Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim yang menyebutkan bahwa McDonald’s menggunakan daging manusia dalam produknya. Penelusuran dilakukan melalui mesin pencari dengan kata kunci terkait, termasuk rujukan pemberitaan media internasional dan klarifikasi resmi dari perusahaan.

Hasilnya, ditemukan laporan Reuters pada Juni 2021 yang membahas bantahan atas tudingan serupa. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa McDonald’s telah menanggapi rumor tersebut melalui laman resmi perusahaan. McDonald’s menegaskan bahwa produk mereka menggunakan 100 persen daging sapi murni dan daging ayam, tanpa campuran bahan lain seperti yang dituduhkan dalam narasi hoaks.

Klaim mengenai penggunaan daging manusia sebenarnya bukan isu baru. Organisasi pemeriksa fakta Snopes juga telah membantah tuduhan tersebut sejak 2014. Meski telah berulang kali diklarifikasi, narasi serupa terus muncul kembali di media sosial dalam berbagai versi dan bahasa.

Sebagai konteks tambahan mengenai rantai pasokan, organisasi World Animal Protection dalam laporannya menyoroti sumber daging sapi McDonald’s yang berasal dari sistem peternakan intensif, termasuk di Australia. McDonald’s sendiri merupakan jaringan restoran cepat saji global yang mengoperasikan lebih dari 43.000 gerai di berbagai negara. Berdasarkan sumber industri, sebagian daging sapi Australia termasuk dari perusahaan pemasok besar seperti JBS didistribusikan ke sekitar 65 - 70 persen restoran McDonald’s di seluruh dunia. Namun, temuan tersebut berkaitan dengan isu kesejahteraan hewan dan praktik peternakan, bukan penggunaan daging manusia sebagaimana diklaim dalam unggahan menyesatkan.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) melakukan penelusuran untuk menanggapi klaim yang menyatakan Presiden Indonesia memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemeriksaan difokuskan pada ketentuan konstitusi dan sumber hukum resmi terkait wewenang Presiden.

Dilansir dari Kompas.com, dalam ketentuan dasar ketatanegaraan Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), posisi Presiden dan DPR diatur secara jelas untuk menciptakan sistem check and balances atau saling mengawasi antara cabang eksekutif dan legislatif. Pasal 7C UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden tidak memiliki wewenang untuk membekukan dan/atau membubarkan DPR RI. Ketentuan ini juga berarti Presiden tidak dapat memberhentikan anggota DPR secara sepihak karena kedudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara setara dengan Presiden. 

Dalam praktik ketatanegaraan, pemberhentian anggota DPR diatur melalui mekanisme internal parlemen sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang memuat ketentuan mengenai pemberhentian karena pelanggaran etika, halangan tetap, atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, Presiden memang memiliki hak prerogatif dalam ranah eksekutif, seperti mengangkat dan memberhentikan menteri, menunjuk duta besar, mengangkat pejabat tinggi negara, serta mengambil kebijakan strategis sesuai konstitusi. Namun, kewenangan tersebut tidak mencakup hak untuk memecat atau memberhentikan anggota maupun Ketua DPR RI.