Ditemukan sebuah unggahan di Facebook berisi konten mengenai undian berhadiah bagi nasabah BRI yang mengaktifkan akun e-banking BRIMO. Unggahan tersebut juga menyertakan sebuah link yang diklaim untuk mendaftarkan diri.

Namun setelah di cek link tersebut maka kita akan diarahkan menuju website https://cetak-kupon-undian-brimo[dot]privasi[dot]xyz/ yang mana website ini bukan merupakan website resmi milik BRIi. Jika kita cari website BRI di Google maka kita akan dapat langsung menemukan website resmi milik BRI https://bri.co.id/.

Di website resmi tersebut juga tidak ditemukan informasi mengenai undian bagi para pengguna layanan BRIMO. Lalu di akun Facebook asli milik BRI yang sudah diverifikasi juga tidak ditemukan informasi apapun mengenai gebyar undian tersebut.

Berdasarkan dari temuan tersebut maka dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan BRI tersebut merupakan salah satu modus untuk melakukan penipuan

Akun Facebook yang asli milik Bank BRI adalah yang sudah diverifikasi, pada akun asli BRI tersebut juga tidak mengunggah informasi mengenai adanya gebyar undian apapun.

Artikel disadur dari Kompas.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kedatangan transmigran dari Pulau Jawa ke Provinsi Aceh. Kemudian juga disebutkan bahwa Provinsi Aceh diklaim sebagai daerah termiskin di Indonesia sehingga program transmigrasi ini dipertanyakan.

Narasi tersebut disertai tangkapan layar judul artikel “Besok, Gelombang Pertama Warga Transmigrasi Asal Pulau Jawa Tiba di Simeulue”

Faktanya, dilansir dari kompas.com, klaim bahwa adanya kedatangan transmigran dari Pulau Jawa ke Provinsi Aceh adalah tidak benar. Tangkapan layar artikel pada konten itu adalah berita lama yang dirilis oleh harianrakyataceh.com pada 15 Desember 2021. Gelombang pertama, rombongan transmigran mendarat di Bandara Lasikin, Kabupaten Simeulue pada 16 Desember 2021 dan gelombang kedua tiba pada 18 Desember 2021.

Sementara, klaim Provinsi Aceh adalah provinsi termiskin di Indonesia tidak sesuai dengan data profil kemiskinan di Indonesia yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023. Menurut data BPS, provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Papua, yakni mencapai 26,03 persen. Sedangkan, Aceh berada di peringkat keenam dengan persentase penduduk miskin mencapai 14,45 persen.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim adanya kedatangan transmigran dari Pulau Jawa ke Provinsi Aceh adalah tidak benar. Artikel pada konten itu adalah berita lama yang dipublikasikan oleh Harian Rakyat Aceh pada 15 Desember 2021. Sementara, klaim Aceh adalah provinsi termiskin di Indonesia tidak sesuai dengan Profil Kemiskinan di Indonesia yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023.

Klaim adanya kedatangan transmigran dari Pulau Jawa ke Provinsi Aceh adalah tidak benar. Artikel pada konten itu adalah berita lama yang dipublikasikan oleh Harian Rakyat Aceh pada 15 Desember 2021. Sementara, klaim Aceh adalah provinsi termiskin di Indonesia tidak sesuai dengan Profil Kemiskinan di Indonesia yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023.

Disadur dari artikel Kompas.

Beredar kabar seorang perempuan bernama Linda ditangkap terkait kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016. Linda disebut-sebut sebagai teman Vina dan terbukti terlibat berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran Kompas gambar seorang perempuan memakai baju tahanan dan dikawal polisi tersebut identik dengan foto pada laman Rmol.id yang berjudul “Ditetapkan sebagai Tersangka Penipuan Tiket Konser Coldplay, Ghisca Raup Keuntungan Miliaran Rupiah”.

Melansir dari artikel Rmol.id, sosok perempuan dalam foto adalah Ghisca Debora Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay di Jakarta yang ditangkap Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Pusat, pada 2023. Sedangkan, tautan yang disertakan dalam unggahan tidak menampilkan bukti rekaman CCTV, melainkan justru mengarah ke laman platform e-commerce.

Dilansir Kompas TV, pada Senin 27 Mei 2024, Linda diperiksa di Mapolresta Cirebon sebagai saksi. Setelah lima jam diperiksa, Linda mengaku tidak mengenal 8 terpidana dan Pegi Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang ditangkap terakhir. Linda menyebutkan, pada hari Vina dibunuh, dirinya tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP). Ia juga mengaku tak terlalu dekat dengan Vina. Selain itu, sejak enam bulan sebelum peristiwa pembunuhan, ia tidak lagi berkomunikasi dengan Vina.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika narasi soal bukti rekaman CCTV yang menunjukkan Linda terlibat kasus pembunuhan Vina adalah tidak benar. Gambar perempuan yang disebarkan di media sosial bukan Linda, melainkan Ghisca Debora Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay di Jakarta. Selain itu, tautan yang disertakan dalam unggahan tidak menampilkan bukti rekaman CCTV, namun mengarah ke laman e-commerce.

Faktanya gambar perempuan yang disebarkan di media sosial bukan Linda, melainkan Ghisca Debora Aritonang, tersangka penipuan tiket konser Coldplay di Jakarta. Selain itu, tautan yang disertakan dalam unggahan tidak menampilkan bukti rekaman CCTV, namun mengarah ke laman e-commerce.

Beredar surat hasil keputusan terkait ganti rugi lahan IKN menggunakan kop surat Kemenkeu yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2024. Dalam surat tersebut tertulis pembayaran ganti rugi akan dimulai pada tanggal 5 Juni 2024 dan terdapat beberapa nama penerima kompensasi tersebut.

Terkait hal tersebut, Bappenas memberikan bantahan melalui akun Instagram resminya bahwa surat terkait ganti rugi lahan IKN yang mengatasnamakan Sesmen PPN/Sestama Bappenas adalah tidak benar. Pihak Bappenas menegaskan surat yang dikeluarkan selalu menggunakan kop surat dan cap dinas Kementerian PPN/Bappenas.

Sementara itu dilansir dari tirto, pemberian ganti rugi kepada masyarakat atas 2068 bidang tanah bermasalah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) menurut Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri ATR/BPN akan segera dibayarkan namun belum diketahui kapan pembayaran dilakukan.

Bappenas menegaskan surat yang beredar adalah tidak benar. Surat yang dikeluarkan Bappenas selalu menggunakan kop surat dan cap dinas Kementerian PPN/Bappenas