Sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan nama pengguna “Berita Hari Ini” dengan klaim Hotman Paris Promosikan judi online.

Setelah melakukan penelusuran, melansir dari Kompas.com suara video menggunakan AI Voice Detector. Tools ini dapat mendeteksi kemungkinan suara yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Suara Hotman Paris yang beredar diindikasi 99,81 persen merupakan suara yang dihasilkan oleh AI.

Berdasarkan penjelasan di atas, klain tentang Hotman Paris Promosikan judi online adalah salah dan masuk kategori konten yang dimanipulasi.

Hasil periksa fakta Yudho Ardi

Informasi yang menyesatkan. Konten yang beredar dibuat dengan AI. Suara Hotman dalam video diindikasi 99,81persen buatan AI.

Peneliti Queensland University, Udiana Puspa Dewi, S.S., M.A.,Ph.D mengatakan bahwa pernyataan Mahfud MD tersebut sebagian benar. Masyarakat adat yang tinggal di hutan negara di Kaltim tidak memiliki KTP dan sertifikat. Meski begitu, wilayah yang mereka tempati, secara legal dianggap sebagai kawasan hutan negara.

“Sering terjadi sengketa masyarakat adat dengan investor dalam masalah pembebasan hak atas tanah, karena masyarakat adat tidak memiliki sertifikat legalitas tanah. Hal ini juga terjadi pada proses pembebasan tanah IKN (Ibu Kota Negara),” ujar Udiana.

Sementara itu Direktur Advokasi dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman mengatakan bahwa data 20 ribu orang masyarakat adat di Kaltim yang disebut oleh Mahfud MD, bukanlah data masyarakat adat yang tidak punya hak pilih pada Pemilu 2024. Data itu adalah jumlah masyarakat adat yang terancam tergusur oleh proyek Ibu Kota Negara (IKN). “Mereka punya e-KTP,” kata dia saat dihubungi Tempo secara terpisah, Senin, 22 Januari 2024.

Namun, Arman membenarkan bahwa 20 ribu masyarakat adat tersebut terancam tergusur IKN karena lahannya belum diakui oleh negara atau tidak memiliki legalitas pengakuan hak atas masyarakat adat.

Menurut Staf Direktorat Partisipasi Politik AMAN Yayan Hidayat pada Koran Tempo, masyarakat adat yang terancam tak bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 karena tak punya e-KTP berjumlah sekitar 1,5 juta orang. Mereka tak bisa memilih lantaran tak terdaftar di daftar pemilih serta tak punya e-KTP. Sebagian besar masyarakat adat yang belum punya e-KTP itu berada di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Mereka tidak memiliki e-KTP lantaran tinggal di kawasan dalam hutan yang secara administrasi wilayah mereka tidak diakui oleh negara.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa klaim Mahfud MD tentang adanya 20 ribu masyarakat adat di Kaltim yang tidak bisa mencoblos dalam Pemilu 2024 karena tidak memiliki KTP adalah sebagian benar.

Analis senior Climateworks Centre, Fikri Muhammad, mengatakan berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada 21 Desember 2021 lalu, total tenaga kerja asing (TKA) di sektor pertambangan mineral dan batubara, termasuk di smelter, RI tercatat mencapai 5.355 orang.

Sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat mencapai 244.945 orang. Total tenaga kerja bekerja di sektor pertambangan, termasuk smelter, di Indonesia mencapai 250.300 orang.

Artinya, jumlah tenaga kerja asing di sektor pertambangan dan juga smelter di Tanah Air sekitar 2,1% dari total tenaga kerja di sektor ini. Sedangkan tenaga kerja Indonesia masih mendominasi hingga 97,9%.

Namun memang dari total TKA tersebut, benar bahwa paling banyak bekerja di Usaha Pertambangan (IUP) OPK Olah Murni Mineral atau smelter, yakni mencapai 2.270 orang dari total tenaga kerja di smelter mencapai 21.688 orang. Artinya, TKA di bidang smelter ini mencapai 10,5%. Sedangkan jumlah TKI di bidang olah murni mineral ini tercatat mencapai 19.418 orang."

Direktur Penerimaan Minerba Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, mengatakan bahwa pemerintah masih memprioritaskan tenaga kerja lokal, sesuai dengan Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Dalam hal tidak terdapat tenaga kerja setempat dan atau nasional yang memiliki kompetensi dan atau kualifikasi yang dibutuhkan, badan usaha dapat menggunakan tenaga kerja asing dalam rangka alih teknologi dan atau alih keahlian," tuturnya.

Selain itu, menurutnya badan usaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sesuai aturan dalam Peraturan Menteri ESDM No.25 tahun 2018 dan Peraturan Menteri ESDM No.26 tahun 2018.

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim industri Nikel lebih banyak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah sebagian benar.

Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara, Adhitya Adhyaksa menyebut bahwa Indonesia berkontribusi sebesar 5,6 persen atas deforestasi hutan alam primer global dan menempati urutan keempat sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Sedangkan pada urutan pertama negara dengan deforestasi tertinggi di dunia adalah Brasil.

"Kontributor utama deforestasi 2022 adalah Brasil. Namun laju deforestasi Indonesia bila dicermati relatif tetap tinggi pada provinsi kaya hutan," kata Adhitya, Minggu (21/1/2024).

Sementara dikutip dari artikel berjudul "Laju Deforestasi Hutan Primer Indonesia Peringkat 4 di Dunia" yang dimuat situs databoks.katada.co.id, Brasil menjadi negara yang paling tinggi laju deforestasinya.

Laju deforestasi hutan primer Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Global Forest Watch, lahan hutan primer Indonesia tercatat hanya berkurang 270 ribu hektare (ha) pada 2020, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 323,6 ribu ha.

Meski demikian, laju deforestasi Indonesia masih masuk daftar 10 terbesar di dunia pada tahun lalu. Indonesia menempati posisi keempat, diapit oleh Bolivia dan Peru.

Brasil masih menjadi negara dengan laju pengurangan hutan primer terbesar di dunia pada 2020, yakni 1,7 juta ha. Setelahnya ada Republik Demokratik Kongo yang kehilangan hutan primer seluas 491 ribu ha.

Bolivia tercatat kehilangan hutan primer seluas 277 ribu ha. Peru yang berada di bawah Indonesia kehilangan 166 ribu ha.

Kolombia berada di posisi keenam lantaran kehilangan hutan primer seluas 166 ribu ha. Kemudian, Kamerun tercatat kehilangan hutan primer sebanyak 100 ribu ha.

Laos dan Malaysia masing-masing kehilangan hutan primer seluas 89,7 ribu ha dan 73 ribu ha. Sementara, Meksiko tercatat kehilangan hutan primer seluas 68,4 ribu ha.

Adapun, pengurangan hutan primer di dunia seluas 4,21 juta ha sepanjang 2020. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya 3,75 juta ha.

Kehilangan lahan hutan primer terbesar terjadi pada 2016, yakni 6,13 juta ha. Kondisi itu terjadi karena kebakaran hutan yang cukup besar di beberapa negara seiring terjadinya kemarau panjang dan meningkatnya suhu udara.

Berdasarkan penjelasan di atas, klaim Mahfud Sebut Laju Deforestasi Indonesia Tertinggi di Dunia adalah keliru.