram hingga bagan perolehan suara real count Sirekap yang mendadak hilang.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengungkapkan saat ini KPU hanya akan menampilkan bukti autentik untuk hasil perolehan suara, yaitu Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

“Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap, tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan operator Sirekap KPU kabupaten/kota akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka,” kata Idham, dilansir dari ANTARA.

Sehingga, masyarakat hanya dapat melihat Formulir Model C1-Plano di TPS-TPS yang ada di daerah-daerah pemilihan, dan itu terjadi baik pada menu pilpres, pileg DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota, maupun DPD RI.

Hingga saat ini, Tenaga Ahli KPU Luqman Hakim mengatakan sejauh ini proses rekapitulasi tingkat nasional sudah mencapai 60 persen dan berdasarkan jadwal akan selesai pada 20 Maret 2024.

Klaim: Perhitungan suara dihentikan karena KPU temukan kecurangan

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024

Dilansir dari laman Kemendikbud, pada tahun 2021 Kemendikbudristek telah merespons isu ini, bahwa tidak benar agama akan dihapus dalam Peta Jalan Pendidikan. Dalam dilihat pada keterangan di setiap halaman bahwa dokumen tersebut masih berupa “draft” dan pada saat itu masih menjadi pembahasan dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta 60 organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, institusi pendidikan, organisasi multilateral, dan lainnya” dan pada saat itu masih menjadi pembahasan dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta 60 organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, institusi pendidikan, organisasi multilateral, dan lainnya.

Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 2021 juga sudah pernah merespons dengan menyatakan isu ini tidak benar dan tidak akan pernah Kemendikbud menghapus mata pelajaran agama.

“Agama bukan hanya hal yang sangat penting, namun hal esensial bagi pendidikan bangsa kita,” kata Nadiem.

Berdasarkan penelusuran, isu mengenai pelajaran agama di sekolah akan dihapus sudah pernah beredar sejak tahun 2017 dan kembali terulang pada tahun 2019, tahun 2021, tahun 2023, hingga di awal 2024.

Klaim: Kemendikbudristek hapus frasa agama dalam dokumen draf peta jalan 2023-2035

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2024