Sebagai langkah awal, Tim Riset Tirto mencoba melakukan pencarian Google dengan kata kunci “Prabowo*korupsi*KPK”. Dari situ kami menemukan kalau klaim ini sudah dinyatakan tidak benar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tirto juga tak menjumpai konfirmasi kebenaran pernyataan tersebut dari sumber resmi maupun pemberitaan media kredibel.

Presiden Prabowo memang menegaskan komitmennya untuk pemberantasan korupsi dengan melakukan penambahan anggaran khusus. Meski begitu, kami tidak menemukan pernyataan resmi Prabowo terkait rencana pembekuan sementara KPK apabila tidak bisa menangkap koruptor dalam kurun waktu 100 hari.

Ungkapan soal anggaran khusus pemberantasan koruptor disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra, Sabtu (31/8/2024). Ia bilang, kalau koruptor lari ke Antartika, maka pihaknya akan kirim pasukan khusus untuk mencari mereka di Antartika.

“Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," kata Prabowo, menukil Kompas, Rabu (4/9/2024).

Komitmen Prabowo soal pemberantasn korupsi juga disampaikan dalam pidatonya di Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden, Minggu (20/10/2024). Namun, lagi-lagi tidak ada pernyataan soal rencana membekukan KPK.

Ia berujar kalau masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, dan korupsi di Tanah Air. Lebih jauh, hal itu disebut membahayakan masa depan semua orang dan anak-anak.

“Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan, seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh, Ing Ngarso Sung Tulodo,” ungkap Prabowo seperti tertera di laman Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Untuk memastikan sumber foto yang dicantumkan dalam unggahan Facebook, Tirto berusaha menyalin gambar tersebut ke mesin pencarian gambar Google Image. Kami mendapati beberapa artikel dengan header foto Prabowo berpose hormat ini, di antaranya Warta Ekonomi dan Radar Banyuwangi.

Kendati demikian, laporan keduanya tak berisi soal rencana Prabowo membekukan KPK. Artikel Warta Ekonomi merupakan artikel tahun 2023 yang membahas soal ungkapan Prabowo tidak merasa bersalah meninggalkan pendukungnya untuk merapat ke pemerintahan Jokowi, sementara artikel Radar Banyuwangi memuat daftar wakil menteri Kabinet Merah Putih yang diumumkan Prabowo.

Hasil penelusuran fakta memperlihatkan kalau klaim soal Presiden Prabowo Subianto akan membekukan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dinyatakan hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Presiden Prabowo memang menegaskan komitmennya untuk pemberantasan korupsi dengan melakukan penambahan anggaran khusus. Meski begitu, Tirto tidak menemukan pernyataan resmi Prabowo terkait rencana pembekuan KPK untuk sementara apabila tidak bisa menangkap koruptor dalam kurun waktu 100 hari.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa unggahan Facebook yang menggaungkan narasi Prabowo bakal membekukan KPK secara temporer bersifat salah dan menyesatkan (false & misleading).

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek campur tangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam foto yang beredar.

Salah satu tools pendeteksi gambar AI adalah Hive Moderation.

Hasil pengidentifikasian Hive Moderation menunjukkan, foto Netanyahu terbaring di rumah sakit memiliki probabilitas 99,2 persen dibuat dengan AI.

Selain itu, terdapat kejanggalan dalam gambar yang beredar.

Salah satunya, tali masker yang tampak tidak sesuai dengan posisi desain masker pada umumnya.

Selain itu, telinga Netanyahu tampak berbeda jika dibandingkan dengan foto Netanyahu lainnya.

Misalnya, foto Netanyahu yang diunggah di laman Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menampilkan profil wajah sebelah kiri Netanyahu.

Apabila disandingkan dengan telinga pada foto yang beredar, tampak perbedaan bentuk telinga Netanyahu.

Sejauh ini, tidak ada berita kredibel atau pengumuman resmi dari pemerintah Israel yang menyatakan Netanyahu terbaring di rumah sakit.

Kabar terbaru, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel tersebut.

Dilansir Al Jazeera, Netanyahu dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024.

Foto Netanyahu terbaring di rumah sakit merupakan konten manipulatif berbasis AI.

Terdapat kejanggalan pada gambar, seperti tali masker yang tidak pada posisinya dan bentuk telinga Netanyahu yang berbeda.

Sejauh ini, tidak ada berita atau informasi resmi yang menyatakan Netanyahu terbaring di rumah sakit.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri tangkapan layar video tersebut dengan teknik reverse image search menggunakan Google Lens.

