Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, Instruksi Presiden Nomor 02 tahun 2023 tersebut tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Inpres itu salah satu upaya negara untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tempo tidak menemukan redaksional kalimat gaya komunis dalam inpres tersebut.
Inpres ini menindaklanjuti rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) yang disampaikan ke Pemerintah pada 29 Desember 2022. 
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 ini, Presiden memerintahkan kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. 
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan bahwa Inpres Nomor 02 tahun 2023 sebenarnya merupakan implementasi dari rekomendasi tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) dan tidak berhubungan isu komunis. “Inpres ini adalah upaya negara mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Usman yang dihubungi Tempo, Jumat, 24 November 2023.
Sementara tim PPHAM sendiri diketahui dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022 dan bekerja selama tiga bulan sejak September 2022. Tim ini mempunyai tugas melakukan pengungkapan dan analisis pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2O2O. 
Tim ini juga diminta mengusulkan rekomendasi langkah pemulihan bagi para korban atau keluarganya, sekaligus mengusulkan rekomendasi untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
Dikutip dari arsip berita Tempo, salah satu poin rekomendasi yang tertuang dalam laporan Tim PPHAM adalah mendorong negara mengakui adanya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan Presiden Joko Widodo diminta untuk meminta maaf atas nama negara terhadap kejahatan kemanusiaan. 
Tercatat ada 14 kasus pelanggaran HAM berat temuan Komnas HAM yaitu pembantaian setelah G30S (1965-1966), peristiwa Tanjung Priok, Jakarta Utara (1984), peristiwa Talangsari, Lampung (1989), peristiwa Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh (1989-1999), penculikan aktivis (1997-1998); kerusuhan Mei (1998), serta peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II (1997-1998).
Selanjutnya, pembantaian dukun santet di Jawa Timur (1998-1999), insiden Simpang KKA, Aceh (1999), pembunuhan pasca-jajak pendapat Timor Timur (1999), kasus Abepura, Papua (2000), kasus Wasior-Wamena, Papua (2001-2003), kasus Jambo Keupok, Aceh (2003), dan kasus Paniai, Papua (2014).
Dilansir CNN Indonesia, 11 rekomendasi tim PPHAM yang disampaikan pada Pemerintah melalui Menteri Koordinator Polhukam, yaitu:
1. Menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat masa lalu.
2. Melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang seraya mempertimbangkan hak-hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban peristiwa.
3. Memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat lainnya yang tidak masuk dalam cakupan mandat Tim PPHAM.
4. Melakukan pendataan kembali korban.
5. Memulihkan hak korban dalam dua kategori, yakni hak konstitusional sebagai korban; dan hak-hak sebagai warga negara.
6. Memperkuat penunaian kewajiban negara terhadap pemulihan korban secara spesifik pada satu sisi dan penguatan kohesi bangsa secara lebih luas pada sisi lainnya. Perlu dilakukan pembangunan upaya-upaya alternatif harmonisasi bangsa yang bersifat kultural.
7. Melakukan resosialisasi korban dengan masyarakat secara lebih luas.
8. Membuat kebijakan negara untuk menjamin ketidak berulangan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui 
a. Kampanye kesadaran publik
b. Pendampingan masyarakat dengan terus mendorong upaya untuk sadar HAM, sekaligus untuk memperlihatkan kehadiran negara dalam upaya pendampingan korban HAM 
c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bersama untuk mengarusutamakan prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.
d. Membuat kebijakan reformasi struktural dan kultural di TNI/Polri.
9. Membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang memadai serta bersifat peringatan agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan.
10. Melakukan upaya pelembagaan dan instrumentasi HAM. Upaya ini meliputi ratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, amandemen peraturan perundang-undangan, dan pengesahan undang-undang baru.
11. Membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM.
Dari 11 rekomendasi ini baru satu yang telah dijalankan oleh Jokowi, yakni pengakuan dan penyesalan terkait pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Hasil pemeriksaaan fakta Tempo, video berdurasi 6 menit 41 detik yang mengatakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 bentuk komunis baru di Indonesia adalahkeliru. 
