Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir.

Berbekal keterangan dan informasi yang tertera dalam video, kami menemukan bahwa video yang disertakan dalam unggahan tersebut berasal dari video berita yang diunggah kanal YouTube “Tribunnews” pada Jumat (11/6/2021).

Video tersebut merupakan video lama yang diunggah pada tahun 2021, yang berisi wacana pemerintah untuk menambah objek kena pajak yang menyasar ke seluruh sektor, salah satunya PPN atas jasa kesehatan, khususnya rumah sakit bersalin.

Meski begitu, berdasarkan penelusuran Tirto, tidak ada keterangan resmi dalam video tersebut yang membenarkan klaim bahwa pemerintah telah resmi mengenakan pajak bagi ibu melahirkan.

Video tersebut bahkan menyebutkan bahwa aturan pengenaan pajak bagi ibu melahirkan masih sebatas wacana, yang akan dibahas oleh pemerintah dan parlemen dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2021.

Untuk menelusuri keberlanjutan wacana ini, kami memasukan kata kunci “Pajak Bagi Ibu Melahirkan” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, berdasarkan penelusuran Tirto hingga Rabu (19/6/2024) atau saat artikel periksa fakta ini ditulis, tidak ada keterangan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim soal pengenaan pajak bagi ibu melahirkan.

Tirto justru menemukan keterangan resmi dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menyatakan klaim soal pajak bagi ibu melahirkan adalah tidak benar atau hoaks.

Mengutip penjelasan Kominfo, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Dwi Astuti, menyatakan bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, maka dapat dipastikan jasa pelayanan kesehatan, termasuk persalinan atau melahirkan, dibebaskan dari PPN.

Tirto kemudian melakukan penelusuran terhadap dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Dalam Pasal 10 PP tersebut, kami memang menemukan penjelasan bahwa jasa yang bersifat strategis, termasuk jasa pelayanan kesehatan medis, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Secara lebih terperinci, dalam pasal selanjutnya, juga dijelaskan bahwa jasa kesehatan medis seperti dokter umum, dokter spesialis, ahli kesehatan, kebidanan, perawat, dan psikiater, serta jasa fasilitas kesehatan yang disediakan rumah sakit, rumah bersalin, dan lain-lain, yang di dalamnya termasuk biaya melahirkan, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim soal pengenaan pajak bagi ibu melahirkan.

PP 49 Tahun 2022 menegaskan bahwa jasa yang bersifat strategis, termasuk jasa pelayanan kesehatan medis, seperti biaya melahirkan, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan pajak bagi ibu melahirkan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Pertama-tama, Tim Riset Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video yang disertakan dalam unggahan dari awal hingga akhir.

Video tersebut berisikan pembacaan narasi oleh narator yang menyebut bahwa Timnas Indonesia menolak ikut Piala AFF 2024 dikarenakan sejumlah alasan, di antaranya adalah karena banyaknya mafia bola di kompetisi tersebut. Selain itu, narator juga membacakan klaim, bahwa PSSI menolak permintaan Federasi Sepak Bola Asean (AFF) untuk menjadi tuan rumah Piala AFF 2024 karena alasan keterbatasan infrastruktur.

Meski begitu, narator dalam video tersebut tidak menyertakan sumber dari klaim bahwa Timnas Indonesia menolak ikut Piala AFF, serta PSSI yang disebut menolak menjadi tuan rumah Piala AFF.

Untuk mencari tahu kebenaran klaim tersebut, kami menelusuri laman resmi milik PSSI dan akun media sosial resmi dari Ketua PSSI, Erick Thohir. Selain itu, kami juga melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “Timnas Indonesia Menolak Ikut Piala AFF 2024” ke mesin pencarian Google.

Hasilnya, kami tidak menemukan satupun pernyataan resmi dari PSSI maupun Ketua PSSI, Erick Thohir, baik dalam laman resmi PSSI, maupun dari sejumlah pemberitaan media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Timnas Indonesia menolak ikut Piala AFF 2024.

Kami justru menemukan keterangan resmi dari pemerintah melalui laman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menyatakan informasi Timnas Indonesia menolak ikut Piala AFF 2024 adalah tidak benar atau hoaks.

Melalui laman resmi milik PSSI, Timnas Indonesia sendiri direncanakan akan mengikuti kompetisi Piala AFF 2024 yang saat ini bernama ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024, yang akan digelar dari tanggal 23 November 2024 hingga 21 Desember 2024 mendatang. Tercatat, ini adalah kali ke-15 Timnas Indonesia mengikuti kompetisi sepak bola antar negara-negara Asia Tenggara tersebut.

Berdasarkan hasil drawing resmi ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dilakukan di Hanoi, Selasa (21/5/2024), Tim Garuda sendiri tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Timnas Indonesia menolak ikut Piala AFF 2024.

