Di kesempatan lain, Presiden menekankan sudah ada 300 letter of intent (LoI) atau surat kesepakatan awal minat investasi asing untuk ibu kota baru tersebut. "Sampai sekarang sudah lebih dari 300 LoI yang sudah ditandatangani, saya kira itu sudah segera akan tambah terus.

Tapi memang sampai saat ini yang real (sungguhan) untuk memulai (investasi) memang belum," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Pernyataan Jokowi lantas diperkuat oleh Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono dalam konferensi pers secara daring, Senin (20/11/2023). Ia menyatakan, sejatinya investor asing sudah masuk ke IKN. Namun, status investor asing itu merupakan mitra dari perusahaan di dalam negeri.

Dengan kata lain, maksud pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu adalah belum ada investor asing yang masuk secara individu tanpa bermitra dengan perusahaan di Indonesia.

Agung kemudian mencontohkan beberapa proyek kolaborasi antara investor domestik dan internasional dalam pembangunan Nusantara. Proyek-proyek tersebut, antara lain Hotel Nusantara dan Swiss Hotel (Accor Group Swiss), Nusantara Intercultural School dengan JIS, Training Center PSSI dan FIFA, PLN untuk PLTS 50 megawatt (MW) dengan Sembcorp Singapura, RS Mayapada dan Apollo hospital India, serta Pakuwon dengan Marriot International AS

"Ada hotel, ada rumah sakit. Kita bisa lihat Mayapada, Pakuwon, PLN, JIS semuanya putra mitra investor asing. Jadi lagi-lagi investor asing masuk Nusantara," tuturnya. Adapun hingga kini, pemerintah sudah meletakkan batu pertama tanda groundbreaking IKN tahap II dimulai. Nilai investasi groundbreaking tahap II ini mencapai Rp 12,5 triliun. Sementara nilai investasi pada groundbreaking tahap I sebesar Rp 23 triliun. Pada Desember 2023 IKN akan kembali melakukan groundbreaking dengan nilai investasi sebesar Rp 10 triliun untuk melengkapi target realisasi investasi sebesar Rp 45 triliun pada tahun 2023.

Info tentang tidak adanya investor belum lama ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Amerika Serikat pada 17 November 2023. Namun, yang dimaksud Presiden Jokowi adalah investasi asing.

Klaim Cak Imin tersebut kurang tepat dan tidak dapat diverifikasi.

Berdasarkan penelusuran Tim Live Fast Checking Koalisi Cek Fakta, panelis Neni Susilawati, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) menyebut pmbangunan IKN Nusantara ditargetkan memiliki anggaran sebesar Rp466 triliun, dimana APBN akan menanggung sekitar 20% atau Rp89,4 triliun dari jumlah tersebut

Cak Imin mengklaim bahwa “1% dari Rp400-an triliun bisa bangun jalan seluruh wilayah di Kalimantan”.

“Ini adalah pernyataan yang menunjukkan pandangan pribadi tentang alokasi anggaran pembangunan IKN, dan tidak dapat dikonfirmasi secara langsung tanpa data biaya pembangunan infrastruktur di seluruh Kalimantan,” kata dia.

Untuk menentukan apakah 1% dari anggaran pembangunan IKN benar-benar akan cukup untuk membangun seluruh jalan dan kota di Kalimantan, diperlukan informasi lebih lanjut tentang biaya pembangunan infrastruktur di Kalimantan, termasuk proyek jalan dan perkotaan.

“Evaluasi seperti itu membutuhkan perbandingan rinci antara anggaran proyek IKN dan estimasi biaya terperinci untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan,” ungkap Neni.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin juga menyebut bahwa 3% dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun seluruh sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan.

Menurut advisory lead Think Policy Indonesia, Alexander Michael Tjahjadi, persentase APBN untuk IKN saat ini hanya sekitar 20% atau sekira Rp89,4 triliun, sehingga 3% dari angka itu adalah Rp2 triliunan.

“Membangun sekolah terbaik kira-kira butuh Rp30 miliar, sehingga nilai itu hanya bisa membangun sekitar 66 sekolah. Jumlah ini sangat kurang (dengan klaim Cak Imin),” tulis Alexander.