Inpres ini merupakan pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang menindaklanjuti rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) yang disampaikan ke Pemerintah pada 29 Desember 2022.  

Redaksi Tirto.id dan Yayasan Kurawal menyatakan tidak menerbitkane-book berjudul “Melanggengkan Dinasti Jokowi: Lupakan Netralitas, Korbankan Rekan Sejawat”. 
Mereka memang pernah menerbitkan lima berita tentang dugaan Presiden Jokowi membangun dinasti politik yang terbit tahun 2020. Kemudian, kelimanya disusun dalam sebuahe-booksetebal 71 halaman, yang bisa ditemukan di situs Kurawal Foundation ini.
Namun, judul dan gambar kavere-booktersebut berbeda dengan yang beredar di media sosial saat ini. Sedangkan tahun ini, Tirto.id dan Yayasan Kurawal tidak melakukan kerja sama untuk menerbitkane-bookserupa.
Tirto.id juga menyatakan pihaknya selalu menerapkan prinsipcover both sidedalam membuat berita. Sebaliknya,e-book yang beredar dan mencatut nama mereka itu, tidak mencantumkan hasil wawancara orang yang diberitakan alias tidakcover both side.
Klaim:Tirto.id dan Kurawal Foundation menerbitkane-bookyang berjudul “Melanggengkan Dinasti Jokowi: Lupakan Netralitas, Korbankan Rekan Sejawat.”
Fakta:Tirto.id dan Kurawal Foundation tidak menerbitkane-booktersebut. Mereka pernah menerbitkane-booktahun 2020 dengan judul dan gambar yang berbeda.
Wakil Direktur Kurawal Foundation, Donny Ardyanto, mengatakan pihak tertentu telah mencatut nama Tirto.id dan Kurawal Foundation dalam video itu. Desainlayout e-bookpun dibuat mirip dengane-bookyang mereka terbitkan tahun 2020.
“Aku yakin ini ada yang memakai nama Tirto dan Kurawal dengan basis terbitan Dinasti Politik Jokowi yang terbit 2020 waktu itu,” kata Donny, Senin, 27 November 2023.
Dinasti Politik Jokowi
Meskipune-bookyang mencatut nama Tirto.id dan Kurawal Foundation itu palsu, tetapi dugaan Presiden Jokowi membangun politik dinasti merupakan isu yang telah berkembang di masyarakat.
Dilansir Majalah Tempo, Presiden Jokowi melakukancawe-caweatau campur tangan dalam Pemilu 2024. Ia diduga turut mengatur penetapan anak sulungnya, Gibran, sebagai calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto.
Presiden Jokowi diduga menghubungi mantan Ketua MK Anwar Usman agar batas usia cawapres diubah dan Gibran masuk kualifikasi. Sebelumnya capres dan cawapres harus berusia minimal 40 tahun, dalam Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Tanggal 19 Oktober, Anwar Usman yang masih menjabat Ketua MK, turut memutuskan ketua daerah yang terpilih melalui pemilu bisa menjadi capres atau cawapres, meskipun belum berusia 40 tahun. Gibran yang merupakan Walikota Solo berusia 36 tahun, jadi bisa mencalonkan diri menjadi cawapres.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakane-booktentang dinasti politik Presiden Jokowi telah diterbitkan Tirto.id dan Yayasan Kurawal, yang beredar tahun 2023, adalahkeliru.
Tirto.id dan Kurawal Foundation tahun 2023 tidak bekerjasama untuk menerbitkane-book. Sementarae-bookyang beredar, telah mencatut nama mereka dan meniru desainlayout e-bookyang mereka terbitkan tahun 2020.

Hasil verifikasi Tim Cek Fakta Tempo menemukan video dan narasi tidak terkait dengan kekuatan militer Spanyol dan Irlandia yang siap tempur melawan Israel. Klaim tersebut sama sekali tidak ada dalam video.
