Berdasarkan data Transparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 memang terjun bebas dari skor 38 menjadi skor 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Peringkat Indonesia berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara. Angka ini pun berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikutip dari Katadata, korupsi di beberapa sektor ekonomi mencatatkan tingkat kerugian negara terbesar sepanjang tahun 2022. Bahkan, lima besar dari seluruh sektor tersebut berada di bidang ekonomi. Dari sekian banyak sektor itu, sektor perdagangan mencatatkan kerugian negara paling besar akibat korupsi, yaitu Rp 21 triliun. Kemudian diikuti sektor transportasi sebesar Rp 8,8 triliun, sektor sumber daya alam Rp 7 triliun, sektor agraria Rp 2,7 triliun, dan sektor utilitas Rp 982,7 miliar.

Lalu, diikuti oleh perbankan Rp 516,3 miliar, pertahanan dan keamanan Rp 453,1 miliar, sektor desa Rp 381,9 miliar, sektor pemerintahan Rp 238,9 miliar, sektor pendidikan Rp 130,4 miliar, serta investasi dan pasar modal Rp 123,9 miliar.

Berikut data sektor kasus korupsi dengan nilai kerugian negara pada 2022: Desa (115 kasus): Rp381.947.508.605 Utilitas (88 kasus): Rp982.650.170.188 Pemerintahan (54 kasus): Rp238.864.223.983 Pendidikan (40 kasus): Rp130.422.725.802 Sumber daya alam (35 kasus): Rp6.991.905.298.412 Perbankan (35 kasus): Rp516.311.670.301 Agraria (31 kasus): Rp2.660.495.253.696 Kesehatan (27 kasus): Rp73.905.212.389 Sosial kemasyarakatan (26 kasus): Rp116.235.776.805 Kepemudaan & olahraga (13 kasus): Rp46.336.115.709 Transportasi (12 kasus): Rp18.829.811.532.887 Kebencanaan (12 kasus): Rp94.473.033.327 Keagamaan (10 kasus): Rp77.316.361.942 Perdagangan (10 kasus): Rp20.962.979.341.935 Kepemiluan (10 kasus): Rp25.959.510.384 Komunikasi dan Informasi (9 kasus): Rp20.444.303.484 Investasi dan pasar modal (4 kasus): Rp123.885.725.659 Pertahanan dan keamanan (2 kasus): Rp453.094.059.541 Kebudayaan dan pariwisata (2 kasus): Rp20.510.000.000 Peradilan: (4 kasus) data kerugian negara belum tersedia

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikutip dari Katadata, korupsi di beberapa sektor ekonomi mencatatkan tingkat kerugian negara terbesar sepanjang tahun 2022.
lima besar dari seluruh sektor tersebut berada di bidang ekonomi. Dari sekian banyak sektor itu, sektor perdagangan mencatatkan kerugian negara paling besar akibat korupsi, yaitu Rp 21 triliun.

Tempo memverifikasi kebenaran ungkapan Mahfud dengan membandingkan data yang diungkapkannya dengan data di laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sesuai data Kemenkeu itu pada 1990-an, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen. Bahkan, menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di Asia.

Ahli Ekonomi Digital dari Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, mengatakan pertumbuhan ekonomi di era Reformasi, 1999-2022, rata-rata 4,7 persen per tahun. “Rata-rata dari tahun 1999-2022 pertumbuhan ekonomi ada di 4,7%. Memang benar bahwa pertumbuhan di bawah 7 persen,” kata Alexander, Jumat, 22 Desember 2023.

Sementara Ahli Pengelolaan APBN-APBD dan Wakil Dekan FEB UIN Syarif Hidayatullah, Zuhairan Yunmi Yunan, menyatakan bahwa pada era Reformasi pertumbuhan ekonomi di bawah 7 persen. “Benar, pertumbuhan ekonomi 7% tidak pernah tercapai pada era reformasi,” kata Zuhairan.

Verifikasi Tempo menyatakan bahwa narasi yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia era Orde Baru pernah mencapai 7 persen, namun di era Reformasi tidak pernah mencapai 7 persen adalah benar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 1961-2018, secara umum Indonesia hanya mengalami dua kali mengalami kontraksi.

Adapun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tertinggi terjadi pada awal era Orde Baru tepatnya pada 1968 yakni mencapai 10,92 persen. Di era Reformasi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicatat pada 2007 yakni sebesar 6,35 persen.

Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan, pada 1989 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,8 persen berdasarkan data BPS dan World Bank.

Pendapat lain disampaikan oleh Peneliti Think Policy Indonesia Alexander Tjahjadi. Ia membenarkan, bahwa setelah reformasi pertumbuhan di bawah 7 persen. Rata-rata dari tahun 1999-2022 pertumbuhan ekonomi ada di 4,7 persen. Dihitung berdasarkan data dari World Bank dan BPS.

Berikut adalah rincian pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pemerintahan presiden:
Era B.J. Habibie (1999): Pertumbuhan ekonomi mencapai 0,79 persen
Era Abdurrahman Wahid (2000-2001): Pertumbuhan ekonomi 3,6-4,9 persen per tahun.
Era Megawati Soekarnoputri (2002-2004): Pertumbuhan ekonomi kisaran 4,5-5 persen per tahun.
Era Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2014): Pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran 6 persen.
Era Joko Widodo (2015-2022): Pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8-5,3 persen.

Dengan demikian, selama era Reformasi, walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak ada catatan bahwa Indonesia pernah mencapai atau melewati angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap resilience di angka 5 persen. Hal itu disampaikan Gibran dalam debat cawapres di Kantor KPU RI pada Jumat (22/12/2023)/ "Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik rata-rata pertumbuhan ekonomi kita tetap resilience di angka 5 persen," kata Gibran Bagaimana faktanya? Peneliti Think Policy Indonesia Alexander Tjahjadi mengatakan, berdasarkan data dari World Bank, dalam 10 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 4,26 persen. Sehingga susah diklaim bahwa secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5 persen. Sementara itu, dosen Universitas Pendidikan Ganesha Putu Sukma Kurniawan mengatakan, dalam dua dekade terakhir (1998—2022), nilai tengah atau median pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,03 persen. Pada era Presiden Jokowi (2015—2022), pertumbuhan normalnya berada di kisaran 4,8—5,3 persen. Kondisi tidak normal sempat terjadi pada 2020—2021, saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Adapun, data memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir juga tidak mencapai rata-rata 5 persen. Berikut pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama lima tahun terakhir berdasarkan data BPS: 2016: 5,03 persen 2017: 5,07 persen 2018: 5,17 persen 2019: 5,02 persen 2020: -2,07 persen 2021: 3,70 persen 2022: 5,31 persen Data terbaru, dilansir Kompas.id, berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik, sepanjang triwulan III-2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 persen secara tahunan. Capaian itu menandakan berakhirnya tren pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut sebelumnya.

Data terbaru, dilansir Kompas.id, berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik, sepanjang triwulan III-2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 persen secara tahunan. Capaian itu menandakan berakhirnya tren pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut sebelumnya.