Dari hasil penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melalui fitur pencarian Google dengan kata kunci “Prabowo Blokir Tiktok”, tidak ditemukan satu pun media kredibel yang membenarkan klaim.
Melansir laporan Kompas.com yang tayang September 2023. larangan mengenai TikTok Shop sebagai media sosial yang memiliki fitur e-commerce, sejatinya pernah dilakukan. Kebijakan itu diterapkan di masa pemerintahan Jokowi, mengacu ke revisi Peraturan Mendag (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 yang menyebutkan media sosial tidak boleh digunakan sebagai e-commerce.

Unggahan berisi narasi “Prabowo akan kembali blokir TikTok karena merugikan UMKM” adalah konten yang menyesatkan (misleading content).

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran informasi dengan mengakses tautan dalam unggahan. Hasilnya, calon pelamar diarahkan ke laman berisi permintaan pengisian data berupa nama yang sesuai KTP dan nomor telepon untuk mendapatkan OTP melalui SMS.
TurnBackHoax kemudian melakukan verifikasi informasi lewat laman resmi dephub.go.id. Faktanya, tidak terdapat informasi mengenai loker petugas operasional bus sebagaimana disebutkan dalam klaim.

Informasi berisi foto dengan klaim “loker Dishub sebagai petugas operasional bus” itu merupakan konten palsu (fabricated content).

Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mencari tahu informasi mengenai mata uang BRICS melalui kolom pencarian Google dengan kata kunci “Mata Uang BRICS”. Hasilnya, ditemukan pemberitaan antaranews.com “Apa itu mata uang BRICS dan tujuannya?”.
Dari berita tersebut, diketahui bahwa negara blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) berencana membuat mata uang cadangan baru untuk mengurangi dominansi dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan internasional. Namun, hingga kini mata uang BRICS masih dalam pengembangan dan belum ada pengumuman resmi tentang peluncurannya.
Sebelumnya, TurnBackHoax telah membongkar kebenaran beragam klaim seputar BRICS, beberapa di antaranya diulas dalam artikel:
[SALAH] Mata Uang BRICS Sudah Rilis, Ada Gambar Bendera Indonesia
[SALAH] 159 Negara Bakal Adopsi Sistem Pembayaran BRICS

Unggahan berisi narasi “01 mata uang BRICS setara 3.66000 rupiah” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)

Disadur dari artikel Cek Fakta Tempo.co.

Dana hibah “Pandemic Fund” justru bertujuan memperkuat layanan kesehatan agar negara-negara berkembang menjadi jauh lebih tangguh, khususnya jika pandemi terjadi di masa akan datang.

Pandemic Fund merupakan mekanisme pembiayaan multilateral yang diluncurkan pada November 2022 dalam Presidensi G20 Indonesia. Dewan Pengelola Dana Pandemic Fund menyetujui hibah putaran kedua senilai US$418 juta untuk 40 negara di enam wilayah geografis, termasuk Indonesia. Pemberian hibah ini diputuskan dalam pertemuan Dewan Pandemic Fund ke-14 yang berlangsung di Washington, D.C., Amerika Serikat pada Kamis (17/10/2024).

Menteri Kesehatan melalui fiskal.kemenkeu.go.id menyampaikan dana pandemi akan digunakan untuk menunjukkan peran Indonesia sebagai donor dan penerima manfaat, guna memperkuat kapasitas nasional, regional, dan global dalam kesiapsiagaan serta respons terhadap krisis kesehatan di masa depan.

UU Kesehatan Omnibus Law yang disahkan tahun lalu pun dirancang untuk mengatasi tantangan penyelarasan dan koordinasi dalam pencegahan serta penanggulangan wabah penyakit menular secara nasional. Pernyataan ini menegaskan penerimaan dana serta UU Kesehatan tidak berkaitan dengan plandemic dan tentunya tidak membahayakan masyarakat dan negara.

Klaim “dana hibah pandemi dan UU Kesehatan Omnibus Law berkaitan dengan rekayasa pandemi selanjutnya atau plandemic” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

(Ditulis oleh Moch. Marcellodiansyah)