Kemudian Tim Cek Fakta Tempo juga menelusuri video di atas dengan memfragmentasi menjadi beberapa gambar dengan bantuan Yandex Image Search, Google Lens dan mesin pencarian YouTube. Hasilnya ditemukan bahwa video tersebut merupakan hasil editan yang mengkompilasi sejumlah video yang pernah tayang sebelumnya. Berikut uraiannya:
Video 1

Fakta:Potongan video pemimpin Iran ini pernah tayang 10 tahun lalu di MTV Lebanon dan France 24. Pemimpin Tertinggi mengancam akan melenyapkan keberadaan Israel jika menyerang Iran. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada hari Kamis, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ali Khamenei, mengancam Israel dengan menghapus keberadaannya jika melancarkan serangan terhadap negaranya.
Dalam pidatonya, Khamenei juga menyatakan kurangnya optimismenya terhadap undangan Amerika Serikat kepada Teheran untuk mengadakan pembicaraan langsung mengenai program nuklirnya, namun dia mengatakan bahwa dia tidak menentangnya.
Video 2

Fakta:Potongan video ini merupakan peristiwa saat Garda Revolusi Iran (IRGC) meluncurkan pencapaian barunya dalam industri kelautan. Kapal perang fregat baru jarak jauh dan respons cepat buatan rumah "Shahid Naziri" mampu menembakkan berbagai jenis rudal dan SAM. Ia juga memiliki helipad agar penerbangan angkatan laut dapat mendaratkan burung mereka.
Menurut Panglima Angkatan Laut IRGC, kapal perang fregat ini mampu berlayar sejauh sepuluh ribu kilometer. Dia juga memberikan informasi tentang tindakannya. Panjangnya 55 meter, lebar 14,1 meter, dan tinggi 13 meter. Fregat "Shahid Naziri" akan beroperasi di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Potongan videonya pernah tayang di sini pada tahun 2016 silam.
Video 3
 
Fakta: Angkatan bersenjata Iran memiliki pesawat SU-22 Iran buatan Soviet. Akun YouTube Military Files mengulasnya di sini.
Pada keterangan video disebutkan SU-22 Iran telah dilengkapi dengan beberapa perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh Iran sendiri, seperti pemasangan rudal udara-ke-udara, peningkatan avionik, dan penggantian mesin asli dengan mesin yang lebih canggih. Namun Su-22 Iran masih memiliki beberapa kelemahan, seperti keterbatasan jangkauan dan kemampuan manuver.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, video yang berjudul Khianati NATO demi membantu Palestina, kekuatan militer Spanyol dan Irlandia siap tempur melawan Israel adalahmenyesatkan. 
Judul, narasi dan video tidak ada hubungannya sama sekali.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan Wolbachia adalah bakteri simbiosis yang terjadi secara alami pada banyak serangga. Meskipun Wolbachia tidak ditemukan secara alami pada aedes aegypti, namun telah berhasil ditransfer ke dalam jenis nyamuk tersebut dan terbukti mengurangi penularan berbagai virus termasuk demam berdarah, Zika, chikungunya, dan demam kuning. 
Sejumlah negara telah menyatakan metode Wolbachia aman. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat ( CDC ) mengatakan bahwa nyamuk dengan Wolbachia tidak dimodifikasi secara genetis. Selain itu, bakteri Wolbachia tidak dapat membuat manusia atau hewan (misalnya ikan, burung, hewan peliharaan) sakit.
Lalu bagaimana nyamuk dengan bakteri Wolbachia dapat mengendalikan nyamuk Aedes aegypti? 
Prinsipnya, hanya nyamuk Aedes aegypti betina yang menggigit karena mereka membutuhkan makanan berupa darah untuk menghasilkan telur. Sementara nyamuk jantan tidak menggigit. Mereka memakan nektar dari bunga.
