Tim Cek Fakta Murianews.com menonton video berdurasi 10 menit 42 detik tersebut dari awal hingga akhir. Dalam video itu, Cuplikan saat Bupati Pati nonaktif Sudewo keluar dari ruang pemeriksaan KPK dengan mengenakan rompi oren.



Dalam cuplikan itu, terdapat beberapa tangkap layar unggahan yang menyebut KPK buka peluang periksa Ahmad Husain,inisiator demo di Pati yang diduga terima aliran uang Bupati Sudewo.



Selanjutnya, ada cuplikan terkait, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat diwancarai terkait peran Husain dan beberapa potongan klip momen Husain mendatangi posko AMPB di Alun-Alun Pati hingga berdebat dengan eks Kasatpol PP Pati, Sriyatun.



Kemudian, terdapat juga cuplikan wawancara botok cs usai sidang dalam kasus yang menjeratnya. Dalam wawancara itu, botok berharap agar KPK turut memeriksa Husain terkait aliran dana yang diterimanya dari Sudewo.



Namun, hingga akhir tak ada keterangan yang menyebutkan Husain turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Sudewo.



Diberitakan Murianews.com pada Rabu, 21 Januari 2026, Ahmad Husain Hafid, koordinator aksi unjuk rasa yang sempat vokal mendesak pemakzulan Sudewo namun berakhir damai, masuk dalam radar KPK.



Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan pihaknya akan menelusuri adanya dugaan aliran uang di balik keputusan "damai" tersebut, menyusul penetapan Sudewo sebagai tersangka kasus pemerasan.



”Nah itu juga kami tentu akan dalami,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026) malam.



KPK Belum Periksa Husein...



Dalam berita Murianews.com, 2 Februari 2026 lalu, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok juga mendesak KPK untuk memeriksa Ahmad Husain Hafid dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo.



Itu diungkapkannya usai sidang lanjutan kasus pemblokiran Jalan Pantura Pati-Rembang, Senin (2/2/2026). Di hadapan pendukungnya, ia mendesak agar KPK menyusut aliran dana korupsi Sudewo.



”Saya berharap KPK memeriksa bapak Kapolresta Pati Jaka, koordinator aksi Ahmad Husain dan Ketua Ormas Yayak Gundul dan preman Sudewo yang mengintimidasi warga Pati,” ujar Botok di hadapan massa pendukungnya.



Husain sendiri telah memberikan respons terkait namanya yang disunggung KPK dalam kasus korupsi Sudewo. Sebagaimana diberitakan Murianews.com, ia mengaku siap bila aparat penegak hukum atau KPK memeriksa dirinya.



Saat ini dirinya belum diperiksa oleh penegak hukum manapun terkait OTT Bupati Pati Sudewo. ”Kalau mau diperiksa ya monggo,” ucap dia, Kamis (22/1/2026).



Pada akhir Januari 2026 lalu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan saat ini pihaknya masih fokuskan dulu penyidikan untuk pihak-pihak yang sudah ditetapkan tersangka.



”Kita lengkapi bukti-bukti yang sudah didapat dalam peristiwa tertangkap tangan,” katanya pada Murianews.com.



Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari Sekda Pati Riyoso, hingga tim delapan yang menjadi tim sukses Sudewo. Nama Ahmad Husain sendiri masih belum diperiksa oleh KPK.



Kesimpulan…

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Murianews.com, narasi yang menyebutkan Husain menjadi tersangka di kasus korupsi Sudewo merupakan disinformasi dengan kategori misleading content alias konten yang menyesatkan.



KPK masih sebatas membuka peluang untuk memeriksa Husain terkait kasus korupsi Sudewo. Namun, hingga kini eks pentolan AMPB itu masih belum diperiksa apalagi ditetapkan jadi tersangka.



Saat ini, KPK masih memeriksa sejumlah saksi dan belum menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Sudewo.



Cek Fakta Ahmad Husain jadi tersangka kasus korupsi Sudewo. (Dok. Murianews)

Faktanya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro memastikan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar. Unggahan berisi klaim “surat edaran dana bantuan dari Kemenkeu” merupakan konten tiruan (impostor content).

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim unggahan yang menyebutkan BMKG memprediksi gempa megathrust akan terjadi di seluruh Indonesia pada 2026. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun Instagram resminya @infobmkg.
Dalam unggahannya, BMKG menyampaikan informasi yang menyebutkan bahwa pihaknya memprediksi gempa megathrust besar akan terjadi di seluruh Indonesia pada tahun 2026 adalah hoaks.
"Informasi tersebut tidak benar. BMKG tidak pernah menyampaikan prediksi waktu pasti terjadinya gempa bumi. Hingga saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi belum mampu memprediksi kapan, di mana, dan seberapa besar gempa akan terjadi secara tepat dan akurat," tulis BMKG yang dikutip pada Kamis (26/2/2026). 
BMKG menyampaikan secara rutin melakukan pemantauan aktivitas seismik, kajian potensi sumber gempa, dan penyampaian informasi resmi berbasis data.
Penting untuk dipahami, kajian potensi bukanlah prediksi waktu kejadian. Informasi potensi gempa bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kepanikan.
"Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi. Pastikan selalu memeriksa informasi melalui website resmi: www.bmkg.go.id, media sosial resmi: @infobmkg," demikian pernyataan BMKG.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim unggahan yang menyebutkan BMKG memprediksi gempa megathrust akan terjadi di seluruh Indonesia pada 2026 merupakan hoaks.

Tidak ada kebijakan resmi dari Polri terkait kenaikan denda tilang. Unggahan dengan narasi “Peraturan baru 2026, denda tilang naik hingga 150 persen” merupakan konten palsu (fabricated content).