Beredar surat penerima dana bantuan oleh Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Tahun Anggaran 2022 dengan nomor surat B-4251/DJ/Dr.I.I/BIMAS.00.02-01/202. Dalam surat tersebut terlampir daftar penerima pencairan bantuan pembangunan gedung universitas beserta jumlah bantuan

Faktanya, surat tersebut tidak benar. Dalam unggahan akun Instagram @bimasislam menjelaskan surat yang beredar adalah palsu. Ditjen Bimas Islam menambahkan program hibah/bantuan kepada masyarakat dilakukan secara akuntabel, tanpa perantara dan tidak dipungut biaya apapun.
“AWAS PENIPUAN!!!

Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap penipuan bermodus bantuan. Program Hibah/Bantuan kepada masyarakat pada Ditjen Bimas Islam dilakukan secara akuntabel, tanpa perantara dan tidak dipungut biaya apapun.

Laporkan jika ada tawaran mencurigakan!
.
.
#bimasislam #kemenagRI #moderasiberagama #waspada #waspadaonline #waspadalah #penipuan #penipuanonline #bohong #kejahatan“¬

Berdasarkan penjelasan di atas surat penerima dana bantuan oleh Ditjen Bimas Islam Tahun Anggaran 2022 adalah hoaks dan masuk kategori konten tiruan.

Surat palsu. Ditjen Bimas Islam menjelaskan surat penerima dana bantuan tersebut adalah hoaks.

Setelah dilakukan penelusuran, diketahui isi potongan video unggahan di atas salah satunya merupakan video yang diupload kanal Youtube KOMPASTV 1 November 2022. Di sana Kamaruddin Simanjuntak mengungkapkan hambatan-hambatan selama membela keluarga Brigadir J, yaitu di antaranya beliau dibuntuti orang tak dikenal dan pihak penyidik tidak ada yang berani menerima bukti dari handphone oleh Kamaruddin. Jadi bisa dipastikan unggahan di atas merupakan konten yang dimanipulasi.

Unggahan video dengan klaim bahwa Putri Candrawati dan Sambo mengalami depresi dan dibawa ke rumah sakit jiwa adalah konten yang tidak benar. Faktanya tidak ada fakta dan bukti yang konkrit yang menunjukkan hal tersebut benar adanya.

Beredar sebuah akun WhatsApp dengan nomor “+62 857-8064-0981” mengatasnamakan Direktur Pengolahan Hasil KKP, Widya Rustanto menawarkan kegiatan pameran UKM di Bali dan meminta sejumlah uang.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, akun WhatsApp tersebut adalah tidak benar. Melansir dari akun media sosial Humas Ditjen PDSPKP, yang mengunggah tangkapan layar pesan WhatsApp akun tersebut, diinformasikan jika nama Widya Rustanto dipastikan tidak benar dan Ditjen PDSPKP tidak sedang mengadakan pameran UKM di Bali. Bila mendapat informasi serupa yang mencurigakan silakan menghubungi Ditjen PDSPKP melalui akun Instagram/Facebook/Twitter @ditjenpdspkp.

Berdasar pada seluruh referensi, akun WhatsApp dengan nomor “+62 857-8064-0981” mengatasnamakan Direktur Pengolahan Hasil KKP, Widya Rustanto adalah palsu. Akun tersebut masuk ke dalam kategori imposter content atau konten tiruan.

Ditjen PDSPKP menyatakan bahwa akun WhatsApp yang beredar dipastikan tidak benar dan Ditjen PDSPKP tidak sedang mengadakan pameran UKM di Bali.

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya narasi yang dibacakan dalam unggahan tersebut merupakan hasil suntingan dari artikel milik Kompas TV (https://www.kompas.tv/). Artikel asli dengan judul “Negara Tetangga Rusia Ancam Warganya Jika Ikut Perang di Ukraina, Bakal Dihukum Penjara” telah diunggah pada Senin, 26 September 2022. Dalam artikel asli tersebut tertulis bahwa pemerintah tiga negara tetangga Rusia yakni Kazakhstan, Kirgizstan, dan Uzbekistan memperingatkan warganya untuk tidak ikut berpartisipasi dalam perang Rusia-Ukraina. Pemerintah ketiga negara itu pun juga memberikan ancaman penjara bagi warga mereka yang nekat ikut berperang di Ukraina.

Unggahan video dengan klaim bahwa Amerika Serikat memberi ancaman penjara bagi warganya yang tolak ikut perang melawan Rusia adalah konten yang dimanipulasi. Faktanya, narator hanya menyunting artikel milik Kompas TV yang berjudul “Negara Tetangga Rusia Ancam Warganya Jika Ikut Perang di Ukraina, Bakal Dihukum Penjara”