Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka bisa ditelusuri sebagai berikut.

Peneliti Senior The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima menyampaikan pernyataan Anies Baswedan tidak semuanya benar. Merujuk dari data BPS 2022, Arief mengatakan ada sekitar 60 juta pekerja yang belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam data tersebut, BPS menghitung Low Pay Rate (LPR) untuk mengukur seberapa banyak buruh yang bekerja dengan gaji yang rendah atau tidak layak.

“Berdasarkan jumlah absolutnya, buruh yang menerima gaji tidak layak mengalami peningkatan. Jumlah buruh dengan upah rendah yaitu dari 13,59 juta orang pada 2021, menjadi 14,83 juta pada 2022,” kata Luhur Arief.

Lebih lanjut, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti memberikan data berbeda terkait jumlah masyarakat yang memiliki jaminan sosial.

Klara Esti mengatakan berdasarkan data BPS 2023, jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat di Indonesia adalah jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Klara Esti, angka 77 juta orang belum punya jaminan sosial kemungkinan mengacu pada data BPS 2017. Sedangkan berdasarkan data BPS 2023, ada sebanyak 66,44 persen penduduk Indonesia memiliki BPJS Kesehatan.
Sumber: https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html

Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati mengatakan klaim "45 juta orang belum bekerja dengan layak" kemungkinan merujuk pada orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak layak. Jika kita melihatnya dalam konteks pekerja yang berada dalam sektor informal, maka data BPS tahun 2023 mencatat bahwa pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang.

“Sedangkan, jika dikontekskan dengan data pekerja yang mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Provinsi, maka data BPS Agustus 2023 menunjukkan angka 24,8 juta orang,” kata Nabiyla

Dia juga menanggapi terkait pernyatan Anies Baswedan terkait jaminan sosial, jika konteksnya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK), dari sekitar 90 juta tenaga kerja di Indonesia yang memenuhi syarat menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, baru sebanyak 60 juta tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta.

“Dari jumlah yang terdaftar tersebut, hanya 40 juta tenaga kerja yang tercatat sebagai peserta aktif. Angka "70-an juta" justru saya dapatkan sebagai target peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dalam tiga tahun mendatang atau di tahun 2026,” kata Nabiyla.
Sumber: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/12/21/cakupan-kepesertaan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-belum-merata

Pernyataan Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024 tentang a 45 juta orang belum bekerja layak dan lebih dari 70 juta orang tidak memiliki jaminan sosial adalah sebagian benar.

Data BPS 2023, mencatat bahwa pekerja di sektor informal ada di angka 82,57 juta orang. Jika dikontekskan dengan data pekerja yang mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Provinsi, maka data BPS Agustus 2023 menunjukkan angka 24,8 juta orang.

Sedangkan, terkait jaminan sosial, jika konteksnya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK), dari sekitar 90 juta tenaga kerja di Indonesia yang memenuhi syarat menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, baru sebanyak 60 juta tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta.

Dari hasil penelusuran cek fakta tim Medcom.id, klaim Prabowo bahwa Indonesia mengalami kekurangan hingga 140 ribu dokter, adalah sebagian benar karena tidak akurat secara data. Faktanya, dari data Kementerian Kesehatan, Indonesia kekurangan sekitar 101 ribu dokter. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ia menyebut hingga Februari 2023 terdapat 175 ribu dokter di Indonesia. Budi menargetkan jumlah dokter dapat memenuhi rasio 1:1.000 jumlah penduduk Indonesia.

Budi merujuk pada rasio yang disampaikan WHO. Maka dari itu, kekurangan dokter tercatat mencapai angka 101.770.

"Kalau saya Google World Bank, websitenya WHO itu semuanya 1:1.000," kata Budi Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023.

Klaim Prabowo bahwa Indonesia mengalami kekurangan hingga 140 ribu dokter, adalah sebagian benar karena tidak akurat secara data. Faktanya, dari data Kementerian Kesehatan, Indonesia kekurangan sekitar 101 ribu dokter.

