Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bansos digital. Penelusuran mengarah pada artikel Liputan6.com berjudul "Digitalisasi Penerima Bansos Segera Diterapkan Secara Nasional" yang tayang pada 3 Oktober 2025.
Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Banyuwangi ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat. Uji coba pendaftaran penerima bansos dengan sistem digital dimulai sejak 18 September 2025. 
Selama dua pekan, warga yang mendaftar bansos melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu. 
"Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya. Sudah lancar, lebih dari target progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai pilot project. Selain karena insfrastruktur digitalisasinya sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat berkunjung ke Banyuwangi bersama lintas Kementerian dan 20 lembaga negara, Kamis (2/10/2025).
Sementara itu dikutip dari website banyuwangikab.go.id dan akun Instagram Dinsos Kabupaten Banyuwangi, dijelaskan bahwa pendaftaran bansos cara baru ini bisa dilakukan dengan dua cara.
Pertama, secara mandiri melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) di alamat https://www.perlinsos.kemensos.go.id/
Kedua, pendaftaran bisa melalui agen perlinsos yang sebelumnya telah dilatih. Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi, yang merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan para operator di tingkat desa/kelurahan.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran bansos digital yang beredar di Facebook, tidak benar.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim Dedi Mulyadi membagikan hadiah Rp 50 juta kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke. 
Penelusuran mengarah pada pernyataan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui akun Instagram resminya @jabarprovgoid.
Berikut pernyataannya:
Hoaks, Kabar “Give Away dari Kang Dedi Mulyadi”
*KOTA BANDUNG -* Kabar adanya _give away_ dari Kang Dedi Mulyadi, yang beredar di media sosial, informasi tersebut tidak benar keberadaannya dan termasuk hoaks atau berita bohong jenis _fabricated content_ atau konten palsu yang sengaja dibuat untuk menipu dan merugikan masyarakat.
Berdasarkan hasil _check and recheck_ dan penelusuran yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat melalui Jabar Saber Hoaks (JSH), baik di akun resmi Dedi Mulyadi Instagram @dedimulyadi71, YouTube @KANGDEDIMULYADICHANNEL, Tiktok dedimulyadiofficial tidak ditemukan surat, surat informasi, tangkapan layar atau pernyataan yang menyebutkan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi memberikan _give away_ sebesar Rp50.300.000 dan biaya pengaktifan hadiah Rp300.000.
Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar mengimbau warga Jawa Barat untuk tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi yang beredar di masyarakat maupun di media sosial yang belum pasti kebenarannya.
"Sebaiknya masyarakat melakukan _check and recheck_ terhadap informasi yang diterima. Jangan mudah percaya. Apalagi informasi yang menjanjikan," ucap Adi Komar di Kota Bandung, Kamis (26/6/2025).
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim Dedi Mulyadi membagikan hadiah Rp 50 juta kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke merupakan hoaks.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Menkeu Purbaya meresmikan pinjaman tanpa bunga. Penelusuran mengarah pada video identik dari portal berita Kompas.com melalui akun Youtube.
Video berita tersebut berjudul "Purbaya Ungkap Data Anggaran Daerah di BI dan Kemendagri Beda Rp 18 Triliun" yang tayang pada 20 Oktober 2025.
Video tidak menyinggung sama sekali pinjaman tanpa bunga seperti yang ada di klaim.
Berikut isi beritanya:
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi inflasi tepat setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Purbaya mengatakan, data keuangan daerah yang diterima dari Bank Indonesia senilai Rp 233 triliun, berbeda dengan data Kemendagri senilai Rp 215 triliun.
"Uang daerah yang di perbankan ada Rp 233 triliun dari BI ya. Kalau dari Pak Mendagri katanya di cash-nya hanya Rp 215 triliun, jadi ada perbedaan Rp 18 triliun," kata Purbaya di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Menkeu juga menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang dinilai tidak perlu lagi digunakan, sehingga daerah-daerah akan menerima transfer langsung dari pusat pada minggu pertama dan kedua setiap tahun.
"Jadi sebagian katanya diperlukan untuk SiLPA, untuk bayar gaji atau kontrak minggu pertama, minggu kedua setiap tahun. Jadi kita sedang kembangkan sistem di mana daerah tidak lagi perlu SiLPA. Sehingga minggu pertama, kedua, setiap tahun itu langsung ditransfer dari pusat," kata Purbaya.
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim video Menkeu Purbaya meresmikan pinjaman tanpa bunga, tidak benar.

Unggahan video berisi klaim "FIFA pecat wasit Ma Ning setelah laga Indonesia vs Irak" merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).