Tiga orang pakar menanggapi berdasarkan beberapa sumber data, dan menyatakan bahwa pernyataan Mahfud tersebut keliru. Pertama Dosen Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma.

Dia mengatakan terdapat beberapa versi yang membahas posisi Indonesia dalam laju deforestasi di antara negara-negara lain. Namun mayoritas sumber data itu menyebutkan Indonesia bukan negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia saat ini.

“Meskipun ada variasi, mayoritas data menunjukkan laju deforestasi Indonesia tidak menempati posisi tertinggi di dunia. Misal data dari WRI, deforestasi tahun 2001-2022 tertinggi diperoleh Rusia dan Indonesia menempati posisi kelima,” kata Masitoh, mengutip data di situs World Research Institute (WRI), Minggu, 21 Januari 2024.

Berdasarkan sumber data yang sama, yakni WRI, peneliti Queensland University, Udiana Puspa Dewi, S.S., M.A.,Ph.D, juga menyatakan klaim Mahfud tersebut salah. “Indonesia berada di peringkat lima, di bawah Rusia, Kanada, Brazil, dan US,” kata Udiana, Minggu, 21 Januari 2024.

Sementara Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus M. Iqbal, mengutip data dari Katadata, yang menyebutkan bahwa pada tahun 202 laju deforestasi Indonesia berada di urutan keempat. “Laju penggundulan hutan primer Indonesia, pada tahun 2020 peringkat 4 tertinggi di dunia, mencapai 270.000 hektare per tahun,” kata dia.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Mahfud MD yang menyatakan laju atau kecepatan deforestasi Indonesia saat ini tertinggi di dunia adalah keliru.

Terdapat beberapa versi sumber data terkait tingkat laju deforestasi negara-negara di dunia. Mayoritas tidak menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kecepatan tertinggi dalam urusan deforestasi.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa sampai dengan 1 Oktober 2022, hutan adat mencapai 1.196.725,01 hektare. Luas itu mencakup penetapan Hutan Adat 108.576 ha dan Indikatif Hutan Adat 1.088.149 ha.

Sementara itu, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat bahwa telah melakukan registrasi terhadap 1.336 peta wilayah adat dengan luas sekitar 26,9 juta hektare.

Peta wilayah adat tersebut tersebar di 32 provinsi dan 155 kabupaten/kota. Dari 1.336, total wilayah adat teregistrasi di BRWA, sebanyak 219 wilayah adat sudah ditetapkan pengakuannya oleh pemerintah daerah dengan luas mencapai 3,73 juta hektar atau sekitar 13,9%.

Kemudian, masih ada sekitar 23,17 juta hektar wilayah saat ini yang belum ada pengakuan oleh pemerintah daerah.

Dalam hitungan ribu ton, impor beras pada 2019 tercatat sebesar 444,51 ton; 356,29 ton (2020); 407,74 ton (2021); 429,21 ton (2022); dan melonjak pada 2023 menjadi 3.062,86 ton atau sekitar 3,06 juta ton.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2024 yang sama, impor komoditas beras pada 2023 tertinggi dalam lima tahun terakhir. Impor itu berasal dari Thailand dengan volume 1,38 juta ton atau mencakup 45,12% dari total impor beras.

Sementara itu, dari Vietnam 1,14 juta ton, Pakistan 309.000 ton, Myanmar 141.000 ton dan lainnya 83.000 ton.

Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Masitoh Nur Rohma menyampaikan bahwa program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena sejumlah faktor.

Berdasarkan jurnal penelitian Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future pada 2023, yang dilakukan oleh Alsafana Rasman dkk dari Universitas Indonesia (UI), terdapat lima faktor di belakang kegagalan proyek tersebut.

Pertama, terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya.

Kedua, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal.

Ketiga, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan.

Keempat, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian.

Kelima, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangunan food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa hasil penandaan alokasi anggaran perubahan iklim pada APBN 2018-2020 mencapai Rp307,48 triliun. Dengan alokasi tersebut, dinilai masih ada gap yang sangat besar dengan kebutuhan pendanaan perubahan iklim untuk mencapai NDCs pada 2030.

Adapun, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI pernah merilis perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kebutuhan pendanaan perubahan iklim. Kebutuhan dimaksud mencapai Rp3.779 triliun jika mengikuti peta jalan Dokumen Kontribusi Nasional (NDC).

Artinya, setiap tahun anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp200 triliun-Rp300 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 7-11% anggaran belanja negara 2022.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Afni Regita Cahyani Muis menyebut, pernyataan Cak Imin sebagian benar. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim masih sebatas proyeksi dan belum maksimal.

Selama 5 tahun terakhir, dia mencatat rata-rata sembilan belanja iklim hanya 3,9% dari alokasi APBN pertahun dari 2022.

"Data ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat terbilang serius melakukan aksi penanggulangan perubahan iklim dari anggaran negara. Padahal, isu lingkungan hidup tengah menjadi isu krusial di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim Anggaran Krisis Iklim Sedikit adalah benar.