Gempa bumi memang terjadi di Myanmar yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan pada 28 Maret 2025. Namun video-video yang beredar di media sosial berikut tidak menggambarkan dampak gempa tersebut. 

Tempo memverifikasi video-video tersebut dengan menganalisis ketidaknormalan pada konten dan memindai menggunakan aplikasi pendeteksi kecerdasan buatan. 



Video pertama dan kedua memperlihatkan jalan aspal yang terbelah. Saat dianalisis, video tersebut memuat kejanggalan. Pada lingkaran 1, terlihat orang-orang yang berdiri melewati batas tebing namun tidak terjatuh ke bawah.

Pada lingkaran 2, seorang pria yang berjalan dalam genangan air,  tidak menimbulkan riak saat berjalan di atasnya. 

Pemindaian menggunakan Aiornot.com menyatakan, 96 persen kemungkinan gambar itu dibuat menggunakan AI. Pada video pertama, tersemat label  “AI-generated” yang menunjukkan konten tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan.



Video kedua memperlihatkan sebuah jalan di pemukiman warga yang tanahnya retak dan bangunannya rusak. Hasil analisis alat AI or Not menunjukkan 94 persen kemungkinan dibuat menggunakan AI.



Klip berikutnya memperlihatkan jembatan patah. Menurut AI or Not, 76 persen video tersebut dibuat dengan kecerdasan buatan.



Demikian juga video yang menunjukkan reruntuhan gedung bertingkat dan jalanan kota yang terbelah. Menurut AI or Not, memiliki 70 persen kemungkinan dibuat menggunakan kecerdasan buatan.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan bahwa dua video konten TikTok yang beredar memperlihatkan dampak gempa bumi akhir Maret lalu di Myanmar adalah klaim keliru. Klip-klip itu dibuat menggunakan AI dan tidak memperlihatkan situasi sesungguhnya di Myanmar.

Tim Pemeriksa Fakta MAFINDO (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim menggunakan perkakas (tools) pencarian berita Google News dengan kata kunci “dana haji infrastruktur”, hasilnya ditemukan artikel-artikel periksa fakta dari sumber-sumber kredibel dan autoritatif yang sudah dikurasi oleh Google News, salah satunya oleh KOMPAS.com terbitan Kamis (24/01/2019) di artikel “BPKH: Tidak Ada Satu Rupiah Dana Haji untuk Infrastruktur”.

Penelusuran menggunakan kata kunci “Jokowi Ternyata Sudah Pakai Rp.38,5 Triliun Dana Haji, Jamaah Tak Diberitahu” menemukan artikel periksa fakta yang sudah terbit sebelumnya pada Kamis (27/6/2024) lalu oleh turnbackhoax.id di artikel “[SALAH] Jokowi Ternyata Sudah Pakai Rp.38,5 Triliun Dana Haji" yang berisi tangkapan layar yang sama.

Selain itu, pemeriksaan silang (cross check) di Google News menggunakan kata kunci yang sama menghasilkan artikel-artikel periksa fakta dari sumber-sumber kredibel dan autoritatif lainnya yang mengkoroborasi dan mendukung artikel periksa fakta tersebut.

Selain menampilkan judul hasil manipulasi, di bagian bawah tangkapan layar juga menyertakan tangkapan layar artikel dari situs beritaislam.org terbitan Kamis (26/9/2019) berjudul “Dia akan Mati Ditawur Rakyatnya Sendiri! Akankah Prediksi Cak Nun Jadi kenyataan?” yang tidak berkaitan dengan hoaks yang disebarkan.

Unggahan tersebut masuk ke kategori konten yang menyesatkan (misleading content), faktanya sudah diklarifikasi oleh Kepala BPKH pada 2019 lalu bahwa tidak ada penggunaan Dana Haji selain untuk keperluan pengelolaan penyelenggaraan ibadah Haji.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “bansos kemenkeu” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan artikel yang menjelaskan mengenai bantuan sosial tunai Kementerian Keuangan.
TurnBackHoax kemudian dengan memasukkan kata kunci “hoaks bansos kementerian keuangan”. Hasilnya, ditemukan artikel kemensos.go.id “Waspada Hoaks terkait Bantuan Sosial”. Isinya mengingatkan banyaknya pesan berantai berisi tautan dengan informasi bohong (hoaks) terkait pencairan dan/atau pendaftaran bantuan sosial. Kementerian Sosial (Kemensos) tidak pernah membuat laman serta tautan pendaftaran atau pencairan bantuan sosial.
Kemensos menjelaskan, penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika ada masyarakat yang layak menerima yang belum terdaftar dalam DTKS, maka dapat diusulkan oleh pemerintah daerah atau mengajukan sendiri melalui Aplikasi Cek Bansos di menu Usul-Sanggah.

Unggahan berisi klaim “pencairan dana bansos kemenkeu” merupakan konten palsu (fabricated content).

(Ditulis oleh Laurensius Raka)

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan akun Facebook “Novita Lestariarta”. Diketahui, tautan tersebut mengarahkan warganet untuk mengisi kolom username Facebook beserta password Facebook.
TurnBackHoax kemudian mencari konteks asli foto menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan infografis serupa di laman indonesiabaik.id yang tidak bisa diakses.
TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “bantuan subsidi pekerja swasta melalui BPJS” ke mesin pencarian Google. Pencarian teratas mengarah ke laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (bsu.kemnaker.go.id). Dalam laman itu, Kementerian Ketenagakerjaan terakhir memberikan informasi mengenai bantuan subsidi upah (BSU) di tahun 2022, nilainya Rp600.000.
Dilansir dari unggahan akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) pada Oktober 2024, BSU—yang direalisasikan pada 2020 hingga 2022—diberikan oleh pemerintah sepanjang masa pandemi Covid-19. Tidak ada informasi resmi mengenai penyaluran BSU di 2025.

Unggahan berisi tautan “bantuan subsidi upah” merupakan konten tiruan (impostor content).
(Ditulis oleh Vania)