Tim Cek Fakta Kompas.com mencermati video tersebut dan menemukan logo Metro TV di sebelah pojok kanan bawah.

Setelah ditelusuri, video itu merupakan tayangan pidato pertama Prabowo usai dilantik sebagai presiden. Pidato disampaikan di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2024.

Video lengkap pidato tersebut diunggah di kanal YouTube Metro TV.

Prabowo di dalam pidatonya menyinggung berbagai hal, mulai dari potensi ancaman dan tantangan ke depan bagi Indonesia, serta upaya memerangi korupsi.

Prabowo juga mengajak konsolidasi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta berjanji untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Namun, Prabowo tidak menyebutkan tentang pemberian bansos Rp 7 juta untuk setiap pemegang KTP.

Video yang dibagikan di Facebook terindikasi hasil manipulasi.

Manipulasi diduga dilakukan dengan mengganti suara asli Prabowo menggunakan suara tiruan yang dihasilkan menggunakan teknologi artificial intellgence (AI).

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi yang mengeklaim Prabowo membagikan bansos sebesar Rp 7 juta adalah hoaks.

Video yang dicantumkan terindikasi hasil manipulasi. Video asli adalah pidato perdana Prabowo usai dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024.

Ketika dicermati, terdapat kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya yakni bisa dilihat pada mimik wajah Sahroni yang tampak kaku.

Penelusuran melalui Google Search juga tidak menemukan adanya pemberitaan valid soal penangkapan Sahroni.

Kemudian, Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek video tersebut menggunakan Hive Moderation. Tools tersebut dapat mendeteksi sebuah video dihasilkan oleh AI atau bukan.

Setelah dicek, hasilnya video Sahroni ditangkap di Bandara Soekarno Hatta memiliki probabilitas 81 persen dihasilkan oleh AI. Sehingga, dapat dipastikan bahwa konten itu bukan peristiwa nyata.

Sebelumnya di media sosial juga muncul sejumlah informasi keliru yang mencatut nama Sahroni usai rumahnya dijarah.

Penelusuran Kompas.com bisa dilihat di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini.

Video yang mengeklaim Ahmad Sahroni ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta merupakan konten hasil manipulasi.

Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, video itu memiliki probabilitas 81 persen dihasilkan AI. Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid kader Partai Nasdem itu ditangakap polisi. 

Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan listing Ritz-Carlton Mega Kuningan di situs agen properti terkemuka di Indonesia.

Dengan demikian, posting itu memang ada, dan bukan hasil rekayasa.

Kendati demikian, manajemen Ritz-Carlton Mega Kuningan membantah bahwa hotel tersebut dijual dan mengaku tidak mengetahui sumber informasi tersebut. 

"Tidak benar. Dan ini banyak sekali agen properti yang listing penjualan ini. Kami tidak mengetahui, dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut," ujar perwakilan manajemen, sebagaimana diberitakan Kompas.com, Minggu (7/9/2025).

Tak hanya sekali ini saja isu yang menerpa Ritz-Carlton Mega Kuningan, sebelumnya platform jual beli properti 99.co juga menampilkan listing penjualan hotel ini.

Manajemen menyebutkan bahwa performa Ritz-Carlton Mega Kuningan terbilang solid.

Tingkat okupansi hotel mencapai 68 persen, jauh di atas rata-rata okupansi Jakarta yang masih berada di kisaran 50-60 persen.

Manajemen mengakui, tingkat okupansi sempat turun akibat serangkaian demonstrasi yang berlangsung di Jakarta pada akhir Agustus dan awal September 2025.

"Meskipun begitu, performa hotel tetap menunjukkan kekuatan di tengah tantangan yang ada," kata perwakilan manajemen.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi penjualan hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan perlu diluruskan.

Manajemen Ritz-Carlton Mega Kuningan membantah bahwa hotel tersebut dijual dan mengaku tidak mengetahui sumber informasi tersebut.

PBB tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan institusi parlemen di suatu negara.

Hal ini tertuang dalam deklarasi yang diadopsi oleh Sidang Istimewa Dewan Antar-Parlemen 1995.

Selama bertahun-tahun, organisasi internasional telah berhasil menetapkan hukum, standar, dan merancang program internasional di setiap bidang usaha manusia.

Kendati demikian, PBB bukanlah pemerintahan dunia. Sehingga, tidak memiliki wewenang dalam penyelenggaraan negara.

Parlemen di setiap negara, pada dasarnya bertanggung jawab langsung kepada warga negaranya.

Adapun foto yang dipakai dalam narasi beredar bukanlah sidang PBB untuk membubarkan DPR RI.

Satu foto menampilkan ribuan mahasiswa berhasil menduduki Gedung DPR RI pada 1998.

Foto dari peristiwa yang sama dapat dilihat di situs Getty Image yang diunggah oleh jurnalis AFP, Choo Youn-Kong.

Adapun foto lainnya menampilkan penampakan ruang sidang umum PBB.

Hasil pencarian dengan reverse image search mengarahkan konten penampakan gedung serupa di Mahrnews.com.

Dalam video yang disematkan, tampak delegasi PBB walk out saat pidato Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu pada 27 September 2024.

Narasi mengenai sidang darurat PBB untuk membubarkan DPR RI merupakan hoaks.

PBB tidak memiliki wewenang untuk membubarkan institusi parlemen suatu negara.

Foto ruang sidang umum PBB pada 27 September 2024 bukan untuk membahas pembubaran DPR RI.