Dilansir dari ANTARA, untuk memperoleh bantuan alat pertanian dari Kementan, kelompok tani (Poktan) atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) perlu mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan. Proses pendaftaran dimulai dengan pengajuan proposal yang mencakup identitas lengkap, rencana kegiatan, kebutuhan alat pertanian dan dokumentasi pendukung.

Proposal yang telah disusun kemudian diserahkan ke dinas pertanian kabupaten/kota untuk diverifikasi. Setelah lolos verifikasi, proposal akan diteruskan ke Kementan untuk diproses lebih lanjut.

Jika proposal memenuhi syarat, maka dinas pertanian akan memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Kementerian Pertanian.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Setelah itu, proposal akan masuk tahap seleksi dan pertimbangan di tingkat pusat. Jika lolos seleksi, bantuan alat pertanian akan disalurkan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, tautan tersebut kemungkinan mengarah ke modus phishing atau pencurian data.

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

Copyright © ANTARA 2025

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran online BPJS Gratis, sebelumnya Cek Fakta Liputan6.com telah menelusuri informasi tentang pendaftaran BPJS Kesehatan gratis.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyatakan klaim link pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan.
"Berita ini hoaks dan penipuan," tegas Rizky, saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Sabtu (19/1/2025).
Menurut Rizky, BPJS Kesehatan tidak sedang menjalanakan program pendaftaran peserta gratis seperti pada klaim tersebut.
"Tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut," kata Rizky.
Rizky pun mengimbau masyarakat untuk lebih jeli ketika mendapat informasi terkait dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, ada oknum yang mencatutu BPJS Kesehatan untuk melakukan aksi penipuan.
"Agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Apabila terdapat pertanyaan dan keluhan terkait BPJS Kesehatan dapat menghubungi Care Center 165, Mobile JKN dan Pandawa (Pelayanan Melalui WA) 08118165165," tutupnya.

Hasil Cek Fakta Liputan6.com, klaim link pendaftaran online BPJS Gratis tidak benar.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah menyatakan klaim link pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tersebut adalah hoaks dan merupakan modus penipuan.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pertama-tama menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “new gebyar program bank bca 2025” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan laman Bank BCA (bca.co.id/id/Campaign/2024/gebyar-hadiah-bca) yang memuat informasi mengenai program New Gebyar Hadiah BCA.

Diketahui, periode terbaru program Gebyar Hadiah BCA berlangsung pada 1 Oktober 2024—31 Januari 2025. Proses klaim hadiah dilakukan dengan memasukkan kode kupon di bagian “Penarikan Hadiah Gebyar Hadiah BCA”, bukan melalui tautan pendaftaran sebagaimana unggahan akun Facebook “Gebyar BCA 2025”.

TurnBackHoax kemudian menelusuri tautan dalam unggahan. Tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi BCA, melainkan ke laman yang meminta data pribadi berupa nama lengkap, nomor handphone, hingga saldo terakhir rekening.

Unggahan berisi tautan “new gebyar program bank BCA tahun 2025” itu merupakan konten tiruan (impostor content).

(Ditulis oleh Laurensius Raka)

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri kabar tentang pemda, dishub, dan Polri akan menggelar razia STNK pada April 2025. Penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci "pemda, dishub, polri gelar razia stnk" di kolom pencarian Google Search.
Hasilnya terdapat beberapa artikel yang membantah kabar tersebut. Satu di antaranya artikel berjudul "Hoaks! Pemda dan Polri menggelar razia STNK" yang dimuat antaranews.com pada 18 Januari 2022.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kabar tentang pemda, dishub, dan Polri menggelar razia STNK merupakan hoaks berulang dan pernah muncul pada tahun 2018 dan 2019.
Kepolisian RI juga tidak pernah mengumumkan kegiatan operasi lalu-lintas yang mengkhususkan pada pajak kendaraan bermotor karena pajak kendaraan merupakan kewenangan dinas pendapatan daerah.
Dikutip dari situs polri.go.id, informasi palsu tersebut ternyata juga menyebar hingga ke Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Kasat Lantas Polres Tabalong, Iptu Oki Hermawan mengatakan bahwa kabar tersebut beredar sejak Selasa 15 April 2025 di salah satu grup WhatsApp. Narasi pada pesan itu menyebutkan, razia pajak STNK mobil dan sepeda motor dilaksanakan oleh Pemda bekerjasama dengan Polri.
"Informasi razia STNK yang beredar di medsos tersebut adalah hoaks atau tidak benar," kata Oki.
 

Kabar tentang pemda, dishub, dan Polri akan menggelar razia STNK pada April 2025 ternyata tidak benar alias hoaks. Faktanya, kabar tersebut merupakan hoaks yang berulang. Informasi palsu itu pernah beredar pada 2018 dan 2019.