Hasilnya, gambar serupa ditemukan di pemberitaan TribunMadura.co, 2 Oktober 2024.

Artikel berjudul "Sampang jadi Lokasi Terbanyak Pengungkapan Narkoba dalam Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2024".

Adapun artikel itu memberitakan pengungkapan 19 kasus tindak pidana narkotika oleh Polres Sampang selama Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2024.

Dari sejumlah kasus tersebut, mayoritas di wilayah Kecamatan Sampang sebanyak tujuh kasus. Kemudian, tiga kasus di Kecamatan Camplong.

Sisanya, masing-masing satu kasus di Kecamatan Omben, Kecamatan Torjun, Kecamatan Kedundung, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Banyuates.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie mengatakan, dari 19 kasus tindak pidana narkotika, telah diamankan 23 tersangka dengan barang bukti sebanyak 85,72 gram sabu.

Video yang diklaim menunjukkan penangkapan pelaku pengeroyokan seorang saksi calon kepala daerah di Sampang, Madura perlu diluruskan.

Video itu dibagikan dengan konteks keliru. Konteks aslinya adalah pengungkapan 19 kasus tindak pidana narkotika oleh Polres Sampang pada 2 Oktober 2024.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi laman yang ditautkan dalam postingan. Ternyata laman tersebut bukan mengarah ke website resmi Kementerian Pertanian.
Laman tersebut justru meminta pengguna memasukkan nama dan nomor telegram yang aktif. Ini merupakan indikasi penipuan dan pencurian data.
Sementara website resmi dari Kementerian Pertanian terkait program petani milenial beralamat di https://latihanonline.pertanian.go.id. Sedangkan untuk pendaftarannya sendiri dilakukan di Dinas Pertanian masing-masing wilayah.
Liputan6.com menulisnya dalam artikel berjudul "Jadi Brigade Swasembada Pangan Bisa Kantongi Pendapatan Rp10 Juta per Bulan, Begini Cara Daftarnya!" yang tayang pada 21 November 2024. Berikut isi artikelnya:
"Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan produktivitas pertanian guna mendukung terciptanya swasembada pangan, Kementerian Pertanian menghadirkan program Brigade Swasembada Pangan. Program itu pun diharapkan dapat menjadi ujung tombak transformasi pertanian tradisional ke modern.
Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti menjelaskan bagaimana tata cara melakukan pendaftaran Brigade Swasemabda Pangan. Sebagai langkah pertama, kata Idha, calon petani harus datang langsung ke dinas-dinas pertanian, baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.
“Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (Kementan),” jelasnya.
Idha pun mengatakan, setiap petani berpotensi memiliki pendapatan lebih dari Rp10 juta per bulan. Ia menyebut, hitung-hitungan tersebut berasal dari swakelola bagi hasil antara lapangan usaha dan petani baik dari sisi pendapatan produksi maupun hasil jual yang mencapai Rp6000 perkilogram gabah kering giling (GKG).
“Itu bukan gaji tapi pendapatan dari harga jual GKG yang mencapai Rp6000 perkilogram, kemudian ada juga pembagian lainya seperti 20% lapangan usaha, jadi kami sudah hitung di dalam 15 orang anggota Brigade Swasembada Pangan itu pendapatan perorangnya bisa Rp10 juta,” katanya.
Idha mengungkapkan, semua pendapatan itu juga tak lepas dari peran pemerintah yang telah menyiapkan skema pertanian modern untuk memangkas biaya produksi hingga 50%. Ia mengatakan, pemerintah akan memberi hibah berupa alat mesin pertanian kepada setiap kelompok Brigade Swasembada Pangan.
“Dukungan dari pemerintah juga termasuk benih dan juga pupuk yang disiapkan untuk menopang jalanya produksi Brigade Swasembada Pangan,” ungkapnya.
Idha juga menyebut bahwa terdapat beberapa kriteria bagi petani milenial yang akan masuk dan menjadi bagian dari Brigade Swasembada Pangan ini.
“Pertama harus jujur, punya prinsip dan memiliki komitmen meningkatkan produktivitas, nanti di lapangan luas lahan yang akan dikelola Brigade Swasembada Pangan sekitar 200 hektare melalui kelola kemitraan,” sebutnya.
Sebagai informasi, total pendaftar pada Brigade Swasembada Pangan ini mencapai kurang lebih 23 ribu dari berbagai unsur. Mereka akan didampingi para ASN yang disiapkan khusus dalam mengawal jalannya produksi untuk swasembada dan juga lumbung pangan dunia."

Postingan tautan pendaftaran untuk petani milenial dari Kementan adalah hoaks.