Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim akan segera hadir Elpiji non subsidi tabung warna pink, dengan menghubungi pihak PT Pertamina Patra Niaga.
Area Manager Comm, Rel & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan mengatakan,  klaim akan segera hadir Elpiji non subsidi tabung warna pink tidak benar.
"Tidak benar," kata Eko saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (4/2/2025).
Menurut Eko, Bright Gas merupakan produk LPG milik Pertamina yang dipasarkan sejak 2018.
"Sudah lama dan itu varian produk Bright Gas saja," jelasnya.
Eko pun menegaskan Pertamina tidak menggantikan Elpiji 3 kg dengan Elpiji non subsidi tabung warna pink tersebut.
"Tidak benar itu menggantikan produk LPG 3 Kg," ucap Eko.
Menurut Eko, saat ini Pertamina tetap menyalurkan Elpiji 3 kg bersubsidi dan jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Stok dan pasokan LPG 3 kg aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat," tutupnya.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim akan segera hadir Elpiji non subsidi tabung warna pink telah diklarifikasi pihak Pertamina.
Area Manager Comm, Rel & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga, Eko Kristiawan mengatakan, Bright Gas merupakan produk LPG non subsidi milik Pertamina yang dipasarkan sejak 2018. Pertamina tidak menggantikan Elpiji 3 kg dengan Elpiji non subsidi tabung warna pink tersebut.
 

Mengutip hasil penelusuran Tim Cek Fakta Liputan6.com tentang video yang diklaim Presiden Prabowo mengecek langsung lokasi pagar laut misterius di Tangerang, Banten ditemukan fakta berikut ini. Penelusuran dilakukan dengan mengunggah gambar tangkapan layar dari video tersebut ke Google Images.

Hasilnya ditemukan bahwa video tersebut identik di YouTube. Video tersebut berjudul "Prabowo Ditemani Susi di Laut Naik Kapal PS08 Bertuliskan 'TENGGELAMKAN'" yang dimuat kanal YouTube MerdekaDotCom pada 12 Oktober 2023.

Dalam video tersebut, Prabowo yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI sedang menjajal kapal pemberiannya untuk para nelayan di Pangandaran, Jawa Barat.

Prabowo naik perahu didampingi sejumlah nelayan dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti pada Oktober 2023 lalu.

"MERDEKA.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajal kapal pemberiannya untuk para nelayan, bersama Susi Pudjiastuti, di Pangandaran, Jawa Barat.

Di momen tersebut, Susi memperkenalkan Prabowo sebagai calon presiden dari partai Gerindra.

Prabowo dan Susi naik kapal bersama yang diberi nama Kapal PS08, dengan tagline 'Tenggelamkan', seperti yang pernah diucapkan Susi kala menjadi menteri kelautan dan perikanan," tulis kanal YouTube MerdekaDotCom.

Berdasarkan penjelasan di atas, video yang diklaim Presiden Prabowo mengecek langsung lokasi pagar laut misterius di Tangerang, Banten ternyata tidak benar.

Faktanya, video tersebut merupakan momen Prabowo menjajal perahu nelayan di Pangandaran, Jawa Barat pada Oktober 2023. Ketika itu, Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Titiek Soeharto turun tangan buru Jokowi terkait polemik pagar laut” ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax kemudian menelusuri sampul foto video itu lewat Google Lens dan tidak menemukan gambar serupa. Potret dalam thumbnail video merupakan hasil suntingan atau manipulasi dari penggabungan sejumlah gambar.

Video berdurasi 9 menit 51 detik tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan. Narator dalam video membacakan ulang berita suara.com “Nyenggol Prabowo, Aksi Titiek Soeharto Desak Ungkap Dalang Pagar Laut Ilegal Tuai Pujian: Ibu Negara Memang Keren” yang tayang Rabu (22/1/2025).

Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.

Tim Riset Tirto mencoba melakukan pencarian Google dengan kata kunci “Big Data Cyber Security (BDCS) Indonesia sudah terpasang untuk memata-matai percakapan masyarakat di internet”.

Dari situ kami menemukan narasi ini sudah beredar sejak 2015 dan sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi (dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika).

Dalam Siaran Pers No.84/PIH/KOMINFO/10/2015 dikatakan, sistem pengawasan untuk mengintai percakapan warga itu tidak diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Teknologi Big Data sendiri merupakan teknologi pengolah data yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, termasuk di Indonesia; baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan.

Teknologi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien. Akan tetapi, menurut Komdigi, penerapan teknologi big data disertai pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi Hak Asasi Warga Negara.

“Pada prinsipnya, pengawasan terhadap aktivitas seseorang di Internet dapat melanggar hak konstitusi warga negara khususnya mengenai privasi dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi. Perlindungan terhadap privasi, dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi merupakan bagian penting dari pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional,” tulis Komdigi di situs resminya.

Komdigi menegaskan, Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan dilakukan penilaian yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati HAM,” bunyi keterangannya.

Lagi pula, sistem yang sudah dibangun Indonesia juga bukan BDCS, melainkan Pusat Data Nasional (PDNS) di bawah Kominfo. Fasilitas ini digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.

Untuk diketahui, meski narasi yang beredar tidak benar, ada sejumlah laporan di mana teknologi spyware bisa dimaanfaatkan secara ilegal untuk memata-matai warga lewat ponsel. Pegasus misalnya, yang menjadi alat sadap milik perusahaan NSO Group asal Israel, dilaporkan masuk ke Indonesia sejak 2018. Alat itu diduga pernah dipakai Polri dan Badan Intelijen Negara.

Pegasus digunakan untuk keperluan keamanan, terutama pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba. Namun, Indonesialeaks menemukan fakta bahwa alat sadap ini tidak hanya untuk keamanan, tapi juga digunakan demi kepentingan politik, khususnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa narasi soal sistem Big Data Cyber Security (BDCS) sudah terpasang di Indonesia untuk memata-matai percakapan masyarakat di media sosial bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Klaim ini sudah beredar sejak 2015 dan telah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi.

Dalam Siaran Pers No.84/PIH/KOMINFO/10/2015 dikatakan, sistem pengawasan untuk mengintai percakapan warga itu tidak diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.