Alexander Michael Tjahjadi dari Think Policy Indonesia mengatakan bahwa gagal bayar itu masuk dalam KUHP.

"Sehingga benar itu hukum perdata," kata Alexander.

Penjelasan hukum gagal bayar pinjaman online:

Sementara dari penelusuran tim Cek Fakta Suara.com, dalam penjelasan di website Hukumonline.com yang penjelasakan lengkapnya bisa dicek di sini.

Dalam penjelasannya bahwa secara umum, utang piutang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Apabila debitur atau peminjam di pinjol tidak melunasi utangnya akan dianggap wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka pinjol wajib melakukan penagihan kepada penerima dana/peminjam paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian.

Lantas, risiko jika pinjol tidak dibayar bagaimana?

Bunga Pinjaman Menjadi Lebih Besar

Karena tidak mampu melunasi pinjamannya, debitur atau peminjam biasanya dikenakan denda atau bunga yang lebih besar.

Meskipun dalam pinjol legal dilarang mengenakan predatory lending atau praktik pemberian pinjaman dengan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman,[2] namun, pinjol legal biasanya tetap menentukan bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran yang dihitung per hari.

Per tahun 2022, OJK telah menetapkan bunga pinjol legal sebesar 0,4% per hari termasuk biaya-biaya untuk pinjaman multiguna/konsumtif dengan tenor pendek misalnya kurang dari 30 hari. Sementara untuk pinjaman produktif bunga sekitar 12% - 24%.

Apabila debitur tidak segera melunasi utangnya, tentu bunga atau denda yang dikenakan akan semakin banyak.

Ditagih Debt Collector

Jika Anda tidak melunasi utang Anda di pinjol, tentu akan ditagih oleh debt collector. Meski demikian, dalam menagih utang debitur, penyelenggara pinjol terikat dengan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, penyelenggara pinjol dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menagih utang dengan syarat pihak lain tersebut berbadan hukum, punya izin dari instansi yang berwenang, penagih utang tersertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK, dan bukan afiliasi penyelenggara pinjol atau pemberi dana.

Penagihan harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tercatat di SLIK OJK dengan Kualitas Buruk

Penyelenggara pinjol yang telah memenuhi syarat pada dasarnya dapat menjadi pelapor untuk menyampaikan laporan debitur kepada OJK yang mencakup informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus dan pemilik, dan keuangan debitur.

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengemukakan visi misinya dalam agenda debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), JUmat (22/12/2023).

Pada kesempatan tersebut, Cak Imin mengungkapkan persoalan pengangguran serta tingginya pekerja di sektor informal.

"Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapat penghasilan yang pasti, bahkan dompetnya dipastikan tipis."

Seperti Apa Faktanya?

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2023, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang, berkurang sekitar 410 ribu orang dibanding Februari 2022.

Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 mencapai 5,45%, turun juga dibanding Februari tahun lalu yang masih 5,86%.


"Pertumbuhan ekonomi turut memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka," kata Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, dalam siaran persnya (5/5/2023).

Sedangkan terkait 80 juta warga Indonesia bekerja di sektor informal, Akademisi Universitas Indonesia Neni Susilawati mengemukakan menurut survei angkatan kerjas nasional (Sakernas) Agustus 2022 yang dilakukan BPS menunjukan data bahwa mayoritas pekerja Indonesia, yakni 59,31 persen bekerja di sektor informal. Pada tahun 2022 ada 209,42 juta orang Indonesia yang masuk usia kerja.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2021 mencapai 77,9 juta. Kemudian pada Agustus 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 80,24 juta orang atau setara dengan 59,31% dari total penduduk yang bekerja di dalam negeri

Sementara itu, terjadi peningkatan jumlah pekerja informal pada Februari 2023. Tercatat pada Februari 2023 mencapai 83,34 juta orang, menunjukkan tren peningkatan jumlah pekerja di sektor informal sejak pandemi Covid-19.

Kesimpulan

Berdasarkan data tersebut klaim tentang 80 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor informal dan jumlah pengangguran mencapai 8 juta bisa dipastikan benar.

Berdasarkan data tersebut klaim tentang 80 juta penduduk Indonesia bekerja di sektor informal dan jumlah pengangguran mencapai 8 juta bisa dipastikan benar.