Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri narasi soal daun teh mengandung obat bius menggunakan Google Search dan menemukan isu tersebut sudah beredar sejak lama.

Narasi yang sama pernah beredar di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 2012. Isu itu beredar melalui pesan singkat (SMS) dan mengatasnamakan Polda Bali.

Namun, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mataram, H Lalu Junaidi, membantah narasi tersebut.

"Isu yang disebarkan melalui pesan singkat telepon seluler itu sangat menyesatkan. Kami duga ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," kata Junaidi, seperti diberitakan Antara, 2 Maret 2012.

Narasi serupa beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2013 dan mengatasnamakan Polda DIY.

Namun, Kabid Humas Polda DIY Ajun Komisaris Besar Anny Pudjiastuti menyatakan, pihaknya tidak pernah mendapatkan laporan atau mengeluarkan imbauan tentang teh bius.

"Kami tidak pernah mengeluarkan SMS tentang teh bius itu," kata Anny, seperti diberitakan Tribunnews.com, pada 17 Desember 2013.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi soal modus perampokan menggunakan obat bius dalam bentuk daun teh adalah hoaks.

Isu tersebut telah beredar setidaknya sejak 2012 dan telah dinyatakan sebagai hoaks oleh pihak berwenang.

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri video tersebut menggunakan Google Lens.

Berdasarkan penelusuran, video itu identik dengan unggahan di akun X Jokowi, pada 26 Agustus 2023.

Dalam video aslinya, Jokowi tidak menjanjikan bantuan Rp 10 juta. Video itu menampilkan momen Jokowi membuka secara simbolis turnamen FIBA Basketball World Cup 2023.

Menurut Jokowi, ada 8 negara yang mengikuti babak penyisihan FIBA Basketball World Cup 2023 di Jakarta, yakni Kanada, Perancis, Spanyol, Brasil, Latvia, Pantai Gading, Lebanon dan Iran.

Sementara, setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Jokowi menjanjikan bantuan Rp 10 juta terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Probabilitasnya mencapai 98,3 persen.

Video Jokowi menyatakan akan membagikan bantuan Rp 10 juta melalui WhatsApp merupakan konten manipulatif.

Video aslinya menampilkan momen Jokowi membuka turnamen FIBA Basketball World Cup 2023 di Indonesia.

 

Selain itu, suara Jokowi menjanjikan bantuan Rp 10 juta terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 98,3 persen.

Tim Cek Fakta Kompas.com mengecek persyaratan menjadi penerima bansos PKH yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, calon penerima bansos wajib terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS adalah adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

DTKS berfungsi sebagai acuan lembaga-lembaga untuk memberikan bantuan sosial, seperti PKH, sembako, PBI JK, dan sebagainya.

Pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor desa/kelurahan, atau secara online melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos di ponsel Android.

Tidak ditemukan informasi resmi dari Kemensos bahwa mereka membuka pendaftaran penerima bansos PKH melalui Telegram.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi pendaftaran penerima bansos PKH melalui Telegram adalah hoaks.

Kemensos menetapkan calon penerima bansos wajib terdaftar di DTKS.

Pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor desa/kelurahan, atau secara online melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos di ponsel Android.

Gambar kartu anggota Partai Komunis yang beredar bukan bersumber dari dokumen asli.

Hasil penelusuran dengan metode reverse image search di TinEye dan Yandex mengarahkan ke kartu anggota dengan format serupa yang telah beredar sejak 2014.

Pada bagian kanan buklet kartu anggota, terdapat catatan pembayaran keanggotaan yang tampak identik.

Kemudian, pada bagian kiri terdapat nomor anggota yang sama, yakni "No. 04094064", dicetak merah.

Perbedaannya hanya pada foto dan biodata pemilik kartu anggota Partai Komunis Uni Soviet atau CPSU.

Template kartu anggota CPSU tersebut tersedia secara gratis dan dapat diakses secara bebas di situs www.stalinanavas.net/kpss.

Pengguna hanya perlu memasukkan nama lengkap, tahun kelahiran, dan foto berukuran kurang dari 1 Mb untuk membuat kartu anggota palsu.

Sementara, foto Kamala Harris yang dipakai untuk membuat kartu anggota Partai Komunis palsu tersebut diambil dari foto yang diunggah Los Angeles Times, 19 Maret 2019.

Foto itu diambil saat Harris kuliah di Howard University di Washington, D.C dan lulus pada 1986.

Foto kartu anggota Partai Komunis Rusia milik Kamala Harris merupakan konten manipulatif.

Template kartu anggota Partai Komunis Uni Soviet atau CPSU dapat diakses secara bebas hanya dengan memasukkan identitas dan foto.