Para peneliti mengintroduksi Wolbachia ke telur nyamuk Aedes aegypti. Ketika nyamuk Aedes aegypti yang mengandung Wolbachia kawin dengan nyamuk betina liar yang tidak mengandung Wolbachia, maka telur yang dihasilkan tidak akan menetas.
Intervensi yang dilakukan lebih luas adalah dengan melepaskan nyamuk jantan yang mengandung Wolbachia secara teratur ke suatu area untuk mengendalikan nyamuk.
Dengan pelepasan itu, nyamuk jantan ber-Wolbachia akan kawin dengan nyamuk betina liar, sehingga telurnya tidak dapat menetas. Dalam jangka berikutnya, jumlah nyamuk Aedes aegypti akan berkurang.
Di Amerika Serikat, intervensi dengan Wolbachia dilakukan di Texas dan California. Komunitas di sana telah melepaskan nyamuk ber-Wolbachia melaporkan adanya penurunan jumlah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ber-Wolbachia juga telah berhasil digunakan di Singapura, Thailand, Meksiko, dan Australia. Puerto Riko melepaskan nyamuk dengan Wolbachia di Ponce.
Pengalaman di Indonesia
Dilansir dari laman Universitas Gadjah Mada (UGM), penerapan metode Wolbachia untuk memberantas DBD telah dilakukan di sejumlah lokasi permukiman warga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak tahun 2011.
Proyek penelitian itu bernama World Mosquito Program (WMP) Yogyakarta, yang dilaksanakan atas kolaborasi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Monash University Australia dan Yayasan Tahija Jakarta.
Pelaksanaannya melalui beberapa tahap, yakni fase kelayakan dan keamanan (2011-2012), fase pelepasan skala terbatas (2013-2015), fase pelepasan skala luas (2016-2020), dan fase implementasi (2021-2022).
Peneliti Pusat Kedokteran Tropis UGM yang juga terlibat dalam WMP Yogyakarta, Riris Andono Ahmad, mengatakan Kemenristekdikti dan Balitbangkes dari Kemenkes telah membentuk tim independen untuk menganalisis risiko program itu. Tim beranggotakan 20 orang dari berbagai kepakaran.
Hasil analisis tersebut mengatakan bahwa penerapan metode Wolbachia memiliki tingkat risiko yang rendah terhadap manusia. Bakteri Wolbachia juga tidak menular ke manusia, maupun menyebabkan sakit.
“Kesimpulan mereka bahwa pelepasan nyamuk Aedes aegypti ber-Wolbachia masuk pada risiko sangat rendah, di mana dalam 30 tahun ke depan, peluang peningkatan bahaya dapat diabaikan (karena risikonya rendah),” kata Riris.
Program tersebut telah dilaksanakan bertahap selama 12 tahun dan dinyatakan tidak berbahaya. Analisa risiko oleh tim independen lintas kepakaran menyimpulkan bahwa metode tersebut memiliki tingkat risiko sangat rendah dan tidak perlu dikhawatirkan sampai 30 tahun mendatang.
Dilansir Tempo, 17 November 2023, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan penggunaan metode Wolbachia untuk menekan kasus DBD tidak berpotensi menimbulkan penyakit baru.
"Wolbachia tidak menimbulkan penyakit baru yang berbahaya bagi kesehatan, sudah ada penelitian dan kajian risiko," kata Nadia.
Pelaksanaan program WMP di Yogyakarta selama 12 tahun tidak dilaporkan berbahaya atau menelan korban. Selain itu, jumlah penduduk faktual di provinsi DIY tempat pelaksanaan program itu, sejak tahun 2010 sampai 2019 terus bertambah, seperti yang dilansir Pemerintah Provinsi DIY. 

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim yang mengatakan program pemberantasan DBD menggunakan metode Wolbachia merupakan upaya genosida adalahkeliru.
Program tersebut menargetkan pemberantasan virus DBD dan mengurangi serangan penyakit pada masyarakat. Program telah dijalankan sejak 2011 di Yogyakarta dan berhasil mengurangi kasus DBD, serta terbukti tidak menimbulkan bahaya dan penyakit baru.