Beredar sebuah narasi melalui aplikasi pesan Whatsapp, yang berisi informasi perihal penukaran hadiah melalui mekanisme tukar poin Telkomsel. Di dalam pesan yang dikirim oleh nomor +51910110381 (Zazadczxk) terdapat tautan yang mengarahkan penerima pesan pada laman yang memiliki tampilan dan logo seperti milik Telkomsel.

Namun, ada yang aneh ketika menekan tautan tersebut. Sebab, penerima pesan ternyata diarahkan untuk mengisi nomor telepon/nomor kartu yang dimiliki. Padahal di awal narasi disebutkan bahwa penerima pesan memiliki poin pada kartunya. Lalu apakah tautan dan kegiatan tukar poin yang terdapat di dalam narasi tersebut adalah benar berasal dari Telkomsel?

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan tautan dan narasi yang terdapat di dalam pesan tersebut, ditemukan fakta bahwa pesan tersebut terindikasi sebagai sebuah penipuan. Pasalnya, melansir dari laman resmi Telkomsel yaitu telkomsel.com, tidak ditemui adanya informasi mengenai penukaran poin melalui tautan yang dikirimkan dari pesan Whatsapp.

Melansir dari artikel milik Telkomsel yang berjudul, "Telkomsel Poin: Kegunaan dan Cara Menukarnya" yang diunggah pada 24 Mei 2024, disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) cara untuk dapat menukar Telkomsel Poin, yaitu melalui aplikasi MyTelkomsel dan melalui kode UMB *700#. Tidak didapati metode penukaran poin melalui tautan atau pesan Whatsapp seperti yang dikirimkan oleh nomor tersebut.

Melalui artikel lainnya, pihak Telkomsel juga telah mengimbau para pengguna untuk berhati-hati dan lebih waspada dalam mengenali berbagai jenis penipuan yang mengatasnamakan Telkomsel. Salah satunya modus penipuan Online Phising dengan menggunakan telepon, email, atau pesan teks seperti WhatsApp dan Telegram.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pesan Whatsapp yang mengatasnamakan Telkomsel dalam rangka penukaran poin menjadi hadiah merupakan pesan penipuan dan termasuk ke dalam kategori imposter content atau konten tiruan.

Faktanya, melansir laman resminya, Telkomsel hanya menyediakan 2 (dua) cara untuk dapat menukar poin milik pengguna, yaitu: melalui aplikasi MyTelkomsel dan melalui kode UMB *700#.

Setelah disimak sampai tuntas, video itu merupakan konten clickbait untuk mempromosikan judi online atau judol. MK tidak pernah membuat pernyataan seperti dalam konten tersebut.

Konten itu menarik perhatian warganet dengan memunculkan topik hangat pada awal video, lalu menyelipkan promosi judol di bagian akhir.

Adapun konten "Peringatan Darurat" dengan lambang Garuda Pancasila berlatar warna biru trending di media sosial pada 21 Agustus 2024.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, konten tersebut muncul setelah DPR berupaya membatalkan putusan MK soal syarat pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

MK mengatur ulang ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Lewat putusan tersebut partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengusung calon kepala daerah.

Partai politik juga tidak harus memenuhi syarat 20 persen perolehan kursi di DPR untuk mengusung calon kepala daerah.

Selain itu, MK juga menetapkan syarat usia seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dihitung pada saat penetapan pasangan calon (paslon), bukan ketika pelantikan.

Putusan MK tersebut berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan syarat usia seseorang maju sebagai calon kepala daerah dihitung pada saat pelantikan, bukan penetapan paslon.

Putusan MK soal syarat usia dinilai menjegal langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang digadang-gadang maju Pilkada Jawa Tengah 2024.

Namun, Badan Legislasi DPR berupaya merevisi UU Pilkada dan dengan demikian "mengakali" putusan MK yang telah ditetapkan.

Gelombang unjuk rasa pun muncul di berbagai daerah pada 22 Agustus 2024. Demonstran menuntut DPR membatalkan revisi UU Pilkada dan mematuhi putusan yang dibuat MK.

Diberitakan Kompas.com, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi bahwa MK menyatakan tidak ada harapan lagi bagi rakyat untuk menang adalah hoaks.

Narasi tersebut merupakan bagian dalam konten clickbait untuk mempromosikan judi online. MK tidak pernah membuat pernyataan semacam itu.

Klaim yang beredar bersumber dari situs The People's Voice, yang memiliki rekam jejak menyebarkan informasi keliru.

