Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran nama untuk menerima bansos yang cair lansung lewat ponsel, penelusuran mengarah pada pengumuman berjudul "Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial" yang dimuat dalam situs resmi Kementerian Sosial kemensos.go.id.
Berikut pengumumannya:
"Akhir-akhir ini banyak beredar pesan berantau berisi link/tautan yang di dalanya terdapat berita bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Adapun penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/ BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan Pemerintah Daerah atau mengajukan melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah."
Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
Mari saling ingatkan dan lebih kritis terhadap informasi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial RI agar kita terhindar dari hoaks maupun modus penipuan lainnya katanya menambahkan."
Penelusuran juga mengarah pada artikel berjudul "Cara Mengecek Bantuan PKH, Panduan Lengkap untuk Penerima Manfaat" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 2 Oktober 2024.
Artikel situs Liputan6.com menyebutkan, cara mendaftar Bantuan Sosial secara online bagi yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun merasa berhak menerimanya bisa dilakukan dengan mengikut langkah-langkah untuk mendaftar secara online:
Setelah pendaftaran selesai, data Anda akan melalui proses validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Sistem akan memeriksa kelayakan Anda sebagai penerima Bantuan Sosial berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Sumber: https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial
 
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran nama untuk menerima bansos yang cair lansung lewat ponsel tidak benar.
Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan yang dibagikan akun Facebook “seputar terupdate prakerja”. Diketahui, tautan tidak mengarah ke laman resmi (www.prakerja.go.id). Warganet justru diminta mengisi nama lengkap dan nomor telegram aktif.

TurnBackHoax kemudian menelusuri kebenaran informasi dengan memasukkan kata kunci “Pendaftaran Kartu Pra Kerja dan Insentif Rp4 Juta” ke mesin pencari Google. Penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com “Program Kartu Prakerja Belum Dibuka Lagi, Proses Transisi Alasannya”.

Berdasarkan laporan yang tayang Jumat (16/5/2025) itu, diketahui bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah sedang menyiapkan proses transisi program Kartu Prakerja dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Berdasarkan catatan resmi, pendaftaran Gelombang 1 dibuka pada April 2020. Gelombang 71 menjadi yang terakhir, dilaksanakan pada Agustus 2024.

Informasi resmi terkait Kartu Prakerja hanya disampaikan melalui :

laman www.prakerja.go.id
Instagram ‘prakerja.go.id’
email info@prakerja.go.id
call center : 021-25541246.

Unggahan berisi tautan “pendaftaran kartu Prakerja dan insentif jutaan rupiah” yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan (impostor content).

Disadur dari artikel Cek Fakta Liputan6.com.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa klaim dalam postingan tersebut tidak benar.

Dalam artikel Liputan6.com berjudul “Kontingen Indonesia Berpotensi Kehilangan 41 Emas di SEA Games 2025, Apa Penyebabnya?” yang tayang Selasa (23/9/2025), Menpora Erick Thohir menyampaikan Indonesia kemungkinan hanya mengirim 120 atlet bukan 12 atlet seperti dalam klaim.

“Kalau sebelumnya Indonesia mengirim sekitar 900 atlet, dengan kondisi anggaran yang baru ada Rp10 miliar, hanya 120 atlet yang bisa diberangkatkan. Tentu ini tidak ideal. Saya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar ada fleksibilitas supaya prestasi kita tidak menurun drastis,” ujar Erick.

Meski demikian Erick Thohir menyebut, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pembahasan khusus mengenai pendanaan kontingen Indonesia di SEA Games 2025 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Erick Thohir berharap besar dengan pembahasan itu. Erick pun yakin bakal mendapatkan tambahan dana dari Kementerian Keuangan RI.

“Saya yakin Pak Menkeu punya kecintaan yang sama terhadap olahraga nasional,” kata Erick Thohir.

Faktanya, Menpora Erick Thohir menyampaikan Indonesia kemungkinan hanya mengirim 120 atlet bukan 12 atlet seperti dalam klaim.

Disadur dari artikel Cek Fakta tempo.co.

Tempo menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan potongan video ke mesin pencarian foto Google Reverse Image Search.

Hasilnya ditemukan video serupa dari kanal Youtube Sekretariat Presiden berjudul “LIVE: KetPers Menko Perekonomian dan Menkeu terkait Stimulus Ekonomi, Kanpres,, 15 September 2025” yang tayang Senin (9/9/2025). Dalam video aslinya, Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah menyebut bahwa Koperasi Desa Merah Putih menyediakan layanan pinjaman online.

Acara tersebut merupakan sesi tanya jawab dengan wartawan mengenai suntikan dana Rp200 triliun kepada lima bank anggota Himbara. Purbaya menjelaskan, langkah itu bertujuan memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Agar orang tidak ragu meminjam ke bank dan yang memiliki uang tidak ragu untuk berbelanja,” ujarnya.

Tempo menyusuri akun TikTok @info.kdmp.terbaru yang ada di keterangan video klaim tersebut, pemilik akun mencantumkan nomor WhatsApp bagi warga yang mengajukan pinjaman. Namun akun tersebut bukan akun resmi Koperasi Desa Merah Putih.

Seluruh informasi, pendaftaran, dan layanan mengenai Koperasi Desa Merah Putih dapat diakses melalui situs resmi: https://merahputih.kop.id/.

Faktanya Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah menyebut bahwa Koperasi Desa Merah Putih menyediakan layanan pinjaman online.