Tidak ada pernyataan resmi dari PSSI yang menyebut bahwa Timnas Indonesia menolak ikut Piala AFF 2024.

Jadi, informasi yang menyebut bahwa Timnas Indonesia menolak ikut Piala AFF 2024 bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tirto mula-mula menelusuri sejumlah akun Facebook pengunggah klaim yang menyebarkan narasi Willie Salim bagi-bagi hadiah berupa 20 unit sepeda motor. Kami menemukan ulasan di beberapa akun tersebut dari sejumlah warganet yang menyatakan bahwa beberapa akun tersebut merupakan akun penipu.

“Hoax jgn percaya semua, hanya kerja keraslah kalian akan mendapatkan hasil dari kerja keras itu sendiri,” tulis ulasan salah satu warganet pada Selasa (18/6/2024).

Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran dengan mengeklik tautan yang disediakan dalam unggahan tersebut. Sebagai informasi, pengunggah meminta masyarakat untuk mengeklik tautan tersebut untuk melakukan pendaftaran hadiah 20 unit motor tersebut.

Meski begitu, ternyata tautan tersebut mengarahkan kami ke situs judi daring bernama 1xbet.

Dalam situs tersebut, tertera tautan pendaftaran yang meminta kita untuk mengisi sejumlah data diri, seperti nama, asal negara, mata uang negara, email, alamat akun bank, dan nomor akun bank. Tidak ada informasi apapun terkait bagi-bagi hadiah berupa 20 unit sepeda motor yang dilakukan Willie Salim.

Selanjutnya, Tirto melakukan penelusuran dengan menelusuri profil dan sejumlah akun media sosial milik Willie Salim.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui akun resmi milik YouTuber Wille Salim adalah willie27_ (Instagram), WillieSalim (YouTube) dan williesalim (Tiktok). Semua akun tersebut telah terverifikasi resmi dengan centang biru. Sementara itu, sejumlah akun Facebook yang menyebarkan klaim ini tidak terverifikasi, sehingga dicurigai sebagai akun palsu.

Tirto menelusuri semua akun media sosial resmi milik Willie Salim tersebut. Hasilnya, kami sama sekali tidak menemukan unggahan maupun konfirmasi resmi soal bagi-bagi hadiah berupa 20 unit sepeda motor yang dilakukan oleh YouTuber tersebut.

Melalui unggahan Instagram story-nya, Willie Salim menulis bahwa dirinya tidak pernah membagi hadiah dengan cara meminta tagihan uang maupun beban apapun kepada pengikutnya. Lebih lanjut, ia meminta pengikutnya untuk tidak menanggapi chat/DM dari orang yang mengatasnamakan dirinya dalam konteks pemberian hadiah.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi dari Willie Salim terkait unggahan bagi-bagi hadiah berupa 20 unit sepeda motor.

Sejumlah akun Facebook yang menyebarkan informasi terkait unggahan bagi-bagi hadiah berupa 20 unit sepeda motor diketahui bukan merupakan akun resmi milik Willie Salim. Selanjutnya, berdasarkan penelusuran di akun resmi milik Wille Salim, kami tidak menemukan informasi apapun soal bagi-bagi hadiah berupa 20 unit sepeda motor.

Jadi, informasi soal bagi-bagi hadiah berupa 20 unit sepeda motor yang mengatasnamakan Willie Salim bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Akun Tiktok alanh4609 memposting sebuah video berdurasi 10 detik. Postingan tersebut memberikan informasi bahwa ada pajak bagi ibu yang melahirkan. Pada 10 Juni 2024 postingan tersebut sudah mendapatkan like sebanyak 199, 113 komentar dan dibagikan 44 kali.

Setelah ditelusuri pada Google dengan menggunakan kata kunci “Ibu melahirkan kena pajak” ditemukan artikel yang membahas hal tersebut. Melansir dari finance.detik.com, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti menjelaskan biaya proses melahirkan tidak dikenakan biaya pajak. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang pembebasan PPN. Proses melahirkan masuk dalam kategori jasa bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN. Terdapat 13 jasa yang dikategorikan bersifat strategis, kesehatan medis menjadi salah satunya.

Dengan demikian informasi mengenai ada pajak bagi ibu yang melahirkan merupakan hal yang tidak benar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti menjelaskan biaya proses melahirkan tidak dikenakan biaya pajak karena termasuk kategori jasa bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN, sehingga masuk dalam kategori konten yang menyesatkan.

Informasi mengenai ada pajak bagi ibu yang melahirkan merupakan hal yang tidak benar. Faktanya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti menjelaskan biaya proses melahirkan tidak dikenakan biaya pajak karena termasuk kategori jasa bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.