Media Bias Fact Check mengidentifikasi The People's Voice sebagai media yang bias sayap kanan dan memiliki kredibilitas rendah.

Situs web berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat tersebut rutin menerbitkan artikel soal konspirasi dan propaganda sejak 2014 di bawah perusahaan induk Newspunch LLC.

Sumber informasinya dipertanyakan dan tidak dapat dipercaya.

Artikel The People's Voice mengutip seorang pria bernama Edwin A Deagel Jr yang diklaim memiliki hubungan dengan WEF. Namun, tidak ada bukti atas klaim yang disampaikan Deagel.

Artikel yang beredar sebagian besar diambil dari artikel dari Expose News yang terbit pada 2023.

Artikel menyertakan sumber dan data dari Deagel.com dalam format yang dapat diunduh.

Data tersebut memuat angka "7.226.458.211" sebagai populasi dunia pada 2017 dan mengatakan akan turun sekitar 354 juta, sehingga menjadi "6.871.665.908" pada 2025.

Data tersebut dijadikan pembenaran bahwa organisasi global melenggangkan depopulasi.

Berdasarkan data Bank Dunia pada 2017, populasi dunia sebenarnya adalah sekitar 7,58 miliar, lebih tinggi dari yang diklaim oleh data Deagel.com.

PBB dan organisasi global lainnya memperkirakan populasi manusia di bumi adalah 8,2 miliar pada tahun 2024, hal ini bertentangan dengan narasi depopulasi yang digaungkan The People's Voice.

Tidak ada informasi apa pun di situs web WEF tentang angka kematian yang dipastikan pada 2025.

Dilansir Lead Stories, WEF tidak mendukung dan tidak menganjurkan depopulasi.

"Klaim yang menghubungkan Forum dengan konspirasi depopulasi tidak berdasar dan berakar pada disinformasi," ujar WEF.

Seperti banyak organisasi atau individu terkenal, WEF sering menjadi sasaran teori konspirasi.

"Forum ini mendorong perdebatan yang mendasar dan berdasarkan fakta sebagai prinsip inti dalam pekerjaan kami, dan kami tetap berkomitmen pada misi kami untuk memperbaiki keadaan dunia dengan mendorong kolaborasi dan dialog," lanjut WEF.

Narasi soal dokumen WEF menyebut 6 juta manusia akan meninggal pada 2025 merupakan hoaks.

Klaim itu bersumber dari situs yang memiliki rekam jejak menyebarkan teori konspirasi dan disinformasi.

Tidak ada informasi apa pun di situs web WEF tentang angka kematian yang dipastikan pada 2025.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel berjudul "Viral Poster Dukung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKB: Itu Tidak Benar, Hoaks" yang tayang di Liputan6.com pada 29 Agustus 2024.
Berikut isi artikelnya:
"Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial adanya poster undangan terbuka untuk memberikan dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan dari empat partai politik (parpol) untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Empat parpol itu yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai UMMAT, Partai Hanura dan Partai Buruh.
Dalam undangan tersebut tertera tulisan 'Anies Baswedan Menata Jakarta'. Kemudian, tertulis juga 29 Agustus 2024 bakal menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta pada pukul 10.00 WIB.
Terkait adanya kabar tersebut, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memastikan informasi tersebut tidak benar alias hoaks.
"Itu tidak benar alias hoaks," kata Jazilul saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (28/8/2024).
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta resmi memberikan dukungan kepada pasangan bacagub-bacawagub, Ridwan Kamil-Suswono. Padahal, sebelumnya dukungan ini diberikan DPW PKB Jakarta kepada Anies Baswedan.
Dukungan resmi diberikan PKB kepada pasangan RIDO (Ridwan-Suswono) dengan ikut mengantarkannya untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.
"Oh iya, PKB kan kita sudah lihat, sudah daftar. Di KPU hari ini. Jadi itu. Kita lihat faktanya saja. Faktanya hari ini PKB sudah mendaftar Pak RK ke KPUD," kata Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilyas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Meski batal mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024, namun komunikasi pihaknya dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tetap terjalin dengan bagus.
"(Komunikasi) dengan timnya Pak Anies hingga pagi tadi, kita masih komunikasi. Ya komunikasi namanya perkawanan, biasa," ujar Hasbiallah."

Postingan poster Anies Baswedan akan maju untuk menjadi bakal calon Gubernur Jakarta diusung PKB tidak benar. Pihak PKB telah mengklarifikasi poster tersebut.