Penilaian ini diberikan saat berbagai sumber tepercaya menginformasi klaim atau informasi yang valid.

Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya, mengatakan ada sejumlah faktor risiko berkaitan dengan kemunculan gangguan mental pada remaja.

“Penelitian tersebut juga menemukan satu dari tiga remaja Indonesia mempunyai masalah kesehatan di rentang usia 10-17 tahun. Angka tersebut setara dengan 15,5 juta remaja,” kata Derry.

Jenis gangguan mental yang banyak diderita remaja adalah gangguan kecemasan (gabungan fobia sosial dan gangguan cemas menyeluruh) 3,7 persen, gangguan depresi mayor (1,0 persen), gangguan perilaku (0,9 persen), hingga gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD) dengan angka masing-masing 0,5 persen.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengatakan pernyataan calon sulit diverifikasi, karena tidak ada parameter waktu yang digunakan.

“Berbasis data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022, kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi (1.127 kasus),” kata Halili.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.

Disitat dari pemberintaan di laman detik.com berjudul 'Bahas UU Ciptaker Bareng Serikat Buruh, Ganjar: Rasanya Perlu Direvisi', Ganjar melakukan pertemuan di kawasan Patra Kuningan Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu (3/2/2024).

Setelah mendengarkan keluhan serikat buruh, Ganjar membuka peluang merevisi UU Ciptaker jika terpilih menjadi Presiden RI.

"Tadi ada dua tamu, yang pertama kelompok perempuan menyampaikan titipan kepada saya untuk membawa isu-isu tentang keperempuanan, pendidikan, akses kesehatan akses pekerjaan, akses kesetaraan, termasuk penyandang disabilitas dan itu saya kira PR penting yang sering saya dengungkan," ujar Ganjar.

"Hari ini juga kawan-kawan dari buruh datang, sama-sama ada keresahan terkait dengan UU Ciptaker. Saya kira semua masukannya bagus, terkait dengan klaster tenaga kerja rasanya UU ini perlu direvisi, perlu dikoreksi, dan inilah menurut saya agar terjadi keseimbangan," sambungnya.

Ganjar menilai untuk merevisi undang-undang cipta kerja diperlukan perbaikan dalam konsensus. Dia menyebut sedang meminta masukan dari salah seorang buruh yang berkantor di Singapura untuk mencari ilmu kemudian dapat diadopsi sebagai perbaikan regulasi.

"Maka konsensusnya yang harus diperbaiki, bagaimana cara kita membangun konsensus. Ini ada teman-teman komplet berkantor di Singapura, coba carikan bagaimana hubungan industri yang paling bagus, yang harmoni, cara pengupahannya bagus, cara memberlakukan status pekerjanya bagus atau cara kerja formal informal bagus, carikan agar itu nanti menjadi satu materi untuk memperbaiki sebuah regulasi. Ini dari dua pertemuan saya hari ini," jelasnya.

Sementara Andi Gani yang merupakan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meyakini puluhan juta buruh bakal memberikan dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan sekitar 70 persen jumlah buruh akan masuk ke pasangan Ganjar-Mahfud.

"Peritungan saya sekitar 35-40 juta suara buruh akan masuk ke Pak Ganjar. Karena buruh di Indonesia itu ada sekitar 125 jutaan, termasuk buruh migran. Jadi hampir sekitar 50, 60, 70 persen bisa masuk ke Pak Ganjar," ungkap Andi di lokasi.

Disitat dari pemberintaan di laman detik.com berjudul 'Bahas UU Ciptaker Bareng Serikat Buruh, Ganjar: Rasanya Perlu Direvisi', Ganjar melakukan pertemuan di kawasan Patra Kuningan Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu (3/2/2024). Setelah mendengarkan keluhan serikat buruh, Ganjar membuka peluang merevisi UU Ciptaker jika terpilih menjadi Presiden RI.