Polres Banggai melalui media sosial Twitter @polres_banggai menegaskan dengan mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp tersebut dan melabeli “HOAX”. Kasi Humas Polres Banggai Iptu Al Amin S. Muda mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadaap oknum yangmengatasnamakan Kapolres Banggai apalagi meminta sejumlah uang.

Maka dari itu akun WhatsApp Kapolres Banggai Ade Nuramdani +62 85399862026 adalah palsu dan masuk kategori konten tiruan.

Polres Banggai menegaskan bahwa akun WhatsApp tersebut bukan milik Kapolres Banggai Ade Nuramdani.

Faktanya Bank BPD Bali melalui akun media sosial resminya menegaskan bahwa akun-akun yang beredar dipastikan hoaks. Pihak Bank BPD Bali mengimbau masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan Bank BPD Bali tidak pernah menghubungi untuk meminta data pribadi. Jika menemukan hal mencurigakan segera hubungi BPD Bali Call Center 1500-844.

Informasi resmi terkait Bank BPD Bali dapat ditelusuri melalui:
Facebook : PT . Bank Pembangunan Daerah Bali
Instagram : @bankbpdbali
Email : bpdbalicare@bpdbali.co.id
YouTube : Bank BPD Bali
Call Center : 1500844
Website : www.bbpdbali.co.id

Dengan demikian, akun yang mengatasnamakan Bank BPD Bali membagikan hadiah “Gebyar Panen Hadiah” adalah hoaks dan masuk ke dalam kategori konten tiruan.

Informasi mengenai Bank BPD Bali hanya didapat dari akun resmi milik Bank BPD Bali yang terverifikasi.

Diskominfo Palopo mengunggah tangkapan layar akun Facebook tersebut dan menyampaikan bahwa akun Facebook tersebut palsu. Maraknya akun Facebook mengatasnamakan pejabat diminta agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah membagikan data pribadi.

Dapat disimpulkan akun Facebook Facebook Wali Kota Palopo “M Judas Amir” adalah palsu dan masuk kategori konten tiruan.

Hasil periksa fakta Rahmah an.

Kepala Dinas Kominfo Palopo, Hamsir Hamid, ST, menyampaikan bahwa akun tersebut palsu.

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya judul tersebut berbeda dengan isi dan narasi dalam video.

Pada kenyataannya, video tersebut menjelaskan mengenai pembentukan Satgas TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk menelusuri lebih dalam penemuan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan periode 2009-2022. Secara umum, satgas ini akan melaksanakan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nilai agregat sebesar Rp 349 T.

Sepanjang video pun, tidak ditemukan adanya pemberitaan mengenai Sri Mulyani yang terlibat kasus korupsi Rp 349 T seperti yang tertulis pada judul unggahan.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh kanal YouTube KABAR NEWS merupakan informasi yang salah.

Hasil periksa fakta ‘Ainayya Al Fatikhah.

Unggahan video yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani terlibat kasus korupsi sebesar Rp 349 triliun merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, judul tersebut berbeda dengan isi dan narasi video.